SALATIGA (Pertamanews.id) – Menjelang Pemilu 2024, tantangan humas pemerintah mendapat terhitung berat. Sebagai penyampai informasi, mereka diharapkan ikut menyosialisasikan program pemerintah, termasuk pesta demokrasi, dengan tetap menjaga netralitas.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Sosiawan mengatakan, semakin mendekati pemungutan suara, potensi kerawanan Pemilu meningkat. Antara lain menyangkut politik uang, netralitas, hoaks di media sosial, politik identitas, dan SARA.
Dalam hal ini, ujarnya, insan kehumasan dituntut bisa terus menyebarkan hal positif, serta ikut menangkal berita hoaks yang menyebar di masyarakat.
“Insan kehumasan harus bisa membedakan, mengidentifikasi, serta mengelola suatu informasi bermanfaat atau tidak. Humas, baik secara individu maupun bagian dari lembaga, perlu menjadi clearing person of information, yang bisa untuk menarasikan hal positif, dan melakukan kontra narasi terhadap berita hoaks,” ujarnya, pada Dialog Opini Publik bertajuk “Peran Humas dalam mengelola Informasi Jelang Pemilu 2024”, yang digelar Diskominfo Jateng, di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Kamis (16/11).
Sosiawan mengingatkan, informasi adalah kekuatan. Maka, perlu sikap kehati-hatian dalam menyebarkan informasi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, adil, memiliki kebenaran, dan akuntabilitas.
Akademisi Universitas Diponegoro, Yanuar Luqman menambahkan, humas pemerintah perlu membuat strategi komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu dan menangkal hoaks. Namun, mereka tetap harus menjaga netralitas.
“Humas pemerintah perlu meng-counter berita hoaks yang beredar di masyarakat, namun jangan sampai mengabaikan persoalan etika, apalagi jika menyangkut isu yang sensitif. Caranya, bisa membuat penyataan menggunakan akun resmi SKPD, yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana menegaskan, humas pemerintah di SKPD Provinsi Jawa Tengah perlu berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi, khususnya melalui media sosial.
“Komisi Informasi bertugas mengawal dan mengawasi informasi yang beredar. Dalam konteks pemilu, SKPD dapat berkonsultasi dengan KPU maupun pihak terkait, mengenai konten mana yang diperbolehkan untuk disebarluaskan,” ujar Indra.
Indra juga mengingatkan, menghadapi Pemilu 2024, ASN dan insan badan publik Provinsi Jawa Tengah mesti tetap netral. Mereka menjadi corong keterbukaan informasi publik di bidang masing-masing, dengan tetap menjaga netralitas, serta berhati-hati di media sosial.
Sementara, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jateng, Muhammad Arif Sambodo mengungkapkan, menjelang Pemilu 2024, humas pemerintah memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan narasi dan informasi damai.
Menurutnya, humas pemerintah dapat berperan sebagai jembatan, yang membantu mengomunikasikan pesan antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, humas pemeirntah juga menjadi corong terdepan pemerintahan, sehingga apa yang disampaikan menjadi contoh bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, humas pemerintah perlu untuk menunjukkan sikap netral, baik di ruang publik maupun digital,” ungkapnya, saat membuka kegiatan tersebut.
Arif mengajak para pengelola media pemerintah untuk meningkatkan fungsi kehumasan dalam mengelola informasi, dan bersiap menghadapi tantangan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Senada dengan Arif, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum, mendorong humas pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk berperan dalam memberikan contoh yang baik, mengedukasi masyarakat agar tidak berat sebelah dalam memilih.
“Menjelang tahun politik 2024 ini, kita menghadapi tantangan. Oleh karena itu, humas pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif atas beredarnya disinformasi dan ujaran kebencian, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan kondusif,” ujar Riena.
