SEMARANG (Pertamanews.id) – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, meluncurkan aplikasi inovatif bernama ‘Jaga Desa’ untuk mengoptimalkan pengawasan dana desa, sekaligus mengurangi tingkat penyalahgunaan anggaran yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa.
Peluncuran aplikasi ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 7 Februari 2025, dan dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Ponco Hartanto dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Freedy D Simanjuntak.
Reda Manthovani menjelaskan bahwa aplikasi ini dihadirkan sebagai solusi untuk mengatasi potensi penyalahgunaan dana desa yang sering kali melibatkan ketidaktahuan atau kesengajaan. Dalam catatannya, terdapat 275 proses hukum terkait dana desa yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa.
Pihaknya, berharap aplikasi ini dapat menurunkan angka kriminalitas yang terkait dengan dana desa, dengan memberikan sarana yang lebih mudah diakses untuk pelaporan dan pemantauan.
“Harapannya, dengan aplikasi ini, kita bisa menurunkan tingkat kriminalitas yang ada. Banyak dari masalah ini muncul karena ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan kesengajaan. Aplikasi ini memungkinkan kepala desa untuk lebih aktif dalam mengisi data dan memantau pengelolaan dana desa, serta pendamping desa juga bisa berperan memonitor pelaksanaannya,” ujarnya.
Aplikasi ‘Jaga Desa’ juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, jika ada aparat kejaksaan yang terlibat dalam penyalahgunaan, laporan bisa langsung diajukan melalui aplikasi ini.
Reda menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat sangat penting, mengingat dana desa tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp71 triliun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, memberikan apresiasi terhadap peluncuran aplikasi ini. Ia menekankan bahwa aplikasi ini merupakan terobosan besar dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
Dengan kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kejaksaan, Yandri berharap tidak ada lagi alasan bagi kepala desa untuk menghadapi kendala serius dalam pengelolaan dana desa.
“Dengan adanya aplikasi ini, kepala desa tidak perlu lagi khawatir menghadapi kendala besar dalam pengelolaan dana desa, karena sudah ada kemitraan antara Kementerian Desa dan Kejaksaan. Ini adalah langkah untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai tujuan pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya penyalahgunaan dana desa, salah satunya yang digunakan untuk judi online (judol) yang belakangan ini sedang marak.
Ia berharap aplikasi ini dapat mencegah dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan desa.
Sementara itu, Reda Manthovani menegaskan pentingnya pengawasan teknologi dalam mendukung cita-cita Presiden dalam pembangunan desa. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung penyaluran dana desa yang lebih tepat sasaran, serta memastikan kejaksaan aktif dalam membantu kelancaran program pembangunan nasional.
Dengan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, aplikasi ‘Jaga Desa’ diharapkan dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
