BENGKULU (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan di Bengkulu. Program MBG menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang berkualitas.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) digelar di Aula Desa Sumber Bening, Kecamatan Selubung Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, pada Jumat (24/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, Kepala Desa Sumber Bening Ruswanto, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN) Teguh Suparngadi, S.E.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih menegaskan pentingnya program MBG sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. 

“Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi cukup akan memiliki konsentrasi dan semangat belajar yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Lebih lanjut, Eko mengajak seluruh elemen masyarakat Bengkulu untuk aktif mendukung pelaksanaan MBG. “Mari kita jadikan program ini sebagai gerakan bersama menuju Bengkulu yang lebih sehat, maju, dan sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Bening, Ruswanto, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan BGN yang telah memilih desanya sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi.

“Kami merasa bangga dan berterima kasih karena desa kami menjadi bagian dari upaya besar meningkatkan gizi anak-anak bangsa. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG agar berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari pihak BGN, Teguh Suparngadi menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan upaya menyeluruh untuk menata sistem pemenuhan gizi nasional.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar. Program ini juga dirancang agar melibatkan UMKM lokal, petani, dan pelaku usaha kecil dalam penyediaan bahan pangan bergizi,” jelasnya.

Selain menekan angka stunting, MBG juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui pengelolaan dapur MBG dan pelatihan tenaga masak yang higienis. Dengan empat standar utama kecukupan kalori, komposisi gizi, standar higienis, dan keamanan pangan MBG diharapkan menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG di Bengkulu menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan untuk masalah gizi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.***

SUNGAI UTARA (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang digalakkan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi sehat, cerdas dan produktif. Sosialisasi program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini bertempat di Ballroom Minosa Resort Hotel, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Senin, (27/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, Analis Pertahanan Negara Ahli Madya F.X. Ndaru Kusumajati, Anggota DPRD Provinsi Kalsel Apt. Aulia Azizah, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. 

“Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap akses pangan bergizi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. MBG tidak hanya memperkuat ketahanan gizi nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian pangan,” tutur Nihayatul Wafiroh.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG dikoordinasikan langsung oleh Badan Ketahanan Gizi Nasional (BGN) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahan pangan diperoleh dari Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar, sehingga masyarakat setempat ikut merasakan dampak ekonomi positif. 

“Program ini menghidupkan ekonomi lokal karena bahan pangan dipasok dari daerah sekitar dan tenaga dapur direkrut dari warga setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, F.X. Ndaru Kusumajati menyampaikan bahwa program MBG sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional melalui gizi masyarakat yang sehat. “Ketahanan gizi merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Masyarakat yang sehat akan membentuk bangsa yang kuat,” ujarnya.

Acara sosialisasi MBG di Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat.*

BENGKULU (Pertamanews.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Aula Desa Sumberejo TransAD, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Sabtu (25/10).

Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan menurunkan angka stunting. Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman yang utuh mengenai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi persoalan gizi di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Program Makan Bergizi Gratis ini diberikan untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di Posyandu agar generasi emas tumbuh sehat. Masih tingginya angka malnutrisi dan stunting, termasuk di Bengkulu, menjadi tantangan kita bersama. Program MBG diharapkan tidak hanya menurunkan stunting, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak yang sehat akan belajar lebih baik,” tutur Eko Kurnia Ningsih.

Ia menegaskan, pelaksanaan MBG akan dilakukan dengan survei lokasi dapur gizi, pelatihan juru masak, serta memastikan kualitas dan higienitas makanan. “Mari kita bersinergi agar program ini menjadi bentuk nyata kepedulian kita dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberejo TransAD, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran program tersebut di wilayahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.

“Kami berterima kasih kepada Eko Kurnia Ningsih yang telah memilih desa kami sebagai lokasi sosialisasi. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat desa untuk mendukung program yang bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga kami,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi BGN, Teguh Suparngadi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam keberhasilan MBG.

“Program ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi upaya strategis menurunkan angka stunting. Kita ingin memastikan tidak ada anak di Bengkulu yang belajar dalam keadaan lapar. Semua pihak harus terlibat sekolah, orang tua, pemerintah daerah, hingga pelaku UMKM lokal,” jelas Teguh.

Program MBG juga membuka peluang ekonomi baru melalui kemitraan dengan petani dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan bergizi. “Selain menyehatkan generasi bangsa, MBG ikut menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.

Dengan prinsip empat standar pelaksanaan kecukupan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan MBG diharapkan menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan di Bengkulu ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat melahirkan perubahan nyata menuju generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.*

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sejumlah akademisi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menilai kebocoran subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp50 triliun per tahun sudah pada level darurat.

Pemerintah pun didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucer atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto mengatakan, kebocoran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin. Ia menegaskan pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg.

“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujar Yuwanto dalam diskusi publik “1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?” di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/10).

Ia menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga.

Oleh karena itu, ia menilai pengubahan subsidi menjadi voucer atau BLT menjadi langkah tepat, sambil diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi LPG dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat.

Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, menilai perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran.

Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Namun, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucer harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Menurutnya, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

“Jadi, ketika ada ide untuk mengubah distribusi subsidi agar lebih merata, proses transisinya harus hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Senada dengan itu, pakar energi Undip, Jaka Windarta menilai perubahan skema subsidi menjadi voucer atau BLT adalah langkah logis untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal.

Menurutnya, subsidi LPG yang mencapai Rp80 triliun per tahun sudah tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat miskin.

“Subsidi itu kan memang membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga jadi beban bagi pemerintah. Karena itu, wajar kalau mulai dipikirkan kembali efektivitasnya bagaimana tetap membantu masyarakat tapi juga tidak membebani negara terlalu besar,” kata Jaka.

Ia menilai kebijakan voucer akan memberikan kejelasan penggunaan bantuan, sekaligus memastikan hanya penerima sah yang dapat mengakses LPG subsidi.

“Yang penting, semuanya harus terbuka, masyarakat dapat berapa, harga LPG sebenarnya berapa, dan berapa beban pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Jaka juga menilai peran digitalisasi sangat penting untuk memastikan ketepatan data penerima.

Dengan teknologi seperti QR code dan sistem by name by address, kebocoran subsidi bisa ditekan lebih signifikan.

“Sekarang kan sudah mulai ada sistem pendaftaran dan verifikasi digital, misalnya dengan pemindaian QR code. Jadi yang terdaftar bisa membeli, yang tidak ya tidak bisa,” katanya menegaskan.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025. Jumlah tersebut naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun. Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton.

Tanpa subsidi, harga asli LPG 3 Kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Namun berkat campur tangan pemerintah, harga elpiji subsidi ini hanya Rp 12.750 per tabung.***

SERANG (Pertamanews.id) – Upaya memperkuat kualitas gizi masyarakat kembali digalakkan Pemerintah melalui sosialisasi program Makan Bergizi (MBG) yang digelar di SMKN 2 Serang pada Jumat (24/10).

Acara ini merupakan kolaborasi antara Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari gerakan nasional untuk menekan angka stunting sekaligus menyiapkan generasi unggul Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan pemberian makanan bergizi, tetapi merupakan strategi besar untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan cerdas.

“Program MBG adalah investasi jangka panjang. Melalui pemberian gizi seimbang sejak usia dini, kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemenuhan gizi anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Kesadaran akan pentingnya gizi harus tumbuh dari keluarga. Setiap rumah tangga memiliki peran penting dalam menciptakan bangsa yang kuat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BGN, Sahruroji, menyoroti pentingnya edukasi gizi melalui konsep Isi Piringku sebagai panduan praktis masyarakat dalam menyusun menu seimbang.

“Setengah piring berisi buah dan sayur, setengahnya lagi karbohidrat dan protein. Pemahaman sederhana ini bisa membantu masyarakat memperbaiki pola makan harian,” jelasnya.

Ia juga menekankan peran protein hewani dan nabati dalam pembentukan sel dan perkembangan otak anak. “Gizi seimbang bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas makanan yang dikonsumsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Administrasi DPR RI, Ahmad Sanukri, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

“Program MBG tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga sangat menentukan keberlanjutan program ini,” imbuhnya.

Melalui sosialisasi ini, DPR RI dan BGN berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Program MBG tidak hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk hidup sehat dan mencetak generasi yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.***

BOGOR (Pertamanews.id) – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan kepada masyarakat oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Gizi seimbang dan tepat menjadi fondasi utama sebagai langkah utama untuk mencetak generasi unggul yang akan menjawab tantangan dimasa depan. 

Sosialisasi program MBG kali ini berlangsung di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, (25/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, Pakar gizi dari Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, serta ratusan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat menyoroti pentingnya kesiapan mental dan ekonomi keluarga dalam menjaga kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari upaya mencegah masalah gizi. Ia menegaskan bahwa permasalahan gizi anak sering berakar dari ketidaksiapan ibu secara psikologis.

“Bukan hanya gizi yang harus diutamakan, tapi juga kesehatan mental ibu hamil. Program MBG hadir sebagai solusi meringankan beban keluarga agar ibu dan anak mendapatkan asupan bergizi yang cukup. Bila orang tua sehat secara mental dan anak terpenuhi gizinya, maka generasi yang lahir akan menjadi SDM unggul,” ujar Achmad Ru’yat.

Program MBG berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Selain sah secara hukum, memberi makan gratis juga merupakan amal yang berpahala besar. Ini adalah program yang menyejahterakan rakyat sekaligus membawa berkah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar gizi Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, menjelaskan pentingnya program MBG dalam konteks peningkatan kualitas SDM dan upaya menekan stunting.

“Anak-anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan berpotensi mengalami stunting dan kesulitan bersaing di masa depan. Karena itu, Presiden menegaskan setiap anak harus memiliki akses terhadap makanan bergizi. MBG adalah langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang unggul dan sehat,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa program MBG selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan harapan agar masyarakat semakin memahami manfaat program MBG dan bersama-sama mendukung pelaksanaannya di seluruh daerah. Dengan dukungan publik, program ini diyakini dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.***