SEMARANG (Pertamanews.id) – Komitmen memperkuat pemberdayaan perempuan di era digital kembali ditegaskan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART). Melalui program CSR bertajuk Bunda Pintar, perusahaan menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menghadirkan pendidikan literasi digital di jaringan Ruang Bersama Indonesia (RBI). Peluncuran program berlangsung di Semarang, Rabu (19/11).

Program ini akan menjangkau 30 desa dan kelurahan RBI di 15 kota/kabupaten prioritas, lengkap dengan dukungan paket akses internet dan pelatihan literasi digital bagi perempuan, khususnya para ibu.

Bunda Pintar menjadi bagian dari pilar Women Empowerment dalam kerangka CSR XLSMART, Tri Karsa, yang juga mencakup Philanthropy dan Education.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II KemenPPPA RI, Eko Novi Ariyanti, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menilai kehadiran Bunda Pintar menjadi langkah nyata untuk mempersempit jarak literasi digital antara perempuan kota dan desa.

Menurut Eko, banyak perempuan desa yang sudah akrab dengan gawai dan media sosial, namun masih minim pemahaman tentang keamanan digital maupun pemanfaatan teknologi secara produktif.

“Ruang Bersama Indonesia kami rancang sebagai pusat kegiatan yang ramah perempuan dan anak, termasuk dalam hal literasi digital. Kerja sama dengan XLSMART melalui Bunda Pintar membantu kami menghadirkan program yang konkret, terukur, dan dekat dengan kebutuhan nyata para ibu di desa. Kami berharap peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga agen perubahan di lingkungan masing-masing,” ujar Eko Novi Ariyanti.

Bunda Pintar diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan sebagai individu, ibu, dan anggota masyarakat. Materi yang disiapkan tidak sebatas penggunaan internet dasar, tetapi juga pemanfaatannya untuk pendidikan anak, interaksi sosial, hingga peluang ekonomi rumah tangga.

Program ini melengkapi visi RBI sebagai pusat pembelajaran dan aktivitas aman bagi perempuan dan anak. RBI selama ini menjadi wadah untuk memperkuat desa inklusif dan desa digital yang responsif terhadap isu kesetaraan.

Di tahap awal, XLSMART menyalurkan paket akses internet terintegrasi dengan Gerakan Donasi Kuota (GDK). Setiap paket terdiri atas router, kartu SIM, serta kuota internet untuk satu tahun.

Fasilitas ini ditempatkan di 30 desa/kelurahan RBI dan akan digunakan sebagai pusat belajar bersama, ruang komunitas perempuan, hingga pendampingan anak dalam tugas sekolah berbasis digital.

Secara keseluruhan, program diproyeksikan memberi manfaat kepada sekitar 3.000 penerima hingga akhir Desember 2025.

Group Head Central Region XLSMART, Arif Farhan Budiyanto, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai garda depan keamanan digital keluarga.

“Perempuan, terutama para bunda, merupakan pengambil keputusan sehari-hari di rumah sekaligus rujukan pertama bagi anak ketika berhadapan dengan gawai dan internet. Melalui Bunda Pintar, kami ingin memastikan para ibu memiliki bekal literasi digital yang cukup sehingga mampu mendampingi anak, menjaga keamanan keluarga di ruang digital, dan bila memungkinkan memanfaatkan teknologi untuk menambah nilai ekonomi bagi keluarga,” ujar Arif Farhan Budiyanto.

Arif menambahkan, jejaring RBI membuat program ini lebih tepat sasaran.

“RBI telah memiliki jejaring desa dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan dukungan akses internet dan pelatihan Bunda Pintar, kualitas pemanfaatan teknologi di desa-desa tersebut diharapkan meningkat, bukan hanya sebatas tersambung jaringan, tetapi juga cakap menggunakan internet secara produktif dan bertanggung jawab,” lanjutnya.

Sebagai motor penggerak program, dua workshop literasi digital akan digelar tahun ini di Semarang dan Denpasar.

Kegiatan berlangsung dalam format hybrid selama tiga jam. Setiap workshop menargetkan 50 peserta luring serta minimal 100 peserta daring dari desa RBI di provinsi lain.

Materi pelatihan disusun untuk dekat dengan keseharian para ibu. Topiknya mencakup penanganan risiko digital, penyaringan informasi hoaks, pengaturan penggunaan gawai anak, perlindungan data pribadi, hingga pemanfaatan platform digital untuk usaha rumahan.

Arif menjelaskan atmosfer workshop akan dibuat interaktif dan aplikatif.

“Bunda Pintar kami desain sebagai ruang belajar yang interaktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kami ingin para peserta merasa aman untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Harapannya, setelah mengikuti workshop, para ibu tidak hanya memahami teori, tetapi juga percaya diri untuk mempraktikkan kebiasaan digital yang lebih sehat di rumah dan di lingkungan sekitarnya,” tambah Arif Farhan Budiyanto.

Program Bunda Pintar akan digelar di desa/kelurahan RBI yang tersebar di Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, NTT, Jambi, Kalimantan Selatan, hingga Gorontalo.

Penyebaran wilayah ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk menjangkau perempuan sampai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dengan kombinasi akses internet, pelatihan relevan, dan pendampingan, XLSMART dan KemenPPPA berharap program ini melahirkan lebih banyak perempuan berdaya dan keluarga yang tangguh di ruang digital.

Untuk memastikan kelancaran program, XLSMART mengandalkan lebih dari 26.700 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Jawa Tengah, sebagian besar berteknologi 4G.

Perusahaan juga melakukan pemeliharaan rutin pada infrastruktur jaringan, mulai dari fiber optik hingga backhaul, demi menjaga kualitas konektivitas di area pendidikan, ekonomi, dan permukiman.***

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan barang temuan (lost and found) yang transparan dan akuntabel dengan menyalurkan barang-barang yang telah melewati masa penyimpanan sesuai ketentuan perusahaan kepada dua yayasan sosial di Jakarta. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penyerahan Barang Temuan Periode Juli-Oktober 2025

Pada hari ini, Kamis, 20 November 2025, pukul 10.30 WIB, KAI Daop 1 Jakarta menyerahkan 164 item barang kategori Barang Biasa yang terkumpul dari Pos Pengamanan (Pam) Stasiun Pasar Senen, Gambir, dan Jakarta Kota. Rincian barang temuan dari masing-masing stasiun adalah sebagai berikut:

• Stasiun Pasar Senen: 121 item
• Stasiun Gambir: 41 item
• Stasiun Jakarta Kota: 2 item

Barang-barang seperti headset bluetooth, tumbler, charger, topi, dan bantal leher ini disalurkan kepada Yayasan Rauf Al-Akrama yang berlokasi di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan oleh Deputy Pam Opka Daop 1 Jakarta, Muhammad Yamin, dan Spv Pam Opka, Triyoko Wasono, serta diterima langsung oleh pengurus yayasan, Sukir.

Kegiatan Serupa pada September 2025

Sebelumnya, pada Selasa, 16 September 2025, KAI Daop 1 Jakarta juga telah menyerahkan 176 item barang temuan kategori Barang Biasa periode April-Juli 2025 kepada Yayasan Piatu Muslimin di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Barang-barang tersebut berasal dari:

• Stasiun Pasar Senen: 148 item
• Stasiun Gambir: 18 item
• Stasiun Jakarta Kota: 10 item

Bantuan berupa tumbler, charger, topi, dan bantal leher diserahkan oleh Muhammad Yamin, Triyoko Wasono, dan Karu PSE Hendrik Dwi I, serta diterima oleh pengasuh Yayasan Piatu Muslimin, Jordy Herian.

Landasan Hukum dan Keteraturan Pengelolaan Barang Temuan

Pengelolaan barang temuan di KAI Daop 1 Jakarta berpedoman pada Peraturan Direksi PT KAI Nomor PER.U/KL.104/VII/1/KA-2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan. Peraturan ini mengklasifikasikan barang temuan ke dalam tiga kategori dengan masa simpan yang berbeda:

1. Barang Makanan:

• Makanan basah: masa simpan 1×24 jam.
• Makanan kering: masa simpan 7×24 jam.

1. Barang Biasa: Masa simpan 1×30 hari (1 bulan).
2. Barang Berharga: Masa simpan 3×30 hari (3 bulan).

Barang-barang yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah melewati masa penyimpanan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui yayasan yang terverifikasi.

Pernyataan Resmi KAI Daop 1 Jakarta

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab perusahaan dalam menjaga administrasi barang temuan yang teratur dan memastikan barang-barang tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap penyaluran barang temuan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. KAI Daop 1 Jakarta berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan ini secara berkelanjutan,” ujar Ixfan.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk selalu memeriksa kembali barang bawaan sebelum meninggalkan kereta atau area stasiun guna mencegah terjadinya barang tertinggal.

YOGYAKARTA (Pertamanews.id) — Menutup akhir tahun 2025, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar dua agenda strategis: Rapat Kerja Kesekuritian Hulu Migas Jabanusa 2025 serta Rapat Kerja Perizinan dan Pengelolaan Bahan Peledak (Handak) Hulu Migas Jabanusa 2025.

Kedua forum tersebut menjadi bagian penting dari komitmen SKK Migas memperkuat keamanan operasional dan memastikan kegiatan hulu migas berjalan sesuai regulasi serta standar HSE (Health, Safety, and Environment).

Dalam rapat kerja kesekuritian, SKK Migas dan seluruh KKKS membahas langkah konkret peningkatan keamanan wilayah operasi migas, mulai dari strategi mitigasi risiko hingga penguatan kerja sama dengan TNI–Polri dan pemerintah daerah.

“Kesekuritian yang solid akan menjamin kelancaran operasi hulu migas serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif,” ujar Anggono Mahendrawan, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas wilayah kerja migas, sekaligus memastikan setiap aktivitas eksplorasi berlangsung aman dan terkendali.

Selain aspek keamanan, SKK Migas juga menekankan pentingnya tata kelola bahan peledak (handak) yang digunakan dalam kegiatan seismik, konstruksi bawah laut, hingga pengeboran eksplorasi dan eksploitasi.

Dalam forum ini, dibahas penyelarasan proses perizinan dan pengawasan antara KKKS, Polri, dan SKK Migas, serta penegakan standar keselamatan sesuai SNI 6911:2025.

Isu yang menjadi fokus meliputi:

• Penyatuan mekanisme perizinan pembelian, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengangkutan handak
• Standarisasi keselamatan transportasi dan penyimpanan bahan peledak berizin
• Penguatan sistem pengawasan stok, audit penggunaan, dan pelaporan
• Penegasan spesifikasi teknis gudang handak sesuai SNI terbaru
  Pengelolaan bahan peledak disebut bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian integral dari sistem keamanan nasional.

“SKK Migas memastikan seluruh tahapannya berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai ketentuan perundangan,” tegas Anggono.

Rapat kerja ini turut dihadiri perwakilan Kepolisian Daerah, TNI, KKKS, hingga vendor berizin, mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga rantai pengawasan dan integritas operasional migas.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan sekaligus memperkuat perlindungan sektor energi strategis nasional.

Melalui rangkaian rapat kerja tersebut, SKK Migas Jabanusa menargetkan terwujudnya:

• SOP terpadu antara SKK Migas, KKKS, dan aparat keamanan
• Penguatan budaya keamanan dan HSE di seluruh lini operasional
• Sistem komunikasi cepat dan terintegrasi dalam menghadapi potensi gangguan keamanan maupun risiko terkait bahan peledak

“Kami menempatkan keselamatan, keamanan, dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas. Rapat kerja ini juga bertujuan untuk memastikan setiap proses dari perizinan hingga pelaksanaan lapangan — terkoordinasi dengan baik dan memenuhi standar nasional,” kata Anggono Mahendrawan.

Dengan langkah-langkah ini, SKK Migas Jabanusa berharap tata kelola keamanan dan pengelolaan handak di wilayah kerja semakin kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan operasi migas masa depan.***

BANDAR LAMPUNG (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional. Melalui pendekatan yang terstruktur, program ini hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi program MBG seperti yang saat ini dilakukan di Lampung pada Rabu (18/11). Sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentinya asupan gizi sejak dini yang juga membawa manfaat ganda bagi masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan setiap lapisan masyarakat memperoleh akses gizi yang layak. Dihadapan ratusan warga Bandar Lampung, ia menyampaikan bahwa MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan gizi yang selama ini dialami masyarakat. Banyak warga kita yang sebenarnya membutuhkan dukungan, tetapi terkendala akses. Melalui MBG, negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan lebih baik,” tutur Nihayatul Wafiroh.

Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini didukung oleh Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG). Kehadiran SPPG tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pangan segar dan aman, tetapi juga memberi manfaat ekonomi karena memaksimalkan pasokan dari wilayah sekitar. Selain meningkatkan mutu gizi, MBG turut menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat sebagai tenaga operasional dapur.

“Ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga kesempatan kerja. Banyak warga sekitar SPPG yang dapat terlibat langsung dalam proses produksi pangan. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan manfaat ganda—gizi untuk keluarga, ekonomi untuk lingkungan,” tambahnya.

Menanggapi isu-isu yang beredar terkait dugaan keracunan makanan dalam program MBG, Nihayatul Wafiroh memberikan pemahaman yang mendetail. “Masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang berkembang. Kami telah turun langsung ke lapangan dan menemukan bahwa persoalannya terjadi karena adanya dapur yang tidak mengikuti SOP. Saya meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Intinya, program ini aman dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” papar Nihayatul.

Dengan sosialisasi program MBG di Lampung diharapkan program ini dapat berjalan optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Melalui penguatan pengawasan dan kerja sama semua pihak, program MBG diharapkan terus memberikan dampak positif dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.*

BANDAR LAMPUNG (Pertamanews.id) – Pemerintah bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung menggelar kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Keratun Pemprov Lampung pada Selasa (18/11). Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk tetap melayani rakyat dengan memberikan kebermanfaat ganda bagi masyarakat.

Sosialisasi program MBG ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Seh Ajeman, Kepala SPPG Kota Bandar Lampung Rizki Makruf, Ketua DPW Perempuan Bangsa, Zam Zanariah, serta ratusan peserta yang merupakan warga setempat. Kegiatan ini menjadi diharapkan menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik menuju Indonesia emas 2045.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Provinsi Lampung Seh Ajeman menyampaikan dukungan penuh terhadap Program MBG yang digagas pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang.

“Saya menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Program ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” ujar Seh Ajeman.

Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal. Bahan pangan untuk dapur MBG akan mengutamakan pasokan dari pedagang, petani, peternak, serta pemilik usaha kecil di daerah.

“Program MBG bukan hanya menjawab kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas kesempatan kerja,” tambah Ajeman. 

Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat memahami konsep, tujuan, serta mekanisme pelaksanaan Program MBG sehingga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraannya di wilayah Lampung.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.*

LAMPUNG (Pertamanews.id) – Dari perairan 21 km lepas Pantai Labuhan Maringgai, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung kembali menerima kargo Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebesar ±131.000 m³. LNG tersebut bersumber dari LNG Plant domestik.

Penerimaan kargo tanggal 12 – 14 November 2025 dengan proses ship-to-ship-transfer (STS) dilaksanakan oleh PT PGN LNG Indonesia (”PLI”), anak usaha PGN.

Kegiatan ini menjadi penerimaan kargo ke-20 sepanjang tahun 2025, yang menandai operasional FSRU Lampung tetap andal dan stabil.

Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, menegaskan pentingnya STS LNG bagi kesinambungan layanan gas bumi nasional.

Hal ini juga merupakan wujud dukungan pemerintah dan stakeholder kepada PGN dalam menjamin keberlangsungan pasokan energi bersih.

“Penerimaan kargo ke-20 membuktikan keandalan FSRU Lampung sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga suplai energi bersih dan turut mencerminkan sinergi yang kuat dalam PGN Group. Konsistensi ini menjadi fondasi dalam memperkuat layanan gas bagi masyarakat dan industri, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujarnya, (18/11).

Di sisi lain Direktur Utama PLI, Nofrizal, menambahkan bahwa keberhasilan ini juga mencerminkan kapabilitas operasi yang semakin matang.

“Sejak awal beroperasi, kami berkomitmen menghadirkan solusi energi yang terkoneksi, aman, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan STS dijalankan dengan standar keselamatan tertinggi,” tambahnya.

Hingga 14 November 2025, FSRU Lampung menerima 20 kargo LNG dengan volume mencapai ±58,03 juta MMBTU. PLI terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sektor energi industri dan pembangkit, khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat dan Sumatera.

Adapun kapasitas penyimpanan FSRU Lampung sendiri mencapai 170.000 m3, dengan kapasitas regasifikasi LNG sebesar 240 MMSCFD.

“Kegiatan STS ke 20 di tahun 2025 juga menjadi momentum bagi PLI untuk mempertegas perannya bagian dari Subholding Gas dalam menyediakan energi bersih bagi Indonesia, sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam transisi energi menuju Net Zero Emission,” pungkas Nofrizal.***