spot_img
Beranda blog Halaman 128

Guru Besar Hukum Unnes Ali Masyhar : Tidak Tepat Kewenangan Peyidikan Kasus Korupsi Dihapus

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Draf revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menuai sorotan tajam karena dianggap mengecilkan peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rancangan tersebut, kewenangan jaksa hanya dibatasi sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sementara kewenangan penyidikan kasus korupsi dihilangkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, SH, MH, menilai keputusan tersebut tidak tepat.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan telah membuktikan kinerjanya dalam menangani kasus-kasus korupsi berskala besar dan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kenapa penyidikan kasus HAM berat diperbolehkan bagi Kejaksaan, tetapi kasus korupsi tidak? Jika lebih banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dapat diminimalisasi,” ujarnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/3).

Prof. Ali Masyhar juga menegaskan bahwa jika benar draf revisi tersebut menghapus kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi, maka perlu adanya pembahasan lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder).

Menurutnya, keputusan sepenting ini tidak boleh diambil secara sepihak tanpa kajian yang komprehensif.

Lebih lanjut, ia mengacu pada Bab IIIV KUHP baru yang mencakup Pasal 598-612, di mana tindak pidana seperti korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM, dan pencucian uang telah diatur secara jelas.

Oleh karena itu, revisi RUU KUHAP seharusnya tetap mempertahankan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi guna menjaga efektivitas pemberantasan kejahatan tersebut.

Sebagai solusi, Guru Besar Ilmu Politik Hukum Pidana UNNES ini mengusulkan pembentukan lembaga penyidik tersendiri yang bersifat independen dan terpisah dari lembaga penegak hukum lainnya.

Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut akan meningkatkan koordinasi antar-institusi dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan.

“Saya mengusulkan agar penyidikan dilakukan oleh lembaga independen yang khusus menangani kasus-kasus tertentu, begitu pula dengan penuntutan. Dengan demikian, tidak ada tarik-menarik kepentingan, koordinasi lebih mudah, dan penyidikan berjalan lebih efektif tanpa risiko ketimpangtindihan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa apabila kewenangan penyidikan kasus korupsi hanya diberikan kepada satu lembaga tertentu, maka ada risiko penyelewengan yang lebih besar.

Oleh sebab itu, sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK tetap diperlukan untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

Draf revisi RUU KUHAP ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Keputusan akhir terkait kewenangan penyidikan kasus korupsi akan sangat menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia serta efektivitas dalam memberantas tindak pidana korupsi ke depannya

Komjak Soroti RUU KUHAP, Khawatir Celah Impunitas bagi Koruptor

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wacana revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menuai kontroversi. Draf yang beredar disebut-sebut mengurangi peran Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia, Pujiyono Suwadi.

Pujiyono menyoroti bahwa dalam draf yang beredar, kewenangan penyidikan kasus korupsi yang selama ini dimiliki Kejaksaan justru dihapus.

Menurutnya, hal ini berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan, khususnya dalam kasus-kasus besar atau yang dikenal sebagai Big Fish.

“Jika di KUHAP yang baru tindak pidana korupsi tidak menjadi kewenangan Kejaksaan, kita patut mempertanyakan agenda di baliknya. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengusut kasus-kasus besar. Mengapa justru kewenangan ini dihilangkan?” ujar Pujiyono, Minggu (16/3).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini, menegaskan bahwa meskipun kewenangan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tetap perlu ada pengaturan dalam KUHAP.

Jika tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang hukum acara, maka upaya penindakan Kejaksaan dapat digugat dalam proses hukum.

“Jika di KUHAP tidak ada dasar hukum untuk Kejaksaan menangani kasus korupsi, maka akan timbul celah hukum. Pihak yang tidak puas dengan proses penyidikan dapat mengajukan gugatan praperadilan atau eksepsi di persidangan. Ini bisa menjadi langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Lebih jauh, Pujiyono mengkhawatirkan bahwa jika kewenangan ini benar-benar dihapus, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk impunitas bagi para koruptor.

“Ini bisa menjadi pukulan telak bagi semangat pemberantasan korupsi yang selama ini kita bangun. Apakah ini berarti memberi jalan bagi koruptor agar lebih leluasa? Masyarakat yang menilai,” tambahnya.

Desak DPR RI Buka Draf RUU KUHAP Secara Transparan

Pujiyono pun meminta DPR RI, khususnya Komisi III, untuk membuka draf RUU KUHAP secara resmi kepada publik. Ia menilai keterbukaan dalam proses legislasi sangat penting agar masyarakat dapat memberikan masukan dan ikut mengawal revisi undang-undang ini.

“Kita minta DPR membuka draf ini secara official. Jika ada kesalahan dalam penyusunan, kita bisa anggap ini hanya kesalahan teknis. Namun, jangan sampai Kejaksaan benar-benar kehilangan peran dalam penanganan korupsi,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawal proses revisi KUHAP agar tidak menjadi alat pelemahan bagi institusi penegak hukum.

“Kita butuh dukungan publik agar kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi tetap dipertahankan. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” tutupnya.

Revisi KUHAP seharusnya memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia, bukan justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.

Masyarakat kini menunggu sikap DPR RI dalam menyikapi desakan untuk membuka draf RUU KUHAP secara transparan

Meriah! NgabubuRUN hingga Sufi Dancer, Ramadhan Weekend Market CitraGrand Diserbu Pengunjung

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Bulan suci Ramadan kembali disambut meriah oleh warga Semarang melalui gelaran Ramadhan Weekend Market yang diselenggarakan oleh CitraGrand Semarang.

Acara ini bukan sekadar pasar Ramadan biasa, tetapi juga ajang kebersamaan yang menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat.

General Manager CitraGrand Semarang, Cholief Choerrasjaini, mengungkapkan bahwa Ramadhan Weekend Market telah menjadi tradisi tahunan yang dinanti-nanti.

“Setiap bulan Ramadan, kami selalu menghadirkan event ini sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus untuk mempererat kebersamaan. Kami ingin menciptakan suasana Ramadan yang penuh makna, tidak hanya untuk penghuni CitraGrand, tetapi juga bagi seluruh warga Semarang,” ujarnya, saat membukan kehiatan NgabubuRUN, Sabtu (15/3).

Dalam gelaran kali ini, CitraGrand menghadirkan berbagai kegiatan menarik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Salah satu acara unggulan adalah NgabubuRUN, sebuah aktivitas lari santai menjelang berbuka yang diikuti lebih dari 200 peserta.

Meskipun cuaca sempat diguyur gerimis, semangat para peserta tetap membara hingga garis finis.

Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan hijab class, yang mengedukasi peserta tentang tren dan teknik memakai hijab yang stylish namun tetap syar’i. Tidak ketinggalan, keindahan tarian sufi turut memberikan sentuhan spiritual yang mendalam dalam suasana Ramadan.

Yang lebih istimewa, Ramadhan Weekend Market juga menjadi ajang berbagi kebahagiaan melalui santunan kepada anak-anak panti asuhan.

“Kami ingin menjadikan Ramadan ini lebih bermakna dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka,” kata Cholief.

Tidak hanya menghadirkan kegiatan sosial dan hiburan, Ramadhan Weekend Market juga menjadi momen bagi CitraGrand untuk memperkenalkan lebih jauh kawasan perumahan yang mereka kembangkan.

Cholief mengungkapkan bahwa saat ini jumlah rumah yang terjual terus meningkat, menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap hunian di CitraGrand.

“Di awal tahun 2025, kami berhasil menjual 18 rumah dan 4 ruko. Hingga saat ini, unit yang tersedia sebagian besar adalah rumah dengan ukuran besar, dengan harga mulai dari Rp 2 miliar, dan masih sangat diminati,” jelasnya.

Selain rumah, ruko di kawasan CitraGrand juga masih tersedia dengan jumlah terbatas. Hingga saat ini, masih ada enam unit ruko yang bisa dimiliki dengan promo khusus.

“Kami menawarkan promo menarik seperti PPN DTP gratis hingga Rp 220 juta, serta program KPR EXPRESS khusus ruko, di mana cukup dengan Rp 20 juta, konsumen sudah bisa langsung akad dan serah terima unit. Bebas biaya KPR, sudah termasuk AJB, serta dilengkapi garansi sewa,” tambahnya.

Cholief menegaskan bahwa CitraGrand Semarang bukan hanya sekadar kawasan hunian, tetapi juga sebuah komunitas yang aktif menghadirkan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan sosial antarwarga.

Melalui acara seperti Ramadhan Weekend Market, CitraGrand ingin menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman untuk tinggal, tetapi juga hidup dan berkembang dalam kebersamaan.

“Dengan hadirnya acara ini, kami berharap bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta menjadikan CitraGrand sebagai tempat tinggal yang lebih dari sekadar hunian, tetapi juga rumah bagi kebersamaan dan kebahagiaan,” pungkasnya.

Dengan kesuksesan Ramadhan Weekend Market tahun ini, CitraGrand Semarang kembali membuktikan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman Ramadan yang istimewa dan memberikan nilai lebih bagi masyarakat.

Fakultas Kedokteran SCU Hadirkan Gedung Ramah Lingkungan dengan Sertifikat Bangunan Hijau Emas

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Soegijapranata Catholic University (SCU) resmi meresmikan Gedung Santa Clara, Fakultas Kedokteran (FK), pada Sabtu (15/3), di Semarang.

Peresmian ini dilakukan melalui sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk Rektor SCU, Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPsi, MSi, Ketua Proyek Pembangunan Gedung FK SCU, Benediktus Danang Setianto, SH, LLM MIL, PhD, Dekan FK SCU, dr. Jonsinar Silalahi, MSi.Med, Sp.B, Sp.BA, serta anggota Tim Teknis Pembangunan Gedung FK SCU, Dr. Hermawan, ST, MT, dan Dr. Ir. Robert Riyanto, MT.

Sejak memperoleh izin operasionalnya, Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata tidak henti-hentinya berupaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan dengan standar terbaik.

Rektor SCU, Dr. Ferdinandus Hindiarto, menegaskan bahwa pembangunan Gedung Santa Clara ini merupakan langkah penting untuk memajukan Fakultas Kedokteran SCU.

“Fakultas Kedokteran yang kami bangun ini telah sesuai dengan standar yang sangat baik. Kami mendorong orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke program kedokteran untuk teliti dalam memilih universitas yang terbaik, salah satunya adalah SCU,” ujar Rektor Ferdinandus Hindiarto dalam sambutannya.

Dekan FK SCU, dr. Jonsinar Silalahi, juga mengungkapkan optimisme besar terhadap perkembangan fakultas ini. Menurutnya, salah satu indikator kemajuan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar. Beberapa pengajar telah meraih gelar doktor, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat belajar bagi mahasiswa kedokteran.

“Kami terus berkomitmen untuk mencapai standar nasional terlebih dahulu, dan selanjutnya kami akan berfokus untuk meningkatkan reputasi ke tingkat internasional,” tambah dr. Jonsinar.

Gedung Hijau dan Fasilitas Lengkap untuk Pendidikan Kedokteran

Benediktus Danang Setianto, Ketua Proyek Pembangunan Gedung FK SCU, menjelaskan bahwa sejak awal, pembangunan gedung ini dirancang untuk memenuhi standar ramah lingkungan.

Salah satu pencapaian penting adalah diterimanya sertifikat bangunan hijau dengan peringkat Emas (Gold).

Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta pengaturan cahaya dan udara yang ramah lingkungan.

“Gedung ini bukan hanya megah, tetapi juga ramah lingkungan, dengan berbagai inovasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” jelas Benediktus.

Fasilitas di Gedung Santa Clara juga sangat lengkap, mulai dari laboratorium-laboratorium yang mendukung program studi sarjana kedokteran hingga laboratorium yang memungkinkan ujian UKM-PPD yang terhubung dengan jaringan nasional sesuai dengan standar LAM PT KES.

Museum Anatomi dan Rumah Sakit Mini sebagai Fasilitas Unggulan

Salah satu nilai tambah yang mencolok adalah kehadiran Museum Anatomi yang akan dibuka untuk umum.

Museum ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tubuh manusia dan anatominya secara lebih mendalam.

Selain itu, fasilitas Rumah Sakit Mini (Mini Hospital) juga dihadirkan untuk memberikan simulasi dunia nyata bagi mahasiswa kedokteran yang akan memasuki tahap Co-As (Co-Assistant).

“Mini Hospital ini dirancang agar mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar yang mirip dengan kondisi medis sesungguhnya,” ujar dr. Jonsinar.

Di lantai 6 gedung, tersedia ruang kelas khusus yang dapat diubah menjadi auditorium untuk seminar atau colloquium.

Fasilitas ini memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah di bidang kedokteran.

Dukungan Yayasan Sandjojo untuk Peningkatan Pelayanan Kedokteran

Semua fasilitas ini merupakan bagian dari upaya SCU untuk terus berkontribusi pada peningkatan pelayanan kedokteran yang lebih manusiawi dan bermanfaat bagi ketahanan bangsa.

Pembangunan Gedung Santa Clara didukung oleh Yayasan Sandjojo, yang berkomitmen untuk memperkuat kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia.

Dengan berbagai fasilitas unggulan dan komitmen untuk terus berkembang, Fakultas Kedokteran SCU siap menjadi institusi pendidikan kedokteran yang tidak hanya berstandar nasional, tetapi juga mendunia.

Program Paralegal BPHN Tembus Batas, Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Gratis di Kendal Tuntas Lebih Awal

0

KENDAL (Pertamanews.id) – Aksi jemput bola guna maksimalkan program aktualisasi off class peran Paralegal dalam kegiatan non litigasi, sukses dilaksanakan lebih awal dari target 3 bulan yang ditentukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememterian Hukum Republik Indonesia.

Keberhasilan itu dilakukan peserta asal Desa Meteseh, Boja, Kendal, bernama Joko Susanto. Adapun kegiatan yang dipilih berupa “Penyuluhan Hukum Gratis Bagi Pelajar dan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Masyarakat”, dipusatkan di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Islam Terpadu Darussalamah dan Sekolah Menegah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) 09 Pancasila, sekolah dibawah naungan Pondok Pesantren Darussalam, yang beralamat di Dusun Sasak, RT 4, RW 6, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu (15/3/2025).

Kegiatan aktualisasi off class sendiri diberi waktu selama tiga bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2025 hingga 21 Mei 2025. Joko justru lebih dahulu mensukseskan agendanya.

Selain dua agenda itu, Joko juga berhasil memberikan pendampingan non litigasi terhadap warga Penaton, Boja, Eri Hardoko, yang melakukan pencabutan berkas kepindahan alamat tinggal, karena sebelumnya dari Kota Semarang.

Selain itu membantu pembuatan drafting surat penyataan waris, dan drafting perjanjian jual beli tanah dan bangunan, yang dimohonkan warga Desa Boja, Muh Jaelani dan Kasiyanto.

“Agenda ini saya lakukan dengan senang hati dan seluruhnya benar-benar saya berikan secara prodeo atau gratis. Saya sengaja lakukan upaya jemput bola, karena saya merasa warga disini (Boja), jadi saya merasa punya beban moral membantu pengentasan masalah hukum dialami warga. Apalagi dalam diklat paralegal, saya satu-satunya peserta asal Desa Meteseh, dan dari Kendal hanya ada 6 perwakilan,”kata Joko Susanto, usai agenda penyuluhan hukum.

Sejumlah agenda untuk sukseskan program tersebut, banyak yang sudah dikakukan Joko. Diantaranya koordinasi dan silaturahmi dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, Semarang, Abdul Aziz, S.Ag., S.Pd., M.H, didampingi timnya, Ali Ashar, SH dan Eri Cahyadi, SH, selaku mentor kegiatan aktualisasi paralegal.

Kemudian dengan Kepala Desa Meteseh, Sisyanto, S.Sos, dan pihak SMK Bhakti Nusantara, Boja, ditemui salah satu gurunya, Beny Fadli Wijaya S.Pd, dan terakhir dengan SMP IT Darussalamah, ditemui Kepalanya, Rio Tri Astuti, SPd.

“Semoga kegiatan yang kami adakan bisa bermanfaat bagi warga. Usai agenda aktualisasi ini, kami pastikan juga akan memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu di wilayah Desa Meteseh, Boja, yang mengalami masalah hukum. Karena kami menyadari bagian dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa ini (Meteseh), dan semua kami sajikan untuk kesejahteraan masyarakat,”sebut Joko, yang juga bertugas sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Sementara itu, Kepala SMP IT Darussalamah, Rio Tri Astuti, SPd, disampaikan melalui salah satu gurunya, Yuni Kartika, S.Pd, mengatakan, materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk pelajar di sekolahnya, yang di naungi Pondok Pesantren Darussalam.

Dengan begitu pelajar jadi tahu bagaimana menghadapi bullying dan pergaulan bebas. Pihaknya juga berterimakasih atas penghargaan yang diberikan kepada sekolah.

“Harapannya para siswa dapat mengambil hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penghargaan yang diberikan bisa memacu kami semakin baik lagi kedepannya,”kata Yuni, yang merupakan guru Bahasa Indonesia.

Terpisah, Kepala Desa Meteseh, Sisyanto, S.Sos, mengaku menyambut baik adanya Kadarkum di Desa Meteseh.

Ia berharap program yang terlaksana bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Ia juga mengaku, pernah mengikuti sosialisasi terkait agenda Kadarkum.

Untuk itulah, terkait agenda pembentukan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dan Kadarkum (Kelompok Keluarga Sadar Hukum) di Desa Meteseh, akan dibahas lebih dahulu dalam Musyawarah Bersama.

“Pada intinya kami sambut baik agenda ini, semoga bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, kami juga mengizinkan adanya aktualisasi Paralegal yang dilakukan bapak Joko, bahkan selalu menginformasikan agenda kegiatannya kepada kami,”ujarnya.

Dalam dua agenda itu, juga tampak dihadiri sejumlah mahasiswi asal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum dari kampusnya.

Diantaranta ada: Aura Mustika, Tiara Indah Rahmawati, Ranma Iktiari Sabila, Nurul Iqrani Damarani, Novelia Magdalena. Adapun peserta penyuluhan hukum diikuti 96 pelajar. Dengan materi bahasan yang diberikan ada 3 yakni tentang “Bahaya tawuran antar pelajar dan membumikan tata krama bagi pelajar. Kemudian materi Bahaya kenakalan remaja dan aspek hukumnya”. Sedangkan kegiatan konsultasi hukum diikuti 5 mahasiswa dan 3 warga masyarakat Boja, Kendal.

Solusi Efisien Mudik, KAI Dukung Program Motis 2025 di Daop 4 Semarang

0

SEMARANG (Jatengaktual.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung penuh upaya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dalam menyelenggarakan Program Mudik Motor Gratis (Motis) 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan solusi perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat, dengan mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda transportasi kereta api.

Pendaftaran Program Motis ini sudah dibuka yang dimulai pada 8 Maret hingga 6 April 2025.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menyampaikan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran Program Motis 2025.

“Di wilayah Daop 4 Semarang terdapat sebanyak 3 stasiun yang melayani Angkutan Motis, diantaranya Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, Stasiun Tegal dan Stasiun Pekalongan,” terangnya.

Tiga stasiun di wilayah Daop 4 Semarang tersebut terhubung dalam rute layanan motis lintas utara dengan relasi Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang Bank Jateng.

Pada tahun ini, Program Motis menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang.

Program ini akan berlangsung selama delapan hari dengan jadwal pemberangkatan arus mudik pada 26 – 29 Maret 2025, serta arus balik pada 4 – 6 April 2025.

“Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen untuk mendukung Program Motis yang diselenggarakan DJKA. Program ini tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik,” ujar Franoto.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs nusantara.kemenhub.go.id atau langsung di Stasiun Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Cibinong, Depok Baru, Cirebon Prujakan, Tegal, Pekalongan, maupun Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

Setiap peserta Motis akan mendapatkan dua tiket kereta api gratis untuk mendukung perjalanan yang lebih nyaman bersama keluarga.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, kereta api yang digunakan dalam Program Motis 2025 merupakan kereta kelas ekonomi dengan skema Public Service Obligation (PSO).

Dengan skema ini, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa biaya tambahan.

Untuk mengikuti Program Motis, peserta wajib memenuhi persyaratan seperti memiliki KTP, SIM, STNK yang masih berlaku, serta motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui akun Instagram resmi DJKA, yaitu @ditjenperkeretaapian dan @motis.djka.

Untuk layanan aduan dan kendala terkait program ini, masyarakat dapat menghubungi Whatsapp Hotline Motis di 0812 9997 2774.

KAI bersama DJKA berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman guna mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Motis ini sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien. Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” tutup Franoto.

Penghargaan Internasional untuk Wali Kota Agustina, Semarang Kota Pionir Inklusi Sosial

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Predikat Kota Semarang sebagai kota inklusif makin bersinar. Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sukses menorehkan prestasi gemilang sebagai “Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial” yang diselenggarakan Institute For Democracy and Peace (SETARA) bekerja sama dengan INKLUSI, platform Kemitraan Indonesia-Australia.

Raihan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Semarang terhadap pengarusutamaan inklusi sosial dalam pembangunan.

Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Agustina, Wali Kota Semarang yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Joko Hartono, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/3) sore.

“Terima kasih, ini prestasi yang membanggakan. Keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas kinerja dan capaian pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan,” ungkap Wali Kota Semarang Agustina.

Dalam acara tersebut, Kota Semarang mendapatkan skor 3,6 yang merupakan nilai tertinggi, sejajar dengan Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Padang, dan Jakarta Selatan. Agustina menyebutkan predikat tersebut membuat pihaknya akan terus menempatkan dan menyelaraskan agenda pembangunan inklusi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

“Inklusivitas menjadi salah satu fokus kami selama menjabat. Tentunya dengan peringkat ini membuat kami makin bersemangat untuk terus menghadirkan lebih banyak ruang-ruang aksesibilitas dan menjamin ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua, tanpa diskriminasi,” sambungnya.

Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) oleh SETARA sebagai apresiasi terhadap kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 kabupaten/kota di Indonesia.

Inklusi sosial yang dimaksud menitikberatkan pada proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.

Setidaknya ada dua akumulasi penilaian yang diperoleh Kota Semarang, yakni variabel aspirasional yang menggunakan indikator hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan pribadi, lingkungan yang layak, kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak; serta variabel pendekatan dengan empat indikator utama: rekognisi, partisipasi, resiliensi dan akomodasi pada empat subjek (perempuan, disabilitas, minoritas agama dan masyarakat adat).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk satu langkah lebih dekat mewujudkan salah satu visi Kota Semarang sebagai kota inklusif,” pungkasnya.

Tebar Berkah dan Kebahagiaan Ramadhan, PLN UIP JBT Santuni Anak Yatim Hingga Marbot Masjid

0

BANDUNG (Pertamanews.id) – Memaknai Bulan Suci Ramadhan 1446 H, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP JBT menggelar kegiatan penyerahan santunan sekaligus silaturahmi Ramadhan 1446 H.

Acara yang turut dihadiri oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT), Wiluyo Kusdwiharto ini mengangkat tema Energi yang Bersih untuk Jalani Bulan Suci.

Sejumlah paket santunan diberikan kepada kaum dhuafa, anak yatim, guru ngaji dan juga marbot masjid.

Pada kesempatan ini, Wiluyo mengajak seluruh insan PLN untuk menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum untuk merefleksikan diri dan meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama manusia, terutama yang berada di sekitar mereka.

Namun, dirinya juga berharap agar kepedulian tersebut tidak selesai saat bulan Ramadhan selesai, namun terus berlangsung dan bertambah.

“Kepedulian terhadap sesama itu harus terus dilakukan agar terbiasa. Semakin sering kita lakukan, akan semakin meningkat juga kepekaan kita terhadap sesama kita terutama yang membutuhkan bantuan kita. Saya juga berharap agar setelah bulan Ramadhan ini berakhir, kepeduliaan ini juga berakhir, jangan. Jalankan terus,” kata Wiluyo.

Wiluyo lanjut menuturkan bahwa dengan membantu sesama juga akan meningkatkan motivasi bekerja karena hal tersebut merupakan bagian dari program employee well-being, yaitu kesejahteraan pegawai meliputi aspek fisik, mental dan emosional.

“Melalui berbagi kebaikan dengan sesama, akan memiliki dampak pada produktivitas dan kinerja perusahaan. Kenapa? Karena aspek mental dan emosional kita terjaga sehingga kita lebih sehat dan termotivasi. Itulah yang disebut employee well-being,” lanjut Wiluyo.

Sementara itu, General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro dalam sambutannya menyampaikan agar puasa di bulan Ramadhan menjadi “energi yang bersih” bagi setiap insan PLN khususnya pegawai yang berada di unitnya dalam memenuhi kewajiban menyelesaikan seluruh penugasan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dirinya juga berharap melalui silaturahmi ini mampu memperkokoh kolaborasi antara PLN UIP JBT dengan seluruh stakeholder-nya.

“Puasa di bulan Ramadhan seharusnya bukan menjadi alasan untuk mengurangi setiap aktivitas yang kita lakukan, menunda-nunda pekerjaan, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Berpuasa pada bulan ini, seharusnya dapat menjadi bahan bakar, “Energi Yang Bersih”, energi yang menghidupkan jiwa dan raga kita agar bisa menjalani setiap aktivitas pekerjaan kita dan untuk memenuhi kewajiban kita menyelesaikan seluruh penugasan proyek yang diberikan kepada kita,” kata Anggoro.

Lebih lanjut, Anggoro menyampaikan di samping pekerjaan yang biasa dilakukan, tentunya banyak yang masih melihat sesama manusia yang memiliki hidup penuh dengan keterbatasan dan penuh perjuangan.

Ia mengajak bagi seluruh insan PLN agar bersyukur atas harta yang cukup, pekerjaan yang layak serta keluarga yang senantiasa mendoakan.

“YBM PLN UIP JBT yang diamanahi dana zakat dari Bapak dan Ibu pegawai di UIP JBT, Alhamdulillah telah menyalurkan sebagian santunan ke para dhuafa, anak yatim dhuafa, dan para guru ngaji di sekitar wilayah kerja PLN UIP JBT. Insya Allah, akan kita sampaikan total 200 paket Hadiah Ceria untuk dhuafa, 200 paket Hadiah Ceria untuk anak yatim, dan 40 paket untuk guru ngaji dan marbot masjid di lingkungan Kantor Induk dan UPP yang tersebar di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” jelas Anggoro.

Pada kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan tausyiah serta pembacaan doa yang dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama kaum dhuafa, anak yatim, guru ngaji dan marbot masjid dan juga pegawai PLN UIP JBT.

Melalui silaturahmi ini menjadi salah satu wujud kepedulian PLN terhadap masyarakat sekitar yang diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan menjadi kontribusi positif untuk masyarakat.

Agustina-Iswar Mulai Realisasikan Visi ‘Rumah Inspirasi’ untuk Penyandang Disabilitas di Semarang

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Agustina, Wali Kota Semarang, terus merealisasikan program-program 100 hari pertama masa kerjanya bersama Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin.

Komitmen dan keseriusan untuk menjalankan program itu terlihat saat keduanya hadir bersama dalam peletakan batu pertama pembangunan Rumah Inspirasi di Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada Jumat (14/3).

Rumah tersebut merupakan komitmen Agustina-Iswar untuk mewujudkan Semarang Inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

“Rumah Inspirasi ini bukan soal bangunan berukuran 6×15 meter, tetapi lebih tentang tempat tinggal berpenghuni, penuh kehangatan, kedamaian, dan bergotong royong untuk membantu serta mendukung teman-teman disabilitas dapat maju bersama. Jadi yang kami buat itu home, bukan house,” kata Agustina.

Dirinya menyebutkan alasan pemilihan Kecamatan Mijen sebagai pilot project pembangunan Rumah Inspirasi. Menurutnya, selain upaya pemerataan infrastruktur pembangunan Kota Semarang, juga mendekatkan akses penyandang disabilitas dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen.

“Karena dekat dengan RSUD Mijen, harapannya bisa memudahkan teman-teman disabilitas mendapatkan layanan kesehatan di sana, baik fisik maupun mental, sekaligus memacu Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk membangun dan memperkuat RSUD Mijen menjadi rumah sakit yang besar, lengkap, dan modern,” sambungnya.

Agustina mengakui bahwa Kota Semarang telah memiliki sejumlah inovasi bangunan yang mengedepankan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas seperti Rumah Duta Revolusi Mental, pusat pembelajaran keluarga “Puspaga Semar”, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Difabel “Semar Cakep, dan Rumah Layanan Autis. Namun, layanan tersebut masih berada di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Pedurungan, sementara 14 kecamatan lainnya belum memiliki fasilitas serupa.

“Kami ingin membangun fasilitas layanan yang mengintegrasikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Oleh karenanya, Kecamatan Semarang Barat, (Kecamatan) Pedurungan, dan 14 kecamatan lainnya nanti kami bangun Rumah Inspirasi secara bertahap selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Pihaknya menyatakan telah membuat skema program Rumah Inspirasi yang menekankan pada aspek pendidikan, kreativitas, pemberian motivasi, dan pelatihan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan layanan kesehatan.

“Konsep Rumah Inspirasi ini menitikberatkan pada edukasi, konseling, terapi, dan rujukan ke fasilitas lanjutan. Nanti, dibuat ruangan-ruangan agar anak-anak inklusi yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah umum, mereka bisa menerima pelajaran di sini. Selain itu, ada kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas, kapasitas, dan kapabilitas mereka sesuai dengan passion masing-masing, serta layanan kesehatan fisik dan mental,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Agustina mengungkapkan suka citanya atas keberhasilan Dinas Sosial Kota Semarang dan Kecamatan Mijen mengkomunikasikan Rumah Inspirasi kepada sejumlah pihak, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI) Kota Semarang, Himpunan Masyarakat Inklusi, hingga para orang tua yang memiliki putra-putri disabilitas. Bahkan, baru beberapa hari kepemimpinannya berjalan, Kota Semarang menerima penghargaan sebagai Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial dari Setara Institute dengan skor tertinggi sebesar 3,6, sejajar dengan Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Padang, dan Jakarta Selatan.

“Kami mohon dukungannya untuk Rumah Inspirasi sebab kami tidak bisa menjalankan ini sendirian. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban masyarakat atas harapan mewujudkan Kota Semarang yang sudah hebat makin hebat lagi,” pungkas Agustina.

Kunjungi SPKLU di Banten, Menteri ESDM Apresiasi Kesiapan PLN Sambut Mudik Lebaran 2025

0

CILEGON (Pertamanews.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi ke Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang ada di Pelabuhan Merak, Banten menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H, pada Kamis (13/3).

Dalam rangkaian kunjungannya, Bahlil mengapresiasi kesiapan pasokan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik PT PLN (Persero) menyongsong musim mudik Lebaran tahun ini.

“Kami melakukan kunjungan di wilayah Banten. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah untuk persiapan listrik kita sampai dengan Hari Raya (Idulfitri) itu aman sekali. Kapasitas terpasang lebih dari 67 ribu megawatt (MW), beban puncaknya itu hanya sampai di 46 ribu MW. Jadi kita masih surplus sekitar 30 sampai 40 persen. Jadi secara umum untuk listrik insya Allah, tidak ada masalah,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik juga dalam keadaan siap mendukung perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Pasalnya PLN telah menambah jumlah SPKLU secara signifikan di jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa.

“Inilah bentuk kesiapan PLN dan Pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada pengguna yang memakai mobil listrik. Jadi overall tidak ada masalah,” imbuh Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN telah mengantisipasi kenaikan pengguna EV pada musim mudik Idulfitri 1446 H kali ini.

Oleh sebab itu, SPKLU yang berada di area dengan kepadatan tinggi terus ditambah dan terus dipantau oleh tim PLN. Sehingga antrean pengisian daya dapat diminimalisir.

“Kami memprediksi jumlah pengguna kendaraan listrik pada mudik lebaran tahun ini naik 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk itu PLN mengantisipasi dengan menambah jumlah SPKLU 7,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun lalu di titik dengan okupansi tinggi menjadi 800 unit,” kata Darmawan.

Dengan penambahan infrastruktur tersebut, pada mudik lebaran tahun ini PLN menyiagakan SPKLU menjadi 1.000 unit di 615 lokasi di jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa.

Secara nasional hingga saat ini, PLN dengan para mitra telah menyediakan total 3.558 unit SPKLU yang tersebar di 2.412 titik strategis seluruh tanah air. Pada tiap titik ini PLN juga menyiagakan personel yang siaga 24 jam dengan total lebih dari 6.000 personel.

“SPKLU telah tersedia di setiap rest area di sepanjang jalur mudik Trans Sumatra dan Jawa dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer, sehingga kita harapkan insya Allah tidak ada antrean charging kendaraan listrik,” tegas Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan memaparkan fitur bernama Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang akan membantu pengguna kendaraan listrik saat mudik. Dengan fitur ini, pengguna mobil listrik dapat mengetahui lokasi dan status ketersediaan SPKLU secara langsung.

“Dengan fitur Trip Planner tinggal klik, dia langsung tahu apakah (SPKLU) ini warna biru, tersedia, atau warna kuning sebagian konektor terpakai, atau warna abu-abu itu sudah fully occupied. Bukan hanya SPKLU-nya ini, tapi charger demi charger-nya,”lanjut Darmawan.

Sebagai langkah antisipatif, PLN juga menyediakan 12 unit SPKLU Mobile yang bersiaga di sepanjang ruas tol Sumatra dan Jawa jika ada pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di sepanjang jalan tol.

Mobilisasi SPKLU Mobile ini bersifat borderless atau bisa bergerak antar kota antar provinsi dengan titik standby strategis di Exit Tol yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan antar wilayah dengan cepat.

Bagi pemudik yang membutuhkan layanan SPKLU Mobile, PLN telah menyiapkan layanan call center SPKLU yang bersiaga selama masa mudik lebaran 2025.

Ketika terjadi kendala seperti kehabisan daya baterai di perjalanan, para pemudik bisa menggunakan layanan call center agar langsung bisa dibantu oleh petugas PLN.

“PLN juga menyiapkan call center, ini nomornya 08-777-11-12-123. Operator kami selalu siap, kalau ada kendala di perjalanan bisa langsung hubungi, kemudian kirimkan lokasi, lalu petugas akan langsung datang membantu,” imbuh Darmawan.

Sementara itu Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menjelaskan PLN telah menempatkan SPKLU di lokasi-lokasi strategis jalur mudik, salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten yang dikunjungi Menteri ESDM.

Keberadaan SPKLU di wilayah Banten termasuk di Pelabuhan Merak sangat krusial untuk memudahkan pemudik melakukan pengisian daya di jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra dan sebaliknya.

“Keberadaan SPKLU di wilayah Banten sangat strategis untuk mendukung para pemudik yang melakukan perjalanan antar Pulau Jawa dan Sumatra dengan EV. Untuk di provinsi banten sendiri, PLN telah menyediakan 106 SPKLU di 64 titik lokasi dan ditambah dengan kerja sama dengan mitra sebanyak 147 SPKLU di 96 titik lokasi. Pada tiap lokasi SPKLU ini, kami juga menyiagakan personel siaga. Hal ini kami lakukan agar para pengguna kendaraan listrik bisa melanjutkan perjalanannya dengan tenang dan nyaman,” pungkas Edi.