SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bergerak cepat melakukan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah ruas Kota Semarang yang mengalami kerusakan.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kamis (6/3) Pemkot Semarang mulai melakukan proses perbaikan jalan bergelombang di depan shelter BRT Jalan Pemuda sepanjang 40 x 3.5 m.

Menurut Kepala DPU Kota Semarang, Soewarto, perbaikan dimulai dengan betonisasi dan akan berlangsung kurang lebih 20 hari ke depan guna memastikan kekuatan dan umur beton.

“Mulai hari ini kita cutting dulu sepanjang 40 m x 3,5 m, kita ganti dengan beton. Kurang lebih dibutuhkan waktu 20 hari ke depan guna memastikan umur dan kualitas beton sempurna,” ungkap Soewarto.

Tak hanya di shelter BRT Jalan Pemuda saja, pihaknya juga akan melakukan survei dan pengecekan pada halte lain untuk memastikan kebutuhan perbaikan pada masing-masing wilayah.

“Betonisasi atau cukup dengan penambalan area rusak saja, akan disesuaikan dengan kondisi jalan,” lanjutnya.

Warga masyarakat pun berharap agar perbaikan ini nantinya menjadikan jalan lebih baik, tidak bergelombang atau berlubang dan lebih aman digunakan.

“Kami berharap jalan yang diperbaiki bisa berfungsi dan lebih efektif dengan jangka umur teknis yang cukup lama,” ujar salah satu warga, Hartono.

Setelah adanya ketersediaan material pada pertengahan Februari lalu, DPU Kota Semarang telah siap melaksanakan sejumlah perbaikan infrastruktur jalan yang sempat beberapa kali dikeluhkan oleh warga masyarakat maupun netizen di media sosial.

Dicontohkannya, perbaikan dan pelapisan jalan untuk ruas jalan arteri Soekarno Hatta dan jalan berlubang di sekitar SMKN Grafika Banyumanik telah dilakukan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan DPU Provinsi Jawa Tengah guna perbaikan ruas jalan depan ADA Majapahit hingga lampu lalu lintas Fatmawati yang memang merupakan kewenangan Provinsi.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang ada di ruas kota Semarang dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan,” lanjut Soewarto.

Saat ini, pihaknya juga akan memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur jalan terlebih menjelang mudik dan hari raya Idul Fitri akhir Maret mendatang.

Perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Kota Semarang terbagi dalam sejumlah kewenangan yakni pemerintah kota oleh DPU dan Disperkim, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Pihaknya pun melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak untuk memastikan perbaikan infrastruktur jalan yang berada di luar kewenangan Kota Semarang sehingga dapat segera dilaksanakan.

Untuk perbaikan jalan yang menjadi kewenangan, DPU secara berkala melakukan penyisiran, pemantauan, dan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kota Semarang.

Sedangkan untuk ruas jalan di luar kewenangan Pemkot, pihaknya melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak provinsi maupun pusat.

Menurut Soewarto, pemantauan ruas jalan dilakukan oleh 4 UPTD DPU Kota Semarang yang meliputi UPTD 1 Semarang Barat sampai Mijen, UPTD 2: Semarang Tengah, UPTD 3: Semarang Timur dan UPTD 4: Semarang Selatan hingga wilayah Gunung Pati.

Selain itu, pihaknya juga terbuka dengan aduan dan masukan warga baik melalui kanal aduan ataupun media sosial.

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengoperasikan KA Sancaka Utara sejak 1 Februari 2025, bertepatan dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

Dalam satu bulan pertama operasionalnya, KA yang melayani relasi Surabaya-Cepu-Yogyakarta-Cilacap PP ini telah mengangkut sebanyak 2.079 penumpang di wilayah Daop 4 Semarang.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap KA Sancaka Utara cukup tinggi, terbukti dari jumlah penumpang khususnya yang naik di wilayah Daop 4 Semarang terdapat sebanyak lebih dari 2 ribu penumpang.

“Selama 28 hari perjalanan, KA Sancaka Utara melayani naik turun penumpang di beberapa stasiun wilayah Daop 4 Semarang, yakni Stasiun Cepu, Randublatung, Kradenan, Gambringan, dan Gundih. Rata-rata jumlah penumpang naik per hari mencapai 74 orang,” ujar Franoto.

Sedangkan untuk kedatangan penumpang, terdapat sebanyak 1.464 penumpang atau rata-rata 52 penumpang per hari yang datang atau tiba menggunakan KA Sancaka Utara di lima stasiun tersebut.

Berdasarkan data, okupansi atau keterisian tempat duduk dari KA Sancaka Utara pada relasi Surabaya-Cepu-Yogyakarta-Cilacap mencapai 63 persen atau sebanyak rata-rata 286 penumpang per hari dari kapasitas 456 tempat duduk yang disediakan.
Sementara itu, okupansi pada relasi sebaliknya, yakni Cilacap-Yogyakarta-Cepu-Surabaya, tercatat sebesar 47 persen dengan rata-rata per hari sebanyak 213 penumpang dari kapasitas yang sama.

Mulai 8 Maret 2025, juga terdapat perubahan sarana pada KA Sancaka Utara. Semula KA Sancaka Utara menggunakan rangkaian kereta kelas eksekutif mild steel dan kelas bisnis, per 8 Maret 2025 rangkaian kereta kelas bisnis diganti menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi new generation modifikasi.
Dengan perubahan ini, jumlah tempat duduk yang disediakan juga meningkat. Sebelumnya KA Sancaka Utara dapat mengangkut sebanyak 456 penumpang, dengan perubahan ini menjadi 488 penumpang.

Fasilitas pada kereta ekonomi new generation modifikasi meliputi kursi berjumlah 72 seat yang dirancang lebih luas dan nyaman dibandingkan kereta ekonomi biasa.

Kereta ini juga dilengkapi dengan captain seat yang memungkinkan penumpang mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih eksklusif dengan sandaran tangan yang nyaman. Selain itu, kursi ergonomis didesain mengikuti kontur tubuh penumpang, mengurangi kelelahan saat perjalanan jarak jauh.
Kursi pada kereta ini juga disusun searah laju kereta api, memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman tanpa rasa pusing akibat posisi kursi yang berlawanan arah dengan pergerakan kereta.

“Kami berharap masyarakat dapat lebih memanfaatkan layanan KA Sancaka Utara sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Dengan adanya KA ini, konektivitas antar wilayah terutama Utara Pulau Jawa dengan Selatan semakin terbuka, serta dapat mendukung mobilitas masyarakat baik untuk keperluan bisnis, perjalanan wisata, maupun kebutuhan lainnya,” tutup Franoto.

KAI terus berupaya menghadirkan layanan terbaik dengan menyediakan berbagai pilihan rute perjalanan yang menghubungkan kota-kota strategis. Kehadiran KA Sancaka Utara diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di berbagai daerah yang dilaluinya.

Jadwal Perjalanan KA Sancaka Utara

KA Sancaka Utara relasi Surabaya-Cilacap
Berangkat Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 07.00 WIB, Stasiun Cepu 09.08 WIB, Stasiun Randublatung 09.30 WIB, Stasiun Kradenan 10.15 WIB, Stasiun Gambringan 10.46 WIB, Stasiun Gundih 11.13 WIB, dan tiba Stasiun Solo Balapan 11.56 WIB, Stasiun Yogyakarta 13.01 WIB, Stasiun Kutoarjo 13.59 WIB, Stasiun Kebumen 14.24 WIB, Stasiun Kroya 15.08 WIB, Stasiun Cilacap 15.58 WIB.

KA Sancaka Utara relasi Cilacap-Surabaya

Berangkat Stasiun Cilacap pukul 17.10 WIB, Stasiun Kroya 18.22 WIB, Stasiun Kebumen 19.17 WIB, Stasiun Kutoarjo 19.39 WIB, Stasiun Yogyakarta 20.44 WIB, Stasiun Solo Balapan 21.45 WIB, dan tiba Stasiun Gundih 23.03 WIB, Stasiun Gambringan 23.29 WIB, Stasiun Kradenan 23.59 WIB, Stasiun Randublatung 00.27 WIB, Stasiun Cepu 00.53 WIB, dan Stasiun Surabaya Pasarturi 02.58 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut terkait terkait pemesanan tiket dan layanan KA Sancaka Utara, masyarakat dapat menghubungi layanan Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp di 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau akun media sosial KAI121.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Menjawab keluhan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Agustina, Wali Kota Semarang, akan memborong dagangan mereka yang tak bisa berjualan di kawasan.

Hal ini menurut Agustin menjadi solusi sementara yang ditawarkan sembari menunggu negosiasi dan komunikasi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Kita petakan masalah tapi dari masalah itu kita harus memberi relaksasi kontribusi dan solusi masalah mereka,” tutur Agustin, seusai dirinya menerina audiensi dengan PKL KIW, di Lantai 8 Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, Rabu (5/3).

Dirinya menjelaskan, jika kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah menangani PKL yang membutuhkan ruang untuk berjualan. Hanya saja, dalam persoalan ini berkaitan dengan kawasan industri.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan negosiasi dan komunikasi dengan menginstruksikan lurah, camat, dan Dinas Perdagangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Namun, dalam masa itu tidak bisa selesai satu dua hari. Pasti lama karena itu kawasan yang punya ketentuan tertentu,” katanya.

Meski demikian, persoalan pedagang tidak bisa berjualan menjadi hal yang urgen untuk segera dicari solusinya.

Oleh karena itu, dia meminta pedagang tetap menyiapkan dagangan. Nantinya, Pemerintah Kota Semarang akan membeli dagangan mereka sebanyak 40 porsi setiap pedagang.

“Tapi bagi saya yang urgent hari ini mereka tidak bisa jualan. Jadi, saya minta mereka tetap memasak, jualan, lalu saya beli, pemkot yang beli,” ucapnya.

Makanan tersebut, lanjut Agustina, akan dibagikan kepada masyarakat. Menurutnya, berbagi menjadi upaya yang tepat di bulan Ramadan.

“Kan ini bulan Ramadan, waktunya berbagi. Ini ada nasi bungkus, nasi rames, karena dijual di kawasan, pasti rasanya enak juga. Lalu, kita bagikan. Ini solusi sementara dari kami karena kawan-kawan PKL tidak bisa jualan sampai berapa hari belum tahu,” pungkasnya.

KENDAL (Pertamanews.id) – Maksimalkan kegiatan aktualisasi off class selama tiga bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2025 hingga 21 Mei 2025 di Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, bakal ada agenda penyuluhan hukum gratis.

Hal itu digagas oleh Joko Susanto, peserta pendidikan dan pelatihan paralegal yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan agenda itu, Joko, telah lebih dahulu diminta mengikuti agenda bertajuk Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Serentak (Diklat Parletak) yang diadakan secara online pada 18-20 Februari 2025 lalu. Adapun agenda penyuluhan hukum gratis yang digagasnya, akan dipusatkan di SMK Bhakti Nusantara.
Sejumlah agenda koordinasi juga telah dilakukan Joko. Diantaranya koordinasi didampingi mahasiswi magang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Aura Mustika Ambani dan Tia Indah Rahmawati, langsung koordinasi dengan Kepala Desa Meteseh, Sisyanto S.Sos dan pihak SMK Bhakti Nusantara, diterima oleh salah satu gurunya, Beny Fadli Wijaya S.Pd. Serta kordinasi dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, Semarang, Abdul Aziz, SAg, SPd, MH, sebagai mentor dari unsur organisasi bantuan hukum yang ditunjuk Kemenkum RI.

“Alhamdulilah kami diterima dengan baik oleh pak Kades Meteseh, perwakilan guru SMK Bhakti Nusantara, dan tentunya LBH Wongsonegoro sebagai mentor kami. Semoga bisa direalisasikan dengan cepat untuk agenda penyuluhan hukum gratis yang sudah kami konsep, kami tinggal menunggu kesiapan sekolah,”kata Joko Susanto, usai melakukan kordinasi, Rabu (5/2/2025).

Joko juga berharap, nanti di Desa Meteseh bisa segera berdiri Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dengan begitu Kades juga bisa mengikuti program Paralegal Justice Award dengan Predikat Non Litigation Peacemaker (NLP).

Kedepannya paralegal maupun anggota kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) di Desa Meteseh juga mengikuti diklat agar bisa memperoleh predikat CPLA (Certificate Paralegal of Legal Aid) dari BPHN.

Dikatakannya, dengan adanya Posbakum di Desa Meteseh, nanti bisa menjalankan fungsi utamanya bagi warga masyarakat yang membutuhkan jasa hukum.
Seperti memberikan layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, layanan rujukan advokat.

“Saya berharap besar di Desa Meteseh bisa terwujud Posbakum, saya juga senang berkesempatan menjadi peserta paralegal angkatan 1. Apalagi di wilayah jawa tengah terdapat 274 peserta yang daftar, dan saya satu-satunya peserta dari Desa Meteseh,”ujarnya.

Dalam agenda aktualisasi, Joko, juga telah berhasil melaksakan agenda perdananya berupa pendampingan non litigasi tentang pencabutan berkas pindah alamat tinggal, yang dimohonkan salah satu warga Boja, Eri Hardoko.

Dalam kasus ini, Eri melakukan pencabutan berkas pindah alamat awalnya dari Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang pindah ke alamat Jalan Pemuda, No. 24A, RT 05, RWcVll, Dusun Penaton, Desa Boja, Kec. Boja, Kab.Kendal, Jawa Tengah. Proses pendampingan pencabutan berkas dilakukan langsung di Unit Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gunungpati.

“Saya ikut senang bisa bermanfaat memberikan pendampingan, walaupun sifatnya hanya pendampingan pencabutan berkas, setidaknya bisa memberikan pengalaman perdana untuk pemohon bapak Eri Hardoko, yang secara nyata sudah memanfaatkan pendampingan,”sebutnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah guna memperkuat sinergi serta mendapatkan pendampingan hukum terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya yang berlokasi di wilayah tersebut.

Saat ini, sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan sedang dibangun di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mendukung perekonomian serta meningkatkan iklim investasi di daerah.

Sebagai contoh adalah proyek-proyek strategis yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Kedua kawasan tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan daya saing industri, membuka lapangan pekerjaan baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Oleh karenanya, sokongan tenaga listrik yang andal sangat diperlukan demi melancarkan operasional kawasan tersebut.

General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Upaya ini juga menjadi wujud implementasi Good Corporate Governance (GCG).

“Kunjungan ini merupakan upaya kami untuk mempererat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan pendampingan hukum terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur kelistrikan yang sedang kami bangun adalah bagian dari komitmen PLN untuk mendukung perkembangan ekonomi dan iklim investasi di Jawa Tengah,” ujar Anggoro.

Sinergi antara PLN dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang terus terjalin menjadi faktor penting terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan program kelistrikan nasional yang ada di provinsi Jawa tengah.

Dalam membangun proyek, PLN tentunya sangat membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi hambatan hukum yang bisa memperlambat proses pembangunan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi ini.

“Kerja sama antara Kejaksaan dan PLN di Jawa Tengah telah terjalin dengan baik sejak lama. Kami selalu siap mendukung pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi. Kami menyadari bahwa proyek-proyek PLN memerlukan pengawalan hukum yang ketat untuk memastikan kelancaran serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil PLN khusus dalam melibatkan Kejaksaan dalam pekerjaan mereka,” kata Ponco.

Saat ini PLN terus berupaya meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan demi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara penguatan sistem kelistrikan dengan adanya infrastruktur yang baru.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Merespon keluhan masyarakat terkait kondisi jalur bus di halte Trans Semarang Jalan Pemuda yang bergelombang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang segera menyiapkan solusi permanen berupa pembetonan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketahanan jalur dan kenyamanan pengguna transportasi umum.

Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyatakan bahwa pembetonan ini merupakan langkah permanen setelah sebelumnya dilakukan penambalan dengan aspal.

“Kalau halte ini yang rusak parah kan di Jalan Pemuda. Memang kemarin kami sudah lakukan penambalan untuk perataan,” ujar Suwarto di kantornya, Selasa (4/3).

Dirinya menambahkan, proses pembetonan akan dimulai pada Kamis (6/3) besok dan dikerjakan secara bertahap di beberapa halte yang mengalami kerusakan.
“Nanti (oleh Dishub) untuk sementara akan diarahkan ke mana pemberhentian halte-nya. Kan selama proses pembetonan sampai menunggu (kering) tidak bisa dilalui,” jelasnya.

Pembetonan dipilih sebagai solusi karena lebih tahan terhadap beban berat bus Trans Semarang yang sering berhenti dan berangkat dari halte.

“Kalau di halte itu kan tempat mengerem sama tempat mulai berangkatnya bus, kan mesti ada penekanan. Mengerem menekan, nanti berangkat juga menekan,” tambah Suwarto.

Suwarto juga menuturkan bahwa metode ini sebelumnya telah diterapkan di Halte Trans Semarang Jalan Imam Bonjol dan terbukti efektif.

“Seperti dulu kan di (halte) Jalan Imam Bonjol Poncol, tapi sudah dibeton. Sekarang sudah enggak ada masalah. Mudah-mudahan Kamis (6/3) besok bisa kami mulai di Jalan Pemuda,” katanya.

Selain di Halte Pemuda, pembetonan juga akan dilakukan di dua titik lainnya, termasuk kawasan Simpang Lima. “Ada tiga titik halte ya (yang dibeton-red). Kayak nanti di Simpang Lima, ini yang prioritas di Jalan Pemuda. Satunya nanti masih kami sisir lokasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Layanan Usaha (BLU) BRT Trans Semarang, Haris Setyo Yunanto, memastikan bahwa pelayanan BRT tetap berjalan selama proses perbaikan berlangsung.

“Dari BRT Trans Semarang nanti kita menyiapkan halte sementara. Kita join dengan halte Trans Jateng. Jadi haltenya tetap pakai halte Trans Jateng, tapi nanti di belakangnya kita siapkan tenda,” ujarnya.

Letak halte Trans Jateng sendiri tak berada jauh dari lokasi Halte Trans Semarang tersebut.

Haris juga menegaskan bahwa rute bus tidak mengalami perubahan.

“Untuk rute tidak ada perubahan. Jadi titik pemberhentian di halte Trans Jateng. Tapi kalau untuk transit bus nanti kita geser di halte Udinus Imam Bonjol dan halte Simpang Lima,” pungkasnya.