SEMARANG (Pertamanews.id) – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Pemerintah Kota Semarang mengikrarkan komitmen untuk menjaga netralitas selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ikrar tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di halaman Balaikota Semarang, Rabu (17/9). Kegiatan ini merupakan upaya menjaga iklim kondusif di Kota Semarang serta memastikan ASN tidak berpihak pada pasangan calon mana pun.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Mukhamad Khadik, menyampaikan bahwa deklarasi netralitas ini sejalan dengan Surat Edaran Wali Kota Semarang yang mewajibkan ASN bersikap netral. “Berdasarkan Surat Edaran yang sudah dikeluarkan wali kota, saya menghimbau agar seluruh ASN dapat menjaga netralitas agar tidak berpihak dan tetap mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Ikrar ini dapat kita jadikan sebagai komitmen yang diharapkan untuk terus dipegang teguh,” ujar Khadik.

Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Semarang Nomor B/1502/800.1.10/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa ASN yang melanggar netralitas akan dikenai sanksi disiplin. Sanksi tersebut bervariasi dari teguran hingga penurunan pangkat. ASN yang melanggar akan dikenai sanksi pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) selama dua bulan.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga netralitas ASN. “Sejauh ini, belum ada temuan pelanggaran atau laporan terkait netralitas ASN di jajaran kami. Ini pertanda baik, dan kami berharap suasana kondusif ini dapat dipertahankan,” terangnya.

Arief menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN, baik secara terbuka maupun di dunia maya. “Keberpihakan tidak hanya di ruang lingkup terbuka, tapi juga di dunia maya. Kami akan membentuk tim untuk memastikan tidak ada ASN yang memberikan-like, comment, atau meng-share konten pasangan calon di media sosial,” jelasnya.

Demi meningkatkan efektifitas monitoring netralitas ASN tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan BKPP untuk melakukan pengawasan internal.

“Kami telah berkoordinasi dengan BKPP dan Pemkot Semarang ya, untuk terus melakukan upaya pencegahan. Adapun jika nantinya terdapat pelanggaran, hasil kajian, hasil klarifikasi, nanti diteruskan ke Pemerintah Kota Semarang. Kita kemudian berikan sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” sambungnya.

Dengan ikrar netralitas ini, diharapkan ASN Kota Semarang tetap fokus pada pelayanan publik tanpa terpengaruh kepentingan politik Pilkada 2024.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diimbau untuk menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024. Jika ada ASN terbukti melanggar netralitas akan mendapat sanksi berupa penurunan pangkat dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono mengatakan, netralitas merupakan harga mati sebagai seorang ASN. Pihaknya berkomitmen menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024.

“Besok (Selasa, 17 September-Red), kami adakan upacara Hari Kesadaran Nasional, sekaligus nanti kami adakan deklarasi netralitas ASN. Kami mengimbau ASN, termasuk non-ASN supaya memegang teguh netralitas,” tegas Joko, Senin (16/9).

Sebagai pelayan masyarakat, lanjut dia, harus mampu berdiri tegak menjadi ASN yang netral. Menurut Joko, netralitas ASN juga diatur dalam sejumlah regulasi mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang disiplin ASN, Keputusan Menpan RB, dan sebagainya.

Dia menekankan, hal paling penting adalah menumbuhkan kesadaran tentang netralitas ASN agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar.

Menurutnya, netralitas sangat perlu dijaga dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kami menjaga betul netralitas baik ASN maupun non-ASN agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Insyaa Allah program pemerintah tidak dijalankan sendiri, tapi bergerak bersama masyarakat,” paparnya.

Joko menyebut, ada sejumlah batasan bagi ASN selama tahapan pilkada berlangsung. Di antaranya, ASN tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan calon tertentu atau merugikan calon tertentu.

ASN tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk calon kepala daerah tertentu. “Sesuai PP, maka ASN maupun Non ASN tidak boleh berkampanye,” ucapnya.

Dia pun menekankan, ASN memiliki hak suara. Namun, hak suara tersebut cukup diketahui oleh diri sendiri, tanpa harus dipublikasi. Apalagi, sampai mengajak orang lain atau menggunakan fasilitas pemerintah untuk memobilisasi orang lain.

“Itu pelanggaran disiplin. Ngelike, komen, di media sosial nggak boleh. Misal, ada calon membuat konten, nggak boleh (like, komen), share nggak boleh,” urai Joko.

Jika masyarakat menemukan ASN diduga tidak netral, Joko menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menerima aduan. BKPP juga mempunyai layanan penegakan disiplin. Selanjutnya, pengaduan tersebut akan diklarifikasi kebenarannya

“Ada tim pemeriksa. Bawaslu juga ada tim pemeriksa. Layanan pengaduan saat ini sudah luas. Paling penting, bagaimana masyarakat turut mengajak ASN atau non-ASN untuk menjaga netralitas,” paparnya.

Dia menyebut, ada sanksi yang bakal diterima ASN jika melanggar netralitas. Sanksi disiplin paling ringan berupa teguran hingga terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

“Jika menerima sanksi terkait netralitas ASN, TPP juga bisa tidak diberikan selama dua bulan kalau terbukti pelanggaran hukuman disiplin sedang. Ketika ada ASN tidak netral, itu golongan pelanggaran disiplin tingkat sedang,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menyampaikan, Bawaslu juga menyoroti terkait isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta politik uang. Dia memprediksi dua isu tersebut menguat pada Pilkada 2024 ini.

“Sepertinya, potensi sedikit menguat politik uang ada 72 tingkat kelurahan membentuk anti politik uang,” sebut Arief.

Sementara untuk netralitas ASN, TNI, dan Polri, pihaknya akan membentuk kelompok kerja yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian, TNI Angkatan Laut, Udara, dan pihak-pihak lain.

Menurutnya, netralitas TNI, Polri tidak ada hubungannya dengan pencalonan dari kalangan purnawirawan baik TNI maupun Polri pada Pilkada 2024 ini.

“Isu kaitannya netralitas TNI, Polri di setiap perhelatan jadi satu konsentrasi. Kami tidak ada hubungannya terhadap salah satu calon,” jelasnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan harapannya agar para Duta Generasi Berencana (Genre) dapat menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama dalam mengatasi pernikahan dini dan penanganan stunting.

Hal ini disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya, saat menghadiri Grand Final Duta Genre yang digelar di Taman Indonesia Kaya, Semarang, pada Sabtu malam (15/9).

Dirinya menegaskan pentingnya peran Duta Genre dalam menyebarkan “virus kebaikan” di kalangan remaja. “Mereka dapat membantu pemerintah kota dan masyarakat dengan menularkan semangat untuk menghindari pernikahan dini serta turut serta dalam penanganan stunting di kota Semarang,” ujarnya.

Mbak Ita menyoroti pentingnya bonus demografi saat ini, di mana jumlah usia produktif, termasuk remaja, semakin besar. Menurutnya, hal ini menjadi peluang bagi para Duta Genre untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya mereka tentang pentingnya merencanakan masa depan. “Mereka bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada sesama remaja terkait pentingnya menjadi generasi yang produktif dan berencana,” tambahnya.

Pihaknya juga menekankan bahwa program-program pemerintah, seperti penanganan stunting, tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat, terutama para remaja. “Kita membutuhkan dukungan dari para Duta Genre untuk terus mengedukasi remaja mengenai pentingnya kesehatan mental, bijak dalam bermedia digital, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa program Genre memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berencana. “Genre menjadi titik penggerak generasi, saya yakin di ujung pemilihan Genre ini yang tidak menang pun akan tetap menjadi generasi berencana,” ungkap Agustina. Hal tersebut menurutnya karena Disdalduk akan terus mengawal para finalis genre di kecamatan untuk menjadi duta generasi berencana hingga tingkat RT / RW.

Sebanyak 15 peserta berlaga di babak final dengan tema “Generasi Positif; Sehat Mental, Bijak Digital & Tangguh Hadapi Tantangan.” Dengan rangkaian kegiatan Genre ini, diharapkan mampu membentuk generasi muda di Kota Semarang yang lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta buka suara terkait oknum polisi yang diduga melakukan penipuan dengan modus iming-iming bekerja di PT KAI.

KAI sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial WSN berpangkat Bripda tersebut.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menegaskan bahwasannya untuk rekrutmen PT KAI tidak dipungut biaya, semua akan diinformasikan secara lengkap syarat bagi calon pelamar kerja diwebsite resmi https://e-recruitment.kai.id/.

“Rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu melutuskan peserta rekrut,” tegas Ixfan.

PT Kereta Api indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penipuan yang mengotasnamakan PT Kereta Api indonesia (Persero).

“Apabila anda mengetahui proses rekrutmen yang mengatasnamakan PT Kereta Api indonesia (Persero) dan meminta imbalan tertentu dalam bentuk apapun, Anda dapat melaporkan tindakan tersebut, Informasi lebih lanjut hubunge Contact Center 121/021-121,” pungkas Ixfan.

Sebelumnya, diberitakan Makmurdin mengaku menjadi korban penipuan lowongan kerja oleh oknum polisi berpangkat Bripda untuk bekerja di PT KAI.

Makmurdin menjelaskan oknum polisi berinisial WSN berpangkat Bripda mematok tarif Rp170 juta untuk posisi masinis. Sedangkan, untuk posisi teknisi sebesar Rp50 juta.

Dengan iming-iming kepastian masuk di PT KAI, Makmurdin mengaku tertarik untuk mendaftarkan diri mengisi posisi teknisi. Dia bersama dengan rekannya menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan sekaligus menyetorkan uang ke rekening Bripda WSN secara bertahap pada Mei, Juli, dan Agustus 2024.

Makmurdin mengatakan Bripda WSN menjanjikan dirinya bisa mengikuti diklat pada 16 Juli 2024. Namun, nyatanya Bripda WSN tak menepati janji. Bahkan, tak bersikap kooperatif.

Merasa ditipu, Makmurdin melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Dia berharap kepolisian mengusut secara terang-benderang. Dalam laporannya, Makmurdin turut menyerahkan barang bukti berupa bukti transfer, kartu tanda anggota kepolisian (KTA), KTP dan kartu keluarga yang sempat dijaminkan oleh Bripda WSN.