SEMARANG (Pertamanews.id) – Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menemani Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam kunjungan bersilaturahmi dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Ponpes Maslakul Huda Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada Sabtu (27/1/2024).
Kedatangan Wakil Presiden dan Pejabat Gubernur Jateng tersebut disambut oleh pengasuh Ponpes Maslakul Huda, KH Abdul Ghaffar Rozin, dan sejumlah ulama lokal.
Silaturahmi dilakukan setelah rombongan sebelumnya mengunjungi makam Syekh Ahmad Mutamakkin dan KH Sahal Mahfudh, yang berada tidak jauh dari lokasi pondok pesantren tersebut.
Nana Sudjana menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, berbagai topik dibahas, termasuk ekonomi pesantren, kondisi politik yang kondusif, dan sebagainya.
“Tadi juga membahas masalah politik. Tidak ada perpecahan. Walaupun mempunyai pilihan masing-masing, tetapi rasa persatuan yang diutamakan,” katanya.
Sementara itu, KH Abdul Ghofar Rozin, Pengasuh Ponpes Maslakul Huda, menyatakan bahwa salah satu fokus dalam silaturahmi tersebut adalah menjaga kondusivitas selama tahun politik, terutama selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Presiden dan Legislatif.
“Apa pun pilihannya, kedamaian umat itu perlu dikedepankan. Tidak ada arahan apa pun dari Wapres untuk memilih atau preferensi capres-cawapres tertentu. Saya ulangi, tidak ada arahan apa pun (terkait capres-cawapres),” kata tokoh yang akrab disapa Gus Rozin ini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden memberikan dorongan kepada pesantren untuk lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah dan ekonomi umat. Pesantren juga diimbau untuk mendukung kemandirian ekonomi.
“Itu saja pesannya, karena waktunya cuma 20-30 menit, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan,” katanya.
Gus Rozin menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pesantren dan memberikan insentif kepada guru agama atau madrasah. Menurutnya, upaya tersebut adalah bentuk kehadiran negara dalam pengembangan pesantren dan pendidikan para santri.
“Ini salah satu yang positif, karena Pemprov Jateng sudah punya Perda Pesantren (Perda Nomor 10 Tahun 2023). Itu mewajibkan negara untuk hadir kepada pesantren dan para santri. Harapannya hal seperti itu berjalan konsisten, karena sudah ada ada regulasinya,” kata Gus Rozin yang juga menjabat sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini. (Humas Jateng)*ul
