spot_img
Beranda blog Halaman 374

Sejarah Baru, Mensesneg Resmikan Revitalisasi Kelistrikan PLN di Istana Kepresidenan Jakarta Setelah 63 Tahun Sejak Zaman Bung Karno

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meresmikan hasil revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Selasa (1/8).

Revitalisasi ini menjadi sejarah baru karena dilakukan untuk pertama kalinya secara signifikan sejak renovasi terakhir pada zaman Pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1960.

PLN melakukan penguatan sistem kelistrikan dan menata ulang infrastruktur kelistrikan Istana dengan menerapkan teknologi paling modern. 

Peresmian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kemensetneg, Rika Kiswardani, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, serta jajaran Komisaris dan Direksi PLN.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang telah berhasil merevitalisasi infrastruktur kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang lebih andal, stabil, dan ramah lingkungan.

“Presiden mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian, terutama keluarga besar PLN dan BUMN yang telah merevitalisasi infrastruktur kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Pratikno.

Pratikno melanjutkan, upaya revitalisasi ini menjadi hal penting karena menyangkut reputasi Indonesia di mata Internasional.

Selain itu, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta juga merupakan objek vital tempat penyimpanan berbagai dokumen penting, begitu juga dengan karya seni yang sangat berharga.

“Ini bukan masalah listrik saja, tapi banyak hal, termasuk reputasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, infrastruktur listriknya dipendam ke bawah tanah, jadi lebih aman untuk kelistrikannya, dan keindahan arsitektur bangunannya tidak terganggu,” ungkap Pratikno.

Pratikno menambahkan, keberhasilan revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta ini akan dikembangkan pada sistem kelistrikan tempat-tempat vital, termasuk nantinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Jadi ini adalah sebuah prototipe dari infrastruktur kelistrikan yang akan kita duplikasi untuk IKN dan infrastruktur utama di Indonesia,” tandas Pratikno.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebelumnya sistem kelistrikan Istana ringkih, tersebar, tidak aman, dan masih dioperasikan secara manual, sehingga rentan mengalami gangguan.

Selain itu, sistem kelistrikannya juga belum dilengkapi dengan sistem cadangan yang cukup, hanya mampu mem- backup 30% dari total kebutuhan listrik seluruh kompleks Istana.

“Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,” ujar Darmawan.

Dirinya menambahkan, proses revitalisasi sistem kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dimulai sejak September 2022. Kini, PLN memberikan sistem pasokan berlapis ke Istana Kepresidenan Jakarta. PLN menyiapkan 4 jalur dengan trafo ‘green’ tanpa minyak yang dilengkapi sistem automatic changing supply.

Tak hanya itu, PLN juga menyiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) anti kedip yang mampu menopang kebutuhan listrik Istana hingga 100%. PLN juga menyiagakan genset dengan teknologi terbaru yang senyap sehingga seluruh kebutuhan listrik di Istana Kepresidenan Jakarta dapat dipenuhi.

PLN mengubah sistem kontrol kelistrikan yang semula terpencar menjadi satu sistem kontrol yang terkonsolidasi di bawah tanah. Hal ini untuk memitigasi gangguan dan kecepatan penanganan jika ada kendala.

Tidak hanya merevitalisasi sistem kelistrikan, PLN juga menata ulang infrastruktur kelistrikan Istana yang dulu kumuh dan berusia tua.

“Dengan pendekatan state of the art of technology, infrastruktur kelistrikan Istana ditata ulang. Disentralkan pada satu bangunan bawah tanah dan dikelilingi dengan taman yang asri, sehingga bukan hanya aman, kokoh, stabil, tapi juga nyaman dan indah dipandang,” ujar Darmawan.

PLN juga memodernisasi teknologi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dari yang sebelumnya manual dan penuh intervensi manusia diubah menjadi teknologi smart system berbasis artificial intelligence yang serba otomatis.

“Kami menyiapkan early warning monitoring system, di mana jika ada kendala maka sistem akan langsung melakukan backup supply secara mandiri, tanpa intervensi manusia, dan tanpa kedip. Kini, sistem kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sistem yang paling aman, canggih dan andal di seluruh tanah air,” pungkas Darmawan.

Raih 8 Penghargaan di Tingkat Asia Pasifik, Contact Center PLN Lanjut Ke Level Global

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Contact Center (CC) PT PLN (Persero) 123 berhasil meraih 8 penghargaan pada ajang Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2023 tingkat Asia Pasifik. Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen PLN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Dalam kompetisi bergengsi yang diikuti 80 negara dan lebih dari 2.000 peserta tersebut CC PLN 123 berhasil mendapatkan 8 medali penghargaan yang terdiri dari 4 Gold, 3 Silver, dan 1 Bronze pada event bertajuk “The Best Contact Center Asia Pasific”. Ini merupakan tahun ketiga CC PLN 123 mengikuti kompetisi serupa di mana pada tahun 2022 CC PLN 123 berhasil meraih 5 penghargaan dan pada tahun 2021 meraih 3 penghargaan.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, Ini adalah bukti keberhasilan transformasi PLN yang di lakukan beberapa tahun ke belakang, keikutsertaan PLN dalam kompetisi tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman agar ke depannya CC PLN 123 dapat lebih baik lagi dalam melayani pelanggan.

“Alhamdulillah, ini merupakan langkah nyata PLN menuju World Class Company. Harapannya, CC PLN 123 bisa mendapatkan exposure berskala internasional dan networking dalam melakukan benchmark kepada industri lainnya,” tutur Darmawan.

Darmawan juga berharap, 8 penghargaan yang berhasil diraih dalam kompetisi The Best Contact Center Asia Pasific tak serta merta membuat CC PLN 123 puas. Karena dari ajang tersebut bisa didapatkan acuan untuk meningkatkan kualitas Contact Center PLN di kompetisi selanjutnya dan pelayanan pelanggan di masa yang akan datang.

“Ajang ini merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan praktisi contact center terbaik di dunia. Maka dari itu, kita akan siapkan para pemenang ini untuk dapat berkompetisi kembali di tingkat dunia pada bulan November 2023 mendatang,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, penghargaan tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menjalankan pilar customer focused sebagai pilihan nomor satu pelanggan dalam solusi energi.

Adapun 8 kategori penghargaan yang berhasil dimenangkan CC PLN 123 dalam The Best Contact Center APAC adalah:

  1. Contact Center (oleh Natassya Amalia – Anza) : Medali Gold
  2. Community Spirit (oleh Tessa Kurnia Putri) : Medali Bronze
  3. Sales Campaign (oleh Jingga Wahyu Buana) : Medali Silver
  4. Social Media (oleh Natassya Amalia – Anza) : Medali Gold
  5. Home Remote Agent (oleh Rizka Wahyuningsih) : Medali Gold
  6. Best Customer Service (oleh Rizka Wahyuningsih) : Medali Silver
  7. Green Contact Center (oleh Tessa Kurnia Putri) : Medali Silver
  8. Public Service Center (oleh Jingga Wahyu Buana) : Medali Gold

Semester I 2023, PLN Berhasil Kelola FABA Hingga 1,45 Juta Ton untuk Dimanfaatkan Masyarakat Jadi Material Batako hingga Tanggul Laut

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) terus mendorong pemanfaatan material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau abu sisa proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi bahan baku keperluan berbagai sektor yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat.

Sepanjang tahun 2023, dari pembakaran batu bara PLTU PLN menghasilkan FABA sebesar 1,43 juta ton. Sementara, hingga Juni 2023, total pemanfaatan FABA dari PLTU telah mencapai 1,45 juta ton atau sebesar 101,19% dari total produksi FABA. Angka tersebut juga meningkat sekitar 50% jika dibandingkan semester I tahun 2022 yang hanya sebesar 951 ribu ton.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam mengolah sisa pembakaran batu bara dari operasional pembangkit agar menjadi lebih bermanfaat. FABA kini menjadi katalis penggerak roda ekonomi masyarakat di sekitar PLTU.

“Kini seluruh pembangkit PLN menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hadirnya pembangkit PLN tak hanya bisa menjadi sumber listrik tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di masyarakat,” kata Darmawan.

Sepanjang semester I tahun 2023, PLN telah memanfaatkan FABA menjadi lebih dari 1 juta paving, 246 ribu batako, 2 ribu tetrapod, 48 kilometer jalan beton, 34 ribu ton material stabilisasi lahan, 699 ton bahan pupuk. Pemanfaatan terbesar FABA digunakan sebagai substitusi bahan baku semen, yaitu sebesar 671.287 ton atau 47% dari total pemanfaatan FABA.

Berdasarkan grafik bulanan, pemanfaatan FABA terus mengalami peningkatan di periode semester I tahun 2023 ini. Tercatat, bulan Juni merupakan jumlah terbanyak di mana pemanfaatan FABA mencapai 129%, mengalami kenaikan jika dibandingkan pemanfaatan pada bulan Mei yaitu sebesar 83,8%.

Pemanfaatan FABA tahun 2023 terbanyak diraih oleh unit PLTU Suralaya di Banten sebesar 287 ribu ton, PLTU Paiton di Jawa Timur sebesar 155 ribu ton dan PLTU Tanjung Jati B di Jawa Tengah sebesar 97 ribu ton. PLN telah melakukan pemanfaatan FABA yang tersimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sebesar 1,3 juta ton atau pengurangan 57,83% timbunan FABA baseline 2021.

Setelah dikategorikan sebagai limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), FABA kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, Dengan kolaborasi bersama masyarakat, PLN membuka kesempatan kepada semua kalangan yang ingin memanfaatkan FABA menjadi produk bernilai guna tinggi baik sebagai campuran dalam industri konstruksi maupun infrastruktur.

“PLN terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut serta memanfaatkan FABA ini. FABA sendiri bukanlah limbah B3 sehingga dapat diolah dan memberikan banyak manfaat,” ucap Darmawan.

Upaya yang dilakukan PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Catat! Berikut Jadwal PSIS di Bulan Agustus 3

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Setelah menutup Bulan Juli dengan hasil dua menang, dua imbang serta satu kali kalah, PSIS Semarang akan melanjutkan kiprahnya di BRI Liga 1 2023/24 dengan menatap lima laga di Bulan Agustus 2023.

Bulan Agustus ini, Laskar Mahesa Jenar akan melakoni dua laga kandang melawan Arema FC pada Rabu (9/8) dan Persib Bandung pada Minggu (20/8) di Stadion Jatidiri, Semarang.

Untuk laga tandang, dijadwalkan PSIS akan menghadapi tiga laga tandang menghadapi Madura United (5/8), Dewa United (14/8), dan Persik Kediri pada (25/8).

Yoyok Sukawi selaku Chief Executive Officer (CEO) PSIS mengatakan bahwa tim butuh dukungan suporter untuk menjaga dan meningkatkan tren positif di kompetisi BRI Liga 1 2023/24.

“Alhamdulillah Bulan Juli sudah terlewati walaupun masih banyak hal yang harus dievaluasi. Di Bulan Agustus kami kembali butuh dukungan suporter untuk memenuhi stadion pada dua laga kandang menghadapi Arema FC dan Persib Bandung,” ungkap Yoyok, Senin (31/7).

Sementara pada tiga laga tandang, Yoyok Sukawi berharap suporter PSIS dapat mematuhi aturan terkait tidak diperbolehkannya suporter away oleh PSSI.

“Untuk tiga laga tandang, mohon doakan kami dari Semarang dan patuhi aturan yang masih ditetapkan PSSI. Bismillah semoga Bulan Agustus hasilnya lebih baik dari Bulan Juli kemarin,” pungkas Yoyok.

Antisipasi Kelangkaan LPG 3kg, DPR dan Pemerintah Apresiasi Langkah Pertamina

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kondisi pasokan LPG 3 kg di wilayah Jawa Tengah yang masih sangat aman diharapkan tidak memicu masyarakat untuk melakukan ‘panic buying’. Apalagi, Pertamina telah memastikan jika pasokan LPG 3 kg hingga kini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggota DPR RI Komisi 3 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10, Dede Indra Permana pun turut angkat bicara. Dari hasil pengamatannya, Politisi PDIP itu mengakui jika kondisi pasokan LPG 3kg di Jawa Tengah, khususnya di daerah pemilihannya masih relatif aman.

Dede pun mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan LPG 3kg. Kepedulian masyarakat akan penggunaan LPG 3kg sesuai peruntukannya akan turut membantu pertumbuhan perekonomian daerah.

“Saya mengajak segenap masyarakat untuk makin bijak lagi dalam menggunakan tabung LPG 3 kg, sehingga pertumbuhan ekonomi mikro dan UMKM di Jawa Tengah, khususnya wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang dan sekitarnya akan terus tumbuh dan turut berperan membantu perekonomian,” himbaunya.

Dede juga mengapresiasi langkah Pertamina dalam menjalankan proses pendataan di pangkalan. Melalui langkah tersebut, penyaluran distribusi LPG 3 kg diharapkan bisa tepat sasaran.

“Semakin baik mari kita bersama-sama mengawasi tabung LPG 3 kg subsidi agar tepat sasaran,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Walikota Semarang, Hevearita Rahayu Gunaryati. Wanita yang akrab disapa Mbak Ita ini bahkan telah memastikan ke lapangan jika pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat di wilayahnya masih terpenuhi terpenuhi dengan baik.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat golongan mampu di Kota Semarang pada khususnya, untuk membeli LPG non subsidi, mengingat gas LPG tabung 3 kg sesuai ketentuannya hanya digunakan untuk masyarakat tidak mampu,” tukasnya.

Bagi masyarakat yang mampu, lanjut Mbak Ita, silahkan menggunakan LPG 5,5 kg atau 12 kg, karena LPG 3kg hanya untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dengan begitu, peran masyarakat dalam bergotong royong sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa penyaluran LPG 3kg tepat sasaran.

“Kita ingin agar LPG 3 kg tetap tersedia untuk masyarakat kurang mampu di Semarang,” pungkasnya.

Gagasan Ganjar Tentang Pertahanan Negara Bikin Jenderal Purnawirawan TNI/Polri Terkesan

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Bakal calon presiden 2024 PDIP diundang ratusan purnawirawan TNI/Polri di acara Ngopi Bareng di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Minggu (30/7/2023). Ganjar diajak diskusi dan bertukar pikiran terkait pertahanan dan keamanan negara ke depan.

Sebanyak 273 purnawirawan TNI Polri berkumpul dalam acara bertajuk Ngopi Bareng Ganjar itu. Hadir di antaranya mantan Kapolri yakni Jenderal Polisi (purn) Bimantoro, Jenderal Polisi (purn) Rusman Hadi dan Jenderal Polisi (purn) Da’i Bachtiar. Hadir pula mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Sejumlah perwira tinggi TNI juga hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh, Marsekal TNI (purn) Agus Supriatna, Laksamana Madya TNI (purn) Agus Setiadji, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin dan ratusan jenderal TNI Polri lainnya.

Dalam acara itu, Ganjar menyampaikan pentingnya menjaga pertahanan Indonesia. Menurutnya, yang harus segera dilakukan adalah meningkatkan pendapatan negara agar pertahanan negara bisa diperkuat.

“Kalau pendapatan negara besar, maka pertahanan negara juga pasti kuat. Maka kita harus meningkatkan pendapatan itu bagaimanapun caranya. Banyak potensi pendapatan negara yang belum dioptimalkan,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga bicara terkait kemandirian industri alutsista. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri di sektor industri pertahanan.

“Negara kita harus kuat, maka alutsista dan kelengkapannya harus maksimal. Secara industri militer kita punya, itu kemandirian yang mesti kita kembangkan. Kita panggil anak-anak terbaik bangsa untuk menyelesaikan industri alutsista kita,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga menekankan pentingnya menyiapkan sistem pertahanan negara untuk menghadapi perang masa depan. Tidak hanya alutsista, ke depan harus disiapkan sistem pertahanan lain untuk melindungi negara dari perang modern.

“Kita harus siap dengan perang baru masa depan. Menurut saya tidak hanya alutsista, tapi juga proxy, pertahanan digital dan bio sains. Kita harus siapkan, perguruan tinggi, industri dan lembaga riset harus kita siapkan dan kita dorong untuk itu,” ujarnya.

Pernyataan Ganjar itu membuat para jenderal dan purnawirawan TNI/Polri itu terkesima. Mereka semakin optimis, bahwa Ganjar adalah pemimpin masa depan Indonesia.

“Mas Ganjar memang orang yang tepat untuk mencalonkan untuk menjadi presiden. Kita kan pendukung semua di sini,” kata Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa.

Hal senada disampaikan mantan Kapolri, Jenderal Polisi (purn) Da’i Bachtiar. Ia mengaku sangat terkesan dengan ide dan gagasan Ganjar terkait pertahanan serta keamanan negara.

“Ya surprise ya penjelasannya Pak Ganjar. Tadi saya komentar, Bapak sudah cerita bukan gubernur lagi, Bapak sudah presiden ceritanya. Jadi beliau sangat menguasai sekali ya bagaimana Republik Indonesia ini,” katanya.

Da’i Bachtiar menambahkan, Ganjar dengan detail memahami bagaimana kondisi Indonesia. Bagaimana pengaruh global, lingkungan strategis, yang akan mempengaruhi Indonesia ke depan.

“Dan beliau paham bagaimana berpikir masa depan Indonesia. Beliau sangat menguasai betul. Jadi saya tentu bersama teman-teman juga sependapat bahwa Mas Ganjar cocok dan pantas lah jadi presiden 2024 nanti. Ide gagasannya soal hankam mantap sekali,” pungkasnya.

PSSI Jatuhi Denda kepada PSIS Semarang Sebesar Rp 25 Juta

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – PSIS Semarang kembali mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Setelah kemarin terkait pemain, kali ini terkait suporter yang away ke kandang PSS Sleman pada Jumat (21/7) silam.

Melalui surat yang diemail secara resmi pada Sabtu (29/7) disebutkan bahwa bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Stadion Maguwoharjo, Kab. Sleman telah berlangsung pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang, dimana Klub PSIS Semarang melanggar Regulasi BRI Liga 1 Tahun 2023-2024 dan Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena adanya suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan.

Klub PSIS Semarang pun dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disebutkan bahwa pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat.

Sama seperti sanksi yang kemarin, PSIS tidak dapat melakukan banding terkait hukuman tersebut

Manajemen PSIS melalui CEO klub, Yoyok Sukawi angkat bicara terkait sanksi kali ini.

“Pertama kami menyayangkan keputusan dari Komdis. Kemudian kenapa PSSI
mengedepankan atau menggunakan pendekatan sanksi untuk peraturan baru ini dan tidak melakukan pendekatan komunikasi, sosialisasi serta edukasi. Setahu kami tidak ada atribut PSIS sama sekali yang terlihat di stadion dan kami juga sudah menghimbau dan klub juga telah berusaha secara maksimal,” tutur Yoyok Sukawi pada Sabtu (29/7).

“Dan kami berharap semoga denda ini terakhir yang membebani klub karena kami sedang berjuang. Teman-teman dulur-dulur suporter ayo menahan diri jangan awaydays dulu selama masih ada larangan dari PSSI karena Komdis bisa mengambil bukti-bukti melalui foto-foto dan sosial media, laporan matchcom, laporan intel menjadi bukti yang disatukan untuk menghukum klub,” tutup Yoyok Sukawi.

Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok Pulangkan 6 WNI Korban TPPO

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok berhasil memberikan bantuan hukum kepada enam Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Adapun mereka yang menjadi korban merupakan Eric Febrian, Raindy Wijaya, Hendriant Tritrahadi, Chelsy Alviana, Andrian, dan Andrean Faust.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumadena mengatakan, Sebelumnya keenam WNI korban dari TPPO tersebut diamankan di Provinsi Chiang Rai, Thailand setelah diseberangkan secara ilegal dari Tachilek, Myanmar.

” Oleh karenanya, keenam korban dari TPPO tersebut dilakukan penahanan karena dianggap melarikan diri dan tidak menghadiri persidangan atas dakwaan illegal entry, penyebaran penyakit menular lain, dan pelanggaran protokol Covid-19 pada Juli 2022 lalu,” ungkap Ketut dalam keterangan persnya, Sabtu (29/7).

Akibatnya, keenam orang tersebut tidak dapat segera kembali ke Indonesia karena harus menjalani proses pidana di Thailand, serta adanya Perintah Penahanan oleh Pengadilan Chiang Rai, meskipun ditetapkan sebagai korban dari TPPO oleh Department Anti-Trafficking in Persons (DATIP) Thailand di Mae Sot pada November 2022.
Saat proses hukum berjalan, ada pihak yang mengajukan penjaminan bersyarat yang membuat keenam korban dari TPPO tersebut dapat dibebaskan dari tahanan.

Namun, bukannya dipulangkan ke Indonesia, keenam WNI tersebut justru dikirim ke Myawadee, Myanmar melalui Provinsi Mae Sot, Thailand. Selama di Myawadee, keenam WNI tersebut dipaksa harus bekerja sebagai scammer selama 3 bulan hingga akhirnya dipulangkan oleh pihak perusahaan ke Provinsi Mae Sot, Thailand.

Melihat hal tersebut, Virgaliano Nahan selaku Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok segera melakukan komunikasi dengan pihak Kejaksaan Kerajaan Thailand (Office of Attorney General) terkait status korban dari TPPO terhadap keenam WNI tersebut, yang tidak dapat kembali ke Indonesia akibat adanya perintah penahanan dari Pengadilan Chiang Rai.

Meski telah melakukan komunikasi dengan pihak Kejaksaan Kerajaan Thailand, hukum pidana Thailand tidak dapat membebaskan keenam korban dari TPPO tersebut karena dianggap telah melakukan tindak pidana.

Oleh karenanya, Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok menyusun argumen hukum (salah satunya berdasarkan Palermo Convention, korban dari TPPO tidak dapat dipidana atas perbuatan pidana yang terpaksa dilakukan, sehubungan dengan statusnya sebagai korban) dan memberikan bukti-bukti akurat agar pihak Kejaksaan Kerajaan Thailand dapat melakukan penghentian penuntutan di wilayah Pengadilan Chiang Rai terhadap keenam korban dari TPPO.

Terhitung enam bulan sejak permohonan penghentian penuntutan diajukan oleh Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok, akhirnya pada 25 Juli 2023, Pengadilan Chiang Rai mengizinkan Kejaksaan Provinsi Chiang Rai untuk menghentikan penuntutan terhadap keenam korban dari TPPO tersebut. Oleh karenanya, keenam korban dari TPPO tersebut akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat sambil menunggu proses keimigrasian.

Penghentian penuntutan dengan alasan korban dari TPPO ini merupakan sejarah penghentian penuntutan pertama di Thailand. Oleh karenanya, harus melalui proses panjang dari Jaksa Agung Thailand di Bangkok dan Kejaksaan Provinsi Chiang Rai.

Sebagai informasi, masih banyaknya WNI yang terperangkap dan harus bekerja di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Oleh karenanya, Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok mengharapkan bagi WNI yang bermaksud untuk mencari pekerjaan di kawasan-kawasan tersebut, harus selalu berhati-hati serta melaporkan keberadaannya kepada KBRI setempat.

Kejati Bengkulu dan Kejagung Tangkap 3 Buronan Kasus Korupsi Dana Kesehatan

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu berhasil mengamankan 3 buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Jumat, 28 Juli 2023, sekitar pukul 20:00 WIB.

Penangkapan berlangsung di Reddoors Blue Pacific, Jl. Sultan Hasanudin No.43 RT 02/RW 02, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Para buronan yang diamankan adalah BSS, RNS, dan AH, yang merupakan saksi dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DOK) di Kabupaten Kaur, Sumatera Utara, pada Tahun Anggaran 2022.

BSS, RNS, dan AH ditangkap dalam kapasitasnya sebagai saksi yang akan diperiksa lebih lanjut dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menghalang-halangi penyidikan.

Kejaksaan Negeri Kaur telah memulai proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DOK) terhadap 16 Kepala Puskesmas di Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2022.

Dalam perkara tersebut, BSS, RNS, dan AH mengaku-ngaku sebagai pejabat Kejaksaan yang dapat membantu menyelesaikan penanganan perkara 16 Kepala Puskesmas, dengan meminta sejumlah uang yang nilainya terkumpul sekitar Rp600.000.000. Lalu, ketika dipanggil secara patut oleh penyidik Kejaksaan Kaur, ketiganya tidak mengindahkan panggilan tersebut.

Proses penangkapan berlangsung lancar, karena BSS, RNS, dan AH bersikap kooperatif saat diamankan. Selanjutnya, para terpidana dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, demi menjalankan eksekusi guna menegakkan kepastian hukum.

Jaksa Agung juga mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Republik Indonesia untuk segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman.

Menteri Teten: Lindungi Produk UMKM Lewat Larangan Penjualan Online Lintas Negara

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, larangan penjualan ritel online lewat cross border commerce atau lintas negara, merupakan satu dari tiga hal yang perlu diatur pemerintah agar produk UMKM bisa juara di pasar digital Indonesia.

“Ritel dari luar negeri tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu, setelah itu baru boleh menjual barangnya di pasar digital Indonesia,” ujar Menteri Teten di Jakarta, Jumat (28/7/23).

Menurut Menteri Teten, Jika ritel dari luar negeri langsung menjual produknya ke konsumen, maka UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal dan lain sebagainya.

Upaya kedua yang harus diatur pemerintah untuk melindungi UMKM adalah melarang platform digital untuk menjual produk sendiri atau produk yang berasal dari afiliasinya. Dengan begitu, pemilik platform digital tidak akan mempermainkan algoritma yang dimilikinya.

“Kalau mereka jualan produk sendiri atau produk dari afiliasi bisnisnya, algoritmanya akan diarahkan ke barang-barang mereka sehingga konsumen di pasar digital hanya akan membeli dagangan mereka saja. Percuma saja walau UMKM sudah on boarding,” terang Menteri Teten.

Ketiga adalah larangan impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar tidak lagi mengimpor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah juga perlu mengatur tentang harga barang yang bisa diimpor ke Indonesia. Menurut dia, hanya barang yang harganya berada di atas US$100 yang nantinya diperkenankan masuk ke Indonesia.

Adapun ketiga aturan tersebut telah dibahas dengan Kementerian Perdagangan. Hanya saja, hingga saat ini aturan tersebut belum juga terbit.

“Aturan ini sudah dibahas dengan Kemendag, sejak zaman Luthfi. Seharusnya sekarang sudah harmonisasi aturan, bahkan harusnya sudah terbit,” tutur Menteri Teten.

Pemerintah pun telah membahas pembentukan Satgas Digital Ekonomi untuk mengantisipasi belum terbitnya Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PSME).

Namun, Menteri Teten menilai aturan ekonomi digital Indonesia perlu segera diperbaiki karena ekonomi digital berkembang begitu cepat.

“Kita perlu belajar dari India, Inggris, dan negara-negara lainnya. Kalau kita terlambat membuat regulasi maka pasar digital Indonesia akan dikuasai produk dari luar, terutama dari China yang bisa memproduksi barang dengan begitu murah, yang harganya tidak masuk akal,” tegas Menteri Teten.