SMKN Jateng akan Direplikasi Nasional oleh Presiden Jokowi, Ganjar; Berkat Support DPRD

Penulis

-

Agustus 31, 2023

SEMARANG (Pertamanews.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jateng karena selalu mensupport berbagai kebijakan yang diinisiasinya selama dua periode memimpin Jateng.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat paripurna terakhir sebagai Gubernur Jateng di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis (31/8/2023). Seperti diketahui, Ganjar akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang.

“Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, kawan-kawan DPRD Jateng selalu membuka ruang diskusi di tengah perdebatan yang kerap terjadi ketika menyusun kebijakan dan program untuk masyarakat Jateng.

Kendati begitu, lanjut Ganjar, tujuan dari perdebatan itu untuk memajukan pembangunan maupun menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Misalnya, penurunan kemiskinan, penyediaan akses pendidikan yang luas, dan sebagainya.

Bersama DPRD Jateng, Ganjar berhasil menelurkan banyak kebijakan dan program berdampak. Di antaranya inisiasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), insentif guru keagamaan, hingga program Tuku Lemah Oleh Omah.

“Itu yang kami terharu dan senang. Di tengah perdebatan yang sering kali keras, ada hasil yang bagus,” kata Ganjar.

Sejumlah inisiasi yang digodok bersama DPRD Jateng juga sukses mendapat perhatian pemerintah pusat untuk dijadikan program nasional.

Di antaranya sekolah gratis SMKN Jateng, pembangunan Desa Antikorupsi, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), hingga Jo Kawin Bocah.

“Bahkan beberapa program itu akan direplikasi di nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah,” imbuhnya.

Ganjar berharap, DPRD Jateng dapat melanjutkan kerja-kerja terbaiknya bersama Gubernur Jateng selanjutnya. Ganjar juga berharap Jateng semakin maju.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin Maimoen, atas pengabdian kepada masyarakat Jateng.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur, wakil gubernur dan apresiasi atas pengabdian serta kerja sama yang baik dengan DPRD sehingga dapat dengan mengawal visi misi pembangunan Jawa Tengah,” tandasnya.

Menteri Mahfud MD Dorong WNI di Luar Negeri Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 31, 2023

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.

“Kepada penyelenggara Pemilu seperti PPLN yang hadir di sini, kampanyekan pada rakyat bahwa pemilu itu mahal. Karena demi demokrasi, integrasi, dan nomokrasi, kita bersedia mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan Pemilu,” ujar Menteri Mahfud MD, Kamis (31/8/23).

Menteri Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah konsisten menjaga agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah negara di Eropa Timur pada 2007 lalu. Jumlah masyarakat Indonesia di negara itu sangat sedikit, tapi pemerintah Indonesia tetap menyelenggarakan Pemilu dengan biaya yang tidak kecil.

“Orang Indonesia di negara itu hanya 18 orang, termasuk duta besarnya. “Bayangkan, untuk 18 suara saja, negara harus keluar sampai Rp500 juta untuk menggelar pemilu,” ujar Menteri Mahfud MD.

Oleh karena itu, Menteri Mahfud MD mengajak seluruh WNI di luar negeri untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan.

“Jangan lupa, Pemilu memang tidak untuk mencari pemimpin yang sungguh-sungguh ideal dan sempurna. Di mana pun itu tidak akan didapatkan,” jelas Menteri Mahfud MD.

Pemilu, menurutnya, adalah untuk mencari pemimpin terbaik di antara para calon yang ada. “Tetapi apa pun pilihan Anda, suara Anda sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa. Karena itu Anda tidak boleh golput,” tutup Menteri Mahfud MD.

Pemusnahan Ratusan Senpi Rakitan dan Amunisi Ilegal Oleh Polda Lampung

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 31, 2023

0

LAMPUNG (Pertamanews.id) – Polda Lampung memusnahkan ratusan pucuk senjata api ilegal berbagai jenis hasil sitaan dan penyerahan sukarela dari masyarakat dimusnahkan di Markas Polda Lampung, Rabu (30/8/23).

Kapolda Lampung Irjen. Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan Polda Lampung memusnahkan senpi rakitan beserta amunisi ilegal pada HUT ke-8 Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 presisi sebanyak 566 senjata api rakitan dan 295 butir amunisi dari berbagai jenis dan ukuran.

Senjata api tersebut di antaranya 463 senjata api laras pendek jenis revolver, dan 55 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan 48 senjata api laras panjang.

“Senjata api ini kita dapatkan dari berbagai macam kegiatan operasi di antaranya operasi sikat mengamankan 283 senpi dan amunisi 75 butir, lalu operasi pekat mendapatkan 168 senpi dan 130 butir amunisi dan sisanya masyarakat menyerahkan langsung secara sukarela kepada kami,” jelasnya.

Kapolda Lampung menghimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan, memiliki senpi rakitan ilegal agar dapat segara menyerahkan kepada pihak kepolisian terdekat dan kami tidak akan memproses apabila masyarakat menyerahkan itu secara sukarela.

Kejati Sumatera Barat dan Kejari Pasaman Berhasil Eksekusi DPO Terpidana Ali Basyar bin Bustami

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 31, 2023

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama Kejaksaan Negeri Pasaman berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Ilham Wahyudi, S.H., M.H, Selasa (29/8).

Kepala Pusat Penerangan hukum, Ketut Sumadena mengatakan Sebelum dilakukan eksekusi, Terpidana menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang. Kemudian setelah dinyatakan sehat oleh dokter, Tim Penyidik bersama Tim Pelaksana Eksekusi DPO Kejaksaan Negeri Pasaman dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan eksekusi pidana badan terhadap Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muaro Padang.

” Terpidana yang dilakukan eksekusi merupakan ALI BASYAR bin BUSTAMI sebagai Pensiunan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pasaman,” jelas Ketut.

Ketut menyampaikan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola anggaran kantor Non Belanja Pegawai dengan memerintahkan anak buahnya para bendahara membuat kuitansi palsu hingga mengakibatkan kerugian Negara Rp99.758.800 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga divonis pidana penjara selama 1 Tahun 8 Bulan, pidana denda sebesar Rp2.000.000 Subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti senilai Rp99.758.800.

” Terpidana ALI BASYAR bin BUSTAMI yang sepatutnya mengetahui/telah mengetahui Putusan Mahkamah Agung tersebut, berusaha untuk mengjindari dari pelaksanaan eksekusi baik pidana badan, pidana denda, uang pengganti dan biaya perkara. Hal ini terbukti dengan Upaya yang dilakukan Terpidana An. ALI BASYAR Bin BUSTAMI selama hampir 20 Tahun dengan berpindah tempat tinggal dan tidak memenuhi panggilan untuk dilaksanakan Eksekusi,” ungkap Ketut.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman

Kejagung Tangkap DPO Tersangka AAFH Korupsi PT Bank Mandiri

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 31, 2023

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Tersangka yang diamankan merupakan AAFH Mantan Karyawan Bank Mandiri yang ditangkap pada 18:40 WIB dan bertempat di Perumahan PT BAR Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (30/8).

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedena mengatakan , AAFH ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pemindahbukuan Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Thamrin Jakarta kepada Koperasi Karyawan PT Rajawali Nusantara Indonesia (KOKARINDO) Tahun 2019 dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp 2 miliar.

” Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: TAP 351/M.1.10/Fd.1/04/2021 tanggal 22 April 2021,” terang Ketut.

Setelah diamankan, Tersangka AAFH dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dihadapkan kepada Jaksa Penyidik.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, agar segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman.

Bangganya Adelia dan Hilmi, Bisa Cerita soal Masa Depan Cerah Berkat SMKN Jateng di Hadapan Jokowi

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 30, 2023

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke SMKN Jateng, sekolah boarding gratis untuk warga miskin yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (30/8/2023), menjadi momentum yang tak mungkin dilupakan Adelia dan Hilmi. Dari ribuan siswa yang ada di sana, Adelia dan Hilmi mendapat kesempatan untuk bertemu dan bercerita langsung di hadapan Presiden Jokowi.

Deg-degan sekaligus bangga. Perasaan itulah yang dirasakan oleh Adelia dan Hilmi ketika bercerita tentang masa depan di hadapan Presiden Joko Widodo. Mereka tak menyangka, sebagai anak desa bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia.

“Seneng banget, deg-degan juga bisa bercerita di hadapan Pak Jokowi. Saya nggak menyangka, ini kesempatan paling berharga buat saya,” kata Adelia.

Adelia mengatakan, ia menceritakan kisah hidupnya yang tragis di hadapan Presiden Jokowi. Adelia menceritakan bahwa ia adalah anak yatim piatu yang ditinggal meninggal kedua orangtuanya akibat kecelakaan tragis.

“Tadi saya cerita tentang kecelakaan saya. Waktu itu saya naik mobil bersama bapak, ibu, adik dan paman. Saat terjadi kecelakaan, bapak, ibu, adik dan paman semuanya meninggal. Hanya saya yang selamat,” ucapnya sambil berkaca.

Namun musibah itu tak membuat Adelia putus asa. Meski sempat kebingungan mau melanjutkan pendidikan, ia akhirnya menemukan secercah harapan di SMKN Jateng. Ia diterima sekolah di SMKN Jateng semi boarding di Demak.

“Saya senang bisa sekolah di sini secara gratis. Tadi saya juga cerita ke Pak Jokowi kalau saya mau jadi polwan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Hilmi, siswa SMKN Jateng lainnya. Di hadapan Jokowi, pelajar yang baru saja lulus itu menceritakan tentang pengalamannya sekolah di tempat itu menggunakan bahasa Jepang.

“Tadi saya menceritakan, saya di sini alumni yang sedang belajar bahasa Jepang. Nanti di akhir ada tes masuk beasiswa di Takayama College di Jepang. Saya cerita pakai bahasa Jepang dan bahasa Indonesia,” jelasnya.

Saat cerita itu, ia melihat respon Jokowi sangat bangga. Sesekali Jokowi manggut-manggut, tersenyum kemudian bertepuk tangan.

“Pak Jokowi kelihatan seneng banget, ekspresinya bangga dan tepuk tangan. Itu suatu penghargaan buat saya,” jelasnya.

Kepada Jokowi, Hilmi juga menceritakan betapa bangganya bisa sekolah di SMKN Jateng. Bapaknya yang hanya buruh bangunan, membuat ia sempat pesimis bisa melanjutkan sekolah.

“Ya tadi cerita itu, bagaimana saya senang bisa sekolah di sini, full mendapat beasiswa mulai asrama, makan, seragam semuanya gratis. Tadi juga saya sampaikan terima kasih pada pak Ganjar yang telah mendirikan SMKN Jateng boarding school gratis untuk siswa miskin seperti saya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berkunjung ke SMKN Jateng, Rabu (30/8). Didampingi ibu negara dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jokowi melihat fasilitas dan ngobrol bersama siswa dari sekolah yang digagas Ganjar itu.

“Saya kira ini sebuah inisiatif yang sangat bagus dari pak Ganjar. Dulunya ini gedung BLK, kemudian digeser jadi SMK dan khusus untuk keluarga miskin. Jadi ini cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan,” kata Jokowi.

Program itu lanjut Jokowi sangat bagus karena khusus untuk anak kurang mampu dan tidak dipungut biaya. Justru, siswa yang belajar di sekolah itu dibiayai oleh Pemprov Jateng seperti seragam, sepatu, makan dan lain-lain semua dibiayai Pemprov Jateng.

“Karena ini boarding school ya, jadi sangat bagus. Ini bisa diperluas di provinsi yang lain untuk keluarga yang tidak mampu. Nanti pak Mendigbud biar ke sini, kalau menurut saya bisa (diterapkan ke nasional). Saya melihat bagus,” pungkasnya.

Undang-Undang Cipta Kerja, Kapuspenkum Ketut Sumedana : Ide Besar Memajukan Bangsa dengan Menumbuhkan Daya Tarik Bagi Investor

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 30, 2023

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana sampaikan pencerahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pekerja agar memahami isi dan latar belakang Undang-Undang tersebut, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang beredar.

hal itu disampaikan dalam kegiatan penerangan hukum oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dengan mengadakan seminar yang bertemakan “Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja”, bertempat di Arosa Hotel Jakarta, Selasa (29/8).

Kapuspenkum menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja adalah ide besar untuk memajukan bangsa dalam rangka menarik investor bukan saja dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, karena investor luar tidak menyukai regulasi atau aturan yang berbelit-belit.

Sementara Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum dan juga Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Satya Arinanto memberikan keterangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan sebagai sinkronisasi terhadap 70 peraturan perundang-undangan yang materinya cenderung tumpang-tindih.

“Pengertian Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang mengatur berbagai hal yang berbeda atau bisa juga satu undang-undang yang diarahkan pada satu alternatif. Misalnya Omnibus Law khusus tentang kekuasaan kehakiman atau pidana,” jelas Prof. Satya.

Selain itu, dari perspektif sejarah hukum, ia menyampaikan pada 1819 sampai 1949 di wilayah Hindia Belanda pernah diberlakukan sekitar 7.000 peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian pada 1995 terhadap sekitar 7.000 peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan di Hindia Belanda. Dari 7.000 peraturan yang diberlakukan tersebut, masih ada tersisa 400 peraturan perundang-undangan lagi.

“Sebenarnya dari sejarah hukum Indonesia, Omnibus Law bukan hal yang baru,” ujar Prof. Satya.

Prof. Satya menambahkan, metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai langkah yang tepat. Hal ini menjelaskan bahwa reformasi hukum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi itu amat multi-sektoral, dan kondusifitas iklim investasi itu ditentukan oleh hukum yang tidak berbelit.

Kegiatan ini penerangan hukum dalam seminar “Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja” ini dihadiri oleh audiens dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Damri dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Siapa Sosok yang Akan Menjabat PJ Gubernur Jateng ?

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 30, 2023

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut belum mengetahui siapa yang akan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah.

Hal tersebut mengingat tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.

” Sosok yang akan mengisi jabatan Pj Gubernur itu berasal dari usulan DPRD. Hingga saat ini, saya belum mendapatkan bisikan terkait nama yang akan usulkan,” ungkap Ganjar didepan para awak media di rumah dinasnya Puri Gedeh Kota Semarang, Selasa (29/8/2023) malam.

Ganjar menuturkan akan melakukan koordinasi kepada Pj Gubernur usulan DPRD nanti. Menurutnya sejumlah pihak juga masih menunggu arahan dari Presiden terkait sosok yang akan menjalankan tugas tersebut.

“Ngobrol bareng pasti setelah Presiden menentukan pasti akan bertemu dengan saya. Pasti kita memberikan kesempatan kepada Presiden untuk menentukan siapa Pj yang akan ditempatkan di Jateng,” ujarnya.

Ganjar tak lupa mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf manakala ada kekeliruan selama menjabat sebagai pemimpin di Pemerintahan Provinsi Jateng selama 10 tahun ini. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berpamitan sekaligus memohon doa restu untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

“Karena sudah selesai kami sudah lebih leluasa tidak terikat lagi kepada pekerjaan sebagai pemerintah sehingga potensi konflik kerja tidak ada,” tambahnya.

Indonesia Siap Gelar ASEAN-Indo-Pacific Forum, Bangun Dialog dan Kerja Sama Bisnis di 3 Sektor Penting

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 29, 2023

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Indonesia siap menggelar ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 5-6 September mendatang.

Sebagai flagship event yang tidak terpisahkan dari KTT ke-43 ASEAN dan KTT Asia Timur, pembukaan AIPF akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Sejumlah Kepala Negara/Pemerintahan juga akan menjadi pembicara kunci di acara yang digelar di Hotel Mulia Jakarta ini.

Menteri BUMN Erick Thohir selaku penanggung jawab side events pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 menyatakan Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penyelenggaraan AIPF sebaik-baiknya. “AIPF adalah inisiatif Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 sebagai platform bagi sektor swasta, dan publik, termasuk BUMN, dari ASEAN dan mitra di Kawasan Indo-Pasifik untuk berdiskusi dan menghasilkan kerjasama bisnis yang inklusif, kolaboratif, dan konkret. Ada tiga bidang yang jadi fokus AIPF: infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif,” ujar Menteri Erick.

Beragam diskusi panel dan talkshow akan menghadirkan pimpinan industri, dan para ahli dari pemerintah, badan keuangan internasional, organisasi internasional, juga perusahaan berkelas dunia dari ASEAN dan mitra di Kawasan Indo-Pasifik. Pameran proyek dan pertemuan business matching melengkapi rangkaian acara AIPF.

Delapan BUMN yaitu BRI, Pertamina, PLN, Bank Mandiri, BNI, MIND ID, Telkom Indonesia, dan InJourney bersama Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Standard Chartered, Google, Sun Cable, British Chamber of Commerce, terlibat aktif dalam rangkaian acara AIPF.

Sejumlah pimpinan organisasi dan perusahaan juga akan menjadi narasumber dan panelis antara lain dari World Economic Forum, ASEAN-BAC dan Kadin, Maybank, Airbus, Aspen Medical, Forest Carbon Microsoft, Business Council Canada, European Investment Bank, Institute of Public & Environmental Affairs, bp, Asian Infrastructure Investment Bank, US Trade and Development Agency, Loca Laos, Aruna, dan Fairatmos.

“AIPF juga jadi momentum untuk menunjukkan peran strategis BUMN, serta memperluas kerjasama investasi pada proyek-proyek strategis BUMN untuk kemajuan Indonesia dan memperkokoh posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri BUMN.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai salah satu BUMN yang mengedepankan infrastruktur hijau (green infrastructure) dan rantai pasok yang tangguh, Pertamina mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan AIPF 2023.

“Pertamina terus melakukan percepatan-percepatan dalam melakukan transisi energi menuju energi hijau yang ramah lingkungan dengan mendayagunakan sumber daya alam yang kita miliki. Tentu saja ini harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga sinergi dan kolaborasi sangat penting dilakukan baik dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” ujar Fadjar.

Pemerintah Mulai Bangun 47 Tower ASN di IKN Nusantara

Penulis

Tim PertamaNews

-

Agustus 29, 2023

0

KALIMANTAN UTARA (Pertamanews.id) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan 47 tower ASN-hankam ini dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

“Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubeler-nya, sehingga sudah dapat langsung dihuni,” ujar Iwan Suprijanto, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (29/08/2023).

Lokasi rusun ASN-hankam tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN-hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian rusun hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

“Masing-masing tower-nya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, pembangunan 47 tower ASN-hankam merupakan dukungan untuk proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024.

“Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” kata Iwan.

Dalam proses pembangunan rusun ASN-hankam di IKN, ujar Iwan, pihaknya menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

Iwan menambahkan, Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN. Sedangkan Otorita IKN akan memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

“Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut,” tandas Iwan.