SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pemetaan penggunaan LPG 3kg di sektor pertanian. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan LPG 3kg khususnya untuk pompa pengairan sawah.

Pengamat Ekomomi Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, pemetaan dilakukan agar alokasi LPG subsidi untuk sektor pertanian tepat sasaran. Ini mudah dilakukan dengan melihat data penjualan atau data distribusi LPG di wilayah kantong-kantong pertanian yang ada di Jawa Tengah.

“Ya tentu saja itu harus didalami dengan lebih detail penggunaan LPG di kantong-kantong pertanian atau kantong produksi pertanian. Perlu ada survei lebih lanjut ya, bagaimana memakai LPG itu, apakah dia memang menggunakan LPG itu untuk konsumsi atau untuk produksi di sektor pertanian,” katanya.

Menurutnya, penggunaan LPG subsidi di sektor pertanian merupakan salah satu upaya untuk menekan biaya produksi . Dengan demikian, harga kebutuhan pokok masyarakat akan menjadi lebih murah dan terkendali.

“Terlepas dari semua aturan, maka secara umum adalah tugas negara untuk menjamin ketersediaan ketahanan pangan bagi warga negara. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga agar biaya produksi, khususnya untuk sektor pertanian dapat lebih rendah, sehingga harga jual yang kemudian menjadi dasar harga kebutuhan pokok masyarakat bisa lebih terkendali,” ungkap Bayu.

Seperti diketahui, pada Perpres Nomor 38/2019 jo. Perpres Nomor 71/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, sudah jelas disebutkan jika petani sasaran sendiri adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power.

Bayu menjelaskan, untuk penggunaan LPG subsidi disektor pertanian tetap harus dilakukan pengawasan sesuai dengan peruntukkannnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat standar acuan penggunaan LPG subsidi secara wajar.

“Ini secara umum kan memang digunakan untuk kepentingan sektor pertanian. Ada semacam pemakaian kewajaran yang digunakan sebagai standar acuan. Ya misalnya sebut saja angka kewajaran berapa penggunaan LPG 3 kg yang digunakan untuk membantu proses produksi. Itu kan akan muncul dan bisa saja pemerintah memberikan semacam ‘early warning system’ begitu ketika ada pemakaian yang tidak wajar,” jelasnya.

Terpisah, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyebut, pengguna LPG subsidi di sektor pertanian tidak ada masalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa mereka yang berhak mengkonsumsi LPG subsidi adalah rumah tangga, UMKM, petani dan nelayan sasaran.

“Kalau kemarin kan konsumsi di pertanian juga ya itu kan sudah diatur oleh Permen SDM, bahwa alokasi gas untuk kepentingan pertanian dan juga untuk kepentingan nelayan kecil,” ujar Sujarwanto.

Sujarwanto menambahkan, sejauh ini belum ada lonjakan berarti terkait dengan konsumsi LPG subsidi di Jawa Tengah. Biasanya, kenaikan nanti akan terlihat jelang akhir tahun, dimana terdapat sejumlah kegiatan besar, diantaranya musim tanam, aktivitas perikanan, Natal dan tahun baru.

“Sekarang belum terjadi over. Tapi nanti menghitung sampai proyeksi kebutuhan akhir tahun biasanya akan ada peningkatan aktifitas pengolahan di sawah, ada kegiatan perikanan, juga akan ada perayaan Natal dan Tahun Baru,” tukas Sujarwanto

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto mengatakan, pihaknya hingga kini belum melakukan pemetaan terkait dengan penggunaan LPG 3kg di sektor pertanian. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan dinas pertanian tidak memiliki tugas dan fungsi di sektor energi.

“Belum. Kami tidak punya TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) energi,” tegas Supriyanto, melalui pesan singkatnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram dari Rp15.500/tabung menjadi Rp18.000/tabung sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Penyesuaian HET mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 tahun 2024, tentang harga eceran tertinggi LPG 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan, yang mulai diterapkan sejak 22 Agustus 2024.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan, penyesuaian HET LPG 3 kg sudah melalui berbagai pertimbangan dan masukan. Apalagi, penetapan HET LPG 3 kg terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu.

“Jadi HET LPG 3 kg ini sudah 9 tahunan belum ada penyesuaian harga. Sedangkan harga LPG yang ada di masyarakat juga sudah di atas harga HET. Kita sudah cek hampir satu setengah tahun, itu ada yang harganya Rp20.000 dan Rp21.000. Nah ini kemudian didiskusikan, lalu kita survei, dan memang sudah saatnya untuk kemudian HET sebaiknya disesuaikan,” katanya.

Menurut Sudjarwanto, penyesuaian HET LPG 3 kg ini telah menyesuaikan perkembangan ekonomi serta daya beli masyarakat. HET diputuskan berdasarkan harga yang berlaku, dan memang ketemunya angka seperti itu.

Terpisah, Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng, Devita Ayu Mirandati mengatakan, penyesuaian HET LPG 3 kg juga perlu diikuti adanya pengawasan di lapangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal membentuk tim untuk melakukan pengawasan penerapan penyesuaian HET LPG 3 kg.

“Di Pemprov Jateng kami akan segera membentuk tim terpadu, agar konsumen membeli dengan harga HET. Tim ini dibentuk untuk mengawasi harga di tingkat pangkalan dan agen, dimana saat ini tercatat ada 733 agen dan lebih dari 54.000 pangkalan LPG di Jawa tengah,” ungkapnya.

Dijelaskan, sejauh ini pemerintah daerah baru bisa melakukan pengawasan hingga ke tingkat agen dan pangkalan. Nantinya, tim akan melakukan koordinasi guna memastikan pula pengawasan harga eceran hingga di tingkat pengecer.

“Ketentuannya memang saat ini pantauannya sampai pangkalan. Aturannya baru sampai pangkalan. Tapi nanti kami akan koordinasi bagaimana nanti sampai ke pengecer,” jelasnya.

Ditambahkan, masyarakat dihimbau untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan LPG, sehingga mendapatkan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi, saat ini jumlah pangkalan LPG di Jawa Tengah cukup memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

“Kami himbau kepada masyarakat untuk membeli LPG di pangkalan yang sudah ada sekarang. Setiap kecamatan dan desa saat ini sudah sangat banyak dan memadai jumlahnya,” imbuhnya.

Menurut Devi, penyesuaian HET LPG 3kg ini dilakukan pemerintah provinsi untuk menyesuaikan kenaikan komponen biaya produksi yang tidak bisa dihindari oleh pengusaha, seperti kenaikan upah tenaga kerja. Sedangkan Jawa tengah sendiri belum menaikkan HET LPG 3kg sejak 9 tahun lalu.

“Jawa Tengah ini provinsi ke-24 yang baru melakukan penyesuaian HET LPG 3kg. Sudah 9 tahun sejak dari 2015, baru dilakukan penyesuaian 2024,” ungkapnya.

Selain melakukan pengawasan HET di tingkat agen dan pangkalan, Pemprov Jateng juga terus mendukung program pendataan pembelian LPG subsidi dengan menggunakan KTP. Diharapkan dengan pendaftaran tersebut penyaluran LPG subsidi akan lebih tepat sasaran.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pendataan pembeli LPG subsidi. Jadi ini terus berproses supaya pembeli sesuai dengan ketentuan yang berhak membeli,” tukas Devi.

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jateng, Diah Ayu Ratna Sari menuturkan, pengawasan terkait penerapan HET LPG 3kg dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian, Aparat Penegak Hukum, dan Pertamina. Namun demikian, sesuai aturan, pengawasan baru dapat dilakukan di tingkat pangkalan.

“Sesuai regulasi Permen ESDM Nomor 28/202, rantai distribusi LPG 3kg hanya tingkat sub penyalur (pangkalan), maka dari itulah pengawasan hanya dapat dilakukan hingga tingkat pangkalan saja,” tukasnya

Diah pun memastikan, pangkalan yang melanggar ketentuan penerapan HET LPG 3kg bisa mendapatkan sanksi tegas, diantaranya teguran tertulis hingga pemutusan hubungan usaha.

“Mengenai sanksi agen dan pangkalan diatur dalam kontrak antara Pertamina dengan agen atau pangkalan. Contohnya teguran tertulis, pemotongan alokasi LPG, sampai pemutusan hubungan usaha,” ujarnya.

Diah berharap, peran masyarakat untuk ikut mengawasi penerapan HET LPG 3kg. Jika menemukan adanya pelanggaran, maka masyarakat bisa melaporkan kepada pihak berwenang melalui saluran yang disediakan.

“Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti hotline pengaduan, website resmi, atau media sosial,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD IV Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jateng dan DIY, Fajar Mahardika, menyambut baik penyesuaian HET LPG 3 kg ini. Menurutnya, penyesuaian HET ini sudah mengakomodasi, diantaranya biaya angkutan yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen biaya yang mengalami kenaikan dalam 9 tahun terakhir.

“Untuk mendistribusikan ke pangkalan memerlukan kendaraan. Dalam kendaraan itu perlu driver, karyawan, kernet, dan perlu perawatan kendaraan,” ungkapnya.

Fajar menuturkan, HET yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi tahun ini juga telah mengakomodasi komponen margin pangkalan dalam memasarkan LPG. Dalam keputusan, HET tahun ini naik dari Rp1.250 menjadi Rp2.480 per tabung, atau kenaikan hampir dua kali lipat.

“Ini karena pangkalan merupakan ujung tombak penyaluran LPG 3 kg di masyarakat. Dan mereka memiliki kewajiban yang semakin bertambah, seperti harus mendata NIK pembeli melalui tablet atau handphone,” tukasnya.

Fajar menyebut, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan melakukan sidak ke pangkalan – pangkalan. Pangkalan juga diminta untuk mencantumkan nomor pengaduan konsumen kepada agen,
Pertamina, pemda setempat dan kepada Dirjen Migas.

“Ketika konsumen menemukan pangkalan yang menjual di atas HET, maka masyarakat diminta untuk melaporkan. Jika benar, maka bisa ada sanksi, mulai pemotongan alokasi, hingga pemutusan hubungan usaha,” kata Fajar.

Dengan jumlah pangkalan yang mencapai 54.000, dinilai sudah sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat pun seharusnya tidak kesulitan untuk mendapatkan LPG dengan harga eceran tertinggi.

“Kalau sesuai aturan, satu desa itu ada satu pangkalan. Sedangkan di Jateng ini ada 54.000 pangkalan yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia,” terang Fajar.

Terkait dengan penjualan LPG 3 kg ditingkat pengecer, Fajar menyebut, hal itu telah diatur oleh pemerintah, dimana pangkalan boleh menjual kepada pengecer maksimal 20% dari jumlah kuota. Namun demikian, sejauh ini tidak ada aturan dari pemerintah terkait dengan harga di tingkat pengecer, karena bukan mata rantai resmi.

“Pemerintah melalui Dirjen Migas sudah memberikan batasan, dimana jumlah pengecer yang boleh dilayani hanya 20% perhari,” ujarnya.

Fajar menegaskan, LPG 3kg merupakan barang subsidi pemerintah, sehingga hanya masyarakat tidak mampu yang berhak membeli. Sedangkan untuk masyarakat mampu, Pertamina telah menyediakan tabung gas 5,5kg dan 12kg.

“LPG 3kg kan peruntukkannya sudah jelas untuk masyarakat tidak mampu, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Diharapkan masyarakat yang tidak masuk kategori itu bisa memilih LPG 6,5 kg dan 12 kg yang disediakan Pertamina,” pungkasnya.

PURWOKERTO (Pertamanews.id) – Anggota DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono yang sekaligus Sekretaris IKA Undip Jawa Tengah menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) Kabupaten Banyumas, di Purwokerto, Sabtu (28/9).

Acara tersebut diselenggarakan dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh alumni dari berbagai angkatan Universitas Diponegoro, serta tokoh masyarakat dan pejabat setempat yang turut memeriahkan momen penting ini.

Dalam pidato sambutannya, Ferry menyoroti pentingnya sinergi antaralumni sebagai kekuatan besar dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, alumni Undip memiliki potensi luar biasa yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemajuan Kabupaten Banyumas.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong alumni harus menjadi modal utama dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dengan jaringan yang luas dan kompetensi yang dimiliki, alumni Undip bisa menjadi katalisator perubahan positif di Banyumas,” ujar Ferry yang juga juga alumni UNDIP itu.

Ferry juga menegaskan pentingnya alumni berperan sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang.

“Saya sangat mengapresiasi peran alumni Undip yang selama ini terus aktif memberikan solusi dan inovasi untuk berbagai permasalahan di masyarakat. Kolaborasi antara alumni dan pemerintah adalah faktor penting agar pembangunan di Banyumas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ferry mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Banyumas tidaklah ringan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, alumni diharapkan dapat turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong terciptanya inovasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Acara pelantikan pengurus baru DPC IKA Undip Banyumas ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi, tetapi juga momen penting untuk menetapkan arah dan program kerja ke depan.

Pengurus yang baru dilantik memaparkan sejumlah program unggulan yang akan difokuskan dalam masa jabatan mereka.

Di antaranya adalah memperkuat jaringan alumni, mengembangkan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, serta menginisiasi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM.

Selain itu, Ketua Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jateng itu dalam pidatonya juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan.

Ia mengajak seluruh alumni untuk aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Banyumas. Menurut Ferry, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang inovatif dan siap menghadapi tantangan global.

“Pendidikan harus menjadi prioritas kita bersama. Saya mendukung penuh langkah IKA Undip Banyumas dalam memberikan beasiswa dan mendukung berbagai program pendidikan. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan sangat berdampak bagi masa depan Banyumas,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar alumni terus terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Peran alumni diharapkan tidak hanya sebagai pelaku di sektor swasta atau pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Alumni Undip harus berada di garis depan dalam membawa perubahan positif, baik di sektor pendidikan, ekonomi, maupun sosial,” tegas Ferry.

Acara pelantikan ini juga menjadi ajang bagi para alumni untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan kerja. Kehadiran alumni dari berbagai bidang profesi mulai dari sektor swasta, pemerintahan, hingga aktivis sosial membawa energi positif yang diharapkan dapat memacu semangat baru dalam menjalankan program-program IKA Undip Banyumas ke depan.

Dalam penutupan acara, Ferry kembali mengingatkan seluruh alumni tentang pentingnya komitmen dan keberlanjutan dalam setiap program yang dijalankan.

Ia berharap agar kegiatan yang diinisiasi oleh IKA Undip Banyumas tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

“Mari kita wujudkan bersama Banyumas yang lebih maju, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Saya yakin, dengan potensi yang kita miliki, kita bisa mencapai banyak hal dan membawa perubahan nyata bagi daerah ini,” pungkasnya.

Pelantikan pengurus baru DPC IKA Undip Banyumas ini diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah besar yang akan dilakukan para alumni untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Dengan komitmen yang kuat dan program-program yang terencana dengan baik, para alumni Undip diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyumas dan menjadikan daerah ini lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mengadakan kegiatan bertajuk Ngopi Bang (Ngopi Bareng Penumpang), yang bekerja sama dengan Strada Coffee, Cold n Brew dan Loko Cafe.

Pada kegiatan ini, KAI membagikan seribu cup kopi gratis kepada para penumpang dan masyarakat yang berada di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng pada Sabtu (28/9) yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 20.00 WIB dengan tema “Kopi Gratis di Hari Spesial KAI untuk Pelanggan Setia KAI”.

Acara ini menghadirkan barista profesional lokal yang menyajikan seduhan kopi Americano dan Piccolo.

Sebagai informasi, Americano adalah kopi hitam yang diseduh dengan menambahkan air panas ke espresso, menghasilkan cita rasa yang ringan namun tetap kuat.

Sementara itu, Piccolo adalah varian kopi dengan campuran susu dalam porsi kecil, yang menawarkan rasa lebih creamy dengan keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu.

Biji kopi yang digunakan dalam acara ini merupakan house blend khas Nusantara, yakni perpaduan antara Arabika dan Robusta, yang diambil langsung dari petani kopi Indonesia.

Kombinasi ini diharapkan dapat mengenalkan cita rasa kopi lokal kepada masyarakat, sekaligus mengangkat potensi kopi Nusantara.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan dengan pelanggan setia KAI, tetapi juga untuk mensosialisasikan budaya ngopi di kalangan masyarakat Indonesia.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, selain memberikan apresiasi kepada pelanggan, kami juga dapat memperkenalkan budaya ngopi kepada masyarakat luas. Dengan meningkatnya minat terhadap kopi, diharapkan konsumsi kopi lokal juga turut meningkat, sehingga dapat berdampak positif pada kesejahteraan para petani kopi di Indonesia,” ujar Franoto.

Untuk mendapatkan kopi gratis ini, penumpang maupun masyarakat cukup menunjukkan aplikasi Access by KAI yang telah terinstal di smartphone mereka.

Dengan cara yang mudah ini, KAI mengajak seluruh masyarakat yang berada di Stasiun Semarang Tawang untuk ikut merayakan hari spesial ini dengan menikmati secangkir kopi khas Nusantara.

KAI Daop 4 Semarang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya, tidak hanya melalui layanan transportasi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan positif seperti Ngopi Bang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penumpang, sembari memperkuat budaya lokal dan memajukan industri kopi Indonesia,” tutup Franoto.

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 4 Semarang yang bekerjasama dengan Radja Garuda Nusantara dan Viking Arena menggelar Lomba Burung Berkicau Piala Sepoooor 4 Semarang pada Sabtu 28 September 2024.

Kegiatan ini berlangsung di Halaman Parkir Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng dengan diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari berbagai daerah, yang siap memperebutkan delapan piala bergengsi dari 26 kategori perlombaan.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa perlombaan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 KAI, sekaligus sebagai wujud komitmen KAI untuk berperan aktif dalam melestarikan fauna di Indonesia.

“Dengan menyelenggarakan lomba burung berkicau, KAI berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian burung-burung, yang menjadi bagian dari kekayaan fauna kita,” ujar Franoto.

Beragam jenis burung yang dilombakan dalam kegiatan ini meliputi Murai Batu, Cucak Hijau, Kacer, Cendet, Kenari, dan Anis Merah.

Setiap kategori memiliki standar penilaian yang ketat untuk memastikan kualitas peserta, baik dari sisi suara, gaya, maupun performa burung selama perlombaan.

Perlombaan ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kebolehan bagi para pecinta burung kicauan, tetapi juga sebagai wujud nyata upaya pelestarian dan peningkatan kepedulian terhadap spesies burung di Indonesia.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya terhadap fauna jenis burung yang membutuhkan perhatian khusus,” tambahnya.

Selain itu, Lomba Burung Berkicau Piala Sepoooor 4 Semarang juga menjadi kesempatan bagi KAI untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan yang mengusung nilai-nilai pelestarian lingkungan dan tradisi.

Dalam jangka panjang, KAI berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya konservasi burung yang ada di Indonesia.

“Dengan semangat kebersamaan dan pelestarian alam, kegiatan ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat memupuk rasa cinta terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di Tanah Air,” tutup Franoto.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah (PWI Jateng) mengutuk keras insiden kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Pejabat Gubernur Jawa Tengah terhadap seorang wartawan media nasional di Kota Semarang.

Kejadian ini melibatkan Wisnu Indra Kusuma, yang sedang melakukan wawancara saat tiba-tiba ditarik hingga jatuh, mengakibatkan cidera serius pada kakinya.

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan, Zainal Abidin Petir, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers yang melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk mencari dan menyebarkan informasi.

Menurut Pasal 18 UU tersebut, hukuman bagi pelanggaran seperti ini bisa mencapai 2 tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta.

“Wartawan bukanlah gangster yang memerlukan pengamanan berlebihan. Mereka adalah profesional yang harus dihormati dan dilindungi saat melaksanakan tugas jurnalistik mereka,” ujar Zainal Petir, menegaskan pentingnya perlindungan bagi wartawan dalam melaksanakan tugas mereka.

PWI Jateng juga menyerukan kepada kepala daerah untuk tidak membatasi akses wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka.

“Mereka adalah orang-orang berkompeten yang berkontribusi dalam masyarakat dengan menyediakan informasi yang kritis dan penting,” tambahnya.

Kejadian ini telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan jurnalis dan organisasi wartawan, menyoroti perlunya penghormatan terhadap kebebasan pers dan keselamatan para peliput berita di Indonesia.