SEMARANG – Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Keberhasilan Pemilu adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan demokrasi di negara kita. Semua masyarakat harus merasa aman ketika menggunakan hak pilih mereka, dan kami percaya bahwa kegiatan ini akan membantu mencapai tujuan tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono Konferensi Pers acara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024, di Lapangan Parade Makodam IV Diponegoro, Rabu (18/10).

Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 melibatkan berbagai aspek keamanan, termasuk pengawasan dan pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta pencegahan potensi gangguan dan ketegangan selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

Ferry meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung langkah-langkah keamanan yang diambil dalam Operasi Mantap Brata serta menjaga sikap yang damai dan mendukung proses demokratis dalam pemilihan nanti.

“ Kesuksesan Pemilu itu dapat dilihat dari partisipasi, kondisi daerah, serta perhatian pemerintah. Ketiganya harus berjalan, tidak ada yang jomplang serta dukungan masyarakat harus menjadi prioritas berjalannya suatu kegiatan ini,” kata Ferry.

Pemilu 2024 dianggap sebagai peristiwa politik paling penting dalam sejarah, oleh karena itu, kolaborasi adalah kunci untuk mencapai pemilu yang sukses.

Senada dengan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan gelaran demokrasi yang aman, lancar, tertib, dan kondusif dengan kolaborasi, soliditas, dan sinergitas.

“ Kali ini kita menunjukkan kolaborasi, soliditas, dan sinergitas. Makanya dalam hal ini kami mengapresiasi kepada Pak Kapolda dan Pak Pangdam, pada pelaksanaan apel gelar pasukan ini,” katanya.

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan operasi Mantap Brata digelar untuk pengamanan Pemilu 2024 selama 272 hari. Dalam pengamanan ini, polisi telah menyiapkan 22 ribu personel gabungan dengan TNI maupun stake holder lainnya. Jumlah personel itu akan ditempatkan di 117 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dengan kategori rawan, sangat rawan, rawan sekali.

“ Melalui sejumlah tahapan pola pengamanan, kami sudah menggelar sejak tiga bulan lalu, mulai dari tingkatan polres, sampai polda. Termasuk Tindakan apa saja bagi personel yang menghadapi unjuk rasa, protes, Serta memetakan daerah yang rawan, termasuk rawan bencana, maupun potensi ada gesekan antarpendukung. Semua sudah kami petakan,” tandasnya.