JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Pupuk Indonesia Niaga (PI Niaga) menggelar kegiatan penanaman mangrove di Desa Berdaya Marunda – Cilincing, Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PI Niaga, untuk melaksanakan program penanaman bibit mangrove di kawasan Marunda tersebut.

Jaelani, Manajer Area Rumah Zakat menjelaskan, Penanaman pohon mangrove dilaksanakan di kawasan pesisir pantai Marunda yang mengalami abrasi.

” Adapun tujuannya antara lain melestarikan alam dan lingkungan dalam menjaga ekosistem serta menyelamatkan pantai dari abrasi air laut,” ujar Jaelani.

Ke depan kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan sejalan dengan program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta.

PRKP DKI Jakarta telah merancang kegiatan di kawasan Marunda menjadi kawasan hijau yang tak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi tetapi juga sebagai tempat wisata.
Pengembangan ekosistem mangrove diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi bagi warga utamanya yang menghuni Rusunawa Marunda, dengan berbagi peluang usaha baru di bidang kuliner dan jasa wisata alam.

Direktur Keuangan & SDM PI Niaga, Dundi I Perlambang menjelaskan, PI Niaga mendukung kegiatan penghijauan di kawasan Marunda melalui menanam mangrove.

“Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam melaksanakan program TJSL PI Niaga yang efektif dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat, sosial dan lingkungan,” tandas Dundi.

PI Niaga berkomitmen secara berkelanjutan menjaga kelestarian lingkungan.

“Perubahan iklim membuat kesadaran terhadap kelestarian lingkungan perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk mengendalikan dampak perubahan iklim adalah memaksimalkan peran tanaman mangrove, sebagai bentuk dukungan atas pembangunan ekosistem yang saat ini sedang dijalankan di Marunda dan berharap dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga”, Imbuh Dundi.

Dalam kegiatan ini, ratusan bibit mangrove ditanam oleh karyawan PI Niaga dan relawan lainnya.

Pararel dengan penanaman mangrove, dalam kegiatan ini juga mengedukasi tentang manfaat tumbuhan mangrove, antara lain mampu menyerap karbon dioksida dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota laut dan biota darat.

JAKARTA (Pertamanews.id) – Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada tahun 2025.

Ia menyebutkan, defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo, yang meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kini meninggalkan beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintahan baru.

Proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik yang digarap secara masif menggunakan skema pembiayaan yang sebagian besar berasal dari penarikan utang.

“Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tambahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024 tiga hari sebelum pemerintahan berganti telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun.

Sebagian besar defisit ini ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp 775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.

“Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru,” kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

“Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara.

Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

“Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” tambah Hardjuno.

Pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

“Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat,” tutupnya.

Pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.

“Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek,” katanya.

CHINA (Pertamanews.id) – Unite Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) menegaskan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang ramah lingkungan, digital, dan berteknologi tinggi bagi kota-kota anggotanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) UCLG-ASPAC Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, , dalam pidato penutup The Second Session of The 2024 UCLG ASPAC Executive Bureau dan The 2024 Council Meetings, serta perayaan HUT ke-20 UCLG-ASPAC, yang berlangsung di Ruyi Grand Ballroom Hotel Jiajin, Zhengzhou, Henan, China Rabu sore (23/10).

UCLG-ASPAC merupakan perhimpunan kota dan Pemerintah Daerah (Pemda) level internasional di wilayah Asia Pasifik. Menjadi jadi simpul atau jejaring komunikasi lebih dari 10.000 pemda di wilayah Asia Pasifik.

Organisasi ini mewakili 3,76 miliar penduduk atau lebih dari setengah populasi dunia. Hadir dalam acara ini dua pembicara dari Indonesia yakni AM Putut Prabantoro Tenaga Ahli Profesional (Taprof) Bidang Ideologi Lemhannas RI dan Ichwan Peryana dari PT Finansial Integrasi Teknologi.

Acara yang mengangkat tema ‘Kolaborasi Regional Berbasis Inovasi: Membangun Masa Depan Perkotaan yang Ramah Lingkungan, Digital, dan Berteknologi Tinggi’ dan berlangsung pada 21-25 Oktober 2024 ini dihadiri lebih dari 200 peserta, termasuk pemimpin kota, pakar, dan mitra UCLG-ASPAC. Dan untuk pertama kalinya, beberapa presentasi dilakukan dengan menggunakan Kecerdasan Buatan (Artifisial Intelijen).

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah Walikota He Xiong dan Pemerintah Kota Zhengzhou, atas keramahtamahan mereka yang luar biasa. Acara ini sukses berkat dukungan Anda semua. Bersama-sama, kami merayakan dua dekade pencapaian dan kolaborasi melalui UCLG ASPAC, yang menandai tonggak sejarah yang memperkuat misi kami dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan,” tutur Dr Bernadia.

Menurutnya, tema ‘Kolaborasi Regional Berbasis Inovasi: Membangun Masa Depan Perkotaan yang Ramah Lingkungan, Digital, dan Berteknologi Tinggi’ telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk diskusi sepanjang acara. Potensi transformatif dari teknologi ramah lingkungan dan inovasi digital telah menjadi topik pembicaraan utama.

“Saat kami melihat ke depan, kami menyadari bagaimana teknologi ini tidak hanya dapat mendorong pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan, namun juga menciptakan kota yang lebih inklusif di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal,” jelasnya.

Bernadia mengungkapkan, selama beberapa hari terakhir, seluruh peserta telah berbagi praktik terbaik tentang bagaimana kota dapat memanfaatkan inovasi digital untuk mengatasi tantangan perkotaan.

Peserta telah menjajaki peluang untuk mendorong kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Topik-topik seperti teknologi ramah lingkungan, digitalisasi, dan proyek perkotaan berteknologi tinggi telah menyoroti pentingnya mengintegrasikan inovasi ke dalam proses perencanaan kota.

“Dialog yang kami mulai di sini, di Zhengzhou menetapkan landasan bagi kemitraan yang lebih dalam dan tindakan yang bermakna di masa depan,” ucapnya.

Visi Masa Depan

Bernadia menegaskan ke depan, UCLG-ASPAC akan terus menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi, mendorong kota-kota untuk memimpin inovasi berkelanjutan.

“Kota-kota kita mempunyai kekuatan untuk membentuk masa depan, dan penting bagi kita untuk membina kemitraan yang kuat dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tantangan perkotaan di masa depan. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih tangguh bagi komunitas kita,” tandasnya.

Menutup pidatonya, Bernadia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, pemimpin kota, mitra, dan para pakar atas kontribusi yang sangat berharga. Ia menilai, keterlibatan aktif seluruh peserta adalah kunci kesuksesan acara ini.

“Seiring dengan kemajuan kami, UCLG ASPAC tetap berkomitmen untuk mendukung kota-kota anggota dan mitra kami dalam mencapai tujuan yang telah kita diskusikan. Saya mengundang Anda semua untuk melanjutkan perjalanan ini bersama kami, dan berkomitmen untuk menciptakan masa depan di mana kota-kota kita ramah lingkungan, digital, dan berteknologi tinggi. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi ini. Terima kasih,” pungkasnya.

Dimulai sejak 1913

Terhubung ke lebih dari 10.000 kota dan pemda, UCLG-ASPAC mewakili sekitar 3,76 miliar orang – lebih dari separuh populasi dunia, bersama dengan negara-negara yang ekonominya berkembang pesat seperti China, India, dan Indonesia.

Dalam kesempatan yang lain, Bernadia menyebutkan ada tiga Negara yang belakangan aktif di UCLG-ASPAC yakni China, Korea Selatan, dan Indonesia.

Sebagai organisasi internasional UCLG-ASPAC terhubung dengan 240 ribu pemda dan pemkot sedunia di 144 negara di dunia.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama antar daerah sudah dimulai sejak seratus tahun yang lalu tepatnya pada 1913 sebelum PD I terjadi. Mereka membentuk yang namanya International Union of Local Authorities (IULA) di Belanda.

“Jadi kerja sama antar daerah itu dimulai Eropa. IULA ASPAC baru dibikin 1980-an waktu itu Gubernurnya (DKI) Pak Wijogo menghadiri meeting di Sydney dan kemudian menetapkan Jakarta sebagai kantor sekretariatnya,” kata perempuan yang pernah tinggal di Jepang selama 25 tahun ini.

Selanjutnya, dibentuk juga sekitar 1980-an United Towns Organization (UTO), dan World Association of the Major Metropolises (METROPOLIS) atau organisasi kota dengan penduduk lebih dari 1 juta.

“Tiga organisasi itu merger pada 1 Januari 2004, jadi sudah tidak ada lagi IULA, UTO, dan METROPOLIS menjadi UCLG dan UCLG-ASPAC juga berdiri dengan sekretariat di Jakarta. Jadi peran Indonesia sangat besar di sini,” katanya.

Manfaat UCLG-ASPAC bagi Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah dan kota.

“Kita bisa belajar, saling bertukar pikiran, pengalaman, dan juga menginspirasi satu sama lain. Misalnya, Surabaya yang dulu kota agak polusi, dan panas, akhirnya bisa tertransformasi dengan baik. Busway di Jakarta itu juga belajar dari kota di Negara lain. Selain itu kita saat ini juga tengah memfasilitasi kerja sama antar daerah Jeju dan Bontang untuk isu solid grease. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita juga bantu Kemendagri untuk mereformassi soal Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota dan menstandarkan SPM,” katanya.

Selain itu, untuk isu SDGs lanjut Bernadia, UCLG-ASPAC juga memiliki peran besar. Sebelum SDGs dicanangkan UCLG atau pemerintah daerah sudah diajak berdiskusi sehingga keluarlah peraturan SDGs dengan azas partisipatoris, inklusif, no one life behind.

“Itu salah satunya karena berdialog dengan pemerintan daerah. Untuk Indonesia sendiri ya besar sekali khususnya di ASEAN mungkin bisa jadi player lebih besar,” katanya.

Saat ini Indonesia, tertarik pada Negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Vanuatu.

“Kita juga pernah kerja sama dengan Kemenlu untuk Indonesia dan Pacific Dialogue tapi kita lebih ke pemerintah daerah. Kita memang tidak pernah pakai isu-isu nasional misalnya security tapi lebih berdasarkan pada wewenang pemerintah daerah. Seperti peningkatan kapasitas, speak di international arena, membuat Indonesia tampak di peta dunia, berdialog dengan Negara-negara lain di tingkat daerah. Itu manfaat UCLG ASPAC bagi Indonesia,” katanya.

Transformasi Digital untuk Indonesia

Co-Founder & Director Pinjam Modal Ichwan Peryana, merupakan salah satu pembicara Indonesia yang berkesempatan berdialog dengan peserta dari negara-negara lain. Ia membagikan pemikirannya dalam sesi diskusi bertema Urban Digital Innovation, Rabu siang (23/10).

Dalam paparannya, Ichwan mengatakan bahwa perkembangan pesat kota-kota di Asia-Pasifik menimhulkan konsekuensi adanya tekanan sangat besar pada sisi infrastruktur dan sumber daya di berbagai sektor. Alhasil transformasi digital kiini menjadi kebutuhan. Seiring dengan pertumbuhannya, kota harus berevolusi menjadi smart ecosystems yang dapat memenuhi tuntutan masa depan.

“Technologies seperti IoT, AI, dan big data analytics memungkinkan cities untuk menjadi lebih adaptif. Dari smart traffic systems hingga real-time energy monitoring, tools ini membuat cities lebih efisien sambil mengurangi dampak lingkungan,” ujar Ichwan Peryana, yang mengangkat tema “Exploration and Development Opportunities of Digital Transformation in Asia Pacific Cities”.

Ichwan yang pada sesi pagi juga berbicara dalam Panel Diskusi di Forum Utama bertema Asia Pasific Design for The Future, kali ini mengeksplorasi bagaimana digital technologies dapat membentuk masa depan cities di kawasan Asia-Pasifik. 

Dengan berbagi pengetahuan dan berkolaborasi di berbagai sektor, anggota UCLG ASPAC dapat membuka jalan baru untuk sustainable urban development atau pembangungan kota berkelanjutan.

Ia menyatakan sangat antusias untuk berbagi wawasan dari pengalaman dalam technology leadership saat bekerja sama menuju pembangunan smarter, more resilient cities.

“Digital transformation menawarkan kunci untuk mengatasi masalah kompleks perkotaan seperti congestion, pollution, dan keterbatasan resources secara lebih efisien, sustainable, dan scalable,” imbuh Ichwan yang dalam presentasinya memanfaatkan artificial intelligence (AI).

Selain itu, financial technology (Fintech) juga memainkan peran penting dalam transformasi digital rantai pasokan, terutama dalam financing.

Melalui digital platforms, businesses sekarang dapat mengakses supply chain financing lebih cepat dan lebih efisien, memungkinkan mereka untuk mempertahankan operational resilience dan mengelola cash flow dengan mudah.

Peralihan digital ini, urai Ichwan, mengurangi ketergantungan pada traditional financial systems, memungkinkan proses yang lebih efisien yang penting untuk pertumbuhan, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Dengan membuat financing lebih mudah diakses, fintech berkontribusi pada rantai pasokan yang lebih kuat dan terhubung yang mendukung urban economies.

“Digital transformation juga meningkatkan kehidupan citizens dengan menciptakan smarter, more inclusive urban spaces. Ini meningkatkan healthcare, menyederhanakan public services, dan membuat cities lebih aman dan layak huni, sekaligus tangguh dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Trasformasi Digital Perkotaan

Ichwan kemudian memaparkan satu persatu teknologi utama yang mendorong transformasi digital yakni Smart Infrastructure, Artificial Intelligence, Big Data, dan Sustainable Solutions.

Smart Infrastructure: Smart infrastructure, yang didukung oleh IoT dan 5G, memungkinkan cities mengelola resources seperti water, electricity, dan transportation systems secara real-time.

Dengan integrasi teknologi ini, kata Ichwan, cities menjadi lebih responsif dan efisien dalam menangani tantangan perkotaan.

Sebagai contoh, dari smart traffic lights yang mengurangi congestion hingga energy-eficient buildings yang beradaptasi dengan pola penggunaan, sebuah perubahan mendasar dalam cara cities dirancang dan dioperasikan.

“Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan adaptif,” ucap Ichwan.

Artificial Intelligence: Artificial intelligence dan big data menjadi tools yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan kota.

Dengan memanfaatkan teknologi ini, cities dapat memprediksi pola lalu lintas, menganalisis konsumsi energi, dan mengoptimalkan public services.

Misalnya, AI-driven traffic management systems dapat menyesuaikan aliran lalu lintas berdasarkan data real-time, mengurangi congestion dan emissions.

Predictive policing, yang didukung oleh data analytics, dapat meningkatkan keamanan publik dengan mengantisipasi area rawan kejahatan, memungkinkan penegak hukum untuk mengalokasikan resources secara lebih efektif.

Big Data dan Sustainable Solutions: Sustainability sekarang menjadi inti dari urban innovation, dan teknologi yang kita gunakan memainkan peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan.

Smart grids, yang dikombinasikan dengan renewable energy systems, memungkinkan cities memanfaatkan sumber daya seperti angin, matahari, dan sumber energi lainnya untuk mendukung infrastruktur mereka.

Solutions ini membantu cities mengurangi carbon footprints sambil mempromosikan eco-friendly practices. Cities yang mengadopsi renewable energy sources dan smart grid technologies dapat bergerak menuju pencapaian tujuan sustainability dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat.

Public Private Partnership

Untuk mempercepat digital transformation perkotaan ini, Ichwan menekankan pentingnya bagi governments untuk bekerja sama erat dengan private businesses, tech innovators, dan international partners.

Public-private partnerships (PPP) sangat penting untuk mencapai peningkatan infrastruktur berskala besar dan integrasi teknologi. Dengan mendorong kemitraan ini, governments dapat memanfaatkan keahlian, pendanaan, dan innovation sektor swasta.

Sebaliknya, private businesses dapat membantu meningkatkan solusi teknologi yang bermanfaat bagi seluruh populasi perkotaan, mulai dari public services yang ditingkatkan hingga sustainable energy management.

Sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mendorong gelombang evolusi smart cities berikutnya di seluruh kawasan Asia- Pasifik. 

Terakhir, sebagai simbol dari masa depan perkotaan yang berkelanjutan, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Indonesia menurut Ichwan dapat membuka pintu untuk kolaborasi, baik lokal maupun internasional, di bidang seperti urban planning, digital infrastructure, dan sustainability.

Proyek ini memberikan peluang luar biasa untuk innovation, public-private partnerships, dan kerja sama lintas batas.

“Demi masa depan perkotaan yang sedang kita bentuk bersama dan demi generasi yang akan mewarisi kota-kota ini, saya dengan rendah hati mendorong setiap dari kita di sini, baik dari pemerintah daerah, kalangan usaha, dan akademisi untuk merangkul keberanian dalam visi kita dan komitmen dalam tindakan kita. Bersama-sama, kita dapat mendorong kawasan Asia-Pasifik menuju masa depan yang cerdas, berkelanjutan, dan diberdayakan secara digital,” tutup Ichwan

JAKARTA (Pertamanews.id) – Kehadiran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi perkembangan transportasi massal seperti kereta api sangat diperlukan.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dalam mengerakan roda perekonomian.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, kereta api merupakan angkutan massal yang efisien dalam mendukung gerak pembangunan, dikarenakan dalam satu kali perjalanan bisa mengangkut puluhan ton barang dan melayani ribuan penumpang dengan cepat bebas macet dan aman.

“Kereta api merupakan angkutan massal dengan banyak keunggulan seperti bebas macet, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, tingkat keselamatan tinggi, dan jadwal yang tepat waktu,” kata Ixfan.

Selain itu, dijelaskan Ixfan, penggunaan kerta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan.

“Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholders guna perkembangannya, Salah saatunya dengan dukungan pemberian kuota BBM Subsidi bagi transportasi kereta api,” jelas Ixfan

Menurut Ixfan, pemakaian BBM Subsidi di kereta api sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Sarana Transportasi Darat Berupa Kereta Api Umum Penumpang Dan Barang Tahun 2024.

Kuota bahan bakar minyak solar (Gas Oil) untuk sarana transportasi darat berupa Kereta Api Umum Penumpang dan Barang pada wilayah Daop 1 Jakarta Tahun 2024 periode Januari – September sebesar 35.757 KL yang terealisasi dari kuota yang disediakan 50.200 KL (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Kiloliter) atau 71,23 persen.

Ixfan mengatakan, KAI akan memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan Pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

“KAI juga akan terus menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG),” jelas Ixfan.

Sebagai tambahan informasi, khusus untuk angkutan barang, KAI terus mengembangkan angkutan batu bara di Sumatra Bagian Selatan. Melalui distribusi batu bara yang lancar, aman, dan ramah lingkungan menggunakan kereta api, KAI turut berkontribusi dalam mengamankan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali.

“Dalam mewujudkan angkutan batu bara yang sustain untuk kepentingan masyarakat luas, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Koordinasi dengan BPH Migas menjadi salah satu upaya KAI untuk memberikan pelayanan distribusi batu bara dengan optimal guna mendukung pasokan energi nasional,” tutup Ixfan.

JAKARTA (Pertamanews.id) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei nasional terbaru yang menunjukkan bahwa 77,6 persen responden mendukung program Makan Bergizi Gratis, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa 86,5 persen responden mengetahui tentang program tersebut, berkat sosialisasi yang kuat.

“Sangat tinggi sekali yang setuju, 77 persen. Namun, ini sedikit lebih rendah dari tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo yang mencapai 85 persen,” jelas Burhanuddin dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Jakarta, Minggu (27/10).

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas utama dalam misi pemerintahan Prabowo-Gibran pada inisiatif “Program Hasil Terbaik Cepat”.

Program ini diusung untuk menangani masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kualitas hidup masyarakat.

Burhanuddin menekankan bahwa tingginya dukungan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Prabowo jika program tersebut tidak berhasil dieksekusi.

“Namun, jika Prabowo mampu menunjukkan bahwa program ini dapat berjalan meskipun tidak harus secara bersamaan, tingkat kepercayaan publik akan tetap terjaga,” tambahnya.

Survei juga menunjukkan bahwa 65,6 persen responden percaya program Makan Bergizi Gratis akan memenuhi kecukupan gizi, sementara 66,1 persen responden yakin program ini dapat mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode simple random sampling, memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel diambil dari seluruh provinsi di Indonesia dengan distribusi yang proporsional.