spot_img
Beranda blog Halaman 267

Satgas Pangan Bareskrim Polri Cek Stok Beras di Sumsel

0

PALEMBANG (Pertamanews.id) – Tim Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Pertanian melakukan monitoring stok beras di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) jelang Hari Raya Idul Adha 2024. Hasilnya, stok beras di Sumsel dipastikan aman dan tercukupi.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dan pengecekan PT Wilmar Padi Indonesia,” ungkap Anggota Satgas Pangan Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol M Barly Ramadhany, Kamis (30/5/24).

“Saat ini dalam keadaan aman sampai dengan Lebaran Idul Adha,” sambungnya.

Monitoring dilakukan karena Sumsel merupakan salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Indonesia, dan menjadi faktor utama inflasi di wilayah DKI Jakarta. Saat musim panen, harga beras di Sumsel mencapai Rp10.000/kg, sedangkan pada musim paceklik Rp13.000/kg.

Sementara itu, harga beras di wilayah DKI Jakarta yang tidak memiliki produksi beras sendiri, namun mendapat kiriman dari beberapa daerah, harganya relatif stabil di Rp12.500/kg.

Kombes Pol M Barly Ramadhany menjelaskan, PT Wilmar Padi Indonesia memproduksi beras sebanyak 50-90 ton per hari. Saat ini, stok beras di PT Wilmar Padi Indonesia mencapai 600 ton dan stok gabah sebanyak 3.000 ton. Harga beli gabah di petani Rp6.200/kg, dan area distribusi beras meliputi seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dengan stok beras yang cukup dan distribusi yang lancar, Barly memastikan bahwa kebutuhan beras masyarakat di Sumsel akan terpenuhi hingga Lebaran Idul Adha 2024.

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia. Monitoring dan pengawasan terhadap pendistribusian beras terus dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan gejolak harga.

Pendapatan PLN Tumbuh Signifikan Mencapai Rp487 Triliun, Ditopang Peningkatan Penjualan Tenaga Listrik

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Transformasi yang terus dilakukan PLN sukses membuat pendapatan usaha PLN meningkat sebesar 10,48% menjadi Rp487,38 triliun pada tahun 2023. Peningkatan pendapatan usaha tersebut menjadi penopang peningkatan laba PLN.

Di bawah navigasi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, PLN berhasil membukukan keuntungan terbesar dalam sejarah perseroan dengan meraih laba bersih sebesar Rp22,07 triliun pada tahun 2023, sekaligus mencetak hattrick rekor laba bersih selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021.

Darmawan menjelaskan capaian ini merupakan buah dari konsistensi transformasi yang dilakukan oleh PLN dalam tiga tahun terakhir.

“Ini adalah buah manis dari upaya transformasi yang kami lakukan. Kami berhasil mengubah cara pandang dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Dulu kami hanya berorientasi pada supply pasokan listrik, sekarang berorientasi pada demand dan kepuasan pelanggan,” ucap Darmawan.

Pendapatan terbesar diperoleh dari pertumbuhan penjualan listrik sebesar 5,36%, dari 273,76 Terra Watt hour (TWh) pada 2022 menjadi 288,44 TWh pada tahun 2023. Hal tersebut membuat pendapatan dari penjualan tenaga listrik pada tahun 2023 mencapai Rp333,19 triliun atau meningkat Rp22,13 triliun pada tahun 2022.

“Kami tidak lagi sekadar menunggu, tapi sekarang kami turun langsung melihat kebutuhan pelanggan. Kami pastikan PLN siap memenuhi setiap kebutuhan pelanggan,” tambah Darmawan.

Penjualan listrik tertinggi diperoleh dari sektor bisnis dan industri yaitu mencapai 145,70 TWh atau meningkat 6,69 TWh dibanding tahun 2022. Kemudian sektor rumah tangga mencapai 122,34 TWh atau meningkat 6,24 TWh dibanding tahun 2022. Untuk sektor lainnya mencapai 20,4 TWh atau meningkat 1,75 TWh dibanding tahun 2022.

Pertumbuhan penjualan listrik tidak lepas dari innovative marketing yang dijalankan oleh perseroan. Melalui strategi intensifikasi, PLN hadir memenuhi kebutuhan pelanggan atas peningkatan konsumsi listrik.

PLN terus menghadirkan program promo biaya tambah daya untuk memudahkan pelanggan yang ingin meningkatkan penggunaan listrik yang produktif. PLN juga menghadirkan program akuisisi captive power yang mengajak pelanggan bisnis dan industri beralih dari penggunaan pembangkit listriknya sendiri ke PLN. Dari seluruh strategi intensifikasi yang dijalankan, PLN berhasil menambah penjualan sebesar 9,99 TWh.

“Kami melakukan digitalisasi di setiap proses bisnis, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga layanan pelanggan. Ini membuat listrik kami semakin andal, sehingga pelaku usaha kini semakin yakin dalam menggunakan listrik PLN yang lebih andal dan efisien,” imbuh Darmawan.

Sementara, melalui strategi ekstensifikasi, PLN menciptakan demand listrik baru yang merespons kebutuhan listrik di seluruh penjuru tanah air. Lewat strategi ini PLN berhasil meningkatkan penjualan listrik perseroan sebesar 4,68 TWh.

“Model layanan yang sebelumnya pasif, statis dan kaku, kami ubah menjadi model bisnis yang aktif, dinamis, dan agile,” ucap Darmawan.

Lewat strategi ekstensifikasi, PLN terus menghadirkan inovasi layanan melalui program electrifying agriculture dan electrifying marine. Sampai dengan Desember 2023 PLN telah menyambung listrik bagi pelaku usaha bidang agrikultur dan kelautan, dengan total daya terpasang ini sebesar 317 Megavolt Ampere (MVA) dan konsumsi listrik sebesar 153,59 Giga Watt hour (GWh).

“Kami ingin listrik terus menjadi jantungnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami mendorong pelaku usaha di sektor agrikultur melakukan inovasi teknologi berbasis listrik agar lebih modern dan membuat produktivitas mereka meningkat signifikan dibanding dengan menggunakan energi fosil,” ungkap Darmawan.

PLN juga aktif mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Sepanjang tahun 2023 jumlah home charging telah mencapai 9.393 unit, meningkat lebih dari 10 kali lipat dari tahun 2022.

Sementara jumlah SPKLU mencapai 624 unit, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2022. Penambahan infrastruktur ini membuat konsumsi daya untuk kendaraan listrik mencapai 5.401 MWh, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibanding tahun 2022.

Percepatan penyambungan pelanggan yang dilakukan PLN juga sangat berdampak terhadap peningkatan penjualan di tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, PLN berhasil menambah 3,5 juta sambungan pelanggan baru.

“Kami terus memperbaiki proses bisnis layanan secara end to end. Ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kami,” kata Darmawan.

Peningkatan pendapatan diraih bukan hanya dari penjualan tenaga listrik, melainkan juga dari pengembangan usaha di luar sektor ketenagalistrikan atau beyond kWh.

Bisnis tersebut antara lain penyediaan energi primer untuk pembangkit swasta, jasa jaringan telekomunikasi, pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, penyewaan peralatan dan infrastruktur kelistrikan, hingga layanan kajian proyek kelistrikan untuk badan usaha lain.

“Cara pandang pengembangan bisnis yang dulunya stagnan dan backward looking, menjadi lebih ekspansif, dinamis, dan forward looking,” jelas Darmawan.

Sepanjang tahun 2023, bisnis beyond kWh ini sukses menyumbang pendapatan sebesar Rp10,27 triliun. Angka ini melonjak naik 52,57% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp6,73 triliun.

Pastikan Kelancaran Proses Pemerintahan, Pemprov Jateng dan KPU Jateng Matangkan Persiapan Transisi Keanggotaan DPRD

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, sedang menyelesaikan persiapan transisi untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang terpilih dalam Pemilu 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran proses pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun yang sama.

“Sangat diharapkan bahwa semua pihak memahami tahapan-tahapan ini dan dapat melakukan transisi dengan lancar,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam Rapat Koordinasi Transisi Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan 2024, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (30/5/2024).

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan KPU kabupaten/kota se-Jateng, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jateng dan kabupaten/kota, serta Sekretaris DPRD se-Jateng. Sumarno juga meminta hasil evaluasi pelaksanaan Pilpres dan Pileg sebagai acuan persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Kami berharap agar pelaksanaan pilkada serentak di Jateng dapat berjalan lebih baik dari Pileg dan Pilpres,” tambahnya.

Pemprov Jateng juga telah menyiapkan anggaran bantuan untuk partai politik (parpol). Sumarno menjelaskan bahwa alokasi anggaran bantuan parpol tahun 2024 akan ditambah, mengingat alokasi tersebut dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol pada Pileg 2024.

“Jadi akan ada penambahan alokasi bantuan parpol sesuai dengan perolehan suara pada Pileg 2024,” ungkap sekda.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri, Herny Ika S, menjelaskan bahwa menjelang pelantikan anggota DPRD, semua dokumen administratif harus dipersiapkan dengan baik, termasuk untuk pengesahan menjadi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Herny, beberapa dokumen yang diperlukan antara lain adalah daftar anggota DPRD kabupaten/kota untuk masa jabatan 2024-2029, salinan daftar calon tetap anggota DPRD beserta perolehan suaranya yang telah dilegalisir oleh KPU, serta berita acara resmi pengucapan sumpah janji anggota DPRD.

“Hal-hal ini sangat penting untuk diikuti agar kita dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan masalah di masa mendatang. Kekurangan dokumen ini dapat menjadi celah bagi adanya gugatan-gugatan,” jelasnya.

Kolaborasi Strategis PLN dan ATR/BPN untuk Pengamanan Aset Negara

0

YOGYAKARTA (Pertamanews.id) – Dalam upaya memperkuat pengamanan aset negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah telah menyerahkan sertifikat aset kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT).

Penyerahan sertifikat aset ini dilaksanakan dalam acara dengan tajuk “Sinergi PLN dan ATR/BPN dalam Pengamanan Aset Negara” yang berlangsung pada 28-29 Mei 2024 di Hotel Mercure Yogyakarta.

Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi dari PLN dan ATR/BPN. Dalam kesempatan ini, PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 1 (PLN UPP JBT 1) menerima 3 sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan Bekasi.

Sementara itu, PLN UPP Jawa Bagian Tengah 2 (PLN UPP JBT 2) menerima 11 sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Bandung dan Sumedang.

Manager PLN UPP JBT 1, Nugroho Budi Sulaksono memberikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

“Penyerahan sertifikat aset ini merupakan langkah krusial dalam menjamin legalitas dan keamanan aset-aset yang dimiliki oleh PLN. Ini akan sangat mendukung operasional serta pembangunan infrastruktur kelistrikan di Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, Manager PLN UPP JBT 2, Husni Wardana, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi berkelanjutan antara PLN dan pemerintah melalui penyerahan sertifikat aset ini.

“Dengan dukungan dari Kementerian ATR/BPN melalui adanya sertifikat aset ini, kami menjadi semakin yakin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan lebih baik, fokus, dan terjamin,” kata Husni

Kepala Sub Bidang Penetapan Hak Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Muhamad Fadhil, yang dalam acara ini mewakili Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN, menggarisbawahi komitmennya untuk terus mendukung PLN dalam proses legalisasi aset.

“Kami berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi aset-aset negara, termasuk di dalamnya aset-aset PLN, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Acara “Sinergi PLN dan ATR/BPN dalam Pengamanan Aset Negara” ini membuktikan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan BUMN dalam mengelola aset negara secara profesional dan transparan.

Dengan adanya sertifikat aset ini, diharapkan tidak akan ada lagi sengketa lahan yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur listrik, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan sertifikat aset oleh Kementerian ATR/BPN kepada PT PLN (Persero) menandai langkah penting dalam pengamanan aset negara.

Sinergi antara PLN dan ATR/BPN diharapkan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga setiap aset negara dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sinergi PLN dan BPN, Percepat Sertifikasi Aset Tanah

0

YOGYAKARTA (Pertamanews.id) – Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah secara resmi menyerahkan sertifikat aset kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) dalam acara “Sinergi PLN dan ATR/BPN dalam Pengamanan Aset Negara” yang berlangsung pada 28-29 Mei 2024 di Hotel Mercure Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak, termasuk Manajemen BPN dan PLN.

Acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan PLN untuk meningkatkan kepastian hukum atas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan listrik negara tersebut. Sertifikat yang diserahkan mencakup sejumlah aset strategis yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

PLN UPP Jawa Bagian Tengah 3 dan PLN UPP Jawa Bagian Tengah 4, sebagai unit kerja dari PLN UIP JBT, juga turut menerima sejumlah sertifikat aset di wilayah kerjanya. Sebanyak 17 sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Cirebon, Tegal, dan Majalengka diserahkan kepada PLN UPP Jawa Bagian Tengah 3.

Sementara itu, PLN UPP Jawa Bagian Tengah 4 menerima 12 sertifikat aset yang diserahkan langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Batang, Pati, dan Jepara.

Manager PLN UPP JBT 3, Nimrot Parlindungan P. Tambunan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ini.

“Penyerahan sertifikat aset di wilayah kerja kami ini merupakan langkah penting dalam memastikan kepastian hukum atas aset-aset PLN. Kami berterima kasih kepada BPN atas kerjasamanya yang sangat baik dan mendukung kami dalam mengamankan aset-aset strategis perusahaan. Dengan adanya sertifikat ini, kami dapat lebih fokus pada upaya pembangunan infrastruktur kelistrikan,” ujar Nimrot.

Sementara itu, Manager PLN UPP JBT 4, Ainanto Nindyo, juga memberikan pandangannya mengenai penyerahan sertifikat ini.

“Kepastian hukum atas aset di Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah hal yang sangat krusial bagi operasional PLN. Dengan adanya sertifikat ini, kami memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan aset-aset kami. Ini adalah wujud nyata dari sinergi antara BPN dan PLN dalam mendukung program-program kelistrikan nasional,” kata Ainanto.

Penyerahan sertifikat aset di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini diharapkan dapat memperkuat kedudukan hukum PLN dalam mengelola aset-asetnya serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dalam menyediakan layanan listrik bagi seluruh masyarakat di kedua provinsi tersebut.

Acara konsinyering dan penyerahan sertifikat ini juga menjadi momentum penting bagi kedua instansi dalam mempererat kerja sama dan sinergi untuk mendukung pembangunan nasional di bidang kelistrikan, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Politisi Senior PDIP, Rukma Setyabudi Resmi Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacagub ke DPD PDIP Jateng

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDIP Jateng (Panti Marhaen), Semarang. Pengembalian formulir ini menandai keseriusan Rukma dalam mengikuti kontestasi politik di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Rukma menyampaikan berbagai alasan dan motivasinya untuk maju dalam Pilgub Jateng.

“Kita sebagai senior PDI Perjuangan, pendekar turun gunung, saatnya banteng kembali ke kandang. Alasannya seperti yang kemarin dimana perpolitikan kita sedang amburadul dengan politik praktis, hal itu yang bikin kita terpanggil,” ujarnya.

Rukma juga menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun Jawa Tengah.

“Temen-temen dari kabupaten dan kota kumpul-kumpul dalam paguyuban, kelompok seduluran, kita memiliki mimpi yang sama dan ideologi yang sama. Kita buat Jawa Tengah yang bagus, yang artinya kita dengan utamakan rakyat kecil dan gotong royong, seperti yang saya lakukan ketika jadi Ketua DPRD Provinsi dulu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rukma menegaskan komitmennya untuk fokus pada kepentingan wong cilik.

“Kebijakan kita fokuskan pada kepentingan wong cilik, karena mereka yang paling butuh dan paling banyak, itu yang diutamakan,” jelasnya.

Mengenai proses demokrasi dalam pencalonan, dimana pendaftar Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah dan melalui penjaringan PDIP hanya Hendrar Prihadi dan dirinya, Rukma bersikap terbuka dan menghargai mekanisme partai.

“Its okay, no problem, itu kan demokrasi. Jangan hanya ngomong dua, karena di DPP bisa buka pembukaan pendaftaran, sebelum rekomendasi turun, semua punya kesempatan yang sama,” katanya.

Rukma juga menekankan pentingnya komitmen dan persatuan dalam PDI Perjuangan.

“Kami punya komitmen, ketika rekomendasi sudah turun pada siapapun, siapapun bisa bersatu untuk sengkuyung untuk terima rekomendasi, sehingga kita di PDI Perjuangan tetap kompak satu sama lain, demi keluarga besar perjuangan bersama,” ujarnya.

Menutup pernyataannya ketika ditanya mengenai kemungkinan akan dicalonkan menjadi Calon Wakil Gubernur, Rukma menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah hal utama baginya.

“Saya tidak masalah, karena bagi saya yang penting pengabdian. Saya disini bukan nyari jabatan, ingin mengabdikan diri untuk masyarakat Jawa Tengah, agar masyarakat mendapatkan yang terbaik,” tutupnya.

Ini yang Dilakukan Sido Muncul di Hari Jamu Nasional

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk sambut Hari Jamu Nasional dengan menggelar kegiatan yang bertajuk “Ayo Minum Jamu”, kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya konsumsi jamu, dalam menjaga kesehatan serta mendukung budaya minum jamu.

Di tengah kemajuan teknologi dan gaya hidup modern, tradisi minum jamu tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya kita sebagai bangsa Indonesia.

Jamu bukan hanya sekadar minuman herbal, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal dan pengetahuan turun temurun yang bernilai tinggi.

Aksi menyentuh dilakukan Sido Muncul, dengan mengundang 100 pedagang jamu dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Solo, dan Jogja, untuk diajak berkeliling pabrik untuk melihat proses produksi produk-produk Sido Muncul yang telah menggunakan teknologi modern.

Setelah berkeliling melihat proses produksi, dilanjutkan dengan minum jamu bersama di kawasan Agrowisata Sido Muncul, perwakilan Balai Besar POM Semarang dan Direktur Eksekutif DPD GP Jamu Jateng Ivana Suprana, dan Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat.

Selain itu, para pedagang jamu ini diberikan penyuluhan dan edukasi mengenai cara memproduksi jamu yang aman dan bebas dari bahan kimia dari Balai Besar POM Semarang.

Kehadiran jamu gendong di setiap daerah di Indonesia memiliki resep khasnya sendiri, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Hal ini menjadikan jamu gendong bukan hanya sebagai produk kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

Kontribusi positif dari Sido Muncul membawa Jamu Gendong dari pasar domestik maupun internasional, menjadi bukti bahwa inovasi yang dilakukan oleh Sido Muncul mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam industri jamu tradisional.

“Adanya peringatan Hari Jamu Nasional menandakan budaya minum jamu telah menjadi gaya hidup sehat karena masyarakat tahu akan khasiat dan manfaatnya bagi kesehatan. Selain itu sebagai penanda bahwa jamu bisa mendunia dan merupakan warisan budaya asli Indonesia,” ujar Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat.

Direktur Eksekutif GP Jamu Jateng Stefanus Handoyo mengajak masyarakat untuk minum jamu, sekaligus dikembangkan, agar jamu dapat Jamu sebagai salah satu komoditi yang berasal dari alam perlu dilestarikan. Usaha jamu perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga jamu menjadi penggerak tumbuhnya ekonomi di Indonesia.

Irwan Hidayat jug, berharap melalui produknya dapat mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan tradisi minum jamu dan mengangkat kembali eksistensi jamu di Indonesia yang mulai pudara

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan jamu yang dikemas dalam bentuk modern agar lebih praktis untuk dikonsumsi, sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk ikut melestarikan tradisi minum jamu, serta menjadi alternatif bagi masyarakat yang kurang menyukai aroma jamu yang terkesan pahit,” tambah Irwan.

Sido Muncul sendiri telah memiliki varian produk yang dikemas secara modern dalam bentuk Soft Capsule yang sebelumnya diproduksi dalam bentuk serbuk dan cair, seperti produk Tolak Angin yang awalnya dalam bentuk serbuk, kemudian dikemas dalam bentuk sachet (cair) kemudian dikembangkan kembali dalam bentuk Soft Capsule. Ada juga varian jamu siap minum (Ready to Drink) yang dikemas dalam botol seperti Jamu Lifestyle.

Jamu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Tradisi minum jamu di Nusantara diyakini telah ada sejak abad ke-8, dibuktikan dengan relief di Candi Borobudur dan beberapa manuskrip kuno seperti Kakawin Ramayana dan Serat Chentini.

Berkat manfaatnya yang baik untuk kesehatan, makna yang tersimpan, dan upaya bangsa Indonesia dalam melestarikan jamu, UNESCO resmi memasukkan Budaya Sehat Jamu (Jamu Wellness Culture) sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) pada akhir tahun 2023. Jamu menjadi WBTb Indonesia ke-13 yang berhasil dienkripsi ke dalam daftar WBTb UNESCO.

Partisipasi di FOLU Net Sink 2030, Pemprov Jawa Tengah Dukung Upaya Kurangi Emisi Rumah Kaca

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk dengan berpartisipasi dalam agenda Sosialisasi Forestry and other Land Use (FOLU) Net Sink tahun 2030. Agenda tersebut adalah bagian dari strategi Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

“Saya sangat mendukung agenda FOLU 2030 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah lama bergerak dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno, saat membuka acara Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 Region Pulau Jawa di Provinsi Jateng, yang diadakan di Hotel Tentrem Semarang, pada Rabu (29/5/2024).

Sumarno menyatakan akan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan agama dan kearifan lokal, guna mencapai target yang ditetapkan.

Dia menambahkan bahwa karena keberagaman karakteristik penduduk Jawa Tengah, diperlukan pendekatan khusus, termasuk pendekatan kearifan lokal dan agama, agar strategi penurunan emisi gas rumah kaca bisa dipahami oleh masyarakat.

“Kami telah melakukan sosialisasi. Kami berterima kasih atas adanya program nasional FOLU ini yang memperkuat kolaborasi kami,” katanya.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Tasdiyanto, mengatakan bahwa Pulau Jawa memiliki lingkungan yang berbeda-beda akibat dari kepadatan penduduknya. Aktivitas penduduk tersebut turut berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca.

Tasdiyanto menyambut positif gagasan tentang pendekatan keagamaan dan kearifan lokal. Dia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, sangat mematuhi ajaran agamanya masing-masing.

“Kami setuju dengan Provinsi Jawa Tengah bahwa sosialisasi tidak hanya harus berbasis sains, tetapi juga harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Ketua Harian Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung, menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas di lima sektor, termasuk sektor FOLU, energi, industri, sampah, dan pertanian. Untuk sektor FOLU, targetnya adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 60 persen.

“Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat nasional hingga daerah harus dilakukan,” katanya.

Hingga Mei 2024, Kementerian LHK telah menyelesaikan penyusunan rencana kerja subnasional di 28 provinsi. Enam provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah, ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Rencana sosialisasi melibatkan pemda, masyarakat, dan pihak terkait lainnya melalui berbagai media seperti podcast di radio, media massa, dan sebagainya, agar program penurunan emisi gas sektor FOLU dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Lantik Pejabat Baru, Pesan Rektor UNDIP: Bekerja dengan Passion dan Bahagia

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Universitas Diponegoro (UNDIP) menggelar Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., bertempat di Gedung Prof. Soedarto SH, UNDIP Tembalang, Kota Semarang, Rabu (29/5) pagi.

Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat dihadiri oleh jajaran pimpinan UNDIP beserta para pejabat yang dilantik.

Didampingi oleh rohaniawan, Rektor UNDIP melaksanakan pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik. Acara dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memorandum Akhir Jabatan.

Rektor UNDIP melantik Wakil Rektor dan pejabat lain di lingkungan Universitas Diponegoro berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 34/UN7.A/KP/V/2024 s.d. Nomor: 45/UN7.A/KP/V 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala dan Wakil Kepala Badan, Wakil Ketua Lembaga, Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Satuan Pengawas Internal, Kepala dan Wakil Kepala Kantor, Kepal Unit Pelaksana Teknis, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Ketua Bagian serta Supervisor Subbagian di lingkungan Universitas Diponegoro.

Untuk jabatan Wakil Rektor UNDIP periode tahun 2024-2029, Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. dilantik sebagai Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan; Dr. Warsito Kawedar, S.E., M.Si., Akt. sebagai Wakil Rektor Sumberdaya; Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T. sebagai Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis; dan Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. sebagai Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor UNDIP memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat sehingga UNDIP masih berjaya (sustainable) sampai saat ini.

Prof. Suharnomo menyebutkan bahwa dalam bekerja pasti ada hal yang tidak menyenangkan, sehingga kita perlu mencari ruang bahagianya sendiri.

“Apa yang membuat orang berkinerja lebih tinggi? Motivasi internal. Challenging work, do it passionately, make a try to love it. Kalau tidak bahagia dalam bekerja jadinya sekedar menggugurkan kewajiban,” tuturnya.

‘Legacy’ adalah yang utama, berikan kesan yang penting. Jangan sampai dengan keberadaan kita dan tidak adanya kita menjadi tidak ada bedanya sama sekali.

“Mari kita mengejar manfaat. Melihat masyarakat bahagia semoga menjadi amal jariyah dan menjadikan motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Ayo jadi yang terbaik di Asia, dalam riset maupun pembelajaran,” seru Prof Suharnomo.

Di penghujung sambutan, Rektor UNDIP berpesan kepada seluruh pejabat, dosen, dan staf tenaga kependidikan untuk terus semangat bekerja, berdiskusi, dan eksekusi, “Semuanya dinilai based on performance, do your best!”

Sinergi PLN dan Kementerian ATR/BPN Amankan Aset Negara

0

YOGYAKARTA (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) melaksanakan konsinyering dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait percepatan sertifikasi aset tanah dan penyerahan sertifikat tanah PLN di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara yang bertujuan untuk mempercepat sertifikasi aset tanah PLN ini dihadiri oleh BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, BPN Kanwil Jawa Tengah, BPN Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi. Selain itu, juga turut serta lima Unit Induk dari PLN yakni PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Tengah, PLN UIP Jawa Bagian Barat, PLN Unit Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat dan PLN UID Jawa Tengah.

Kepala Sub Bidang Penetapan Hak Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Muhamad Fadhil mengatakan Aset PLN harus diamankan secara fisik seperti menguasai tanah yang dimiliki, salah satu caranya adalah dengan memasang tanda batas.

“Secara adminstratif perlu dilakukan pengamanan bukti perolehannya agar suatu saat dibutuhkan bisa digunakan sebagai alat bukti pada persidangan. Pengamanan secara hukum dapat dilakukan dengan melakukan pensertipikatan aset tanah PLN,” jelas Fadhil.

Pada acara ini juga BPN melaksanakan penyerahan sertifikat tanah kepada PLN. Secara total kelima unit PLN mendapatkan 192 sertifikat di mana PLN UIP JBT mendapatkan 44 sertifikat dengan total luasan mencapai lebih dari 892,673 m2. Rincian 44 sertifikat tersebut terbagi menjadi 30 sertifikat di Jawa Barat dan 14 Sertifikat di Jawa Tengah. Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai kendala yang terjadi dalam proses sertifikasi aset tanah. Dari beberapa pokok kendala yang disampaikan PLN juga mendapatkan solusi langsung dari pihak BPN.

Sementara itu, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP JBT, Achmad Ismail memberikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN beserta seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota karena telah memberikan pendampingan, arahan serta dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan tata kelola pengamanan aset selama ini serta dalam hal sertifikasi, perizinan dan penanganan permasalahan tanah PLN.

Lebih lanjut, Ismail juga berharap agar sinergi antara PLN dan BPN dapat terus terjaga agar upaya penyelesaian sertifikasi aset tanah PLN dapat tercapai sebagai bentuk mengamankan aset negara.

“Ini menjadi langkah dan upaya PLN dalam mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN. Pensertifikatan ini juga sebagai langkah mitigasi apabila ke depan terjadi permasalahan atau sengketa pertanahan,” kata Ismail.