spot_img
Beranda blog Halaman 253

Telan Anggaran 3,9 Miliar, Pembangunan Jembatan Nogososro Jadi Solusi Banjir di Wilayah Tlogosari dan Muktiharjo

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pembangunan jembatan Nogososro, yang merupakan jembatan penghubung wilayah Tlogosari Kulon dan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang segera dilaksanakan mulai pekan depan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana membangun secara permanen jembatan Nogososro yang menelan anggaran Rp 3,9 miliar.

Kondisi terkini salah satu sisi jembatan telah ditinggikan sementara menggunakan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) karena saat itu terjadi banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto mengatakan, pemenang lelang pembangunan jembatan Nogososro sudah didapatkan. Dalam waktu dekat, pembangunan jembatan permanen akan segera dilakukan.

“Kami minta Pejabat Pembuat Komitmen atau PPKom untuk segera melaksanakan pembangunan jembatan Nogososro. Mungkin minggu depan dilakukan pembongkaran bangunan jembatan yang lama dulu. Kemudian, menyusul yang baru. Itu jadi rangkaian,” jelas Warto usai memberikan sosialisasi rencana pembangunan jembatan Nogososro di Balai RW XIV, Tlogosari Kulon, Kamis (20/6).

Warto memaparkan, jembatan sisi kanan dan kiri akan dibongkar seluruhnya untuk mempercepat pembangunan. Rencana pembongkaran jembatan ini pun sudah disosialisasikan.

Diharapkan, masyarakat bisa menghindari jalur tersebut selama pembangunan agar tidak terjebak kemacetan. Pihaknya mentargetkan, penbangunan jembatan permanen akan selesai dalam waktu tiga bulan.

“Tenggang waktu tiga bulan selesai. Jembatan permanen dengan konstruksi pedaslab. Kami tinggikan sesuai jembatan darurat yang sekarang. Kalau pakai glider terlalu tinggi. Kita pakai konstruksi pedislab biar tidak terlalu pendek,” paparnya.

Selama dibongkar satu sisi, menurut Warto, sudah membuat air cukup lancar. Dengan pembangunan jembatan permanen, dirinya berharap, himpitan di bawah jembatan Nogososro bisa tertangani. Rencananya, pihaknya juga akan menaruh screen atau penyaring sampah sebelum jembatan agar tidak tersumbat di jembatan.

“Nanti, kami koordinasi dengan wilayah untuk membantu mengangkat sampah yang sering tersumbat di sana. Kami juga terjunkan petugas,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait kapan realisasi pembangunan jembatan tersebut.

Dirinya pun menjelaskan, pembangunan jembatan darurat saat itu sudah dilakukan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mengingat saat itu terjadi banjir.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang menganggarkan pembangunan jembatan permanen pada APBD 2024.

Pihaknya tidak dapat menganggarkan pada APBD Perubahan tahun lalu melalui swakelola mengingat saat dihitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai Rp 3 miliar.

“Kalau swakelola sesuai Peraturan Wali kota maksimal Rp 1 miliar. Padahal, jembatan itu begitu dihitung RABnya mencapai Rp 3 miliar. Sehingga, harus dilakukan lelang,” terang Ita, sapaannya.

Sedangkan, proses lelang, ujar dia, membutuhkan waktu cukup panjang mulai dari penentuan pemenang lelang, masa sanggah, hingga kontrak. Saat ini, pemenang lelang sudah ada dan akan segera dilakukan pembangunan.

“Mungkin kemarin kurang tersosialisasi bahwa ini masih proses. Maka, Saya sampaikan ke teman-teman Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan sosialisasi guna memberikan informasi agar masyarakat paham bahwa jembatan ini tidak lambat tapi memang sesuai prosedur,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua LPMK Tlogosari Kulon, Adi Pratondo juga mengucapkan terima kasih kepada wali kota Semarang yang telah menerima aspirasi warga. Aspirasi ini telah diajukan sejak 2021. Namun, saat itu, pandemi Covid-19 tengah melanda sehingga baru bisa dianggarkan pada 2024 ini.

“Kami harap air yang melimpas bisa teratasi dengan peninggian jembatan. Kalau jembatannya tinggi dan ada talud, air tidak akan masuk (ke kampung),” ujarnya.

Selama ini, jelas Adi, air sering melimpas hingga ketinggian 40 – 50 sentimeter. Di wilayah Tlogosari, air bisa merendam rumah warga hingga dua hari karena saluran yang tidak lancar. Dibangunnya jembatan Nogososro, diharapkan bisa menjadi solusi terhadap persoalan banjir di wilayah tersebut.

“Kalau banjir, semua terdampak. Ekonomi terdampak, kerja terdampak, anak sekolah juga,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua LPMK Muktiharjo Kidul, Muslim mengatakan, volume kendaraan di jalan tersebut sangat ramai, terlebih saat pagi dan sore hari. Oleh karena itu, dia berharap pembangunan tidak terlalu lama.

“Tadi disampaikan kalau lima bulan kelamaan. Saya harap tiga bulan. Jangan terlalu lama karena warga kami dan pengguna jalan yang melewati Jalan Nogososro banyak,” ujar Muslim.

Karena pembongkaran akan dilakukan bersamaan pada sisi kanan dan kiri, pihaknya bersama dengan Polrestabes dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan mencarikan jalur alternatif selama pembangunan berlangsung.

“Insyaa Allah kami carikan alternatif jalan lain dan jalan-jalan yang menghubungkan wilayah ke Bangetayu, dan lainnya,” kata Muslim.

Pihaknya pun berterima kasih kepada Wali Kota Semarang yang telah menerima aspirasi warga untuk meninggikan Jembatan Nogososro. Selama ini, jembatan itu memang seringkali menjadi penyebab banjir di wilayah Muktiharjo Kidul dan sekitarnya.

Berperan Aktif di Gakkumdu, Kejati Jateng Siap Awasi Pilkada di Jawa Tengah

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto, menegaskan kesiapan institusinya dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Tengah, Kamis (20/6)

Ponco Hartanto menyampaikan bahwa kejaksaan akan berperan aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan sebagai pengawas di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

“Jawa Tengah ini ada Pilgub dan Pilkada di beberapa kabupaten. Tentunya peran kejaksaan bisa melalui Gakkumdu maupun sebagai pengawas, dan kejaksaan membuat posko-posko di tempat yang mengadakan pilkada, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota,” ujar Ponco

Lebih lanjut, Ponco Hartanto menjelaskan bahwa posko-posko tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum.

Posko-posko ini akan berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung.

Selain itu, Ponco Hartanto juga menekankan bahwa mutasi dan promosi yang terjadi di lingkungan kejaksaan menuju pilkada tidak ada hubungannya dengan pemilu atau agenda nasional lainnya.

“Kalau mutasi dan promosi tidak ada hubungannya dengan pemilu atau agenda nasional apapun, jadi mutasi dan promosi merupakan penyebaran organisasi,” ujar Ponco

Kajati Ponco Lantik Asisten, 11 Kajari di Jateng dan 1 Kordinator

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melaksanakan serangkaian upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah, dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Wilayah Hukum Kejati Jawa Tengah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Ponco Hartanto, SH MH, yang sekaligus dihadiri oleh para pejabat tinggi, pegawai, serta tamu undangan lainnya, berlangsung di Gedung Kejati Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (20/6) pagi.

Dalam sambutannya, Kajati Jateng mengatakan serah terima jabatan ini bertujuan untuk memastikan rotasi yang dapat meningkatkan kinerja Kejati Jawa Tengah.

Ia menekankan pentingnya rotasi jabatan sebagai upaya untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja.

“Pada hari ini kami menggelar kegiatan serah terima jabatan yang bertujuan supaya rotasi ini dapat membuat kinerja menjadi lebih baik,” ujar Kajati Jateng.

Selain itu, Kajati Jateng menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara humanis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penegakan hukum harus humanis dan memberikan manfaat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan humanis dalam penegakan hukum penting untuk memastikan keadilan yang sesungguhnya dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam acara ini, beberapa pejabat baru dilantik, di antaranya:

  • Dr. Muhammad Irfan Jaya, S.H.,M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap
  • Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pati
  • Gloria Sinuhaji, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto
  • Ismail Fahmi, S.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
  • I Wayan Eka Widdyara, S.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rembang
  • Hendra Jaya Atmaja, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Demak
  • RA. Dhini Ardhany, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jepara
  • Dr. Roberth Jimmy Lambila, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar
  • Endi Sulistiyo, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen
  • Hasnadirah, S.H.,M.H., sebagai . Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
  • Wuriadhi Paramita, S.H.,M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Ponco juga melantik Sunarko menjadi Asisten Pembinaan Kejati Tinggi Jateng, Gatot Guno Sembodo sebagai Asisten Pengawasan Kejati Jateng dan Tjut Zelvira Nofiani sebagai Koordinator Kejati Jateng.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Arfan Triono mengatakan dari total 11 Kajari yang dilantik hari itu, ada 2 yang belum bisa dilakukan pelantikan. “Demak dan Purworejo (Kajari) tidak dilantik hari ini, karena sedang naik haji,” ungkapnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat baru ini diharapkan membawa angin segar dalam upaya Kejati Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya serangkaian upacara ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah semakin kuat dan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang adil, humanis, dan terpercaya, demi terwujudnya keadilan dan kedaulatan hukum di Jawa Tengah.

Gerak Cepat, Kajati Ponco Dorong Optimalisasi Digitalisasi Seluruh Kejari di Jateng

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) terus berkomitmen untuk mendorong inovasi dalam rangka mewujudkan digitalisasi kejaksaan. Upaya ini sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Kejati Jawa Tengah, Ponco Hartanto, SH., MH., menyatakan bahwa langkah digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

” Terkait perkembangan zaman di era saat ini, kejati jateng harus ikut dan segera digitalisasi untuk menyesuaikan era revolusi industri agar tidak ketinggalan zaman,” ujar Ponco, di Semarang, Kamis (20/6).

Digitalisasi kejaksaan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. Melalui SPBE, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Program digitalisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi internal hingga layanan publik. Ia menjelaskan salah satunya adalah Sistem Manajemen Berkas Digital, sistem yang memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan berkas secara elektronik, mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan keamanan data.

” Kami Kajati Jateng telah melaksanakan digitalisasi utamanya administrasi serta penyimpanan arsip-arsip juga kita sudah lakukan secara bertahap. Itu sangat penting karena arsip yang semula memenuhi satu ruangan ini bisa terpangkas ringkas dalam satu sistem, dan tentu saja harus didampingi dengan pengawasan,” jelas Kejati Jateng.

Selain itu, program digitalisasi ini juga sudah mulai diterapkan di seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Jawa Tengah guna memastikan tetap relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan keberhasilan penerapan program digitalisasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menunjukkan langkah nyata dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kinerja internal kejaksaan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Jawa Tengah.

Kajati Ponco : 25 Perkara di Jateng Diselesaikan Lewat Keadilan Restorative

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah semakin gencar menerapkan kebijakan restorative justice dalam penegakan hukum, Selama 2024 hingga Juni penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan total 25 kasus yang berhasil diselesaikan,sesuai amanat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto, menjelaskan penerapan restorative justice ini sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

“Di Kejaksaan sudah ada Peraturan No. 15 Tahun 2020 mengenai restorative justice, disana ada persyaratan secara limitative, misalkan hukuman tidak lebih dari 5 tahun, tersangka belum melakukan kejahatan, dan itu menjadi tolak ukur untuk jaksa melakukan restorative justice atau tidak,” ujar Ponco, Kamis (20/6)

Dalam penjelasannya, Ponco Hartanto menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai alat untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang adil dan merata.

“Bahwa sekarang penegakan hukum itu bisa tumpul ke bawah dan tajam ke atas juga, itu menunjukkan ke masyarakat bahwa kejaksaan bisa tumpul ke bawah dan tajam ke atas lewat Restorative Justice tadi,” ungkap Ponco.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan dengan keras terhadap pihak yang lemah, tetapi juga memberikan keadilan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang memenuhi syarat, sehingga meringankan beban sistem peradilan dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Selama tahun 2024 hingga bulan Juni, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Jawa Tengah telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan total 25 kasus yang berhasil diselesaikan.

Berlangsung 5 Hari, Purworejo Fair 2024 Raih Omzet Rp2,3 Miliar

0

PURWOREJO (Pertamanews.id) – Purworejo Fair 2024 berlangsung selama lima hari dengan jumlah pengunjung mencapai 35 ribu orang. Selain itu, uang yang beredar mencapai Rp2,3 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Achmad Kurniawan Kadir mewakili Bupati, mengungkapkan bahwa Purworejo Fair bukan hanya sebagai acara hiburan, tetapi juga sebagai platform untuk memperkenalkan serta mempromosikan potensi Kabupaten Purworejo.

“Saya berharap melalui acara ini, kita semua dapat lebih mengenal dan mencintai kekayaan budaya, produk lokal, serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo,” ucapnya, saat menutup acara Purworejo Fair, di jalan RAA Tjokronegoro, Selasa (18/6/2024).

Dia berharap bahwa melalui acara ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan mencintai kekayaan budaya, produk lokal, dan potensi wisata yang ada di Purworejo. Acara ditutup pada hari Selasa, 18 Juni 2024 di jalan RAA Tjokronegoro.

Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam acara ini menunjukkan semangat tinggi dalam mendukung dan mencintai daerah mereka.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Hadi Pranoto, menjelaskan bahwa Purworejo Fair 2024 berlangsung dari 14 hingga 18 Juni 2024. Acara ini berhasil menarik perhatian puluhan ribu orang dan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Rp2,3 miliar.

“Purworejo Fair 2024 menyedot puluhan ribu orang, kurang lebih dikunjungi 35 ribu orang dalam kurun waktu lima hari, dan menghasilkan perputaran ekonomi mencapai Rp2,3 miliar,” katanya.

Salah satu pengunjung bernama Mawar mengungkapkan antusiasmenya terhadap berbagai acara di Purworejo Fair 2024. Baginya, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik.

“Luar biasa, kegiatan ini sangat ramai. Saya hampir tiap hari ke event, orang-orang silih berganti mengunjungi. Saya mengamati mereka menyukai dunia kuliner. Acara penutupan ini saya rasa telah menarik ribuan orang, mungkin karena penasaran dengan pertunjukan reog ya,” ungkapnya.

Para tamu Hotel Ciputra Semarang Beribadah Bersama Presiden Jokowi pada Hari Raya Idul Adha

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, suasana di Hotel Ciputra Semarang terasa istimewa dan penuh kebahagiaan. Para tamu hotel mendapatkan kejutan tak terduga dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut beribadah bersama mereka. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menambah makna dan kekhidmatan perayaan Idul Adha bagi seluruh tamu hotel.

Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Baiturrahman Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang.

Momen istimewa ini dihadiri tidak hanya oleh masyarakat setempat tetapi juga oleh tamu-tamu Hotel Ciputra Semarang yang dengan antusias bergabung dalam salat bersama Presiden.

Salat Idul Adha tahun ini menjadi pengalaman yang sangat istimewa dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Setiap tahun, tamu-tamu Hotel Ciputra Semarang selalu menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan ibadah salat Idul Fitri maupun Idul Adha di Masjid Raya Baiturahman, yang berlokasi sangat dekat dengan hotel.

Masjid ini menjadi pilihan utama karena selain lokasinya yang strategis, juga memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung jamaah dalam jumlah besar.

Namun, tahun ini, suasana di Masjid Raya Baiturahman dan sekitarnya terasa berbeda. Para tamu hotel merasa sangat beruntung dan terhormat karena bisa melaksanakan salat Idul Adha bersama Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi salat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, serta Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menambah semangat dan kebanggaan bagi para jamaah.

Erny Kusmastuti, General Manager Hotel Ciputra Semarang, turut hadir dan ikut salat Idul Adha bersama Pak Jokowi di Simpang Lima Semarang.

Dalam keterangannya, Erny menyampaikan, Setiap tahun, banyak tamu Hotel Ciputra Semarang yang melaksanakan ibadah salat Idul Fitri maupun Idul Adha di Masjid Raya Baiturahman, yang berlokasi paling dekat dengan hotel.

” Tahun ini menjadi momen langka bisa salat bersama Presiden Republik Indonesia, dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari itu,” ujar Erny.

Para tamu Hotel Ciputra Semarang yang berkesempatan untuk ikut dalam salat Idul Adha ini merasa mendapatkan pengalaman berharga yang tak terlupakan. Kesempatan untuk beribadah bersama Presiden Jokowi menjadi cerita tersendiri yang akan dikenang sepanjang masa.

Momen ini tidak hanya mempererat hubungan antara tamu dan masyarakat setempat tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dan persatuan di hari raya Idul Adha.

Daop 4 Semarang Layani 225 Ribu Penumpang KA Selama Libur Raya Idul Adha

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Selama 5 (lima) hari masa long weekend libur Hari Raya Idul Adha yang dimulai pada Jumat (14/6) sampai dengan Selasa (18/6) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang melayani sebanyak 225.643 penumpang kereta api.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 113.107 penumpang berangkat menggunakan kereta api dari wilayah Daop 4 Semarang, dan terdapat 112.526 penumpang datang atau tiba di wilayah Daop 4 Semarang.

“Untuk keberangkatan penumpang tertinggi tercatat terjadi pada Selasa 18 Juni 2024 dengan jumlah sebanyak 25.523 pelanggan. Sedangkan untuk kedatangan tertinggi terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 dengan jumlah sebanyak 27.387 pelanggan,” terangnya.

Selanjutnya untuk stasiun di wilayah Daop 4 Semarang dengan pelayanan naik turun penumpang tertinggi terjadi di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng dengan jumlah 64.470 penumpang, dilanjutkan Stasiun Semarang Poncol dengan jumlah 57.448 penumpang, Stasiun Tegal sebanyak 33.346 penumpang, Stasiun Pekalongan sebanyak 23.027 penumpang dan Stasiun Cepu dengan jumlah 10.958 penumpang.

“Terima kasih kami sampaikan kepada para pelanggan atas pilihannya menggunakan transportasi kereta api selama libur Hari Raya Idul Adha. KAI tetap berkomitmen untuk menyediakan angkutan kereta api yang aman, selamat, nyaman, dan sehat,” pungkas Franoto.

Raih Keberkahan Lewat Berkurban, Hari Raya Idul Adha 1445 H PLN UIP JBT Sumbangkan 52 Hewan Kurban

0

BANDUNG (Pertamanews.id) – Memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) menyumbangkan sebanyak 52 hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Hal ini merupakan bentuk syukur PLN UIP JBT atas kelancaran yang diberikan dalam upaya menerangi negeri.

Adapun rincian hewan kurban yaitu sebanyak 6 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari pegawai PLN UIP JBT dan beberapa pihak dari stakeholder PLN UIP JBT.

Hasil penyembelihan hewan kurban ini dibagikan kepada lebih dari 750 penerima yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kota Semarang.

PLH General Manager PLN UIP JBT Senior Manager Operasi Konstruksi 1 Kunto Nugroho mengucapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses pemotongan hewan kurban di unitnya.

Kunto juga turut mengapresiasi semangat berkurban yang dimiliki oleh para pegawainya dan juga pihak lain yang turut menyumbangkan kurban melalui unitnya.

“Kami bersyukur pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini bisa berjalan lancar. Bisa kita lihat bersama hampir seluruh pegawai terlibat. Ini artinya semangat berkurban para pegawai masih terjaga. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh stakeholder yang telah menjadi shohibul qurban di unit kami,” ucap Kunto.

Kunto lanjut menuturkan perihal tema berkurban di unitnya yakni “Meraih Keberkahan, Merajut Kebersamaan dalam Indahnya Semangat Berkurban”.

Menurutnya, di tengah upaya dan kerja keras PLN dalam menerangi Negeri, para pegawai khususnya harus menjadikan momentum ini untuk menjalin solidaritas dan kebersamaan kebersamaan dengan masyarakat sekitar dan juga seluruh pihak lainnya.

“Semoga dalam upaya kami menerangi Negeri akan membawa berkah. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa di sekitar kita masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Melalui tema yang kita gunakan, kita wujudkan kebersamaan itu melalui berkurban. Pada hari raya Idul Adha ini selayaknya kita merefleksikan diri dan menjadikan ini sebagai momentum untuk lebih lagi meraih berkah,” tutur Kunto.

Kunto mengatakan bahwa Hari Raya Ibadah Kurban memiliki makna keikhlasan dan ketaqwaan kepada Sang Pencipta.

Kunto pun menyampaikan harapannya agar kepedulian kepada sesama manusia tidak berhenti hanya pada saat Idul Adha saja melainkan harus selalu dijalankan dan semakin berkembang.

“Semangat pengorbanan harus selalu diteladani dan ada dalam diri setiap manusia. Harus terus dipupuk. Semoga kegiatan kurban hari ini membawa berkah bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memudahkan setiap langkah dan upaya kita untuk dapat menjadi berkah dan manfaat bagi sesama,” tutupnya.

Soal Sekolah ‘Gaib’, Disdik Sebut SD Jomblang 04 sudah tidak muncul dalam Sistem PPDB

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto angkat bicara terkait keberadaan SD Negeri Jomblang 04, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

“Waktu berita sekolah ‘gaib’ itu muncul, sebenarnya masih proses cleansing (pembersihan-red) PPDB,” ujar Bambang, Rabu (19/6).

Sekolah Dasar Negeri Jomblang 04 telah dimerger atau digabung menjadi satu dengan SD Negeri Jomblang 03.

“Di SK (Surat Keputusan-red) PPDB, SD Jomblang 04 itu sudah tidak kami munculkan, tidak tercantum. Artinya, secara legal formal, SD Jomblang 04 itu sudah tidak ada,” kata dia.

Bambang menyebutkan alasan mengapa dalam sistem PPDB SD tersebut masih terdaftar, lantaran masih ada proses cleansing.

“Saat menyusun, programmer mendata semua SD dulu, kemudian dikroscek dengan regulasi yang ditetapkan. Ternyata SD Jomblang 04 kan gak ada, akhirnya proses cleansing dihapus. Jadi kalau dicek di sistem PPDB, sekarang ya sudah tidak ada,” imbuh dia.

Terkait alasan SD Jomblang 04 dilakukan merger dengan SD terdekat, Bambang mengaku jika memang sekolah tersebut kekurangan peserta didik. Terlebih, dalam satu rombongan belajar ada sekolah yang berdekatan satu sama lain.

Bambang meyakinkan masyarakat agar tidak ragu dengan penggunaan sistem di PPDB. “Masyarakat mesti yakin dengan penggunaan sistem di PPDB dalam mendaftarkan putra-putinya sebagai satu-satunya instrumen. Tidak perlu titip menitip, pokoknya daftar saja di sistem PPDB. Kalau ada kesulitan, ada posko PPDB di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, ada juga posko PPDB di Dinas Pendidikan,” papar Bambang.

Menurut dia, pembuatan sistem PPDB telah melalui banyak prosedur, bahkan telah dibahas oleh berbagai stakeholder. Mulai dari melibatkan Komisi D DPRD Kota Semarang, Ombudsman, kepala sekolah, NGO di bidang pendidikan hingga Dewan Pendidikan.

“Sudah dibahas dengan berbagai stakeholder dalam kegiatan Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Dinas Pendidikan-red). Itu kita melibatkan DPRD Kota Semarang, Ombudsman, organisasi pendidikan, kepala sekolah, hingga Dewan Pendidikan kami undang,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut Bambang, dibahas segala regulasi sistem PPDB yang harus dibuat di tahun 2024. “Kebetulan di akhir 2023 itu juga muncul Juknis (petunjuk teknis-red) peraturan Sekretaris Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB berdasarkan Permendikbud 1 2021,” imbuhnya.

Dari pertemuan itu, kata Bambang, akhirnya diambil keputusan bersama untuk penggunaan sistem PPDB di Kota Semarang tahun 2024-2025 mengacu pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021.

“Semula kita menggunakan sistem modifikasi. Namun tahun ini tidak, dari masing-masing jalur baik jalur afirmasi, jalur zonasi, kemudian jalur mutasi, dan jalur prestasi. Karena sudah ada Juknis, sehingga kita harus menyesuaikan aturan,” ujarnya.

“Alhamdulillah Bu Wali (Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu-red) mempunyai komitmen yang tinggi, tidak perlu titip menitip, gunakanlah sistem PPDB untuk mendaftarkan anak-anaknya,” imbuh dia.