SEMARANG (Pertamanews.id) – Pembina Yayasan Rumah Josant Peduli Bangsa (Arsena), Dr (Hc). Joko Susanto, berhasil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Paralegal Serentak Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) se-Indonesia, diadakan Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Selama diklat Joko digabungkan bersama 46 peserta lainnya dalam Kelompok 1 yang dipusatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Tengah.

Diklat itu diadakan selamat 3 hari, terhitung dari Selasa (18/2/2025) hingga Kamis (20/2/2025) secara online melalui zoom meeting, kemudian akan dilanjutkan aktualisasi terjun ke masyarakat selama 3 bulan.

Untuk selanjutnya peserta yang lolos akan memperoleh gelar non akademik C.PLA. Selama diklat berlangsung peserta diberikan tugas menjawab pre test dan diakhir diberikan pos test.

Dengan jumlah peserta se-Indonesia yang mengikuti diklat angkatan pertama ini tercatat sebanyak 3.019 orang.

Saat pembukaan berlangsung dalam sambutannya, Kepala BPHN, Min Usihen, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke level desa dan kelurahan.

Program ini diharapkan dapat mengatasi kendala geografis dan ekonomi yang selama ini menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.

Dikatakannya, layanan yang akan diberikan Posbankum meliputi informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta layanan rujukan advokat.

Layanan tersebut akan dijalankan oleh paralegal yang berasal dari warga setempat dan tergabung dalam kelompok Kadarkum.

“Secara psikologis dan emosional, mereka berasal dari desa dan kelurahannya yang diharapkan lebih dekat, lebih kenal, lebih diterima, dan akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan,” kata Min Usihen, saat membuka diklat.

Guna memastikan kualitas layanan, lanjut Min, calon paralegal akan menjalani pelatihan komprehensif selama tiga hari dan dilanjutkan dengan praktik lapangan selama tiga bulan.

Dikatakannya, diklat itu dirancang sebagai program permanen yang berkelanjutan dan terus beroperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Keberadaannya juga dijamin oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

“Setelah peserta dinyatakan lulus, mereka akan mendapatkan identitas non akademik Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA). Sebenarnya banyak wilayah yang meminta untuk dimasukkan dalam angkatan pertama ini. Namun kami harus membatasi jumlah peserta untuk memastikan kualitas pelatihan,”sebutnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menambahkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan pemenuhan akses terhadap keadilan yang merata dan upaya memenuhi kompetensi paralegal untuk memberikan layanan di Posbankum.

“Peserta akan mengikuti pelatihan selama tiga hari ke depan dengan total delapan belas jam pelajaran dan dilanjutkan dengan tiga bulan aktualisasi. Mereka akan mendapatkan pembekalan pengetahuan dasar, pengetahuan teknis, serta aktualisasi selama tiga bulan di masing-masing Posbankum,” imbuhnya Kristomo.

Terpisah, Dr (Hc). Joko Susanto, mengaku senang diberikan kesepakatan lolos pendaftaran dalam angkatan pertama . Apalagi di tempat tinggalnya juga beberapa kali terjadi peprmasalahan sengketa antar warga, namun berhasil damai.

Karena adanya kesepakatan warga setiap masalah lebih dahulu diselesaikan melalui Bale Mediasi Peguyuban, ditengahi mediator.

Menurutnya acara diklat tersebut juga sangat layak dilaksanakan rutin dalam setiap tahunnya, sehingga dapat memaksimalkan Posbakum disetiap kelurahan dan desa.

Ia berharap bukan hanya sertifikat yang diberikan BPHN, namun juga Surat Penetapan sebagai Paralegal dan Kartu Anggota Paralegal (KPA) sehingga bisa digunakan untuk proses pendampingan hukum di ranah non litigasi.

“Harapannya juga bisa menggandeng advokat disetiap kelurahan dan desa ada minimal 1 orang. Kemudian diberikan akses seluasnya seluruh OBH (organisasi bantuan hukum) bukan cuma terbatas yang terakreditasi, namun yang belum terakreditas, sepanjang ada legalitas resminya seharusnya juga dilibatkan aktif. Toh banyak OBH yang secara kiprah nyata dilapangan, tapi faktanya tidak ada bantuan pemerintah, hanya terkendala akrediras,”usul pria yang akrab disapa Bung Joko, yang juga mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (PSDH FH UNNES) ini.

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2025-2030 di Istana Presiden, Kamis (20/2/2025).

Agustin-Iswar menegaskan komitmennya untuk memajukan Semarang dengan mengoptimalkan sektor pariwisata. “Semarang memiliki potensi wisata luar biasa dan dapat menjadi pusat pertemuan ekonomi regional,” ujar Agustin.

Selain itu, mereka juga menargetkan penanganan banjir dengan pendekatan menyeluruh, termasuk pelestarian lingkungan dan pembatasan pembangunan di daerah hulu. “Banjir harus ditangani dari hulu ke hilir dengan reboisasi dan pembatasan pembangunan,” kata Iswar.

Dalam program kerja, mereka akan meneruskan kebijakan yang telah berjalan, seperti sekolah gratis dan layanan kesehatan. Salah satu program baru adalah bantuan dana Rp 25 juta per RT, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Mereka juga mengusung visi menjadikan Semarang sebagai pusat ekonomi maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Fokus utama pembangunan mencakup pendidikan, kesehatan, perdagangan, ekonomi kreatif, serta infrastruktur yang ramah lingkungan.

Agustin-Iswar menegaskan bahwa kebijakan mereka akan berbasis pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam prosesnya.

JAKARTA (Pertamanews.id) – Ahmad Luthfi dan Taj Yasin resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) periode 2025-2030. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pasangan ini berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024 dengan perolehan 11.390.191 suara atau 59,14 persen dari total suara sah. Mereka mengalahkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang menjadi pesaing utama dalam kontestasi politik tersebut.

Profil Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah

Ahmad Luthfi, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, kini resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah setelah sukses dalam Pilkada 2024. Diusung oleh Partai Gerindra, ia berpasangan dengan Taj Yasin untuk memimpin provinsi ini.

Sebagian besar perjalanan karier Ahmad Luthfi dihabiskan di kepolisian, sebelum akhirnya terjun ke dunia pemerintahan.

Data Diri Ahmad Luthfi

• Nama Lengkap: Ahmad Luthfi
• Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 22 November 1966
• Agama: Islam

Riwayat Pendidikan

• Lembaga Ketahanan Nasional (2007)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (2005)
• Sekolah Lanjutan Perwira Polri (2000)
• Sekolah Perwira Militer Sukarela Polri (1989)

Selain itu, Ahmad Luthfi juga menempuh berbagai pendidikan kejuruan kepolisian, seperti:

• Dikjur Perwira Provos (1995)
• Daspa Serse (1994)
• Diktap Polri (1992)

Riwayat Karier Ahmad Luthfi

• Gubernur Jawa Tengah (2025-sekarang)
• Kapolda Jawa Tengah (2020-2024)
• Wakapolda Jawa Tengah (2018-2020)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Sosial Budaya Baintelkam Polri (2017)
• Kapolres Solo (2015)
• Wakapolres Solo (2011)
• Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Tengah (2010-2011)

Profil Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah

Taj Yasin, yang kembali menduduki posisi Wakil Gubernur Jateng, sebelumnya menjabat sebagai Wagub mendampingi Ganjar Pranowo pada periode 2018-2023. Berasal dari keluarga ulama, ia memulai karier politiknya dengan bergabung di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelum akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Jateng dan kini kembali sebagai Wagub.

Data Diri Taj Yasin

• Nama Lengkap: Taj Yasin Maimoen
• Tempat, Tanggal Lahir: Rembang, 2 Juli 1983
• Agama: Islam

Riwayat Pendidikan

• Fakultas Dakwah, Universitas Ahmad Kuffaro, Damaskus, Suriah (2004-2008)
• Madrasah Aliyah (MA) Al Anwar (1998-2001)
• Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ghozaiyah (1995-1998)
• Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ghozaiyah (1989-1995)

Riwayat Karier Taj Yasin

• Wakil Gubernur Jawa Tengah (2025-sekarang)
• Wakil Gubernur Jawa Tengah (2018-2023)
• Anggota DPRD Jateng (2014-2019)
• Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah
• Pengajar MA Al Anwar (2010-sekarang)

Dengan pengalaman dan latar belakang yang dimiliki keduanya, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin diharapkan dapat membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih maju dalam lima tahun mendatang. Masyarakat menantikan program-program unggulan yang akan mereka jalankan demi kesejahteraan provinsi ini.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, RSI Sultan Agung Semarang resmi menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (Predigti) untuk mengembangkan platform pembelajaran daring (E-Learning).

Langkah inovatif ini diharapkan dapat memberikan akses pembelajaran yang fleksibel dan efektif bagi tenaga medis di era digital.

Sebelum kesepakatan ini ditandatangani, kedua belah pihak telah melalui serangkaian diskusi intensif guna merancang konsep kurikulum yang tepat.

Fokus utama pembahasan meliputi metode penyampaian materi, teknologi yang digunakan, serta sistem evaluasi yang akan diterapkan.

Selain itu, RSISA Semarang juga melakukan kajian internal terkait kesiapan tenaga medis dan infrastruktur dalam mengadopsi sistem pembelajaran berbasis digital ini.

Pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung pada Jumat (14/2/2025) di Aula Utama RSI Sultan Agung Semarang, Direktur Utama RSISA Semarang, dr. Agus Ujianto, M.Si., Med., Sp.B, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi prioritas utama rumah sakit.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperbarui ilmu dan keterampilan tenaga medis agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

“Kami di RSI Sultan Agung selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Dengan adanya platform E-Learning ini, tenaga medis dapat terus belajar dan mengasah keterampilannya kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu,” ujar dr. Agus Ujianto.

Sementara itu, perwakilan dari Predigti, dr. Putro S. Muhammad dan Subhan selaku Tim DTO Predigti, menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Mereka menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang modern, efektif, dan mudah diakses oleh tenaga medis.

“Kolaborasi ini akan memberikan solusi bagi tenaga kesehatan agar tetap bisa belajar dan meningkatkan kompetensinya tanpa harus meninggalkan layanan pasien. Ini adalah bagian dari upaya digitalisasi pendidikan medis di Indonesia,” jelas dr. Putro S. Muhammad.

Dalam acara tersebut, kedua belah pihak juga memaparkan rancangan kurikulum dan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam platform E-Learning ini.

Program tersebut mencakup berbagai modul pembelajaran, mulai dari pengembangan kompetensi klinis, manajemen rumah sakit, hingga pemutakhiran informasi medis terkini.

Para peserta yang terdaftar nantinya akan mendapatkan akses ke forum diskusi, materi interaktif, serta sertifikat elektronik setelah menyelesaikan modul tertentu.

Kerja sama ini dirancang untuk berjalan dalam jangka panjang dengan pengembangan kurikulum baru secara berkala, pelatihan instruktur, serta monitoring dan evaluasi rutin guna memastikan efektivitas dan kualitas pembelajaran.

Dengan adanya program ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan keahlian mereka, sehingga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal.

“Kami berharap dengan kemudahan akses E-Learning ini, tenaga kesehatan dapat terus meningkatkan wawasan dan keterampilannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan medis kepada masyarakat akan semakin berkualitas dan responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran,” pungkas dr. Agus Ujianto.

Dengan inovasi ini, RSI Sultan Agung Semarang dan Predigti menunjukkan komitmen mereka dalam menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih canggih dan adaptif di dunia medis, sekaligus menjawab tantangan digitalisasi di sektor kesehatan.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Dalam upaya mendukung mobilitas pengurus dan anak didik pesantren di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang menjalin kerja sama dengan pondok pesantren di wilayah kerja Daop 4 Semarang.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Kepala Daop 4 Semarang KAI, Daniel Johannes Hutabarat, dengan perwakilan pondok pesantren pada Selasa, 18 Februari 2025, yang bertempat di Kampus pondok pesantren askhabul Kahfi.

Pondok pesantren yang tergabung dalam kerja sama ini adalah Yayasan Nurul Ittifaq Pondok Pesantren Askhabul Kahfi Semarang.

Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan memberikan akses diskon 10 persen bagi santri serta pengurus pondok pesantren untuk tiket kereta api jarak jauh dan menengah.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi pengurus pondok serta santri yang kerap melakukan perjalanan guna melanjutkan pendidikan atau keperluan lainnya.

“Melalui program ini, KAI ingin turut berperan dalam mendukung pendidikan dengan menghadirkan transportasi yang lebih terjangkau bagi santri dan pengurus pondok pesantren. Diskon ini berlaku untuk semua kelas perjalanan, termasuk eksekutif, bisnis, dan ekonomi, dengan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI,” ujarnya.

Namun, diskon ini tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan kereta perkotaan/komuter, tarif promosi, tarif khusus, serta layanan premium seperti luxury, priority, dan panoramic.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya pondok pesantren, sebagai salah satu pilar pendidikan di Indonesia.

Franoto menambahkan bahwa program ini juga membuka peluang bagi pondok pesantren lainnya yang ingin menjalin kerja sama serupa. “Kami juga membuka kesempatan bagi pesantren lain untuk bergabung dalam program ini.

Syaratnya, pondok pesantren memiliki jumlah santri yang signifikan dan banyak di antara mereka yang sering menggunakan transportasi kereta api,” jelasnya.

Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi santri dan pengurus pesantren, tetapi juga mencerminkan upaya KAI dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi sektor pendidikan.
Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak santri yang dapat menikmati layanan kereta api yang murah, aman, dan nyaman dalam mendukung perjalanan pendidikan mereka.

“Ke depan, KAI berharap program ini bisa menjadi inspirasi bagi kerja sama serupa di wilayah lain di Indonesia, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat transportasi yang lebih terjangkau dan efisien,” tutup Franoto.