LUMAJANG (Pertamanews.id) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina terus memperluas sosialisasi terkait pemanfaatan jaringan gas bumi (Jargas) rumah tangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memahami manfaat, tata cara penggunaan, serta aspek keamanan dari penggunaan gas bumi sebagai energi yang praktis untuk sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan yang dilalui oleh jalur pipa Jargas.

Saat ini, pengelolaan pelanggan jargas di Lumajang mencapai 2.945 Sambungan Rumah (SR). Sosialisasi ini menjadi krusial sejalan dengan pengambangan jargas yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan dilaksanakan atas penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) termasuk di wilayah Lumajang.

Melalui jargas, masyarakat dapat merasakan keunggulan utama yaitu lebih praktis krena pasokan gas mengalir terus menerus 24/7 melalui pipa, sehingga tidak perlu mengganti atau membeli tabung.

Selain itu, jargas lebih aman karena gas bumi (Metana) lebih ringan dari udara sehingga jika terjadi kebocoran akan langsung mengurasi ke atas dan meminimalkan risiko ledakan. Pembakaran gas bumi juga lebih sempurna, sehingga lebih ramah lingkungan.

“Sosialisasi tentang keamanan dalam pemanfaatan gas merupakan kegiatan rutin PGN di setiap wilayah yang terpasang pipa jargas, Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang gas bumi, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menjaga asset dan fasilitas jaringan gas milik pemerintah,” ujar Mochammad Arif selaku Area Head Pasuruan.

“Selain tata cara penggunaan jargas, sosialisasi ini juga mencakup edukasi aspek keamanan, termasuk cara mendeteksi kebocoran. Kami menyampaikan bagaimana mengenali kebocoran gas dan langkah tanggap darurat yang harus dilakukan, serta menyampaikan nomor layanan pengaduan PGN,” jelas Arif.

PGN juga menginformasikan perihal kemudahan catat meter mandiri yang dapat dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi PGN Mobile.

Aplikasi ini tersedia di Playstore ataupun Appstore, yang disiapkan oleh PGN untuk memudahkan pelanggan dalam monitoring pemakaian gas.

Dalam realisasinya, pencatatan meter oleh petugas tetap dijalankan dengan kunjungan pelanggan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan akurasi catat meter mandiri yang dilakukan pelanggan. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan catat meter mandiri melalui melalui WhatsApp resmi PGN di nomor 081511500645.

PGN berkomitmen, sosialisasi jargas terus dilakukan secara intensif untuk menjamin masyarakat Lumajang dapat memanfaatkan energi baik gas bumi dengan maksimal dan aman.

Komitmen ini juga sebagai wujud dukungan PGN terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengajak generasi muda untuk terus menyalakan semangat persatuan dan gotong royong di momentum Hari Sumpah Pemuda 2025.

Menurutnya, semangat yang diwariskan para pemuda tahun 1928 harus menjadi energi kolektif dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era digital yang sarat polarisasi.

“Pemuda hari ini harus menjadi perekat bangsa, bukan justru terpecah karena perbedaan pilihan, pandangan, atau informasi di media sosial,” ujar Ferry di Semarang, Senin (28/10).

Ia menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda—yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa—masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ferry juga menilai, di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial, peran generasi muda semakin penting dalam menggerakkan inovasi dan pembangunan daerah.

“Jawa Tengah memiliki potensi besar jika anak mudanya bisa bersatu, kreatif, dan produktif. Kami di DPRD Jateng selalu mendorong kebijakan yang membuka ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan,” imbuhnya.

Politisi partai golkar itu juga mengapresiasi berbagai kegiatan kepemudaan yang digelar di berbagai daerah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Ia berharap momentum ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, melainkan benar-benar menginspirasi lahirnya gerakan konkret dari pemuda untuk daerah dan bangsa.

“Semangat Sumpah Pemuda bukan sekadar diucapkan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mulai dari hal kecil di lingkungan masing-masing, hingga kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia,” tegas Ferry.

Sebagai penutup, Ferry mengingatkan bahwa tongkat estafet kepemimpinan bangsa berada di tangan generasi muda.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen pemuda di Jawa Tengah untuk terus mengasah kompetensi, menanamkan nilai nasionalisme, dan menjaga karakter kebangsaan agar mampu menjadi agen perubahan yang positif bagi negeri.***

LUWUK (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang kali ini bertempat di Hotel Swiss-Bell, Luwuk, Kabupaten Banggai, pada Sabtu, (25/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Anggota DPRD Kabupaten Banggai Rahmawati, serta Koordinator SPPI Wilayah Banggai Laut, Ariyanto L. Ramimu.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan wujud nyata keadilan sosial dan investasi masa depan bangsa.

“Program ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang masa depan Indonesia. Tidak akan lahir generasi unggul dari perut yang lapar. Melalui MBG, pemerintah memastikan setiap anak mendapat asupan gizi seimbang, melibatkan ibu-ibu dan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan, serta membuka lapangan kerja baru,” tutur Nihayatul Wafiroh.

Ia menambahkan, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi seluruh pihak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang kuat, program ini diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Mari kita jadikan MBG sebagai gerakan moral dan kebangsaan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Karena ukuran suksesnya adalah senyum anak-anak yang kini bisa belajar tanpa lapar,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Rahmawati M, menyoroti pentingnya program ini bagi ketahanan gizi masyarakat di Banggai. 

“Masih banyak anak sekolah yang mengalami masalah gizi. Melalui MBG, kami berkomitmen menjaga transparansi dan keberlanjutan program. Anak sehat, bangsa kuat, masa depan hebat,” tegasnya.

Adapun Ariyanto L. Ramimu, Koordinator SPPI Wilayah Banggai Laut, menjelaskan implementasi teknis program MBG di wilayah terpencil Sulawesi Tengah.

“Program ini menjangkau tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, menyusui, dan balita. Kami sudah membentuk 104 SPPG di Sulteng, termasuk untuk daerah-daerah dengan akses terbatas. MBG juga menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan memberdayakan petani serta pelaku UMKM,” jelasnya.

Sosialisasi di Sulawesi Tengah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.**

BENGKULU (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan di Bengkulu. Program MBG menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang berkualitas.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) digelar di Aula Desa Sumber Bening, Kecamatan Selubung Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, pada Jumat (24/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, Kepala Desa Sumber Bening Ruswanto, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN) Teguh Suparngadi, S.E.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih menegaskan pentingnya program MBG sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. 

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi cukup akan memiliki konsentrasi dan semangat belajar yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Lebih lanjut, Eko mengajak seluruh elemen masyarakat Bengkulu untuk aktif mendukung pelaksanaan MBG. “Mari kita jadikan program ini sebagai gerakan bersama menuju Bengkulu yang lebih sehat, maju, dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Bening, Ruswanto, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan BGN yang telah memilih desanya sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi.

“Kami merasa bangga dan berterima kasih karena desa kami menjadi bagian dari upaya besar meningkatkan gizi anak-anak bangsa. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG agar berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari pihak BGN, Teguh Suparngadi menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan upaya menyeluruh untuk menata sistem pemenuhan gizi nasional.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar. Program ini juga dirancang agar melibatkan UMKM lokal, petani, dan pelaku usaha kecil dalam penyediaan bahan pangan bergizi,” jelasnya.

Selain menekan angka stunting, MBG juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan dapur MBG dan pelatihan tenaga masak yang higienis. Dengan empat standar utama kecukupan kalori, komposisi gizi, standar higienis, dan keamanan pangan MBG diharapkan menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG di Bengkulu menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan untuk masalah gizi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.***

SUNGAI UTARA (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang digalakkan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi sehat, cerdas dan produktif. Sosialisasi program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini bertempat di Ballroom Minosa Resort Hotel, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Senin, (27/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Analis Pertahanan Negara Ahli Madya F.X. Ndaru Kusumajati, Anggota DPRD Provinsi Kalsel Apt. Aulia Azizah, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. 

“Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap akses pangan bergizi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. MBG tidak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian pangan,” tutur Nihayatul Wafiroh.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG dikoordinasikan langsung oleh Badan Ketahanan Gizi Nasional (BGN) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahan pangan diperoleh dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar, sehingga masyarakat setempat ikut merasakan dampak ekonomi positif. 

“Program ini menghidupkan ekonomi lokal karena bahan pangan dipasok dari daerah sekitar dan tenaga dapur direkrut dari warga setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, F.X. Ndaru Kusumajati menyampaikan bahwa program MBG sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional melalui gizi masyarakat yang sehat. “Ketahanan gizi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Masyarakat yang sehat akan membentuk bangsa yang kuat,” ujarnya.

Acara sosialisasi MBG di Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.*

BENGKULU (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Aula Desa Sumberejo TransAD, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Sabtu (25/10).

Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan menurunkan angka stunting. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman yang utuh mengenai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi persoalan gizi di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Program Makan Bergizi Gratis ini diberikan untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di Posyandu agar generasi emas tumbuh sehat. Masih tingginya angka malnutrisi dan stunting, termasuk di Bengkulu, menjadi tantangan kita bersama. Program MBG diharapkan tidak hanya menurunkan stunting, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak yang sehat akan belajar lebih baik,” tutur Eko Kurnia Ningsih.

Ia menegaskan, pelaksanaan MBG akan dilakukan dengan survei lokasi dapur gizi, pelatihan juru masak, serta memastikan kualitas dan higienitas makanan. “Mari kita bersinergi agar program ini menjadi bentuk nyata kepedulian kita dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberejo TransAD, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran program tersebut di wilayahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

“Kami berterima kasih kepada Eko Kurnia Ningsih yang telah memilih desa kami sebagai lokasi sosialisasi. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat desa untuk mendukung program yang bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga kami,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi BGN, Teguh Suparngadi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam keberhasilan MBG.

“Program ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi upaya strategis menurunkan angka stunting. Kita ingin memastikan tidak ada anak di Bengkulu yang belajar dalam keadaan lapar. Semua pihak harus terlibat sekolah, orang tua, pemerintah daerah, hingga pelaku UMKM lokal,” jelas Teguh.

Program MBG juga membuka peluang ekonomi baru melalui kemitraan dengan petani dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan bergizi. “Selain menyehatkan generasi bangsa, MBG ikut menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.

Dengan prinsip empat standar pelaksanaan kecukupan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan MBG diharapkan menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan di Bengkulu ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat melahirkan perubahan nyata menuju generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.*

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sejumlah akademisi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menilai kebocoran subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp50 triliun per tahun sudah pada level darurat.

Pemerintah pun didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucer atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto mengatakan, kebocoran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin. Ia menegaskan pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg.

“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujar Yuwanto dalam diskusi publik “1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?” di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/10).

Ia menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga.

Oleh karena itu, ia menilai pengubahan subsidi menjadi voucer atau BLT menjadi langkah tepat, sambil diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi LPG dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat.

Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, menilai perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran.

Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Namun, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucer harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Menurutnya, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

“Jadi, ketika ada ide untuk mengubah distribusi subsidi agar lebih merata, proses transisinya harus hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Senada dengan itu, pakar energi Undip, Jaka Windarta menilai perubahan skema subsidi menjadi voucer atau BLT adalah langkah logis untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal.

Menurutnya, subsidi LPG yang mencapai Rp80 triliun per tahun sudah tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat miskin.

“Subsidi itu kan memang membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga jadi beban bagi pemerintah. Karena itu, wajar kalau mulai dipikirkan kembali efektivitasnya bagaimana tetap membantu masyarakat tapi juga tidak membebani negara terlalu besar,” kata Jaka.

Ia menilai kebijakan voucer akan memberikan kejelasan penggunaan bantuan, sekaligus memastikan hanya penerima sah yang dapat mengakses LPG subsidi.

“Yang penting, semuanya harus terbuka, masyarakat dapat berapa, harga LPG sebenarnya berapa, dan berapa beban pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Jaka juga menilai peran digitalisasi sangat penting untuk memastikan ketepatan data penerima.

Dengan teknologi seperti QR code dan sistem by name by address, kebocoran subsidi bisa ditekan lebih signifikan.

“Sekarang kan sudah mulai ada sistem pendaftaran dan verifikasi digital, misalnya dengan pemindaian QR code. Jadi yang terdaftar bisa membeli, yang tidak ya tidak bisa,” katanya menegaskan.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025. Jumlah tersebut naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun. Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton.

Tanpa subsidi, harga asli LPG 3 Kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Namun berkat campur tangan pemerintah, harga elpiji subsidi ini hanya Rp 12.750 per tabung.***