spot_img
Beranda blog

Asosiasi Bawang Merah Indonesia Validasi Alat Pengendali Hama Karya UDINUS

0
Perwakilan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) bersama tim peneliti Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) sedang melakukan validasi purwarupa alat pengendali hama penggorok daun berbasis sensor gerak di Kendal, Sabtu (8/8) lalu.

KENDAL (Pertamanews.id) – Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) melakukan validasi alat pengendali hama penggorok daun berbasis sensor gerak karya tim peneliti Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang di Kendal, Sabtu (8/8) lalu.  Validasi tersebut menjadi tahapan penentu sebelum alat masuk ke produksi terbatas sebagai produk komersial awal.

Kegiatan validasi dihadiri Akhmad Soleh dari ABMI bersama tim peneliti UDINUS yang diketuai Prof. Dr. Rindra Yusianto, S.Kom, MT, dengan anggota Dr. Sari Ayu Wulandari, ST, M.Eng dan Ir. Dedi Nurcipto, MT, IPM, ASEAN Eng. Pengujian di lahan lebih berfokus pada kinerja teknis alat. Sementara itu, validasi dari asosiasi komoditas melihat apakah alat tersebut sesuai dengan kebutuhan calon pengguna, termasuk petani di luar wilayah penelitian. Bawang merah sendiri menjadi salah satu komoditas yang cukup rentan terhadap serangan hama penggorok daun (Liriomyza spp.). Karena itu, masukan dari asosiasi petani bawang merah menjadi bagian penting dalam melihat peluang penggunaan alat tersebut di wilayah lain.

Akhmad Soleh mengatakan alat tersebut dibuat untuk menjawab keluhan petani bawang merah yang selama ini masih bergantung pada penyemprotan pestisida. Di sisi lain, biaya penggunaan pestisida terus meningkat, sementara hasil yang didapat dinilai semakin kurang efektif.

Alat pengendali hama penggorok daun berbasis sensor gerak karya tim peneliti Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang.

Sebelumnya Diterapkan di Lahan Wonosobo 

Validasi di Kendal merupakan kelanjutan dari implementasi alat di lahan mitra yang berlangsung 25 hingga 27 Juli 2026 di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Implementasi dilakukan bersama UD. HR Pakuwojo, Desa Tieng, Kejajar, yang dikelola Zaenu Rohmad.

Rangkaian kegiatan itu merupakan pelaksanaan tahun kedua Program Hilirisasi Riset Prioritas – SINERGI. Penelitian dibiayai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sesuai Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Nomor 009/LL6/AL.04/HRP-PMP/2026.

Pada tahun kedua, kegiatan mencakup optimalisasi purwarupa, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penggunaan dan perawatan alat, serta uji lapangan tahap kedua. Uji tersebut melibatkan 35 petani di tujuh lokasi lahan hortikultura sayuran umbi di Kejajar, mencakup komoditas kentang, bawang merah, dan bawang putih.

Uji tahap kedua dirancang pada musim tanam yang berbeda dari pengujian sebelumnya, dengan membandingkan hasil pada lahan yang menggunakan alat dan lahan kontrol.

Menekan Kerugian 30 sampai 50 Persen 

Rindra Yusianto menjelaskan, serangan hama penggorok daun menyempitkan area fotosintesis dan menimbulkan stres fisiologis pada tanaman. Kerugian hasil panen berkisar antara 30 hingga 50 persen, bahkan dapat mencapai 100 persen pada musim tertentu bila tidak ada tindakan pengendalian.

Kerugian sebesar itu berdampak langsung pada sektor yang nilainya tidak kecil. Berdasarkan data 2024, subsektor hortikultura sayuran umbi menyumbang 22,9 persen dari total nilai produksi pertanian nasional, dengan nilai produksi lebih dari Rp 300 triliun.

“Selama ini petani sangat bergantung pada pestisida kimia. Dampaknya bukan hanya residu pada hasil panen, tetapi juga resistensi hama dan kerusakan lingkungan. Alat ini kami rancang agar hama bisa ditekan tanpa bahan kimia sama sekali,” ujar Rindra.

Ia menambahkan, penyemprotan berlebih juga berbenturan dengan standar Good Agricultural Practices (GAP) yang kini menjadi syarat akses pasar ekspor.

Alat bekerja melalui corong penyedot berbentuk kerucut yang dilengkapi pipa 10 sentimeter dan lampu LED SMD putih sebagai pemikat. Empat sensor gerak ultrasonik pada pangkal corong mendeteksi pergerakan hama, lalu mengaktifkan dinamo 12 volt DC berkekuatan 10 ampere dengan kecepatan putar minimal 1.000 RPM. Baling-baling kipas aluminium menyedot hama masuk ke kotak penampung.

Karena hanya aktif saat hama terdeteksi, alat ini lebih hemat energi dan selektif dibandingkan perangkap cahaya konvensional yang menyala terus-menerus.

Fabrikasi Digarap UMKM Logam Wonosobo 

Skema hilirisasi alat dirancang melalui kemitraan dengan UMKM logam di Wonosobo yang akan menangani fabrikasi casing dan sistem mekanik. Pola ini dipilih agar produksi alat menumbuhkan rantai pasok lokal di sekitar sentra hortikultura, bukan berhenti sebagai kegiatan riset kampus.

Desain alat disiapkan agar dapat diproduksi dengan biaya terjangkau dan mudah dioperasikan petani, sehingga masuk kategori teknologi tepat guna.

Saat ini Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) alat berada pada level 7, yakni purwarupa telah teruji di lingkungan operasional nyata dengan kinerja stabil. Melalui penelitian tahun kedua, TKT ditargetkan naik ke level 8, yaitu teknologi terbukti bekerja andal oleh pengguna akhir dan siap diproduksi secara terbatas.

Luaran yang disiapkan meliputi paten sederhana dengan status granted, model kemitraan hilirisasi berbasis pemberdayaan UMKM, serta naskah policy brief untuk pemerintah daerah dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Selain UD. HR Pakuwojo, penelitian ini menggandeng Kelompok Tani Enggal Makmur Desa Kayugiyang dan Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagai mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Zaenu Rohmad menilai alat tersebut membantu petani yang kesulitan mengamati populasi hama secara manual, terutama ketika fluktuasi suhu dan kelembapan akibat perubahan iklim membuat serangan sulit diprediksi.

Penelitian ini diharapkan memperkuat ekosistem hilirisasi teknologi pertanian dalam negeri sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produktivitas hortikultura lokal, termasuk mengurangi ketergantungan pada produk hortikultura impor.***

Tak Kunjung Berujung, Kasus Rumah Rusak Irjen Sofyan Masuk Jalur Ombudsman

0

SEMARANG (Pertamanews.id) — Penanganan perkara dugaan perusakan rumah milik Irjen Pol Sofyan Nugroho di kawasan Puri Anjasmoro, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan.

Tim kuasa hukum keluarga Irjen Sofyan, Bangkit Mahanantiyo, SH, MH, resmi mengadukan penyidik Polda Jawa Tengah dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam proses penanganan perkara yang dinilai berlarut-larut, terutama menyangkut proses pengembalian berkas perkara atau P-19 antara penyidik Polda Jateng dan Kejati Jateng.

Bangkit mengatakan, pihaknya mempertanyakan alasan berkas perkara berulang kali dikembalikan, sementara tersangka berinisial Benny sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan status tersebut telah diuji melalui jalur praperadilan.

“Terlepas dari apakah tersangka sengaja atau lalai, itu sudah masuk ranah pengadilan dan hakim yang berwenang memutus,” ujar Bangkit, di Semarang, Jumat (11/9).

Menurut dia, persoalan tersebut semestinya tidak berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Sebab, dalam perkara yang dilaporkan, terdapat sejumlah pasal yang disangkakan kepada tersangka.

Pasal yang dimaksud antara lain Pasal 200 KUHP, Pasal 201 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP, serta Pasal 46 Undang-Undang tentang Bangunan Gedung.

Kuasa hukum menyebut pemenuhan unsur pasal dalam perkara tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli.

Selain itu, Bangkit menyoroti fakta bahwa pembangunan bangunan yang dipersoalkan disebut sebelumnya telah mendapat teguran.

“Lagipula, proses pembangunan gedung tersebut sudah sempat ditegur, sehingga sulit untuk menyebutnya sebagai kelalaian semata,” katanya.

Sebelum pengaduan ke Ombudsman, penetapan Benny sebagai tersangka telah diuji melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri.
Permohonan praperadilan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Dengan demikian, berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penetapan Benny sebagai tersangka tidak dibatalkan.

Kondisi itu kemudian menjadi salah satu dasar pertanyaan pihak keluarga mengenai proses lanjutan perkara, khususnya terkait berulangnya pengembalian berkas antara penyidik dan penuntut umum.

Bangkit menilai perlu ada pemeriksaan independen untuk mengetahui titik persoalan yang menyebabkan penanganan perkara tersebut belum mencapai tahap selanjutnya.

Melalui laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, tim kuasa hukum meminta agar proses penanganan perkara diperiksa dari sisi pelayanan publik dan administrasinya.

Ombudsman sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki tugas menerima laporan dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan substansi, serta menindaklanjuti laporan yang masuk dalam kewenangannya.

Dalam konteks pelayanan publik, maladministrasi antara lain dapat berkaitan dengan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, maupun dugaan penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar itu, pihak keluarga berharap Ombudsman dapat meminta klarifikasi dari penyidik Polda Jateng maupun JPU Kejati Jateng mengenai proses penanganan perkara tersebut.

“Yang ingin kami uji adalah sebenarnya hambatan perkara ini berada di ruang mana. Apakah di tingkat penyidikan, penuntutan, atau justru dalam proses administrasinya. Karena itu kami meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan secara objektif,” kata Bangkit.

Kuasa hukum juga menduga terdapat indikasi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Namun, dugaan tersebut masih sebatas laporan dari pihak pengadu dan belum merupakan kesimpulan Ombudsman maupun putusan pengadilan.

Kini, tindak lanjut Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menjadi perhatian berikutnya. Pemeriksaan lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses administrasi penanganan perkara serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip pelayanan publik.***

PLN Tegaskan Pengembangan Energi Panas Bumi Gunung Ungaran Belum Memasuki Tahap Eksekusi

0

SEMARANG (Pertamanews.id) — PT PLN (Persero) menghormati perhatian dan aspirasi masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Semarang terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah.

PLN menyampaikan bahwa rencana pengembangan PLTP Gunung Ungaran saat ini masih berada dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan, serta belum memasuki tahap konstruksi maupun pengeboran.

Senior Manager Perijinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Jawa Bagian Tengah, Ferdyan Hijrah Kusuma, mengatakan proses pengembangan akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.

“PLN menghormati perhatian dan aspirasi masyarakat terkait rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum memasuki tahap konstruksi maupun pengeboran,” ujar Ferdyan.

Menurutnya, dalam proses perencanaan, PLN bersama para pihak terkait melakukan berbagai kajian yang mencakup aspek teknis, keselamatan, lingkungan, sosial, tata ruang, perizinan, hingga pelestarian cagar budaya.

“Setiap tahapan akan mempertimbangkan hasil kajian serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Masukan dan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses perencanaan,” katanya.

Perhatian terhadap Sumber Air dan Lingkungan

PLN memahami bahwa keberadaan sumber air dan keberlangsungan aktivitas masyarakat merupakan perhatian penting dalam rencana pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran.

Karena itu, aspek kebutuhan air serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi bagian dari kajian yang dilakukan sebelum kegiatan memasuki tahapan berikutnya. Hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan dan perizinan lingkungan.

Pengembangan panas bumi juga memperhatikan kondisi bawah permukaan. Sebelum menentukan lokasi sumur, dilakukan penelitian geologi dan geofisika untuk memahami kondisi batuan, air, panas, serta struktur bawah permukaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan lokasi dan arah pengeboran.

Tidak Berada di Kawasan Candi Gedong Songo

Terkait kekhawatiran mengenai keberadaan Cagar Budaya Candi Gedong Songo, PLN menyampaikan bahwa rencana titik pengeboran tidak berada pada area Candi Gedong Songo.

“Apabila nantinya kegiatan memasuki tahap eksplorasi, lokasi pengeboran akan ditentukan dengan mempertimbangkan hasil kajian teknis, ketentuan zonasi, serta aturan perlindungan cagar budaya yang berlaku,” jelas Ferdyan.

PLN juga menyampaikan bahwa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran memiliki cakupan wilayah yang luas. Luasan WKP sebesar 29.800 hektare tidak berarti seluruh wilayah tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur PLTP.

Sementara itu, kebutuhan lahan untuk pembangunan PLTP dengan kapasitas rencana 55 MW masih menunggu hasil kajian dan analisis yang sedang dilakukan.

Terus Berkoordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

PLN terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, para ahli, pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat dalam proses pengembangan PLTP Gunung Ungaran.

“PLN terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat. Kami ingin setiap proses dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian, dengan tetap memperhatikan keselamatan, kelestarian lingkungan, serta perlindungan warisan budaya,” tutur Ferdyan.

PLN berharap proses perencanaan dan kajian yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran. PLN juga akan terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat berjalan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan kondisi di lapangan, termasuk aspek sosial, lingkungan, serta pelestarian kawasan.***

Infrastruktur Kelistrikan KEK Kendal Dikebut, PLN Bidik Rampung Akhir 2026

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT PLN terus mempercepat pembangunan infrastruktur Gardu Induk 150 kV KEK Kendal serta transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kendal Incomer untuk mendukung kebutuhan kelistrikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Proyek tersebut ditargetkan dapat beroperasi secara bertahap mulai akhir 2026.

Hal itu disampaikan Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Ferdyan Hijrah Kusuma, saat jumpa bersama media se-Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (3/9).

Ferdyan mengatakan, progres pengadaan lahan untuk pembangunan gardu induk dan transmisi telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan dukungan pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan di Jawa Tengah, seluruh tapak tower yang dibutuhkan disebut telah dapat memasuki tahap konstruksi.

“Untuk pengadaan lahan gardu induk serta transmisi, alhamdulillah dengan dukungan stakeholder dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk tapak tower dan juga gardu induk sudah bisa dikonstruksi semua,” ujar Ferdyan.

Saat ini, PLN masih mengejar penyelesaian proses kompensasi yang berkaitan dengan tahapan administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Setelah tahapan tersebut rampung, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Ferdyan, pembangunan sistem jaringan kelistrikan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan KEK Kendal. Ketersediaan listrik yang memadai dan andal dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menarik lebih banyak investor masuk ke kawasan industri tersebut.

“Intinya adalah menyuplai dan mendukung kelistrikan di KEK Kendal. Sehingga ketika ketersediaan listriknya semakin baik, tenant yang berinvestasi di sana semakin banyak,” katanya.

Bertambahnya investasi di KEK Kendal diharapkan turut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah. Dampak lanjutan dari masuknya investasi juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

PLN menargetkan proyek tersebut dapat selesai pada penghujung tahun ini. Dengan begitu, kebutuhan listrik untuk pengembangan kawasan industri dapat segera diperkuat.

“Kami targetkan proyek ini akan selesai di akhir tahun ini, sehingga kawasan ekonomi Kendal semakin segera melesat terkait dengan pertumbuhan tenant-nya,” ujar Ferdyan.

Bukan Bangun Pembangkit Baru

Lebih lanjut, Ferdyan menjelaskan bahwa proyek tersebut bukan pembangunan pembangkit listrik baru di kawasan KEK Kendal. Infrastruktur yang dibangun merupakan bagian dari sistem transmisi yang akan menghubungkan kawasan industri dengan jaringan transmisi eksisting.

PLN akan melakukan penyambungan atau tapping dari jaringan transmisi yang sudah tersedia untuk kemudian dialirkan menuju gardu induk di kawasan KEK Kendal.

“Untuk proyek ini kami menyambungkan dari transmisi eksisting. Jadi tidak ada pembangkit yang ditaruh di Kendal. Kami hanya menyambungkan listrik dari jalur transmisi eksisting,” jelasnya.

Sistem tersebut juga terhubung dengan sistem kelistrikan Jawa – Bali yang telah terinterkoneksi. Dengan sistem interkoneksi tersebut, pasokan listrik dapat berasal dari berbagai pembangkit yang masuk dalam sistem.

Terkait kapasitas daya yang akan disalurkan, Ferdyan menjelaskan GI 150 kV KEK Kendal akan didukung trafo dengan kapasitas 4×60 Mega Volt Ampere (MVA). Sedangkan untuk transmisinya, Ferdyan mengatakan tengah membangun SUTT 150 kV Kendal Incomer sebanyak 23 tower yang akan memotong (tapping) dari SUTT 150 kV Weleri – Kaliwungu.

Pengalaman Serupa di Kawasan Industri

Penguatan sistem kelistrikan untuk kawasan industri bukan kali pertama dilakukan PLN. Ferdyan menyebut pola serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah kawasan industri, termasuk Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Menurutnya, kebutuhan penguatan infrastruktur listrik juga semakin meningkat seiring bertumbuhnya industri baru di Indonesia, termasuk pusat data (data center) yang membutuhkan pasokan listrik dalam kapasitas besar dan tingkat keandalan tinggi. Selain itu, pusat data juga membutuhkan sistem pasokan berlapis untuk menjamin kontinuitas listrik.

“Data center mulai banyak masuk ke Indonesia sehingga PLN mesti siap dalam suplai listriknya,” ujarnya.

Perkuat Keandalan Listrik di Nalumsari

Selain mendukung kawasan industri, PLN juga tengah menjalankan proyek penguatan jaringan di wilayah Nalumsari, Kabupaten Jepara. Pembangunan GI 150 kV Nalumsari ditujukan untuk memperluas suplai sekaligus meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat sekitar.

“Tujuannya untuk memperluas suplai listrik yang lebih andal, sehingga masyarakat di sekitar mendapatkan suplai listrik yang lebih baik,” kata Ferdyan.

Selama ini, kebutuhan listrik di wilayah tersebut disebut masih ditopang melalui jaringan tegangan menengah 20 kV. Kehadiran infrastruktur baru diharapkan dapat memperkuat sistem dan memberikan alternatif pasokan yang lebih andal bagi pelanggan.

Dengan penguatan jaringan transmisi dan gardu induk tersebut, PLN tidak hanya menyiapkan kebutuhan listrik bagi pertumbuhan kawasan industri, tetapi juga memperkuat fondasi sistem kelistrikan Jawa Tengah untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang.

Gets Premiere Semarang Hadirkan Kejutan Manis untuk Tamu yang Menginap

0

SEMARANG (Pertamanews.id) — Ada cara sederhana yang dilakukan Gets Premiere Semarang untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional. Hotel tersebut memberikan kejutan kecil kepada para tamu yang tengah menginap dengan membagikan cokelat secara langsung.

Kegiatan ini menjadi agenda tahunan Gets Premiere Semarang sebagai bentuk apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada para pelanggan yang telah memberikan kepercayaan kepada hotel.

Momentum Hari Pelanggan Nasional dimanfaatkan manajemen dan tim hotel untuk berinteraksi lebih dekat dengan para tamu. Satu per satu tamu yang sedang melakukan stay disapa dan diberikan cokelat sebagai tanda perhatian.

Meski sederhana, kejutan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan memberikan kesan positif bagi para tamu selama menginap.

“Kegiatan ini sudah menjadi salah satu agenda tahunan kami setiap memperingati Hari Pelanggan Nasional. Kami ingin memberikan apresiasi secara langsung kepada tamu sebagai bentuk terima kasih atas kepercayaan mereka kepada Gets Premiere Semarang,” ujar Yefta, Marketing Communication Gets Premiere Semarang.

Menurutnya, pelanggan memiliki peran penting dalam perjalanan dan perkembangan hotel. Karena itu, apresiasi kepada pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan sehari-hari, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang mampu membangun hubungan lebih dekat dengan para tamu.

Pembagian cokelat tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi tim hotel untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Suasana hangat pun tercipta melalui sapaan dan kejutan kecil yang diberikan kepada para tamu.

Bagi Gets Premiere Semarang, perhatian sederhana menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman menginap yang berkesan.

Melalui kegiatan tahunan tersebut, Gets Premiere Semarang berharap hubungan baik dengan pelanggan dapat terus terjaga. Di saat yang sama, hotel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu demi memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu.

Kajati Jateng Tegaskan Penegakan Hukum Harus Berujung pada Pemulihan Aset

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mempercepat penyelesaian barang rampasan dan aset perkara agar hasil penegakan hukum tidak berhenti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Melalui lelang serentak, Kejati Jateng telah memulihkan penerimaan negara sebesar Rp4,69 miliar.

Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto, SH, MH menegaskan, penyelesaian barang bukti, barang rampasan, dan aset yang berkaitan dengan perkara merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum.

Menurut Teguh, Kejati Jateng terus mendorong agar aset hasil perkara segera diidentifikasi, diselesaikan, dan dikembalikan kepada negara secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.

“Penegakan hukum tetap berjalan sesuai koridor. Kemudian bagaimana hasil dari proses penegakan hukum itu dapat memberikan manfaat dan dikembalikan kepada negara, termasuk melalui pemulihan aset,” kata Teguh di Semarang, Jumat (4/9).

Dalam pelaksanaannya, Bidang Pemulihan Aset Kejati Jateng berkoordinasi dengan 37 Kejaksaan Negeri, DJKN, dan lima KPKNL di Jawa Tengah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi, penilaian hingga pelelangan barang rampasan.

Lelang serentak berlangsung pada 10–14 Agustus 2026 melalui KPKNL Semarang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, dan Surakarta. Hingga saat ini, hasil lelang yang telah terbayarkan mencapai Rp4.699.860.270.

Selain lelang, Kejati Jateng juga melakukan pendampingan penyelesaian aset di sejumlah daerah. Salah satunya di Kejari Sukoharjo, dengan identifikasi 38 bidang tanah yang disita dalam perkara korupsi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usahanya.

Di Kejari Kota Semarang, pendampingan dilakukan terhadap dua bidang tanah dan bangunan yang diperhitungkan sebagai uang pengganti dari terpidana Untung Arifin.

Teguh meminta seluruh jajaran menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja agar penyelesaian aset dapat dilakukan secara tuntas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan.

“Pesan saya kepada seluruh jajaran, jaga kekompakan dan kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, khususnya Jawa Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemulihan Aset (Aspema) Kejati Jateng Dzakiyul Fikri menyebut capaian Rp4,69 miliar tersebut diperoleh dari lelang serentak yang dilakukan dalam waktu relatif singkat.

Kejati Jateng, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan bidang Tindak Pidana Khusus untuk menyelesaikan aset perkara lainnya.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nikodemus Sigit Rahardjo mengatakan, Kementerian Keuangan mendukung percepatan pemulihan aset melalui pelayanan lelang.

Barang rampasan yang telah terjual kemudian memberikan penerimaan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Beasiswa Rp21,15 Juta Disalurkan BRI Salatiga untuk Dua Mahasiswi UKSW

0

SALATIGA (Pertamanews.id) – BRI Salatiga kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui program BRIKasih. Kali ini, bantuan beasiswa diberikan kepada dua mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp21.150.000. Beasiswa tersebut menjadi bentuk dukungan BRI Salatiga bagi mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi, dan mengejar cita-cita.

Melalui program BRIKasih, BRI tidak hanya memberikan dukungan finansial. Program tersebut juga membawa pesan kepedulian dan harapan bagi generasi muda untuk terus menempuh pendidikan dan meningkatkan prestasi.

BRI Salatiga berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi kedua penerima beasiswa dalam menjalani perkuliahan. Mereka juga diharapkan mampu mengembangkan potensi dan kelak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa.

Pemberian beasiswa tersebut dihadiri Ketua Yayasan BRIKasih Pusat, Anugro Joko Lestariyo, yang didampingi Ketua Oikumene BRI Salatiga, Anugerah Agung.

Melalui program BRIKasih, BRI Salatiga berupaya memperluas kontribusi di bidang pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dorong Transaksi dan Layanan, Agen BRILink Salatiga Raih Penghargaan

0

SALATIGA (Pertamanews.id) – Pemanfaatan fasilitas dana talangan menjadi salah satu dukungan bagi Agen BRILink dalam menjaga ketersediaan dana untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. Fasilitas tersebut terutama membantu agen ketika menghadapi peningkatan kebutuhan pencairan dana dari pelanggan.

Salah satu Agen BRILink kelolaan BRI BO Salatiga, Ibu Sundari, berhasil menunjukkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Atas kinerjanya, Sundari meraih penghargaan Best Disbursement Pencairan Dana Talangan dari salah satu anak perusahaan BRI Group.

Penghargaan tersebut menjadi gambaran atas tingginya pemanfaatan fasilitas dana talangan sekaligus aktivitas transaksi yang dilayani oleh Agen BRILink.

Keberadaan agen juga semakin memperkuat akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan mesin ATM, tetapi dapat melakukan berbagai transaksi melalui Agen BRILink yang lokasinya lebih dekat dan mudah dijangkau.

Dalam mendukung optimalisasi fasilitas tersebut, Petugas Penunjang Bisnis Keagenan BRI Kantor Salatiga, Dewi Kartika, turut memberikan informasi dan pendampingan kepada para Agen BRILink.

Pendampingan dilakukan mulai dari memberikan informasi mengenai pilihan pembiayaan, simulasi fasilitas, hingga program cashback yang dapat mencapai 100 persen bagi agen yang memenuhi ketentuan dalam mengakses fasilitas dana talangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu agen memahami manfaat sekaligus mekanisme fasilitas yang tersedia, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan aktivitas transaksi.

Capaian yang diraih Ibu Sundari sekaligus menjadi motivasi bagi Agen BRILink lainnya, khususnya di wilayah kelolaan BRI BO Salatiga, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan volume transaksi.

Seiring meningkatnya aktivitas transaksi, agen juga memiliki peluang untuk mencapai kelas keagenan yang lebih tinggi serta memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu fasilitas yang tersedia adalah Pinang Dana Talangan, yakni pinjaman digital dari anak perusahaan BRI Group yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses pembiayaan bagi agen.

Melalui fasilitas tersebut, Agen BRILink kelas Jawara dan Juragan dapat memperoleh dukungan likuiditas untuk membantu memenuhi kebutuhan dana dalam melayani transaksi nasabah. Dengan dukungan tersebut, agen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas transaksi sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat.

Selain fasilitas Pinang Dana Talangan, Agen BRILink juga memiliki kesempatan mengikuti Program Undian Super Agen yang diselenggarakan BRI Kantor Pusat.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para agen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aktivitas transaksi, serta mengembangkan usaha keagenan.

Keberhasilan Ibu Sundari pun menunjukkan bahwa optimalisasi fasilitas pendukung yang tersedia dapat menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis Agen BRILink sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat.

The Market Bloom District Bawa 80 Brand Nasional ke Semarang, Banyak yang Belum Punya Toko Fisik

0

SEMARANG (Pertamanews.id) — Event belanja dan lifestyle The Market Bloom District hadir di DP Mall Semarang selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 4–6 September 2026. Acara tersebut menghadirkan sekitar 115 tenant dan 80 brand dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung konsep fantasi dengan nuansa jalanan, The Market Bloom District menyasar berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang mengikuti perkembangan produk dan tren kekinian. Beragam produk fashion untuk perempuan, laki-laki, hingga anak-anak tersedia dalam event tersebut.

Penyelenggara The Market Bloom District, Christian Kurniawan, mengatakan, sebagian besar tenant yang hadir berasal dari luar Kota Semarang. Sekitar 85 persen tenant berasal dari berbagai daerah, sementara sisanya berasal dari Semarang.

Menurutnya, kehadiran brand dari luar daerah menjadi daya tarik tersendiri karena sebagian besar belum memiliki toko fisik di Kota Semarang.

“Kami memang ingin menghadirkan brand-brand yang belum punya store di Semarang. Selama ini mungkin masyarakat hanya bisa membeli secara online, sekarang kami hadirkan secara offline,” kata Christian.

Dengan hadirnya berbagai brand tersebut, masyarakat Semarang diharapkan dapat melihat dan membeli langsung produk yang selama ini hanya tersedia melalui platform belanja daring.

“Harapan kami selama tiga hari ini, masyarakat Semarang yang ingin belanja produk-produk yang biasanya tidak bisa didapatkan secara langsung, sekarang bisa melihat barangnya dan membeli secara tatap muka,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan kali ini, pihak panitia menargetkan kunjungan sekitar 30 ribu hingga 45 ribu orang selama tiga hari.

Target tersebut mengacu pada penyelenggaraan event sebelumnya yang mampu menarik sekitar 10 ribu hingga 15 ribu pengunjung setiap harinya.

Selain jumlah pengunjung, nilai transaksi selama acara juga ditargetkan mencapai miliaran rupiah.

Christian mengatakan, banyaknya tenant dan brand yang terlibat membuka peluang terjadinya transaksi dalam jumlah besar selama event berlangsung. Penyelenggara juga bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan transaksi dan berbagai promo bagi pengunjung.

Pemegang kartu Mandiri, kata dia, dapat memanfaatkan sejumlah program promo dan diskon khusus. Selain itu, tenant juga menawarkan harga spesial selama event berlangsung.

“Biasanya tenant memberikan harga khusus di event seperti ini, sebelum mereka menjual produknya sendiri di store mereka. Jadi, ada penawaran yang bisa dimanfaatkan pengunjung,” katanya.

Tak hanya menjadi tempat berburu produk fashion dan lifestyle, The Market Bloom District juga menawarkan pengalaman visual yang berbeda melalui konsep dekorasi yang diusung.

Christian menjelaskan, tema acara kali ini memadukan suasana jalanan dengan dunia fantasi. Sejumlah elemen yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari ditampilkan dalam bentuk dan ukuran yang tidak biasa.

Salah satunya adalah ornamen bunga yang dibuat dalam ukuran besar untuk menciptakan suasana berbeda bagi para pengunjung.

“Konsepnya sebenarnya seperti jalanan, tetapi kami bawa ke arah dunia fantasi. Sesuatu yang biasanya kecil, seperti bunga, kami buat menjadi besar. Jadi, orang yang masuk ke sini diharapkan melihat konsep yang berbeda,” ujarnya.

The Market sendiri bukan kali pertama digelar di Semarang. Event tersebut telah berlangsung sekitar 15 hingga 16 kali dan rutin digelar dua kali dalam setahun.

Selama ini, The Market hanya diselenggarakan di Kota Semarang dengan lokasi yang berpindah-pindah di sejumlah pusat perbelanjaan. Penyelenggaraan The Market Bloom District di DP Mall Semarang menjadi yang pertama bagi event tersebut.

Sebelumnya, The Market pernah digelar di pusat perbelanjaan lain di Kota Semarang, termasuk Paragon.

Christian menilai, masyarakat Semarang memiliki minat yang cukup tinggi terhadap brand dari luar daerah, terutama produk yang belum memiliki toko fisik di kota tersebut. Brand dari Jakarta, Surabaya, hingga Bandung, menurutnya, cukup diminati oleh konsumen Semarang.

“Kalau brand-brand dari luar Semarang yang belum ada di sini, ternyata masyarakat cukup mengejar. Penjualannya selama ini juga cukup bagus,” katanya.

Melalui The Market Bloom District, masyarakat tidak hanya dapat berbelanja berbagai produk dari brand nasional, tetapi juga menikmati suasana dan konsep visual yang berbeda.

Selama tiga hari penyelenggaraan, event tersebut diharapkan menjadi salah satu pilihan destinasi belanja bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya.

Kejati Jateng Tahan HWK, Mantri Bank BUMN Dugaan Penyimpangan Kredit Rp4,5 Miliar

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan HWK, tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

HWK ditahan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng pada Kamis (3/9/2026). Ia merupakan Mantri atau petugas lapangan yang menangani pemasaran dan penyaluran kredit pada bank tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Arfan Triono, SH mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit yang terjadi pada kurun waktu 2023 hingga 2025.

Menurutnya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran kredit yang dilakukan oleh tersangka HWK.

“Penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini untuk mengungkap seluruh rangkaian perbuatan serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” kata dia.

Berdasarkan hasil penyidikan, HWK diduga melakukan penyimpangan dalam proses pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kupedes Rakyat (Kupra), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Ultra Mikro jenis Kredit Cepat (Kece).

Dalam proses pemberian kredit tersebut, HWK diduga bekerja sama dengan FM selaku agen. Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan data nasabah atau debitur fiktif dalam pengajuan kredit.

Arfan menjelaskan, dugaan penyimpangan antara lain dilakukan dengan tidak melaksanakan proses pra-screening terhadap calon debitur sebagaimana mestinya.

Pengecekan data dan riwayat calon debitur diduga tidak dilakukan melalui wawancara secara langsung maupun kunjungan lapangan atau On The Spot (OTS).

Selain itu, HWK diduga tidak melakukan pemeriksaan atau review terhadap dokumen pencairan kredit sebelum dana dicairkan.

Dokumen pencairan, baik dokumen digital maupun dokumen fisik, diduga tidak direview sebagaimana mestinya sebelum proses pencairan dilakukan.

“Dalam perkara ini, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan dana setoran nasabah atau debitur untuk kepentingan pribadi,” ujar Arfan.

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp4.529.993.316 atau sekitar Rp4,5 miliar.

Atas perkara tersebut, Tim Penyidik Kejati Jateng melakukan penahanan terhadap HWK untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.Tersangka kemudian dititipkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang selama masa penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arfan menegaskan, Kejati Jateng masih mengembangkan perkara tersebut. Penyidik terus melakukan pendalaman guna mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pihaknya, berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Kejati Jawa Tengah dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Arfan.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi juga diarahkan untuk mencegah praktik yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan serta perekonomian masyarakat.