spot_img
Beranda blog Halaman 366

Gelar Apel Siaga KTT ke 43 ASEAN, Dirut PLN: Kami Siapkan Sistem Pengamanan Kelistrikan Berlapis

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) menggelar apel siaga kelistrikan pada Kamis (31/8) di Istora Senayan, Jakarta. Apel ini dilakukan guna menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN yang akan berlangsung pada 5–7 September 2023 di Jakarta.

PLN memasok listrik tanpa kedip dan mengerahkan ratusan personel untuk memastikan gelaran KTT ASEAN berjalan lancar.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan gelaran KTT ke-43 ASEAN ini akan menjadi wajah Indonesia di mata kawasan dan juga dunia.

“Minggu depan, KTT ASEAN akan dilaksanakan. Ini adalah tugas kita, menjaga keamanan dan ketahanan kelistrikan KTT ASEAN. Untuk itu, kami pastikan seluruh personel kami siap untuk menyukseskan KTT ini,” ucap Darmawan.

Darmawan menjelaskan, berbekal pengalaman di berbagai ajang, mulai dari G20, Perayaan Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, hingga KTT ASEAN di Labuan Bajo membuat kapasitas tim PLN semakin mumpuni. Cara kerja dan pengambilan keputusan semakin solid dan responsif.

“Biasanya untuk event seperti ini persiapannya berbulan-bulan, namun dengan pengalaman yang kami miliki, persiapan di KTT ASEAN ini hanya kurang dari satu bulan. Kami memberlakukan masa siaga kelistrikan sejak 25 Agustus hingga 7 September 2023 dengan memastikan sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi, hingga seluruh personel siap untuk menyukseskan KTT ini,” tegas Darmawan.

Untuk pembangkitan yang memasok sistem Jakarta saat ini Hari Operasional Pembangkit (HOP) di atas 15 hari. Sebanyak 13 Gardu Induk yang menjadi tulang punggung jaringan transmisi dalam posisi yang prima dan tanpa gangguan.

“PLN juga menerapkan protokol anti blackout dan kami lakukan sistem pengaturan beban yang responsif lewat automatic changing dari satu sistem ke sistem lainnya. Sehingga seluruh sistem jaringan dalam posisi secure,” kata Darmawan.

PLN menyiapkan 4 (empat) lapisan skema pasokan untuk 6 lokasi venue utama dan 2 Bandar Udara, serta 2 (dua) lapisan untuk 19 hotel lokasi menginap para delegasi KTT ASEAN. PLN juga menyiapkan alat pendukung berupa 11 Unit Gardu Bergerak dengan total kapasitas 7.940 kVA dan 9 Uninteruptible Power Supply (UPS) dengan total kapasitas 2.980 kVA, serta membangun KTT ASEAN Electricity Control Center sebagai pusat komando kelistrikan.

“Kami mengerahkan 955 personel yang siap untuk melakukan pengamanan kelistrikan, bergerak cepat untuk memenuhi pelayanan pelanggan serta menjaga SPKLU selama 24 jam,” jelas Darmawan.

Selain sistem kelistrikan, PLN mempersiapkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang lengkap. PLN menyiapkan 79 EV charging , yaitu 74 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 5 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Infrastruktur ini disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan 560 unit mobil listrik dan 240 unit motor listrik yang dipakai selama gelaran KTT ASEAN ini.

Bukan hanya itu, puluhan Pasukan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang merupakan pasukan elit PLN juga disiagakan untuk pengamanan suplai kelistrikan KTT ASEAN. Petugas yang memiliki kemampuan khusus ini disiagakan 24 jam selama perhelatan berlangsung.

Darmawan menegaskan PLN akan selalu memberikan kinerja operasional terbaik untuk mendukung seluruh event internasional di Indonesia. PLN juga siap menjadi garda terdepan untuk mengawal kesuksesan setiap acara dan menjaga wajah Indonesia di mata dunia.

“KTT ASEAN ini akan menjadi wajah Indonesia di mata dunia. PLN siap all out menyukseskan event internasional ini dengan menghadirkan layanan kelistrikan tanpa kedip atau zero down time,” pungkas Darmawan.

Akhirnya! Warga Wadas Setujui Pembebasan Lahan

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

PURWOREJO (Pertamanews.id) – Setelah sekian lama, warga Wadas akhirnya menyepakati pembebasan lahan tambang batu andesit, untuk material pembangunan Bendungan Bener. Mufakat diambil dalam musyawarah warga pemilik lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (31/8).

Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono mengatakan, musyawarah berlangsung sangat lancar dan kondusif. Pertemuan itu membahas dua hal. Pertama soal bentuk ganti untung lahan warga, dan yang kedua soal besaran nilai ganti untung.

“Seluruh warga yang hadir telah sepakat pembebasan lahan, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang,” ungkapnya, ditemui seusai musyawarah.

Dijelaskan, lahan yang belum dibebaskan sebanyak 116 bidang, milik 59 orang. Musyawarah tersebut berhasil menghadirkan 58 orang. Satu pemilik lahan tidak hadir karena keluar kota.

Dari yang hadir, 56 orang di antaranya telah menandatangani besaran nilai ganti untung. Sedangkan dua lainnya belum tanda tangan, karena masih ingin bernegosiasi harga dengan panitia.

“Berarti dari 59 pemilik lahan ada tiga yang belum tanda tangan. Lainnya, atau 56 orang sudah tanda tangan berita acara menyetujui besaran ganti untung,” beber Sumarsono.

Meski ada tiga yang belum tanda tangan, menurut Sumarsono, hal itu tidak masalah. Ia yakin seluruh berkas akan selesai sebelum pembayaran lahan pada bulan depan. Dengan demikian pembebasan lahan di Wadas dipastikan selesai 100 persen.

“September Insyaallah pembayaran semuanya seratus persen selesai,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Sudiman mengakui, dirinya telah menyetujui pembebasan lahan.

“Sudah banyak yang setuju, tapi yang masih dinilai nominalnya terlalu rendah akan dimusyawarahkan lagi. Katanya tadi begitu,” jelasnya.

Lahan Sudiman sesuai sertifikat atas nama istrinya, Ngadisah. Ia menginginkan ada musyawarah lanjutan agar nilai ganti untung, bisa sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Tersangka KDRT di Sendangguwo Semarang Terancam 15 Tahun Penjara

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Yuda Bayu Z (34) terancam 15 tahun penjara karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengakibatkan istrinya berinisial AA (22) meninggal dunia.

Sebelumnya, tersangka Yuda ditangkap usai menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya karena curiga telah diselingkuhi.

Kejadian itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Sendangguwo Selatan RT 15 RW 02, Kelurahan Sendangguwo, Senin (28/8/2023), dini hari.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Donny Lombantoruan mengatakan atas perbuatannya tersangka dijerat tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

“Kepolisian menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Th. 2004 dan 338 KUHPidana dan atau 351 ayat (3) KUHPidana. Ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 45 juta,” ungkap Donny saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang, Kamis (31/8/2023).

Donny menjelaskan sebelum kejadian, pada Minggu (27/8) pukul 19.00 WIB korban terlibat cek-cok dengan pelaku karena korban dianggap berselingkuh.

Lalu pelaku meminta kepada istrinya untuk menuliskan nama-nama orang yang berselingkuh dengannya di kertas. Karena tak
menuruti kemauannya, pelaku melakukan penganiyaan hingga korban meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam dan tusukan di tubuhnya.

“Tersangka memaksa isterinya untuk menulis lagi dan jujur. Akhirnya tersangka semakin emosi hingga menampar korban sebanyak 2 kali pada pipi kanan dan kiri, kemudian tersangka mengambil sebatang kayu ukuran 40 centimeter diruang tamu dan dipukulkan pada lengan kiri sekali, lengan kanan sekali, memukul pada bagian paha kanan sebanyak 2 kali. Lalu kaki kanan bawah sebanyak 4 kali, memukul punggung 2 kali, memukul kepala bagian belakang 5 kali, bagian wajah , kepala depan sebelah kiri hingga kayu patah. Kemudian tersangka keluar mengambil pisau ukir lalu ditusukkan ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 kali dan pelaku juga menendang bagian dada atau ulu hati korban hingga korban pingsan,” bebernya.

Donny menyebut tersangka tidak menyangka jika kekerasan yang ia lakukan kepada istrinya sampai merenggang nyawa. Bahkan ayahnya diminta untuk membangunkan korban yang dianggap sedang pingsan.

“Kemudian tersangka mengambil satu gayung air dari kamar mandi dan menyiramkan kebagian wajah dan kepala korban dan pelaku juga memukul gayung tersebut ke kepala korban sebanyak satu kali sampai gayung pecah. Karena korban tidak bergerak selanjutnya korban diangkat ole pelaku ke kamar mandi selanjutnya korban disiram kembali dengan air sebanyak dua kali namun korban masih pingsan,” ujarnya.

Sementara, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang, AKP Ni Made Srinitri menambahkan jika korban memiliki dua anak yang masih dibawah umur. Kedua anak itu sekarang berada dibawah asuhan ibu korban.

“Kedua anak korban akan mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian, UPTD dan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu,” imbuhnya.

SMKN Jateng akan Direplikasi Nasional oleh Presiden Jokowi, Ganjar; Berkat Support DPRD

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jateng karena selalu mensupport berbagai kebijakan yang diinisiasinya selama dua periode memimpin Jateng.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat paripurna terakhir sebagai Gubernur Jateng di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis (31/8/2023). Seperti diketahui, Ganjar akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang.

“Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, kawan-kawan DPRD Jateng selalu membuka ruang diskusi di tengah perdebatan yang kerap terjadi ketika menyusun kebijakan dan program untuk masyarakat Jateng.

Kendati begitu, lanjut Ganjar, tujuan dari perdebatan itu untuk memajukan pembangunan maupun menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Misalnya, penurunan kemiskinan, penyediaan akses pendidikan yang luas, dan sebagainya.

Bersama DPRD Jateng, Ganjar berhasil menelurkan banyak kebijakan dan program berdampak. Di antaranya inisiasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), insentif guru keagamaan, hingga program Tuku Lemah Oleh Omah.

“Itu yang kami terharu dan senang. Di tengah perdebatan yang sering kali keras, ada hasil yang bagus,” kata Ganjar.

Sejumlah inisiasi yang digodok bersama DPRD Jateng juga sukses mendapat perhatian pemerintah pusat untuk dijadikan program nasional.

Di antaranya sekolah gratis SMKN Jateng, pembangunan Desa Antikorupsi, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), hingga Jo Kawin Bocah.

“Bahkan beberapa program itu akan direplikasi di nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah,” imbuhnya.

Ganjar berharap, DPRD Jateng dapat melanjutkan kerja-kerja terbaiknya bersama Gubernur Jateng selanjutnya. Ganjar juga berharap Jateng semakin maju.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin Maimoen, atas pengabdian kepada masyarakat Jateng.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur, wakil gubernur dan apresiasi atas pengabdian serta kerja sama yang baik dengan DPRD sehingga dapat dengan mengawal visi misi pembangunan Jawa Tengah,” tandasnya.

Menteri Mahfud MD Dorong WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.

“Kepada penyelenggara Pemilu seperti PPLN yang hadir di sini, kampanyekan pada rakyat bahwa pemilu itu mahal. Karena demi demokrasi, integrasi, dan nomokrasi, kita bersedia mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan Pemilu,” ujar Menteri Mahfud MD, Kamis (31/8/23).

Menteri Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah konsisten menjaga agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah negara di Eropa Timur pada 2007 lalu. Jumlah masyarakat Indonesia di negara itu sangat sedikit, tapi pemerintah Indonesia tetap menyelenggarakan Pemilu dengan biaya yang tidak kecil.

“Orang Indonesia di negara itu hanya 18 orang, termasuk duta besarnya. “Bayangkan, untuk 18 suara saja, negara harus keluar sampai Rp500 juta untuk menggelar pemilu,” ujar Menteri Mahfud MD.

Oleh karena itu, Menteri Mahfud MD mengajak seluruh WNI di luar negeri untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan.

“Jangan lupa, Pemilu memang tidak untuk mencari pemimpin yang sungguh-sungguh ideal dan sempurna. Di mana pun itu tidak akan didapatkan,” jelas Menteri Mahfud MD.

Pemilu, menurutnya, adalah untuk mencari pemimpin terbaik di antara para calon yang ada. “Tetapi apa pun pilihan Anda, suara Anda sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa. Karena itu Anda tidak boleh golput,” tutup Menteri Mahfud MD.

Pemusnahan Ratusan Senpi Rakitan dan Amunisi Ilegal Oleh Polda Lampung

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

LAMPUNG (Pertamanews.id) – Polda Lampung memusnahkan ratusan pucuk senjata api ilegal berbagai jenis hasil sitaan dan penyerahan sukarela dari masyarakat dimusnahkan di Markas Polda Lampung, Rabu (30/8/23).

Kapolda Lampung Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan Polda Lampung memusnahkan senpi rakitan beserta amunisi ilegal pada HUT ke-8 Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 presisi sebanyak 566 senjata api rakitan dan 295 butir amunisi dari berbagai jenis dan ukuran.

Senjata api tersebut di antaranya 463 senjata api laras pendek jenis revolver, dan 55 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan 48 senjata api laras panjang.

“Senjata api ini kita dapatkan dari berbagai macam kegiatan operasi di antaranya operasi sikat mengamankan 283 senpi dan amunisi 75 butir, lalu operasi pekat mendapatkan 168 senpi dan 130 butir amunisi dan sisanya masyarakat menyerahkan langsung secara sukarela kepada kami,” jelasnya.

Kapolda Lampung menghimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan, memiliki senpi rakitan ilegal agar dapat segara menyerahkan kepada pihak kepolisian terdekat dan kami tidak akan memproses apabila masyarakat menyerahkan itu secara sukarela.

Kejati Sumatera Barat dan Kejari Pasaman Berhasil Eksekusi DPO Terpidana Ali Basyar bin Bustami

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama Kejaksaan Negeri Pasaman berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Ilham Wahyudi, S.H., M.H, Selasa (29/8).

Kepala Pusat Penerangan hukum, Ketut Sumadena mengatakan Sebelum dilakukan eksekusi, Terpidana menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang. Kemudian setelah dinyatakan sehat oleh dokter, Tim Penyidik bersama Tim Pelaksana Eksekusi DPO Kejaksaan Negeri Pasaman dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muaro Padang.

” Terpidana yang dilakukan eksekusi merupakan ALI BASYAR bin BUSTAMI sebagai Pensiunan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pasaman,” jelas Ketut.

Ketut menyampaikan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola anggaran kantor Non Belanja Pegawai dengan memerintahkan anak buahnya para bendahara membuat kuitansi palsu hingga mengakibatkan kerugian Negara Rp99.758.800 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga divonis pidana penjara selama 1 Tahun 8 Bulan, pidana denda sebesar Rp2.000.000 Subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti senilai Rp99.758.800.

” Terpidana ALI BASYAR bin BUSTAMI yang sepatutnya mengetahui/telah mengetahui Putusan Mahkamah Agung tersebut, berusaha untuk mengjindari dari pelaksanaan eksekusi baik pidana badan, pidana denda, uang pengganti dan biaya perkara. Hal ini terbukti dengan Upaya yang dilakukan Terpidana An. ALI BASYAR Bin BUSTAMI selama hampir 20 Tahun dengan berpindah tempat tinggal dan tidak memenuhi panggilan untuk dilaksanakan Eksekusi,” ungkap Ketut.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman

Kejagung Tangkap DPO Tersangka AAFH Korupsi PT Bank Mandiri

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Tersangka yang diamankan merupakan AAFH Mantan Karyawan Bank Mandiri yang ditangkap pada 18:40 WIB dan bertempat di Perumahan PT BAR Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/8).

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedena mengatakan , AAFH ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemindahbukuan Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Thamrin Jakarta kepada Koperasi Karyawan PT Rajawali Nusantara Indonesia (KOKARINDO) Tahun 2019 dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp 2 miliar.

” Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: TAP 351/M.1.10/Fd.1/04/2021 tanggal 22 April 2021,” terang Ketut.

Setelah diamankan, Tersangka AAFH dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dihadapkan kepada Jaksa Penyidik.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, agar segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman.

Bangganya Adelia dan Hilmi, Bisa Cerita soal Masa Depan Cerah Berkat SMKN Jateng di Hadapan Jokowi

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke SMKN Jateng, sekolah boarding gratis untuk warga miskin yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (30/8/2023), menjadi momentum yang tak mungkin dilupakan Adelia dan Hilmi. Dari ribuan siswa yang ada di sana, Adelia dan Hilmi mendapat kesempatan untuk bertemu dan bercerita langsung di hadapan Presiden Jokowi.

Deg-degan sekaligus bangga. Perasaan itulah yang dirasakan oleh Adelia dan Hilmi ketika bercerita tentang masa depan di hadapan Presiden Joko Widodo. Mereka tak menyangka, sebagai anak desa bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia.

“Seneng banget, deg-degan juga bisa bercerita di hadapan Pak Jokowi. Saya nggak menyangka, ini kesempatan paling berharga buat saya,” kata Adelia.

Adelia mengatakan, ia menceritakan kisah hidupnya yang tragis di hadapan Presiden Jokowi. Adelia menceritakan bahwa ia adalah anak yatim piatu yang ditinggal meninggal kedua orangtuanya akibat kecelakaan tragis.

“Tadi saya cerita tentang kecelakaan saya. Waktu itu saya naik mobil bersama bapak, ibu, adik dan paman. Saat terjadi kecelakaan, bapak, ibu, adik dan paman semuanya meninggal. Hanya saya yang selamat,” ucapnya sambil berkaca.

Namun musibah itu tak membuat Adelia putus asa. Meski sempat kebingungan mau melanjutkan pendidikan, ia akhirnya menemukan secercah harapan di SMKN Jateng. Ia diterima sekolah di SMKN Jateng semi boarding di Demak.

“Saya senang bisa sekolah di sini secara gratis. Tadi saya juga cerita ke Pak Jokowi kalau saya mau jadi polwan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Hilmi, siswa SMKN Jateng lainnya. Di hadapan Jokowi, pelajar yang baru saja lulus itu menceritakan tentang pengalamannya sekolah di tempat itu menggunakan bahasa Jepang.

“Tadi saya menceritakan, saya di sini alumni yang sedang belajar bahasa Jepang. Nanti di akhir ada tes masuk beasiswa di Takayama College di Jepang. Saya cerita pakai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia,” jelasnya.

Saat cerita itu, ia melihat respon Jokowi sangat bangga. Sesekali Jokowi manggut-manggut, tersenyum kemudian bertepuk tangan.

“Pak Jokowi kelihatan seneng banget, ekspresinya bangga dan tepuk tangan. Itu suatu penghargaan buat saya,” jelasnya.

Kepada Jokowi, Hilmi juga menceritakan betapa bangganya bisa sekolah di SMKN Jateng. Bapaknya yang hanya buruh bangunan, membuat ia sempat pesimis bisa melanjutkan sekolah.

“Ya tadi cerita itu, bagaimana saya senang bisa sekolah di sini, full mendapat beasiswa mulai asrama, makan, seragam semuanya gratis. Tadi juga saya sampaikan terima kasih pada pak Ganjar yang telah mendirikan SMKN Jateng boarding school gratis untuk siswa miskin seperti saya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berkunjung ke SMKN Jateng, Rabu (30/8). Didampingi ibu negara dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jokowi melihat fasilitas dan ngobrol bersama siswa dari sekolah yang digagas Ganjar itu.

“Saya kira ini sebuah inisiatif yang sangat bagus dari pak Ganjar. Dulunya ini gedung BLK, kemudian digeser jadi SMK dan khusus untuk keluarga miskin. Jadi ini cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan,” kata Jokowi.

Program itu lanjut Jokowi sangat bagus karena khusus untuk anak kurang mampu dan tidak dipungut biaya. Justru, siswa yang belajar di sekolah itu dibiayai oleh Pemprov Jateng seperti seragam, sepatu, makan dan lain-lain semua dibiayai Pemprov Jateng.

“Karena ini boarding school ya, jadi sangat bagus. Ini bisa diperluas di provinsi yang lain untuk keluarga yang tidak mampu. Nanti pak Mendigbud biar ke sini, kalau menurut saya bisa (diterapkan ke nasional). Saya melihat bagus,” pungkasnya.

Undang-Undang Cipta Kerja, Kapuspenkum Ketut Sumedana : Ide Besar Memajukan Bangsa dengan Menumbuhkan Daya Tarik Bagi Investor

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana sampaikan pencerahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pekerja agar memahami isi dan latar belakang Undang-Undang tersebut, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang beredar.

hal itu disampaikan dalam kegiatan penerangan hukum oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dengan mengadakan seminar yang bertemakan “Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja”, bertempat di Arosa Hotel Jakarta, Selasa (29/8).

Kapuspenkum menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja adalah ide besar untuk memajukan bangsa dalam rangka menarik investor bukan saja dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, karena investor luar tidak menyukai regulasi atau aturan yang berbelit-belit.

Sementara Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum dan juga Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Satya Arinanto memberikan keterangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan sebagai sinkronisasi terhadap 70 peraturan perundang-undangan yang materinya cenderung tumpang-tindih.

“Pengertian Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang mengatur berbagai hal yang berbeda atau bisa juga satu undang-undang yang diarahkan pada satu alternatif. Misalnya Omnibus Law khusus tentang kekuasaan kehakiman atau pidana,” jelas Prof. Satya.

Selain itu, dari perspektif sejarah hukum, ia menyampaikan pada 1819 sampai 1949 di wilayah Hindia Belanda pernah diberlakukan sekitar 7.000 peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian pada 1995 terhadap sekitar 7.000 peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan di Hindia Belanda. Dari 7.000 peraturan yang diberlakukan tersebut, masih ada tersisa 400 peraturan perundang-undangan lagi.

“Sebenarnya dari sejarah hukum Indonesia, Omnibus Law bukan hal yang baru,” ujar Prof. Satya.

Prof. Satya menambahkan, metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai langkah yang tepat. Hal ini menjelaskan bahwa reformasi hukum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi itu amat multi-sektoral, dan kondusifitas iklim investasi itu ditentukan oleh hukum yang tidak berbelit.

Kegiatan ini penerangan hukum dalam seminar “Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja” ini dihadiri oleh audiens dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Damri dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

1...365366367...442Halaman 366 dari 442