SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan menindak tegas pengembang perumahan yang tidak melakukan kajian teknis tata ruang dan tata bangunan. Seperti yang terjadi di Perumahan Grand Permata, Kelurahan Mateseh, Kecamatan Tembalang.

Perumahan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon tersebut acap kali dilanda banjir limpasan karena tanggul atau taludnya tidak sesuai kajian teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang.

Kepala Distaru Kota Semarang, Irwansyah mengatakan, para pengembang memiliki kewajiban untuk menyediakan rasa aman bagi masyarakat yang menjadi penghuninya.

“Kami akan terbitkan surat peringatan atau SP3, kalau mereka tidak kunjung melakukan maka kami akan tindak lanjut dengan ketentuan yang berlaku, bisa penyegelan,” kata Irwansyah, Minggu (17/3).

Tak hanya itu, pihaknya juga bisa melakukan pembekuan bahkan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Surat peringatan tersebut dikeluarkan untuk mendorong pengembang perumahan segera membangun talud atau tanggul sesuai ketentuan yang berlaku.

“Intinya kami minta segera membuat talud atau tanggul sesuai kajian teknis yang benar, bukan sekadar bangun talud, sehingga berfungsi karena perumahan itu berbatasan langsung dengan Sungai Babon,” katanya.

Menurutnya, pengembangan perumahan selain berorientasi terhadap bisnis juga harus memahami kebutuhan rumah atau backlog yang sekarang ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Termasuk pentingnya perizinan baik tata ruang maupun tata bangunan yang telah ditetapkan.

“Kami harap developer juga bisa memahami, mereka butuh bisnis pengembang perumahan. Tolonglah siapkan perumahan yang layak huni, jangan sekadar bisnis. Mereka kalau mau terus mengembangkan rumah tersebut harus disesuaikan dulu karena risikonya ke masyarakat penghuni,” katanya.

Dirinya mengatakan, para pengembang perumahan telah paham terhadap segala jenis perizinan. Seperti Ketentuan Rencana Kota (KRK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, pengusaha properti wajib menyediakan atau mengalokasikan untuk pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebesar 40 persen dari total lahan yang tersedia. Sisanya yakni 60 persen harus menjadi hunian termasuk halaman rumah.

“Besok kami akan turun ke lapangan, yang jelas perumahan ini kami warning, kalau kami tidak tegas kasihan penghuninya,” tutur Irwansyah.

Termasuk pula ketentuan wajib melakukan kajian hidrologis. Aturan tersebut memuat terkait sirkulasi tata air, termasuk perumahan yang terletak di pinggir sungai walaupun ada garis badan sungai harus memenuhi denah pembangunan tanggul yang sesuai.

Selain melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, pihaknya juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

“Kami dengan PU, BBWS, Perkim akan jaga bareng-bareng. Semua pengembangan perumahan akan kami sesuaikan dengan daya dukung lahan. Bisa bangun embung, talud, resapan harus dibuat sesuai kajian hidrologis,” ujarnya.

Seperti diketahui, cuaca ekstrem menyebabkan bencana hidrometeorologi berupa banjir di Kota Semarang dalam kurun waktu empat hari terakhir. Pada Sabtu (16/3) Perumahan Grand Permata Tembalang kebanjiran karena air Sungai Babon melimpas talud yang tak sesuai ketentuan. Termasuk Perumahan Puri Dinar Indah juga menjadi perhatian serius Pemkot Semarang.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sejumlah wilayah di Kota Semarang yang terdampak banjir sudah mulai berangsur surut. Penanganan banjir dengan memaksimalkan kinerja pompa-pompa milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan BBWS Pemali-Juana kini tinggal menunggu waktu.

Meski demikian, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu terus mendorong pemanfaatan pompa-pompa portable. Seperti penanganan banjir di Jalan Kaligawe dan sekitarnya yang memaksimalkan kinerja rumah pompa Tenggang.

“Di rumah pompa Tenggang sedang hidup empat pompa dan ada tambahan lagi floating pompa dan mobile pompa, sehingga ada sembilan pompa yang dihidupkan baik yang eksisting maupun pompa yang mobile,” ujar mbak Ita, sapaan akrabnya usai meninjau rumah pompa Tenggang dan sejumlah titik banjir, Sabtu (16/3).

Dirinya bersyukur saat ini elevasi air laut sudah mulai turun. Lalu lintas di Jalan Raya Kaligawe pun sudah mulai lancar, meski yang melintas masih kendaraan truk besar.

Mbak Ita pun menekankan agar dua rumah pompa pengendali banjir di Kaligawe dan sekitarnya yakni Tenggang dan Sringin terus beroperasi. Dirinya juga meminta agar pintu-pintu air tetap dibuka.

“Dan pompa lainnya juga sudah ada banyak, di belakang Rumah Sakit Sultan Agung ada lima pompa, ditambah lagi baru saja kiriman lagi dari BBWS. Jadi nanti kalau bisa dipecah,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengaku dari hasil pantauannya tinggal beberapa wilayah di empat kecamatan yakni Pedurungan, Semarang Utara, Genuk dan Gayamsari yang sebagian wilayahnya masih terendam banjir. Namun ketinggian air sudah turun signifikan.

“Di Tambakrejo yang kemarin banjir setinggi dada orang dewasa, kini sudah surut bahkan sudah bersih. Karena ada pompa yang bisa menarik ke Banjir Kanal Timur (BKT) dan Alhamdulillah itu pompa baru, di tahun 2023 kemarin bisa terealisasi. Kemudian hanya tinggal di depan SPBU dekat makam Sunan Terboyo, karena di sana memang alirannya Kali Tenggang, yang saat ini Kali Tenggang penuh menunggu aliran air pompa di rumah pompa Tenggang. Tapi Kali Tenggang Insyaa-Allah saat ini sudah mulai surut, kini ketinggian air sudah tinggal semata kaki,” terangnya.

Kemudian di wilayah Muktiharjo Kidul dan wilayah Kecamatan Semarang Utara lainnya, banjir hanya tinggal RW 13 dan RW 14 dan hanya jalannya saja. Kemudian banjir yang masih tinggi ada di wilayah Genuk, Terboyo Wetan, Gebangsari, Genuksari, Dongbiru dan memang menunggu juga aliran pompa air Seringin, dan depan RSI Sultan Agung.

“Diharapkan rob menurun karena saat ini masih tinggi juga. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala BBWS semoga sehari atau maksimal dua hari dari kemarin sudah mulai surut. Karena dari kepala balai juga sedang menunggu pompa-pompa portable dari wilayah-wilayah tidak terdampak banjir,” imbuhnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan jika upaya evakuasi menjadi fokus perhatian dalam penanganan korban banjir kali ini. Di sisi lain, pendirian dapur umum logistik dan pendistribusian obat-obatan juga terus dilakukan.

Hal itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Mbak Ita saat meninjau sejumlah titik banjir di Kota Semarang pada Kamis (14/3). Dirinya nampak memimpin langsung jalannya evakuasi masyarakat terdampak.

“Sementara evakuasi 12 orang di Taman Hasanudin, Kuningan, 15 orang di Kecamatan Gayamsari. Lalu di sekitar kampus USM ada 100-an orang dari Tlogosari dan Muktiharjo,” kata Mbak Ita saat ditemui di lokasi tinjauan banjir di Jalan Raya Kaligawe, Kecamatan Gayamsari.

Mbak Ita mengatakan jika mayoritas masyarakat yang terdampak enggan dievakuasi atau diungsikan. Mereka memilih bertahan di rumahnya masing-masing dengan alasan menjaga barang berharga.

Termasuk pula kondisi genangan air yang tak terlalu dalam, dan rumah mereka berlantai dua. Tak sedikit pula, para warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya yang tak terdampak banjir.

Kendati begitu, pihaknya memastikan Basarnas bersama TNI-Polri, PMI dan sukarelawan kebencanaan bersiap siaga penuh untuk melakukan evakuasi atau memberikan pertolongan kepada warga terdampak.

Kini, pos dapur umum juga telah didirikan di lima lokasi. Dapur umum induk ditempatkan di Balai Kota Semarang. Lainnya berada di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari, Universitas Semarang (USM), dan Kecamatan Genuk.

“Kami juga mensuplai makanan siap saji, di antaranya kemudian juga ada roti, dan air minum,” kata Mbak Ita.

Kini, pihaknya juga tengah berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. “Semoga bantuan-bantuan juga bisa segera dikirimkan ke Kota Semarang,” ujarnya.

Pihaknya belum bisa memberikan data berapa banyak masyarakat yang terdampak. Kendati begitu, dia menyebut, setidaknya ada enam kecamatan yang terdampak, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu.

Selain itu, Mbak Ita memastikan pompa-pompa telah dioptimalkan, baik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang maupun milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Termasuk menambah pompa portabel yang ditempatkan di sejumlah titik banjir.