spot_img
Beranda blog Halaman 245

RSWN Semarang Luncurkan Aplikasi Program Deteksi Kesehatan Mental Bagi Pelajar

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang terus berinovasi untuk melayani masyarakat. Terbaru, Selasa (23/7) Pemkot Semarang meluncurkan program untuk mendeteksi kesehatan mental siswa-siswi SMP bernama Wongso Sultan Mataram. Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi program tersebut mengingat pentingnya deteksi dini kesehatan mental remaja di Kota Semarang.

“Ini merupakan sistem atau aplikasi terkait dengan kesehatan mental remaja. Kesehatan mental menjadi yang utama, karena kalau pendidikan sekolah biasa, akademik masih bisa dipelajari. Tetapi kalau namanya mental ini kan kita harus deteksi awal,” ujar mbak Ita sapaan akrabnya. Terlebih kini semakin banyak ditemukan kasus bunuh diri atau bullying di lingkungan sekolah.

Dirinya menambahkan bahwa aplikasi ini sangat penting untuk menyiapkan generasi emas 2045 agar anak-anak Semarang memiliki kesehatan mental yang baik. “Sehingga kita harapkan memang menjadi anak-anak yang hebat sesuai kompetensi masing-masing,” tambahnya.

Program ini mengembangkan SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) digital yang diberi nama WONGSO SULTAN MATARAM dalam aplikasi MY RSWN yang dapat diunduh dari Play Store. SDQ digital ini adalah kuesioner singkat mengenai atribut positif dan negatif anak dan remaja yang terdiri dari 25 item.

Hasil penelitian deskriptif terhadap 578 pelajar SMP di Semarang yang dilakukan oleh dr. Fitri Hartanto dan dr. Hendriani Selina, menunjukkan bahwa masalah emosi ditemukan pada 18,5% siswa, perilaku 13,9%, total difficulties 9,1%, prososial 8,1%, hiperaktif 4,9%, dan peer group 3,8%. Studi awal penggunaan aplikasi SDQ digital di dua SMP juga menemukan lima siswa yang memerlukan bimbingan dengan psikiater di RSWN.

Direktur RSWN, dr. Eko Krisnarto, menjelaskan bahwa aplikasi ini adalah bagian dari program Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD) RSWN. “Ini adalah implementasi rumah sakit tanpa dinding RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang sebagai pusat layanan konsultasi, terapi, dan rehabilitasi kesehatan mental remaja Kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi emas,” jelas Eko. Aplikasi ini memungkinkan siswa SMP untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 25 item, yang akan membantu menilai gangguan perilaku, gangguan peer group, dan gangguan emosional.

“Sasarannya yakni semua SMP, semua siswa SMP mengisi kuesioner tersebut. Kemudian kita kumpulkan dan screening lagi. Setelah diisi, guru BK akan mencocokkan melihat hasilnya dan bekerja sama dengan psikolog untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Eko. Nantinya bila ditemukan siswa yang membutuhkan pendampingan, pihaknya juga akan melibatkan psikiater maupun psikolog yang bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata agar siswa-siswi tersebut memperoleh perhatian lebih.

Pada kesempatan ini, RSWN juga menggandeng serta guru BK sebagai mitra di sekolah dan TP PKK yang mendampingi para remaja di lingkungan rumah. Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah gangguan kesehatan mental remaja dan menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya perhatian anggota keluarga, tuntutan orang tua yang berlebihan, serta seringnya pertengkaran orang tua dapat memicu gangguan tersebut.

Dengan peluncuran aplikasi WONGSO SULTAN MATARAM, RSWN berharap dapat memberikan solusi preventif dan promotif untuk kesehatan mental remaja di Kota Semarang.

Setor Dividen Rp3,09 Triliun, Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (22/7).

Dalam RUPS tersebut, Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.

Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen yang mencapai Rp3,09 triliun, PLN juga sukses berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 di mana transformasi PLN kembali sukses menghadirkan kinerja terbaik.

Laba PLN meningkat 53,12% Year on Year (YoY) dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.

Kinerja keuangan apik PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36% YoY dari 273,76 TWh pada 2022 lalu.

Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” terang Darmawan.

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan.

PLN Peduli Serahkan Bantuan TJSL untuk Konservasi Daerah Tangkapan Air di Salatiga

0

SALATIGA (Pertamanews.id) – PLN Peduli sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk turut menjaga kelestarian lingkungan.

Kali ini bantuan diserahkan oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) dengan menyasar pada program konservasi daerah tangkapan air di Kota Salatiga.

Bantuan yang diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Salatiga tersebut berupa pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon yang bertujuan untuk mendukung masa depan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Randuacir. Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (UPP JBT 4), Ainanto Nindyo menyampaikan pentingnya upaya konservasi lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya ini juga bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan alam.

“Kami berharap, melalui program ini, bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan,” ujar Ainanto.

Sumur resapan yang dibuat dalam program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya serap air tanah sehingga dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga menjadi fokus utama dalam program ini mengingat pohon memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi karbon.

Program konservasi daerah tangkapan air ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program ini terkait langsung dengan TPB 13 yaitu mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya serta TPB 15 terkait dengan upaya melindungi, merestorasi, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat.

PJ Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas program PLN Peduli.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Selain membantu meningkatkan kualitas lingkungan, program ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk ikut serta dalam upaya konservasi lingkungan,” kata Yasip.

PLN Peduli berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, PLN meyakini bahwa upaya konservasi lingkungan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi generasi mendatang.

Sinergi Semakin Kuat, PLN Siap Gas Pembangunan Sistem Kelistrikan Jawa Tengah

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) melaksanakan konsinyering dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan agar sinergi antar kedua belah pihak semakin menguat khususnya dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Tengah.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Achmad Ismail menjelaskan bahwa saat ini unitnya memiliki sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dirinya merasa PLN sangat membutuhkan pendampingan dari kejaksaan khususnya terkait dengan hukum.

“Untuk proyek, masih cukup banyak yang sedang kami kerjakan di Jawa Tengah ini. Beberapa di antaranya adalah PSN, seperti KIT (Kawasan Industri Terpadu) Batang dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Kendal. Itu kami harus segera kami rampungkan karena akan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah,” terang Ismail.

Ismail melanjutkan, PLN akan melakukan upaya percepatan untuk proyek-proyek tersebut.

Namun, dirinya menginginkan agar langkah percepatan tersebut juga tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, menurutnya, PLN perlu semakin mempererat sinergisitas dengan Kejaksaan terutama untuk mendampingi dan mengawasi PLN agar setiap pekerjaan dapat selesai sesuai biaya, mutu dan waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto memberikan apresiasi atas kepercayaan yang telah PLN berikan kepada pihaknya khususnya dalam pendampingan untuk pembangunan infrastrukutur kelistrikan di Jawa Tengah.

Ponco mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan selalu siap mendukung pembangunan, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum.

“Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada Kejati Jateng untuk mendampingi dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan. Semoga semua pekerjaan bisa selesai dengan baik, tepat waktu dan terhindar dari masalah hukum,” kata Ponco.

Turut hadir dalam pertemuan ini Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Transimisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT), Manager Sub Bidang Pertanahan dan Aset PLN UIP JBT, dan Manager Sub Bidang Komunikasi PLN UIT JBT.

Rilis Capaian Kinerja, Kejari Kota Semarang Berhasil Selamatkan Keuangan Negara dari Korupsi dan TPPU Hingga 4,6 Miliar

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H.,  memaparkan capaian kinerja dalam periode Juli 2023 hingga Juli 2024, Selasa (23/7).

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah mengenai penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menyatakan bahwa melalui upaya yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan beberapa capaian penting. Kejari Kota Semarang berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dalam hal eksekusi yakni denda sebesar Rp. 50.000.000,-, uang rampasan yang berhasil dieksekusi mencapai Rp. 5.828.908,-. Lebih lanjut, hasil lelang dari barang rampasan menghasilkan total sebesar Rp. 4.633.008.500,- serta Biaya perkara yang berhasil ditagihkan dalam kasus ini adalah sebesar Rp. 50.000,-.

“Pemulihan keuangan negara di Kejari Kota Semarang, denda sebesar kurang lebih Rp. 50 juta rupiah, uang rampasan 5,8 juta, hasil lelang mencapai sekitar 4,6 miliar,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, Dalam perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai  dan TPPU, Kejari Kota Semarang juga mencatat pencapaian dalam penyelamatan keuangan negara. Uang rampasan yang berhasil dieksekusi dalam perkara ini mencapai Rp. 3.100.000,-. Biaya perkara yang berhasil ditagihkan adalah sebesar Rp. 22.000,-.

Secara keseluruhan, penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara tipikor dan TPPU serta tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang Semarang mencapai 4,6 miliar.

Penyelamatan Keuangan Negara dari Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Selain penyelamatan keuangan, Kejari Kota Semarang juga berupaya meningkatkan kualitas penanganan perkara dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelamatkan keuangan negara.

Kepala Kejari Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menjelaskan bahwa salah satu upaya tersebut adalah dengan bantuan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

“Dari DATUN masuknya ke dalam bantuan hukum non litigasi serta masuk ke dalam item pemulihan keuangan negara, dalam hal ini kami Kejari Kota Semarang melakukan kerjasama dengan Bapenda dalam hal melakukan penagihan pajak” ucap Agung

Agung juga menyebutkan bahwa berkat kerjasama yang terjalin antara Kejari Kota Semarang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mereka berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp43 miliar.

“Dari DATUN, penyelamatan keuangan negara mencapai Rp43 miliar melalui MoU dengan Pemkot. Kami membantu Bapenda dalam penagihan pajak dari wajib pajak restoran, pajak bumi bangan dan pajak hiburan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono Ucapkan Selamat Hari Anak Nasional

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menekankan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan serta pendidikan yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Ferry saat momentum Hari Anak Nasional ke-40 di tahun 2024, dengan tema utama yang diusung adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, di Semarang, Selasa (23/7).

“Dalam momentum Hari Anak Nasional ini, mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh untuk menjamin masa depan yang cerah bagi generasi penerus bangsa kita. Anak-anak adalah aset berharga bangsa yang perlu kita lindungi dan kita didik dengan penuh kasih sayang,” ujar Ferry.

Ia juga menambahkan pentingnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan optimal, dan memberikan akses terbaik untuk pendidikan serta kesehatan bagi setiap anak Indonesia.

“Tanggung jawab kita tidak hanya pada hari ini, tetapi setiap hari dalam memberikan dukungan penuh untuk menjamin masa depan yang cerah bagi generasi penerus kita. Anak-anak adalah masa depan bangsa yang perlu kita jaga dan kita bimbing dengan penuh kasih sayang,” tandas Ferry.

Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Jawa Tengah, baik melalui pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Mari kita terus bekerja bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka,” tutup Ferry.

Wakil Ketua DPC PDIP Semarang Bantah Wali Kota Tersangka KPK!

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kontroversi mencuat di Kota Semarang setelah pernyataan tegas dari Wakil Ketua DPC PDIP, Supriyadi, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Semarang.

Supriyadi menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap Wali Kota tersebut adalah hoaks yang sengaja digaungkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra kepemimpinan yang telah dibangun dengan baik.

Ia sangat menghormati proses penyidikkan yang sedang dilakukan KPK. Supriyadi meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunarti Rahayu alias Mbak Ita.

“Sebetulnya KPK turun ke Semarang dalam rangka untuk penyelidikkan. Artinya, belum ada tersangka satu pun yang ditahan atau disidik. Bu Wali [Mbak Ita] baik-baik saja, karena memang menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Supriyadi, Senin (22/7).

Supriyadi menegaskan bahwa kehadiran Mbak Ita dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa politikus PDIP tersebut masih bekerja seperti biasa.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Mbak Ita sangat menghargai proses hukum yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut, Supriyadi mengungkapkan kekecewaannya terhadap beberapa pemberitaan yang telah memframing Mbak Ita sebagai tersangka.

Menurutnya, hingga saat ini KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus yang tengah diselidiki.

Supriyadi berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya dan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Uskup Pribumi Pertama Indonesia, Mgr Albertus Soegijapranata Dikenang dalam Perayaan 61 Tahun Wafatnya

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Menjadi Uskup Pribumi Pertama, Mgr. Albertus Soegijapranata merupakan pahlawan nasional yang dikenal karena perjuangannya menegakkan nasionalisme di kalangan umat Katolik.

Mengintegrasikan semangat nasionalisme dengan iman Katolik, ia dikenal dengan semboyannya yang khas, “100% Katolik 100% Indonesia.”

Lahir pada 25 November 1896, uskup kelahiran Surakarta itu menempuh pendidikan di seminari dan menekuni studi teologi di Belanda. Setelah ditahbiskan sebagai imam pada 1931, Soegijapranata kembali ke Nusantara dan mulai aktif di berbagai kegiatan gerejawi dan sosial.

Pada 1940, ia diangkat menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Ia pun ditunjuk sebagai Uskup Agung Semarang pada 1949, menjadikannya Uskup Pribumi Pertama di Indonesia.

Menghembuskan nafas terakhirnya di Belanda pada 22 Juli 1963, Mgr. Soegijapranata ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional bahkan sebelum jenazahnya sampai di Tanah Air.

Perayaan Ekaristi Peringatan 61 Tahun
Wafatnya Patron Unika Soegijapranata

Sebagai penghormatan atas jasanya bagi Negara dan Gereja, Universitas Katolik Soegijapranata atau Soegijapranata Catholic University (SCU) mengajak segenap sivitas akademikanya memperingati 61 tahun wafatnya mendiang Uskup Pribumi Pertama tersebut. Mereka berkumpul dalam Misa Peringatan 61 Tahun Wafatnya Mgr. Albertus Soegijapranata yang diadakan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang pada 22 Juli 2024.

Misa tersebut dipimpin oleh selebran utama, Rm. P. Wiryono Priyotamtama, SJ. Adapun konselebran dalam misa tersebut yaitu Rm. Sbastianus Prasetya Aditama N., Pr., Rm. Al. Purwa Hadiwardaya, MSF, dan Rm. Marcellinus Tanto, SJ. Selain sivitas akademika, SCU juga mengundang perwakilan dari Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI).

Misa ini ditutup dengan Pemberian Mawar Putih dan Tabur Bunga di Makam Mgr. Soegijapranata. Perayaan Ekaristi ini menjadi momen Unika Soegijapranata dalam mengenang semangat perjuangan patronnya.

Perjuangan Diplomatis Mgr. Soegijapranata

Dalam homilinya, Rm. Purwa menuturkan Mgr. Soegijapranata sangat berperan dalam mempromosikan dialog antar agama, khususnya untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia.

“Mgr. Soegijapranata sangat diplomatis, sehingga sangat memikirkan akibat dari tindakannya yang mungkin bisa menimpa gereja dan umat Katolik. Inginnya gereja dan umat Katolik walau adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah kala itu,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Rektor SCU, Dr. Ferdinandus Hindiarto melihat perjuangan diplomatis Mgr. Soegijapranata didasari perhatiannya terhadap umat. Mgr. Soegijapranata sendiri merupakan patron di kalangan sivitas akademika SCU.

“Kontribusi besarnya untuk mengirimkan surat untuk Vatikan agar mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara kita menunjukkan dedikasinya terhadap umat. Pengaruhnya di kalangan gerejawi internasional sangat membantu posisi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Waket DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono Dorong Kejaksaan Tingkatkan Kepastian Hukum

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, memberikan ucapan selamat serta doa dan harapan kepada institusi kejaksaan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64.

“Semoga kejaksaan semakin memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan memberikan rasa adil, rasa aman bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Ferry, di Semarang, Senin (22/7).

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga mengungkapkan harapannya agar kejaksaan terus berkomitmen dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan profesional.

Menurutnya, peran kejaksaan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan di tengah masyarakat.

“Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk merenungkan kembali peran dan kontribusi kejaksaan dalam sistem hukum di Indonesia,” ungkap Ferry.

Lewat Momentum HBA ke-64, Kejaksaan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan integritasnya demi kemajuan bangsa.

Serta, ucapan dan harapan yang disampaikan oleh Ferry ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh jajaran kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggapi Soal Kegiatan KPK di Semarang, Walikota Semarang Pastikan Pemerintahan Terus Berjalan

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu buka suara soal kegiatan KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Mbak Ita sapaan akrabnya memastikan pemerintahan terus berjalan.

Hal itu disampaikan usai dirinya mengikuti kegiatan Rapat Paripurna di Balai Kota Semarang, Senin (22/7). Dirinya memastikan pihaknya menjalankan kegiatan tersebut sesuai prosedur.

Dirinya mengaku juga masih ada di pemerintahan hingga saat ini. “Ya Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota Saya ada di kantor, cuma memang ada di atas dan Alhamdulillah sampai saat ini Saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan,” ujarnya.

“Tapi terkait dengan pemerintah kota Semarang bisa juga berjalan,” lanjutnya.

Mbak Ita juga memastikan akan kooperatif terkait kegiatan KPK. “Saya ada di sini tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sehat,” ucapnya.

Sementara Mbak Ita hadir dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Mbak Ita juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 bersama Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang.

Struktur perubahan anggaran APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5,7 triliun, dengan belanja Rp.5,9 sekian. Lalu Penerimaan Pembiayaan Rp.288 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp.67 miliar. “Sehingga ada Defisit di APBD sebesar Rp 221 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto,” katanya.

Pergeseran anggaran itu terjadi di beberapa OPD Pemkot Semarang seperti di Dinas Pendidikan yang di antaranya adalah kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di antaranya kegiatan untuk penyediaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas Umum di perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian. Serta BKPP Kota Semarang yakni untuk peningkatan dan kapasitas Kinerja ASN.

Mbak Ita berharap setelah penandatanganan nota kesepakatan Perubahan APBD ini, Pemkot bersama DPRD Kota Semarang bisa menyelesaikan Raperda APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2024.

“Saya berharap sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 pada beberapa bulan ke depan sudah rampung,” pungkasnya.