SEMARANG (Pertamanews.id) — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan perekonomian desa serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui unit-unit usaha berbasis potensi lokal.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi jajaran pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten, di ruang kerjanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/7).
“Program ini membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Bisa apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, hingga layanan pos. Fleksibel dan disesuaikan dengan karakter desa,” ujar Luthfi.
KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Gubernur akan berperan sebagai Ketua Dewan Pengawas tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota akan diawasi oleh bupati atau wali kota.
Luthfi menyadari tantangan pengawasan terhadap ratusan koperasi desa di tiap daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelibatan langsung kepala desa sebagai penggerak dan pengawas operasional di lapangan.
“Bupati mengawasi ratusan koperasi tentu tidak mudah, maka peran kepala desa sangat penting dalam memastikan koperasi ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Pihaknya juga menyampaikan, peluncuran nasional KDMP akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Segala persiapan, menurutnya, sudah dimatangkan dalam beberapa bulan terakhir dan kini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Untuk memastikan implementasi berjalan tanpa hambatan, Gubernur mengaku telah menjalin koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan instansi teknis agar pelaksanaan koperasi desa didampingi secara administratif dan hukum.
“Begitu dilaunching, setiap koperasi desa sudah harus siap dengan prototipe kegiatan yang akan dijalankan. Ini adalah perintah Presiden, kita harus loyal dan bekerja dengan tulus,” ujar Luthfi menegaskan kepada para kepala desa.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Papdesi Klaten, Joko Lasono, menyampaikan bahwa audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kesiapan para kepala desa di Klaten menyambut peluncuran KDMP, sekaligus meminta dukungan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kami ingin program ini bisa dijalankan sesuai aturan, dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Alhamdulillah, Gubernur sangat merespons dengan baik apa yang menjadi aspirasi kami,” ujar Joko, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo.
Dengan peluncuran KDMP yang tinggal menghitung hari, Jawa Tengah akan menjadi provinsi pertama yang menjadi model pengembangan koperasi desa terpadu berbasis potensi lokal. Diharapkan, program ini mampu menjadi pendorong utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
