JAKARTA (Pertamanews.id) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (22/7).

Dalam RUPS tersebut, Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.

Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen yang mencapai Rp3,09 triliun, PLN juga sukses berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 di mana transformasi PLN kembali sukses menghadirkan kinerja terbaik.

Laba PLN meningkat 53,12% Year on Year (YoY) dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.

Kinerja keuangan apik PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36% YoY dari 273,76 TWh pada 2022 lalu.

Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” terang Darmawan.

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan.

SALATIGA (Pertamanews.id) – PLN Peduli sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk turut menjaga kelestarian lingkungan.

Kali ini bantuan diserahkan oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) dengan menyasar pada program konservasi daerah tangkapan air di Kota Salatiga.

Bantuan yang diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Salatiga tersebut berupa pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon yang bertujuan untuk mendukung masa depan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Randuacir. Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (UPP JBT 4), Ainanto Nindyo menyampaikan pentingnya upaya konservasi lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya ini juga bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan alam.

“Kami berharap, melalui program ini, bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan,” ujar Ainanto.

Sumur resapan yang dibuat dalam program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya serap air tanah sehingga dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga menjadi fokus utama dalam program ini mengingat pohon memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi karbon.

Program konservasi daerah tangkapan air ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program ini terkait langsung dengan TPB 13 yaitu mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya serta TPB 15 terkait dengan upaya melindungi, merestorasi, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat.

PJ Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas program PLN Peduli.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Selain membantu meningkatkan kualitas lingkungan, program ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk ikut serta dalam upaya konservasi lingkungan,” kata Yasip.

PLN Peduli berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, PLN meyakini bahwa upaya konservasi lingkungan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi generasi mendatang.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H.,  memaparkan capaian kinerja dalam periode Juli 2023 hingga Juli 2024, Selasa (23/7).

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah mengenai penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menyatakan bahwa melalui upaya yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan beberapa capaian penting. Kejari Kota Semarang berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dalam hal eksekusi yakni denda sebesar Rp. 50.000.000,-, uang rampasan yang berhasil dieksekusi mencapai Rp. 5.828.908,-. Lebih lanjut, hasil lelang dari barang rampasan menghasilkan total sebesar Rp. 4.633.008.500,- serta Biaya perkara yang berhasil ditagihkan dalam kasus ini adalah sebesar Rp. 50.000,-.

“Pemulihan keuangan negara di Kejari Kota Semarang, denda sebesar kurang lebih Rp. 50 juta rupiah, uang rampasan 5,8 juta, hasil lelang mencapai sekitar 4,6 miliar,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, Dalam perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai  dan TPPU, Kejari Kota Semarang juga mencatat pencapaian dalam penyelamatan keuangan negara. Uang rampasan yang berhasil dieksekusi dalam perkara ini mencapai Rp. 3.100.000,-. Biaya perkara yang berhasil ditagihkan adalah sebesar Rp. 22.000,-.

Secara keseluruhan, penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara tipikor dan TPPU serta tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang Semarang mencapai 4,6 miliar.

Penyelamatan Keuangan Negara dari Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Selain penyelamatan keuangan, Kejari Kota Semarang juga berupaya meningkatkan kualitas penanganan perkara dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelamatkan keuangan negara.

Kepala Kejari Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menjelaskan bahwa salah satu upaya tersebut adalah dengan bantuan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

“Dari DATUN masuknya ke dalam bantuan hukum non litigasi serta masuk ke dalam item pemulihan keuangan negara, dalam hal ini kami Kejari Kota Semarang melakukan kerjasama dengan Bapenda dalam hal melakukan penagihan pajak” ucap Agung

Agung juga menyebutkan bahwa berkat kerjasama yang terjalin antara Kejari Kota Semarang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mereka berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp43 miliar.

“Dari DATUN, penyelamatan keuangan negara mencapai Rp43 miliar melalui MoU dengan Pemkot. Kami membantu Bapenda dalam penagihan pajak dari wajib pajak restoran, pajak bumi bangan dan pajak hiburan,” tambahnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu buka suara soal kegiatan KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Mbak Ita sapaan akrabnya memastikan pemerintahan terus berjalan.

Hal itu disampaikan usai dirinya mengikuti kegiatan Rapat Paripurna di Balai Kota Semarang, Senin (22/7). Dirinya memastikan pihaknya menjalankan kegiatan tersebut sesuai prosedur.

Dirinya mengaku juga masih ada di pemerintahan hingga saat ini. “Ya Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota Saya ada di kantor, cuma memang ada di atas dan Alhamdulillah sampai saat ini Saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan,” ujarnya.

“Tapi terkait dengan pemerintah kota Semarang bisa juga berjalan,” lanjutnya.

Mbak Ita juga memastikan akan kooperatif terkait kegiatan KPK. “Saya ada di sini tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sehat,” ucapnya.

Sementara Mbak Ita hadir dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Mbak Ita juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 bersama Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang.

Struktur perubahan anggaran APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5,7 triliun, dengan belanja Rp.5,9 sekian. Lalu Penerimaan Pembiayaan Rp.288 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp.67 miliar. “Sehingga ada Defisit di APBD sebesar Rp 221 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto,” katanya.

Pergeseran anggaran itu terjadi di beberapa OPD Pemkot Semarang seperti di Dinas Pendidikan yang di antaranya adalah kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di antaranya kegiatan untuk penyediaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas Umum di perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian. Serta BKPP Kota Semarang yakni untuk peningkatan dan kapasitas Kinerja ASN.

Mbak Ita berharap setelah penandatanganan nota kesepakatan Perubahan APBD ini, Pemkot bersama DPRD Kota Semarang bisa menyelesaikan Raperda APBD Perubahan Kota Semarang Tahun 2024.

“Saya berharap sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 pada beberapa bulan ke depan sudah rampung,” pungkasnya.