spot_img
Beranda blog Halaman 248

PLN Ajukan 3 Triliun PMN 2025 Untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di tahun 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

“Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.

Dalam periode 2015-2022 PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 Triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87%. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tutup Darmawan.

Anulir Poin Siswa, Pj Gubernur Jateng Tindak Tegas Kasus Dugaan Piagam Palsu PPDB

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penggunaan piagam palsu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Semarang. Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan bahwa piagam palsu tersebut tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam jalur prestasi.

“Penggunaan piagam yang keabsahannya diragukan, sehingga Pemprov Jateng telah membentuk tim Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Provinsi Jateng. Tim ini telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang diperlukan serta klarifikasi dengan berbagai pihak terkait,” kata Nana dalam konferensi pers di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Kantor Gubernur Jateng, pada Rabu (10/7/2024).

Nana menambahkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari orang tua murid. Dari 15 orang tua murid yang diundang, hanya delapan yang hadir. Pihaknya juga mengundang unsur sekolah, komite sekolah, pembina dan pelatih marching band, pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PPDI) Jateng, dan pihak terkait lainnya.

“Hasilnya, disimpulkan bahwa piagam penghargaan dari Kejuaraan Malaysia International Virtual Dance Championship 2022 diragukan keabsahannya, sehingga direkomendasikan untuk tidak digunakan sebagai komponen penambah nilai akhir pada jalur prestasi,” ujarnya.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, Nana menjelaskan bahwa calon peserta didik (CPD) yang lolos seleksi PPDB jalur prestasi dengan menggunakan piagam penghargaan yang diragukan keabsahannya tetap dapat mengikuti PPDB jalur prestasi di SMAN dan SMKN.

“Mereka dapat mengikuti pelaksanaan PPDB, namun hanya dihitung nilai rapor semester 1 sampai semester 5, karena (piagam) diragukan keabsahannya,” tegasnya.

Nana menegaskan bahwa pemerintah mendukung pengusutan kasus tersebut dan berupaya mencari kejelasan terkait pemalsuan piagam. Pihaknya juga siap membantu pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini.

“Memang yang bersangkutan bukan guru, bukan PNS, tapi orang sipil. Pelatih dari marching band insial S, kami cari di kos, bahkan sampai di rumah orang tua. Yang bersangkutan masih pencarian. Jadi masalah pidana, kami serahkan polisi. Kami dukung proses tersebut,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa sebanyak 69 CPD yang diduga menggunakan piagam yang keabsahannya diragukan, mendaftar di SMAN 65 orang, dan SMKN 4 orang.

“Yaitu di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 6 Semarang, SMKN 7 Semarang,” bebernya.

Sebagai informasi, belakangan ini marak diberitakan mengenai dugaan piagam palsu yang beredar dalam PPDB SMA/SMK di Semarang. Piagam yang diduga palsu tersebut merupakan piagam kejuaraan marching band di Malaysia yang diikuti oleh tim dari SMPN 1 Semarang.

Peristiwa ini bermula ketika terdapat orang tua siswa yang batal mendaftar ke SMAN 3 Semarang, dengan syarat tambahan berupa piagam prestasi kejuaraan marching band dari Malaysia, International Virtual Band Championship 2022

Kejagung Periksa Satu Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Usaha Komoditi Emas 2010-2022

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa satu orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 hingga 2022. Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung , Harli Siregar, Rabu (10/7).

“Saksi yang diperiksa berinisial KMS, yang menjabat sebagai Kepala Divisi HC Service dan Industrial Relation PT Antam Tbk. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas selama kurun waktu tersebut, yang melibatkan beberapa tersangka, yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID.” ungkap Harli

Pemeriksaan saksi KMS dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang sedang diselidiki. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini guna menegakkan hukum serta keadilan.

UNDIP Raih Peringkat Kinerja Kawasan Pendidikan Baik Tingkat Nasional

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali meraih prestasi yang membanggakan. UNDIP berhasil memperoleh predikat Baik Tingkat Nasional pada Hasil Penilaian Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Tahun 2023 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan penilaian dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, predikat Baik tingkat nasional ini diperoleh dari Kawasan UNDIP sebagai kawasan pendidikan. Penilaian kinerja yang telah dilakukan, mendapatkan 3 (tiga) lokasi kawasan berpredikat ‘Baik’ dengan rentang nilai kinerja fungsi kawasan >80% (lebih dari delapan puluh persen) yaitu:

  1. Kawasan Universitas Diponegoro, dengan perolehan nilai kinerja fungsi kawasan 89% (delapan puluh sembilan persen);
  2. Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru pada DTW Ranupani, dengan perolehan nilai kinerja fungsi kawasan 83% (delapan puluh tiga persen);
  3. Kawasan Kota Lama Semarang, dengan perolehan nilai kinerja fungsi kawasan 82% (delapan puluh dua persen).

Capaian prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen sivitas akademika UNDIP. Capaian ini menegaskan bahwa UNDIP berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan mewujudkan kawasan yang berkualitas bagi para mahasiswa.

Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. menyampaikan bahwa UNDIP telah menetapkan Master Plan Kampus di Tembalang dan semua lokasi kampus yang dimilikinya, dengan mengedepankan prinsip-prinsip Academic Multisplinary Studies & Reserach, Scenece & Technology Park, Green and Sustainable, Living Learning Community dan mengendalikan penggunaan ruang berdasarkan Master Plan tersebut.

Pada tahun 2023 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan pada 13 (tiga belas) lokasi Kawasan yang mewakili tipologi Kawasan Pendidikan, Kawasan Industri, Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, dan Kawasan Pejalan Kaki.

Sinergi PLN dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Pembangunan SUTT 150 kV Kendal Incomer

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

KENDAL (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kendal menjadi bentuk sinergi kedua belah pihak dalam membahas proses penetapan lokasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Kendal Incomer (Kaliwungu – Weleri). Infrastruktur ini akan menjadi salah satu penopang sistem kelistrikan bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

KEK Kendal saat ini telah menjadi kawasan industri yang tumbuh pesat serta menjadi salah satu tujuan investasi global di Indonesia. Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (PLN UPP JBT 4), Ainanto Nindyo mengungkapkan bahwa pembangunan SUTT 150 kV Kendal Incomer ini memiliki peran strategis dalam mendukung infrastruktur ketenagalistrikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

“Dengan adanya SUTT tersebut, diharapkan suplai listrik di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut dapat lebih stabil dan andal sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Kendal,” kata Ainanto.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Sugiono menyatakan dukungannya terhadap proyek ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mempercepat proses surat penetapan lokasi pembangunan.

“Kami menyadari pentingnya proyek ini bagi perkembangan KEK Kendal. Oleh karena itu, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung proses pengadaan tanah ini agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Sugiono.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kendal juga memberikan pandangannya terkait aspek teknis dan tata ruang yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan lokasi pembangunan SUTT. Mereka menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait untuk memastikan semua prosedur dapat terpenuhi.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP JBT, Achmad Ismail, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan Dinas PUPR.

“Kami berharap dengan kerjasama yang solid ini, pembangunan SUTT 150 kV Kendal Incomer dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha di KEK Kendal,” pungkas Achmad.

PLN dan Pemerintah Kabupaten Kendal sepakat untuk terus berkoordinasi secara intensif guna memastikan bahwa seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Heboh! Kejati Jateng ungkap Perkembangan Dua Perkara Sindikat Judi Online!

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus judi online yang tengah mereka tangani.

Asisten Intelijen Kejati Jateng, Dr Sunarwan, SH.,M.Hum mengungkapkan bahwa Kejati Jateng menangani dua perkara yang berkaitan dengan judi online.

“Terkait perkara judi online, dari Kejati Jateng menangani 2 perkara, 1 kasus sudah penyerahan berkas tahap 1 inisial FAK, yang kedua inisial ADA masih SPDP, locus semuanya di Kota Semarang,” ujar Sunarwan, di Semarang, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Sunarwan mengungkapkan bahwa nilai transaksi terkait dengan perkara judi online masih tahap penelitian berkas.

“Kalau nilai transaksi untuk inisal FAK, masih penelitian berkas, untuk kedua yang masih SPDP masih belum ada berkas, sehingga masih belum bisa disampaikan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pemberantasan judi online, Kejati Jateng berkomitmen dan telah melakukan langkah-langkah preventif di internal mereka.

“Terkait dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan judi online di lingkungan Kejati sudah dilakukan mapping, semua pegawai tata usaha dan jaksa se-Jawa Tengah sudah di inventarisir dan ditinjau dan masih tahap proses,” beber Sunarwan.

Sunarwan juga menegaskan bahwa tindakan disipliner akan diterapkan jika ada pegawai yang terbukti terlibat dalam judi online.

“Kalau ditemukan saksinya ya jelas dari segi etik ada disiplin pegawai, tetapi kalau sudah tahap kepolisian berarti nanti tindaklanjuti dengan proses selanjutnya, yang jelas dari internal kita ada sanksi etik,” ungkap Sunarwan.

Kejati Jateng berkomitmen untuk terus memberantas praktik perjudian ilegal yang meresahkan masyarakat.

Masyarakat di harapkan dapat lebih tenang dan tidak terpengaruh oleh maraknya aktivitas judi online yang merugikan. Kejati Jateng memastikan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono Sambut STMIK HIMSYA Semarang, Bahas Inovasi Pendidikan

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menerima kunjungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) HIMSYA Semarang, Rabu (10/7).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Jateng ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta membahas berbagai isu terkait pengembangan pendidikan dan teknologi informasi di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry Wawan Cahyono menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari STMIK HIMSYA.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan dari STMIK HIMSYA Semarang. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan pendidikan, khususnya dalam bidang teknologi informasi yang semakin berkembang pesat,” ujar Ferry.

Berbagai topik dibahas, termasuk perkembangan pendidikan di bidang teknologi informasi, seperti upaya kolaborasi antara DPRD Jawa Tengah dan STMIK HIMSYA Semarang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Baru-baru ini, Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware, melumpuhkan layanan keimigrasian dan infrastruktur penting. Serangan ini menyoroti urgensi pendidikan cybersecurity dari tingkat dasar hingga profesional.

Ferry menegaskan peningkatan kesadaran tentang keamanan data sangat penting untuk mencegah serangan siber. Institusi pendidikan dan lembaga pemerintah diharapkan mengadakan seminar, workshop, dan kursus online guna meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap ancaman cyber.

Menanggapi hal itu, Ferry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam menghadapi tantangan era digital.

Disisi lain, Ketua STMIK Himsya Semarang, Septia Lutfi, M.Kom menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, kami dapat berkolaborasi lebih erat dengan DPRD Jateng dalam mengembangkan program-program pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” kata Septia.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut perwakilan STMIK HIMSYA lainya seperti Catur Prabowo, MSi dan Henri Pelupessy, ST, SH, MH, dengan adanya kunjungan ini diharapkan hubungan antara DPRD Jateng dan STMIK HIMSYA Semarang semakin erat, serta dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan dan teknologi informasi di Jawa Tengah.

Inovasi Kurikulum Teknik Informatika SCU untuk Meningkatkan Keterampilan Lulusan

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sejumlah dosen Program Studi Teknik Informatika (TI) Soegijapranata Catholic University (SCU) melakukan tinjauan terhadap kurikulum pembelajaran mereka.

Bersama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) SCU, mereka mengulas mulai dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), capaian pembelajaran, hingga kompetensi lulusan.

Kurikulum tersebut juga turut ditinjau Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Prof Eko Sediyono. Beliau hadir dalam kegiatan tinjauan kurikulum yang diselenggarakan Program Studi TI SCU di Gedung Thomas Aquinas, Kampus 1 SCU Bendan. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 10 Juli 2024.

Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Acuan ACM

Tinjauan kurikulum ini merupakan langkah awal Program Studi TI SCU mengadaptasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE). Kurikulum ini nantinya akan lebih berfokus pada kompetensi yang dimiliki lulusan di luar pemahamannya terhadap materi perkuliahan. Sehingga, harapannya dapat menghindari kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan sumber daya manusia di masyarakat.

Adapun beberapa kompetensi yang difokuskan Program Studi TI SCU di antaranya keamanan digital serta pengembangan perangkat lunak dan website. “Harapannya penelitian dan pengabdian masyarakatnya pun tidak keluar dari sana juga,” tambah Ketua Program Studi TI SCU, Rosita Herawati, MIT.

OBE menekankan keberlanjutan proses pembelajaran, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan baru di tengah studinya. Maka dari itu, tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian, serta lingkungan atau ekosistem pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan.

“Mata kuliah pilihannya tentunya bakal jadi beragam, karena mengarahkan mahasiswa ini lulus akan dibawa ke mana,” terang Kepala LP3 SCU, Dr. Heny Hartono.

Di samping itu, tinjauan ini juga dilakukan guna menanggapi perubahan kurikulum internasional yang diacu dari Association of Computing Machinery (ACM).

Rosita menuturkan perubahan ini juga menanggapi pesatnya pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). “Kebetulan juga kami sudah punya program yang mengarah ke sana (AI), sehingga tentunya mempelajarinya bisa lebih dalam lagi,” tambahnya.

Tinjauan Kurikulum TI SCU

Lebih lanjut, Rosita menuturkan tinjauan kurikulum ini rutin dilakukan pihaknya setiap 4 tahun sekali dengan mengundang peninjau dari luar kampusnya. Walau begitu, ia menuturkan program studinya juga rutin melakukan tinjauan kurikulum secara internal tiap tahunnya.

“Pembahasannya menyuluruh mulai dari capaian profil lulusan dan pembelajaran, hingga nantinya teknis ke mata kuliahnya bagaimana modifikasinya,” terangnya.

Waket DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono Dorong Kolaborasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

BANJARNEGARA (Pertamanews.id) – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono Ferry Wawan Cahyono tekankan pentingnya kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal itu disampaikan saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi Antar Stakeholder Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi, yang berlangsung di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (9/7).

Ferry menggarisbawahi bahwa kolaborasi antar sektor adalah kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi Jawa Tengah.

“Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran penting sektor swasta dalam menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur.

“Sektor swasta memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian kita. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan bisnis,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk saling mendukung dan berinovasi dalam menciptakan solusi ekonomi yang ramah lingkungan.

“Kita harus berpikir jangka panjang dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap kebijakan dan proyek yang kita jalankan. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan keberlanjutan ekonomi untuk generasi mendatang,” tutupnya

Diketahui, FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam bidang pengembangan ekonomi lokal.

Semua pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi mencapai tujuan bersama dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang lebih baik.

Bus KPK 2024 Adakan Roadshow ke Kota Semarang, Sebarkan Pesan Antikorupsi

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan roadshow ke beberapa daerah untuk menyebarkan semangat antikorupsi. Salah satu tujuannya adalah Kota Semarang dalam rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK 2024: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi.

Bus KPK ini direncanakan akan mengunjungi Taman Indonesia Kaya di Kota Semarang, dengan acara pembukaan yang akan dilaksanakan di Gradhika Bhakti Praja pada Kamis, 11 Juli 2024.

“Mulai Kamis besok, kami akan membuka acara Roadshow Bus KPK 2024 di Provinsi Jawa Tengah, bersama pimpinan KPK dan Bapak Pj Gubernur Jateng,” kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif, saat bertemu dengan Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, di kantor gubernur pada Selasa, 9 Juli 2024.

Amir menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari, hingga Minggu, 14 Juli 2024. Berbagai kegiatan termasuk diskusi dengan pelajar, mahasiswa, dan LSM, serta penyuluhan tentang antikorupsi akan dilaksanakan.

Selain itu, ada juga kompetisi tarian antikorupsi oleh siswa dan senam massal antikorupsi untuk ASN, pelajar, dan masyarakat umum di sepanjang Jalan Pahlawan Semarang.

“Untuk ASN, pelajar, mahasiswa, dan seluruh masyarakat umum, ada banyak kegiatan mulai dari hari Kamis hingga Minggu pagi. Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jateng, terutama Kota Semarang dan sekitarnya, untuk hadir di acara Roadshow Bus KPK 2024,” kata Amir.

Amir menambahkan bahwa kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Pemprov Jateng, dengan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lainnya yang terlibat dalam rangkaian kegiatan yang dirancang oleh KPK.

Dia berharap pesan-pesan antikorupsi dapat disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga semakin banyak yang sadar akan bahaya praktik korupsi.

Menurutnya, kampanye antikorupsi harus terus digencarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan korupsi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, menyatakan terima kasih kepada KPK yang telah memilih Kota Semarang sebagai lokasi kampanye antikorupsi. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

1...247248249...445Halaman 248 dari 445