Pimpin Peluncuran PPDB 2024, Walikota Semarang Sebut Tak Ada Sekolah Favorit

Penulis

-

Juni 6, 2024

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memimpin peluncuran dan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2024.

PPDB tahun ini akan dibuka pada 18 hingga 22 Juni 2024 pada tingkatan Taman Kanak-kanak (TK), dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlangsung mulai tanggal 24 hingga 28 Juni 2024.

“Kami harap di PPDB 2024 bisa berjalan dengan lancar,” kata perempuan yang akrab disapa Mbak Ita, seusai peluncuran dan sosialisasi PPDB 2024 di SMP Negeri 5 Semarang, Jalan Sultan Agung Kota Semarang, Kamis (6/6).

Mbak Ita mengatakan, sekarang ini tak ada yang namanya sekolah favorit. Menurutnya standar sekolah saat ini sama. Dia meminta orang tua tak perlu berkecil hati bila tak diterima di sekolah impian.

“Karena sekarang sudah banyak sekolah SD maupun SMP yang sudah banyak didukung BOS-nya oleh Pemerintah Kota Semarang,” katanya.

Pelaksanaan PPDB 2024 mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, juga petunjuk teknis (juknis) di Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023.

Dalam sosialisasi tersebut, melibatkan para camat, lurah, dan organisasi kemasyarakatan. Termasuk sebelumnya sosialisasi telah dilakukan di seluruh tingkat satuan pendidikan.

“Karena sudah muncul petunjuk teknis (juknis) pada 2023 maka kami harus on the track, tidak berani lagi modifikasi,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto.

Tahun sebelumnya, pelaksanaan PPDB masih menerapkan sistem modifikasi yaitu, menggabungkan jalur penerimaan baik zonasi, prestasi, hingga afirmasi.

“Sosialisasi ini kami upayakan menyeluruh hingga ke tingkat bawah, berlapis-lapis, kalau bingung komunikasi dengan sekolah terdekat, bisa telepon juga,” ujarnya.

Ada tiga jalur penerimaan di tingkat TK/SD yaitu zonasi sebanyak 79 persen, afirmasi, 16 persen, dan mutasi 5 persen. Sementara tingkat SMP terdapat empat jalur yaitu, zonasi 51 persen, prestasi 28 persen, afirmasi 16 persen, dan mutasi 5 persen.

“Jalur prestasi durasi 3 tahun, bisa satu untuk piagam tertinggi, bisa kota, provinsi, dan nasional yang otomatis diterima tinggal pilih sekolah mana,” ujarnya.

Dalam ketentuan, jalur zonasi hanya akan membaca calon peserta didik yang dibuktikan tinggal atau berdomisili minimal satu tahun. Cara itu disebut dapat mengantisipasi praktik curang menumpang kartu keluarga (KK) di dekat satuan pendidikan yang dituju.

Sementara jalur mutasi hanya berlaku bagi calon peserta didik yang mengikuti orang tuanya pindah tugas. Dalam hal ini hanya berlaku bagi anak dari ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

“Antisipasi manajemen risiko kami sudah siapkan tim, ini sudah dimonitor KPK dan Ombudsman. Jangan percaya pada oknum-oknum, karena ini PPDB sudah sesuai sistem,” pungkasnya.

KPU Siapkan Kebijakan Kolaborasi dengan Pers untuk Dukung Pilkada 2024

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan bahwa lembaganya sedang menyiapkan kebijakan kolaborasi KPU di daerah dengan insan pers guna mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Kami juga berkepentingan agar teman-teman, terutama media, ya, untuk nanti bisa kami buatkan semacam kebijakan agar bisa berinteraksi dan berkolaborasi langsung dengan teman-teman kami di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pilkada menjadi lebih baik,” ujar Anggota Mellaz, Rabu (5/6).

Ia menjelaskan bahwa peraturan tersebut disiapkan setelah lembaganya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Saya setuju, bagaimana pun juga proses-proses misinformasi juga potensinya ada. Apalagi dalam konteks pilkada kan dinamika politik lokalnya sangat berbeda,” jelas Anggota Mellaz.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Siap Darling, UNDIP Dorong Generasi Muda Lakukan Aksi Nyata untuk Lingkungan

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro (UNDIP) mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah pada kegiatan Kampus Darling dari Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) bekerjasama dengan Harian Kompas.

Berkonsep Kuliah Umum dengan tajuk “Literasi Digital Hijau Menuju Masa Depan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Gedung Prof. Sudarto, S.H. Kampus UNDIP Tembalang, Semarang pada Rabu, 5 Juni 2024.

Kegiatan Siap Darling (Sadar Lingkungan) merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation melalui sosial media sejak November 2018. Gerakan yang menyasar generasi muda terlebih gen Z dimana sebagian besar mendominasi sebagai pengguna internet (digital native) di Indonesia.

Gen Z dianggap memiliki modal literasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk membuat perubahan pada isu-isu fundamental. Termasuk, tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan kolaborasi penanganan antara pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat lainnya.

Selama tiga tahun terakhir (2020–2022), indeks literasi digital Indonesia terus meningkat hingga 3,54, sehingga tergolong tinggi. Diharapkan gen Z dapat menyebarkan konten-konten kredibel, berkualitas dan positif tentang kegiatan mencintai lingkungan dan bumi di platform digital. Tak hanya menjadi generasi yang sekedar peduli terhadap lingkungan tetapi juga melakukan aksi nyata.

Dengan slogan “bikin perubahan itu ngga bisa sendirian” Siap Darling akan menjadikan semakin banyak generasi muda yang terlibat dan turut menjaga kelestarian alam.

Berkesempatan memberikan sambutannya, Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si. mengucapkan rasa terimakasih kepada BLDF yang akan semakin menghijaukan kampus UNDIP di Rembang dan Batang serta mengapresiasi dukungan pada kegiatan BLDF yang berkolaborasi bersama Kompas.

Setiap minggu UNDIP harus speak up (berbicara) di media dan diharapkan menjadi guidance bagi masyarakat. Kedepan UNDIP bisa hadir di ranah publik dan harus menjadi media darling terhadap banyak wartawan terkait keilmuwan dan sebagainya.

“Ruang publik yang kurang maksimal secara keilmuan padahal UNDIP adalah oase dimana mempunyai banyak researcher (ilmuwan) dan dalam banyak hal harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Kalau tidak, research hanya untuk research padahal seharusnya research untuk rakyat,” imbuh Rektor UNDIP.

Dengan taglinenya “UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat” menjadikan UNDIP exist dan bermanfaat untuk masyarakat. “Harapannya keberadaan UNDIP dapat berperan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dan menjadikan Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional. UNDIP harus hadir untuk membantu masyarakat. Kalau ada rekognisi internasional dan lain sebagainya pasti diharapkan itu bagian refleksi dari internal business process di UNDIP yang baik tetapi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi tujuan yang utama dengan melakukannya secara bersama-sama/ bekerjasama,” tegas Prof Suharnomo diakhir pidato.

Sementara Director Communications Djarum Foundation, Mutiara Diah Asmara saat sambutan menyebutkan bahwa Filosofi Djarum Foundation lahir dari dalam dan berkembang bersama lingkungan. Dengan misi turut memajukan Indonesia dengan menjadi negara digdaya seutuhnya melalui 5 pilar Bakti (Bakti Sosial, Bakti Olahraga, Bakti Lingkungan, Bakti Pendidikan, Bakti Budaya).

“Bakti lingkungan dibentuk tahun 1979, seiring menyadari pentingnya partisipasi dan kolaborasi digital dengan generasi anak muda sehingga 5 tahun yang lalu diluncurkan gerakan Siap Darling. Dimana gerakan milenial berbasis digital berupa ajakan-ajakan tentang konten-konten positif terkait bagaimana menyelamatkan bumi dan berbagai macam isu-isu lingkungan juga melalui berbagai kanal di media sosial serta aktifasi penanaman,” jelas Mutiara.

Mutiara mengungkapkan sampai saat ini sudah ada 3000 mahasiswa di 250 kampus di 170 kota yang tergabung didalam Darling Squad. Jadi ini adalah volunteer basis yang memang ingin berpartisipasi aktif secara offline/ aktif menanam ataupun ikut didalam media sosial.

“Inisiasi kampus Darling sendiri sudah bersama 9 universitas telah menanam 6700 pohon bersama 8400 mahasiswa. Nantinya dengan UNDIP akan dilakukan bulan Agustus mendatang melakukan penanaman dengan mengkampanyekan gerakan Siap Darling Siap Sadar Lingkungan” terangnya.

Kegiatan kampus Darling ini selain dari jajaran pejabat UNDIP dan civitas academica, turut dihadiri pula Haryo Damardono Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id); Ayu Kartika Indarti Senior Staff Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan C. Wahyu Haryo, Kepala Desk Regional Harian Kompas.

Pada sesi pemberian materi Kuliah Umum juga mengundang beberapa narasumber diantaranya Satya Rakasiwi yang membawakan judul “Panduan subskripsi dan elaborasi platform”. Kemudian paparan dari Haryo Damardono bertema “Paparan Materi Literasi Digital bersama Kompas”. Selanjutnya presentasi oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. dengan membawakan materi yang berjudul “Gen Z, Revolusi Digital dan Tantangan Resesi Demokrasi Global” serta paparan Materi BLDF dari Dandy Mahendra. Penampilan terakhir menghadirkan Jerhemy Owen & Ira Ratnati pada Talkshow bersama BLDF dan kreator konten terkait lingkungan.

Paska Kecelakaan, Akses Kendaraan Roda 4 di Perlintasan Sebidang Krengseng-Weleri Ditutup

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

KENDAL (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang bersama Dishub Kabupaten Kendal menutup akses untuk kendaraan roda 4 atau lebih pada perlintasan sebidang tidak terjaga Km 40+6 petak jalan Stasiun Krengseng – Stasiun Weleri Jalan KH Abdul Wahab Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, pada Kamis (6/6).

Penutupan akses ini dilaksanakan paska terjadinya temperan antara KA 160 Joglosemarkerto relasi Tegal – Semarang dengan mobil pada Rabu (5/6) malam kemarin pada perlintasan sebidang tersebut. “Penutupan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat pengguna jalan raya,” jelas Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.

Sebelum dilaksanakan penutupan, KAI bersama Dishub Kabupaten Kendal, Polsek Weleri dan Koramil Weleri telah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa dan perangkat desa terkait dalam tindak lanjut upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang dimaksud yang bertempat di Kantor Desa Payung pada Kamis (6/6).

Franoto menegaskan bahwa tindakan penutupan tersebut dilakukan sesuai dengan UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian Pasal 94 yang berbunyi, (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup, (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, mengingat jika tidak segera dilakukan penutupan pada perlintasan sebidang tanpa ijin, tidak dijaga atau liar maka dampaknya akan terus memakan korban baik pengguna jalan raya dan khususnya perjalanan KA itu sendiri.

KAI bersama pemerintah dan para stakeholder terus bersinergi untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang melalui berbagai upaya. Upaya pemerintah daerah sudah sangat positif dengan turut membantu dalam penutupan perlintasan sebidang yang tidak terjaga untuk menciptakan keselamatan bersama, baik pengguna jalan maupun keselamatan perjalanan kereta api.

Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 Pasal 2, pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan jalan yang berpotongan dengan jalur kereta api adalah pemilik jalannya.

“KAI berharap seluruh pihak dapat proaktif dan bersama-sama menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan itu sendiri,” ujar Franoto.

KAI juga mengimbau masyarakat pengguna jalan agar mendahulukan perjalanan Kereta Api, hal tersebut sesuai dengan UU 23 tahun 2007 tentang Perekeretaapian pada Pasal 124 yang menyatakan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

KAI meminta kepada pengguna jalan agar berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang terdapat di perlintasan sebidang. “Dijaga maupun tidak dijaga, pengguna kendaraan wajib untuk waspada dan berhati-hati ketika akan melintasi perlintasan sebidang. Berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada KA yang akan lewat, baru boleh jalan,” jelasnya.

KAI bersama pemerintah daerah dan para stakeholder akan terus melakukan upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, baik dengan melengkapi fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang, hingga menutup perlintasan sebidang tidak terjaga yang rawan kecelakaan dan/atau menyebabkan terjadinya kecelakaan.

“Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin keselamatan bersama, baik untuk keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan masyarakat pengguna jalan raya,” tutup Franoto.

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Pegawai PLN UIP JBT Turun Langsung Bersihkan Sungai Cikapundung

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

BANDUNG (Pertamanews.id) – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) menggelar aksi bersih Sungai Cikapundung yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini juga menjadi bagian dari program Green Employee Involvement di mana pegawai PLN dapat terlibat secara aktif sebagai relawan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Bekerjasama dengan organisasi non-profit River Cleanup Indonesia, aksi ini diikuti lebih dari 75 orang meliputi pegawai PLN UIP JBT, instansi pemerintahan serta para relawan. Sejumlah rangkaian kegiatan dijalankan mulai dari membersihkan bantaran hingga aliran sungai, pengumpulan sampah, penimbangan sampah (langsung dihitung), penyerahan bantuan PLN Peduli dan juga sesi “River Talks” untuk membahas tentang manajemen sampah. Pada aksi ini, PLN UIP JBT berhasil mengumpulkan sampah seberat 1.441,92 Kg. Nantinya, sampah tersebut akan dipilah dan diolah oleh River Clean Up Indonesia untuk menjadi barang yang memiliki nilai guna.

PLH General Manager PLN UIP JBT, Rifki Santoso menyebutkan bahwa aksi ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan sungai dari sampah, namun juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Sungai Cikapundung adalah salah satu sumber kehidupan yang perlu kita jaga bersama. Dengan menjaga kebersihan sungai, kita turut menjaga kualitas air dan ekosistem di sekitarnya,” kata Rifki.

Rifki juga memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang telah terlibat aktif dalam aksi peduli lingkungan tersebut. Dirinya turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen Hari Lingkungan Hidup Internasional menjadi titik tolak kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan serta semakin berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur pemerintah, seluruh pegawai PLN yang telah yang turut berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih Sungai Cikapundung. Tidak lupa juga kami sampaikan apresiasi untuk rekan-rekan River Cleanup yang terus berjuang membersihkan sampah sungai di banyak negara lain termasuk di Indonesia, salah satunya dalam kolaborasi hari ini,” ucap Rifki.

Aksi nyata yang dilakukan PLN ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat, dan tentunya selaras dengan capaian Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB) 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda Dinas Kehutanan Jawa Barat yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Diantoro mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga tengah mengembangkan program-program untuk menanggulangi sampah dan kotoran yang telah mencemari Sungai Cikapundung.

“Isu strategis di Tahura itu yaitu masalah sampah dan mohon maaf saya sampaikan yaitu tercemarnya Sungai Cikapundung akibat kohe (kotoran hewan) sapi dari atas. Itu adalah program yang sedang kami kembangkan dan maksimalkan untuk penyelesaian masalah tersebut,” jelas Diantoro.

Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Kementerian PUPR BBWS Citarum, Jaya Sampurna yang turut hadir, juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan aksi peduli lingkungan tersebut.

“Terima kasih kami ucapkan kepada PLN yang telah turut menjaga kebersihan sungai Cikapundung. Kegiatan ini merupakan contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, kita dapat menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang,” kata Jaya.

Pada sesi River Talks, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP JBT, Heryana Rinaldi Hidayat menjelaskan Green Employee Involvement merupakan bagian dari Employee Volunteering Program yang mana merupakan wadah yang diinisiasi untuk meningkatkan jiwa kepedulian pegawai PLN agar terlibat secara aktif sebagai relawan dalam program peduli lingkungan.

Dengan kepedulian ini diharapkan juga pegawai dapat menjadi influencer bagi stakeholders dan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Kegiatan seperti ini setiap tahun biasanya (dilaksanakan), tapi kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai kami usahakan minimal setahun sekali. Tahun lalu kita di Kendal, di pantai, bersih-bersih pantai,” ungkap Heryana.

Heryana juga mengatakan bahwa sering kali penumpukan sampah terjadi dikarenakan tidak adanya pengkategorian jenis sampah saat dibuang. Menurutnya hal tersebut dapat menambah kesulitan dalam memproses sampah.

“Jadi mungkin yang sederhana, di Bandung sempat terjadi kesulitan untuk penyaluran sampah. Itu menjadi trigger di kecamatan-kecamatan jadi disediakan tempat penampungan sampah dapur. Jadi kuncinya memang pemilahan dahulu. Karena yang bikin jadi berat (sampah) itu karena tidak dipisah dari rumah. Setelah dipisah (sampah plastik dan sampah lainnya), Insya Allah langkah berikutnya akan lebih mudah,” tutur Heryana.

Persaingan Kerja Semakin Kompleks, Ini Pesan Ferry Wawan Cahyono Hadapi Pasar Kerja Global

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Dalam rangka menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengimbau tenaga kerja untuk mempersiapkan diri agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Ferry menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan bagi para pekerja. “Di era globalisasi ini, persaingan di dunia kerja tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang unggul dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Ferry, di Semarang, Kamis (6/6).

Ferry juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

“Pendidikan formal saja tidak cukup. Kita perlu mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini,” tambahnya.

Selain itu, Ferry juga mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi dan bahasa asing.

“Kemampuan teknologi dan komunikasi internasional merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap pekerja saat ini. Tanpa itu, sulit untuk bersaing di pasar kerja yang semakin global,” kata Ferry.

Dirinya mengakui, pihaknya tentu akan terus memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah ini.

Langkah-langkah konkret seperti pengembangan program pelatihan, kerja sama dengan industri, dan penyediaan akses pendidikan yang berkualitas akan menjadi prioritas dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi dunia kerja yang dinamis.

“Kita tentu berharap dengan adanya persiapan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, itu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” tandasnya.

Presiden Jokowi Tandai Pembangunan PLN Hub, Pusat Ekosistem Transisi Energi dan Layanan Digital di Jantung IKN

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

KALTIM (Pertamanews.id) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital yang pertama dan terbesar di Tanah Air atau PLN Hub di jantung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu (5/6).

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PLN Hub akan menjadi tempat bagi berkumpulnya semua stakeholder.

“Saya sangat menghargai sekali dibangunnya PLN Hub yang nanti akan mengumpulkan semua stakeholder dan mitra yang berhubungan dengan PT PLN,” kata Presiden Jokowi.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dengan adanya PLN Hub makin mengakselerasi transisi energi sekaligus beragam investasi di IKN.

“Setiap ada investor yang ingin masuk ke Indonesia, baik data center, selalu yang ditanyakan energi hijaunya ada atau tidak. Ada orang ingin masuk lagi, ingin membangun industri alumunium selalu yang ditanyakan adalah bapak bisa menyediakan energi hijau atau tidak,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa kehadiran PLN Hub bukan hanya untuk PLN, melainkan untuk ekosistem besar berisi mitra dan jejaring bisnis yang berkolaborasi bersama PLN terkait transisi energi.

“Kami sudah berkomunikasi dengan mitra dan jejaring bisnis kami yang merupakan berbagai top companies internasional. Kolaborasi dengan mereka akan terus berlanjut dengan berkantor di IKN,” terang Darmawan.

Terkait pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk IKN, Darmawan menyampaikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) siap beroperasi secara penuh pada pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia mendatang. Tidak hanya itu, PLN juga tengah mempersiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk turut memasok listrik berbasis energi bersih ke IKN.

“Akhir tahun lalu, Bapak Presiden sudah meresmikan groundbreaking PLTS di IKN dan kami jalankan tugas kami. InsyaAllah upacara 17 agustus nanti di IKN listriknya sudah secara penuh berbasis energi baru terbarukan. Kami juga sudah mempersiapkan hydro power di sekitar IKN, sehingga secara jangka panjang listriknya tetap 100% dari EBT,” kata Darmawan.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menyediakan lokasi yang sangat strategis terhadap pembangunan PLN Hub di pusat IKN. Diketahui, lokasi pembangunan PLN Hub hanya berjarak 1 kilometer dari Istana Negara dan memiliki luas yang sangat memadai yakni sebesar 1,39 hektare.

“Kami diberikan kepercayaan untuk menerjemahkan visi masa depan IKN yang modern, futuristik, dan green dari sisi ketenagalistrikan. Terima kasih kami diberikan kesempatan membangun PLN Hub tepat di jantungnya IKN,” jelas Darmawan.

Darmawan melanjutkan bahwa pembangunan PLN Hub mengusung konsep green, smart, dan beautiful.

“Kami bangun PLN Hub yang menyatu dengan alam, mengerahkan arsitek-arsitek terbaik bangsa. Kami pastikan PLN Hub akan menjadi episentrum research and development. Episentrum kolaborasi bisnis, teknologi, dan pendidikan yang mendukung IKN dan transisi energi di Indonesia,” ungkap Darmawan.

Dirinya menjelaskan lokasi tersebut juga menjadi Hub di bidang telekomunikasi bagi PLN ICON Plus. Bersama dengan Telkom, PLN juga membangun infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi Multi Utility Tunnel (MUT) yang menjadi bagian terintegrasi dan tidak terpisahkan dari infrastruktur ketenagalistrikan.

Terdiri dari 3 gedung dengan 14 lantai, PLN Hub akan dilengkapi dengan pusat perkantoran, pusat komersial, green hydrogen park, pusat studi dan penelitian, data center, pusat laboratorium, hunian karyawan, pusat olahraga, pusat kesehatan hingga creative center.

Asep Nana Mulyana Pekan Depan Bakal Jabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Penulis

Tim PertamaNews

-

Juni 6, 2024

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), merestui dan melantik Asep Nana Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kejaksaan Agung.

Asep Nana Mulyana dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum. Dengan pengalamannya yang luas, ia diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Sebelumnya, Asep Nana Mulyana menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM, penunjukan dirinya sebagai Jampidum merujuk pada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menerbitkan Surat Perintah Nomor Print 57/A/JA/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Asep Nana Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, pelantikan Asep dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan.

“Tanggal 11 Juni hari Selasa akan dilakukan pelantikan,” ujar Ketut.

Sebagai Informasi, Asep Mulyana merupakan pejabat Dirjen Perundangan undangan di Kementerian Hukum dan HAM yang dilantik pada Kamis 23 Februari 2023 lalu.

Nama Asep tidak asing dilingkungan Kejaksaan, sebelum lolos mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan Kemenkumham, dan akhirnya menduduki jabatan sebagai Dirjen PP.

Kala itu Asep masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pria kelahiran Tasikmalaya, 14 Agustus 1969 itu pun pernah menjabat sebagai Kepala Kejati Banten dan berbagai jabatan struktural di Kejaksaan Agung dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri.

Pria lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran itu pun dianugerahi sebagai profesor kehormatan di Universitas Pendidikan Indonesia bidang Ilmu Hukum.

Pemprov Jateng Berhasil Raih Opini WTP dari BPK ke-13 Berturut-turut

Penulis

pertamanews.admin

-

Juni 6, 2024

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini adalah tahun ke-13 berturut-turut mereka meraih penghargaan tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit kepada Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, pada Selasa (4/6/2024).

Nana menyatakan rasa bangganya atas prestasi pemprov yang berhasil meraih WTP untuk ke-13 kalinya.

“Ini menjadi dorongan tambahan bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ujar Nana.

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp25,369 triliun atau 96,75% dari target sebesar Rp26,222 triliun, realisasi belanja daerah dan belanja transfer sebesar Rp25,800 triliun atau 93,88% dari anggaran sebesar Rp27,482 triliun, dengan pembiayaan netto sebesar Rp1,330 triliun.

“Serapan anggaran itulah yang membuat Pemprov Jateng kembali memperoleh WTP,” ujar Pj gubernur.

Nana juga menjelaskan bahwa dalam LHP tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng.

“Terima kasih atas rekomendasi yang diberikan, kami akan segera tindak lanjuti,” katanya.

Menurut Nana, dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tingkat kemiskinan yang masih mencapai 10,77 persen. Meskipun demikian, angka pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan hampir 1 persen.

“Ini menjadi atensi kami. Kami harus bahu-membahu. Selama kami turun ke lapangan, selalu koordinasikan secara internal. Insyaallah kalau sudah diumumkan, kami yakin kemiskinan menurun. Pengangguran juga cukup banyak turun,” katanya.

Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit menegaskan bahwa BPK memiliki kewajiban untuk memeriksa LKPD setiap tahun sesuai dengan amanat undang-undang. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan secara akuntabel. BPK juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih baik.

Puluhan Ribu Paket Kiriman Pekerja Migran Tertahan, BP2MI Minta Pemerintah Ambil Keputusan Cepat

Penulis

pertamanews.admin

-

Juni 5, 2024

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perusahaan jasa titipan PT Trans Benua Logistik, Kawasan Industri Candi Semarang, Rabu, (5/6).

Dalam sidak tersebut, Benny menemukan puluhan ribu paket kiriman dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri yang tertahan selama berbulan-bulan.

Paket-paket tersebut, yang seharusnya dikirimkan ke kampung halaman PMI di berbagai daerah, tertahan akibat penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur barang impor. Benny menegaskan bahwa barang-barang tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk kebutuhan keluarga PMI di tanah air.

Di fasilitas penyimpanan PT Trans Marine Anugrah Expressindo di Kawasan Industri Candi, masih ada 12.000 paket yang belum bisa diproses untuk pengiriman. Sementara itu, di fasilitas penyimpanan PT MAJ di Jalan Yos Sudarso, terdapat 15.757 paket kiriman dari PMI yang masih tertahan dan belum dapat dikirimkan.

“Ini kan barang PMI bukan barang yang diperdagangkan. Barang begini kan tidak mungkin dijual. Pakaian-pakaian ini dikirimkan oleh PMI untuk keluarga di kampung halaman, bahkan ada hadiah ulang tahun untuk anaknya. Tetapi sampai enam bulan tidak terkirim,” kata Benny.

Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 telah ditiadakan dan digantikan oleh Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor, namun masih banyak barang kiriman yang dimiliki oleh PMI yang belum dapat dikeluarkan dari perusahaan jasa titipan.

Menurut Benny, setelah ditiadakannya Permendag nomor 36 Tahun 2023, memang sebagian barang telah bisa dikirimkan, namun jumlahnya masih sedikit dengan persentase yang kecil. Mayoritas barang masih tertahan, dan alasan yang dikemukakan adalah bahwa barang tersebut dimiliki oleh PMI yang statusnya nonprosedural (TKI ilegal).

Kritik Kebijakan

Benny mengkritik keras kebijakan yang memperketat pengiriman barang PMI, menyebutnya tidak adil dan tidak berpihak pada PMI yang telah memberikan kontribusi devisa besar bagi negara. Menurut data Bank Indonesia 2023, PMI menyumbang 220 Triliun Rupiah.

“Kalau peraturan yang memperketat, mereka harus lapor lewat portal peduli, mereka harus dipaksa make aplikasi ya tidak selesai, PMI sibuk dengan problemnya mereka mencari sesuap nasi untuk keluarganya, tidak semua PMI ngerti atau familiar aplikasi dan teknologi, tidak semua punya waktu,” ujar Benny.

“Sekarang pernyataannya apakah mereka tidak terdata dan unprosedural (TKI Ilegal), kemudian barangnya harus tertahan, harusnya tidak, negara harus fair, mereka ini penyumbang devisa sesuai rilis BI 2023, PMI menyumbang 220 Triliun” lanjut Benny

Benny juga menekankan bahwa negara harus segera mengeluarkan barang-barang tertahan tersebut setelah revisi Permendag 36 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa barang-barang yang tertahan bukan barang berbahaya dan seharusnya segera dikirimkan ke keluarga PMI.

“Makanan-makanan hancur tidak bisa dikonsumsi keluarganya, mainan mainan anak mungkin untuk ulang tahun tapi tidak sampai, tadi kita sudah lihat barang-barang di PT. Trans Marine Anugrah Expressindo. Tadi kita lihat pakaian-pakian sudah pada lapuk bahannya, mungkin dicuci satu dua kali sudah hancur, sobek-sobek. Marah tidak PMI, pasti marah,” tegas Benny.

Benny meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mengeluarkan barang-barang tertahan tersebut. Ia juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan akan menyampaikan masalah ini kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

“Saya telah menyiapkan langkah-langkah atas fakta-fakta ini ke Watimpres, dari Watimpres kita sarankan kita sodorkan bahwa ada problem serius yang membutuhkan keputusan yang cepat dari negara,” cetus Benny.

“Presiden harus tahu. Supaya nanti dieksekusi minjmal di tingkat Kementerian Koordinator,” tutup Benny.