spot_img
Beranda blog Halaman 414

Berikut Kerugian Indonesia Akibat Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Penolakan dari berbagai pihak atas keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia yang berujung batal menjadi tuan rumah Pmemunculkan sejumlah kerugian.

FIFA sudah memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya berlangsung di enam kota pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.

FIFA juga memberikan informasi tuan rumah baru akan diumumkan secepatnya dengan tanggal penyelenggaraan yang tidak berubah.

Memang tidak dijelaskan secara spesifik yang dimaksud FIFA tentang keadaan saat ini. Namun, Exco PSSI Arya Sinulingga sempat menyebutkanpembatalan itu lantaran FIFA menyoroti keamanan pelaksanaan Piala Dunia U-20, seiring maraknya penolakan kehadiran Timnas Israel ke Indonesia.

Setelah pembatalan tersebut, tentu Indonesia mendapatkan beragam kerugian. Dari dana triliunan rupiah untuk persiapan stadion hingga sanksi yang berpotensi membuat Indonesia tidak bisa eksis di pentas internasional.

Lima kerugian ini bakal dirasakan Indonesia usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Pertama, timnas Indonesia U-20 gagal bermain. Dua generasi Timnas U-20 dipastikan gagal bermain di Piala Dunia U-20. Pertama generasi Bagus Kahfi dan kawan-kawan yang disiapkan untuk tampil di Piala Dunia U-20 2021 yang batal karena pandemi.

Setelah itu generasi Muhammad Ferarri dan kawan-kawan yang disiapkan untuk tampil di edisi 2023. Kedua tim itu sama-sama ditangani pelatih asal Korea Selatan Shin Tae Yong.

Piala Dunia U-20 2023 seharusnya menjadi kali kedua Indonesia tampil di salah satu turnamen bergengsi FIFA itu. Kali pertama Indonesia bermain di Piala Dunia U-20 terjadi pada 1979 di Jepang.

Kekecewaan diungkapkan para pemain dan ofisial pelatih Timnas Indonesia U-20 usai FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka tidak mampu menahan tangis di hotel tim usai mendengar keputusan FIFA.

Kedua, terancam sanksi FIFA. Tidak hanya kehilangan posisi sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Indonesia juga terancam sanksi FIFA. Dalam pernyataan resminya, FIFA mengatakan sanksi untuk Indonesia akan dibahas lebih lanjut.

“Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” bunyi pernyataan resmi FIFA.

Sanksi FIFA merupakan mimpi buruk bagi Indonesia, yang pernah merasakan bencana itu pada 2015.

Ketiga, persiapan sia-sia. Bukan hanya para pemain dan ofisial tim yang kerja keras mempersiapkan diri dalam empat tahun terakhir untuk bisa tampil di Piala Dunia U-20 2023, berbagai pihak di enam kota penyelenggara juga sudah bekerja keras.

Pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Solo, Surabaya, dan Palembang sudah mengeluarkan uang dan tenaga untuk bisa menjadi tuan rumah sesuai standar FIFA.

Pada Juli 2020, pemerintah mengeluarkan dana Rp400 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023. Kementerian PUPR juga mengeluarkan Rp489 miliar untuk merenovasi stadion.

Kemenpora, pada Juni 2022, kemudian mengalokasikan dana Rp500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023. Dengan demikian total kerugian penyelenggaran Piala Dunia U-20 2023 bisa mencapai Rp1,4 triliun.

Keempat dikucilkan. Kerugian ini yang sangat berpengaruh untuk wajah Indonesia di pentas olahraga internasional. Kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 bisa menghambat ambisi Indonesia menggelar ajang olahraga kelas dunia lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan pemerintah berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu Indonesia juga berencana menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama sejumlah negara ASEAN lainnya.

Seluruh rencana itu hampir pasti gagal terwujud karena Indonesia tidak bisa menjamin kehadiran Israel sebagai peserta. Indonesia pun bisa dikucilkan dari pentas olahraga internasional dan mentok hanya bisa menjadi tuan rumah hanya di level Asia.

Kelima, Pariwisata, UMKM. Sektor pariwisata di enam kota penyelenggara Piala Dunia U-20 2023 juga dipastikan rugi atas pembatalan menjadi tuan rumah. Belum lagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang sudah mempersiapkan diri menyambut turnamen ini.

“Ini bukan masalah sepak bola saja tetapi juga perputaran roda ekonomi di Kota Solo. Jika ada Piala Dunia dan kami mendapat kesempatan menjadi tuan rumah untuk babak final, maka akan luar biasa,” kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebelum Piala Dunia U-20 dibatalkan.

Resmikan KEK Lido, Presiden Jokowi Harap Warga Tak Lagi Liburan ke Luar Negeri

0

BOGOR (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang berlokasi di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/03).

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan kegembiraannya karena infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, baik jalan tol, pelabuhan, hingga bandar udara, dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian. Salah satunya adalah KEK Lido, yang memanfaatkan konektivitas Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi).

“Kalau kita lihat sekarang ini Tol Jagorawi, kemudian sambung dengan Tol Bocimi, dimanfaatkan betul oleh Pak Hary Tanoe untuk Kawasan Ekonomi Khusus Lido. Artinya, jalan tol ini juga secara ekonomi itu bermanfaat,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, sejumlah ruas jalan tol yang telah dibangun pemerintah baik di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi dapat memperlancar konektivitas ke berbagai sentra perekonomian seperti kawasan industri, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sehingga memberikan nilai manfaat yang maksimal sesuai yang kita inginkan, dan sambungkan juga dengan kawasan-kawasan pariwisata,” imbuhnya.

Presiden menyampaikan, di KEK Lido akan dibangun fasilitas dan wahana yang sangat lengkap serta dikelilingi oleh pemandangan yang indah.

“Ini kawasannya dari Jakarta hanya satu jam atau 50 menit. Kemudian, kalau kita lihat tadi tengok ke sana ada Gunung Pangrango, tengok ke sana ada Gunung Gede, ada Gunung Salak. Sulit mencari lokasi seperti di Lido ini, dan saya melihat Pak Hary Tanoe tajam banget,” ujarnya.

Presiden berharap wahana tersebut akan menambah minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja.

“Masyarakat kita yang liburan ke luar itu ada 11 juta. Kalau kita rem separuh saja, itu devisanya sangat besar sekali yang tidak terbuang untuk masuk ke negara yang lain. Hal seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah, agar pembangunan infrastruktur yang telah kita kerjakan itu betul-betul secara ekonomis dimanfaatkan oleh sektor swasta,” tandasnya.

KEK Lido memiliki luas 1.040 hektare dengan total tanah seluas 3.000 hektare. Di kawasan ini juga dibangun sejumlah fasilitas, di antaranya theme park, technopark and data center, movieland, lido music & art center, retail, dining, and entertainment, lido world garden, lido hotel and resort extension, golf club, golf course, serta sarana dan prasarana lainnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabarekraf) Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Selain itu, hadir juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Wali Kota Bogor Arya Bima.

Pemudik Disiapkan Parkir Tambahan, Ciptakan Rest Area yang Nyaman

0

KABUPATEN SEMARANG (Pertamanews.id) – Menjelang arus mudik Lebaran, mutu pelayanan tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalan tol lebih ditingkatkan.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono menyampaikan, nantinya semua kendaraan diarahkan untuk parkir di tempat yang sudah ditentukan. Setelah itu, penumpang baru bisa menuju ke tempat penyedia layanan yang diinginkan.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak akan terjadi antrean kendaraan yang mengular sampai ke badan jalan tol. Menurutnya, selama ini antreannya membuat arus lalu lintas di jalan tol menjadi tersendat, bahkan macet.

Triono menjelaskan, pihaknya juga meningkatkan pelayanan transaksi di gerbang tol, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan konstruksi. Sedikitnya, ada enam kilometer jalan tol di Jawa Tengah yang difungsionalkan, untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

“Kepadatan arus lalu lintas di ruas tol di wilayah Jateng menunjukkan tren meningkat yang harus diantisipasi,” ujarnya, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Rest Area Pendapa, Kecamatan Pabelan, Kamis (30/3/2023) siang.

Ditambahkan, pihaknya juga akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di beberapa rest area.

Anggota Komisi V DPR RI Fadholi, menyoroti rencana pembangunan exit tol di Jalan Pattimura Salatiga, yang berimpitan dengan Desa Pabelan, Kabupaten Semarang.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk pimpinan Kabupaten Semarang, yang telah memberikan respon baik. Ini kerja sama yang bagus antara Pemkab Semarang, Kota Salatiga, dan BPJT,” katanya.

KABUPATEN SEMARANG (Pertamanews.id) – Menjelang arus mudik Lebaran, mutu pelayanan tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalan tol lebih ditingkatkan.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono menyampaikan, nantinya semua kendaraan diarahkan untuk parkir di tempat yang sudah ditentukan. Setelah itu, penumpang baru bisa menuju ke tempat penyedia layanan yang diinginkan.

Dengan begitu, lanjutnya, tidak akan terjadi antrean kendaraan yang mengular sampai ke badan jalan tol. Menurutnya, selama ini antreannya membuat arus lalu lintas di jalan tol menjadi tersendat, bahkan macet.

Triono menjelaskan, pihaknya juga meningkatkan pelayanan transaksi di gerbang tol, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan konstruksi. Sedikitnya, ada enam kilometer jalan tol di Jawa Tengah yang difungsionalkan, untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

“Kepadatan arus lalu lintas di ruas tol di wilayah Jateng menunjukkan tren meningkat yang harus diantisipasi,” ujarnya, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Rest Area Pendapa, Kecamatan Pabelan, Kamis (30/3/2023) siang.

Ditambahkan, pihaknya juga akan menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di beberapa rest area.

Anggota Komisi V DPR RI Fadholi, menyoroti rencana pembangunan exit tol di Jalan Pattimura Salatiga, yang berimpitan dengan Desa Pabelan, Kabupaten Semarang.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, termasuk pimpinan Kabupaten Semarang, yang telah memberikan respon baik. Ini kerja sama yang bagus antara Pemkab Semarang, Kota Salatiga, dan BPJT,” katanya.

Persiapan Mudik Lebaran 2023, Pastikan Seluruh Jalan di Jateng Aman

0

 

JEPARA (Pertamanews.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengecek perbaikan jalan Jepara-Keling, tepatnya di daerah Mulyoharjo, Jepara, Kamis (30/3).

Pengecekan itu merupakan bagian dari persiapan arus mudik Lebaran tahun 2023.

“Iya. (Perbaikan) jalan ini kami cek terus, sekaligus persiapan mudik nanti,” kata Ganjar di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Jepara.

Ganjar menyampaikan, untuk persiapan arus mudik akan dirapatkan lebih lanjut dalam waktu dekat dengan Forkompimda. Ia ingin memastikan arus mudik lancar, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

“Besok kami mau rapat persiapan mudik agar masyarakat nyaman,” ujarnya.

Ruas Jalan Jepara-Keling yang diperbaiki sepanjang 2 kilometer, dibangun menggunakan anggaran sebanyak Rp2,6 miliar. Perbaikan itu termasuk dalam kegiatan rehabilitasi jalan tahun 2023 di Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Pati.

Saat pengecekan tersebut, Ganjar sempat berdialog dengan para pekerja. Mereka tampak sangat bahagia karena bisa bertemu langsung dengan Ganjar. Bahkan sejumlah pengendara yang melintas juga tampak antusias, mereka berteriak menyapa Ganjar.

Adapun dalam kunjungan kerja dan silaturahim di Ponpes Raudlatul Mubtadiin atau Ponpes Balekambang, Gemiring, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Ganjar juga mendapat aduan dari masyarakat tentang jalan rusak. Terkait aduan itu, Ganjar meminta agar melaporkannya melalui aplikasi “Jalan Cantik”, dan melengkapi laporan tersebut dengan foto dan ruas jalan yang rusak.

“Anda download aplikasi “Jalan Cantik”, laporkan lewat situ disertai foto. Nanti langsung saya cek,” katanya menanggapi aduan masyarakat setempat.

Diduga Masalah Ekonomi, Driver Ojol Bakar Diri di Kawasan Hutan Undip Semarang

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Seorang pria berprofesi driver ojek online berinisial EP (35), warga Denpasar tewas usai membakar dirinya sendiri di dekat sungai hutan kawasan Undip, Kecamatan Tembalang Kota Semarang Rabu (29/3) siang.

Kapolsek Tembalang, Kompol Wahdah menuturkan peristiwa terjadi setelah warga melapor adanya orang yang terbakar di sekitaran Undip kemarin siang.

Setelah menerima informasi itu, kemudian pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian untuk mengamankan korban dan dibawa ke RSND Semarang.

“Pada saat di lokasi masih hidup, waktu dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit pun masih hidup. Dan pukul 7 malam saya dapat informasi kalau korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar cukup parah yang dialaminya,” ujar Wahdah saat dikonfirmasi, Kamis (30/3).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter rumah sakit dan Tim Inafis Polrestabes Semarang, korban mengalami luka bakar mencapai 90 persen.

“Sekujur tubuh korban terbakar dan hanya kakinya yang tidak terlalu parah. Di bagian telapak kaki itu yang tersisa,” jelasnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh kepolisian, motif korban sengaja membakar dirinya diduga karena ada masalah ekonomi. Hal itu terungkap dari barang bukti yang ditemukan pada korban.

“Hasil pendalaman anggota itu, kemungkinan besar dugaan sementara itu karena ekonomi. Karena dilihat dari barang bukti handphone, di situ ada percataan tentang keuangan. Sepertinya dugaan sementara itu,” tuturnya.

Korban sendiri menurut informasi belum mempunyai istri. Saat ini pihaknya sudah menghubungi keluarga di Bali untuk proses pemulangan jenazah korban.

“Kemudian rencananya itu keluarga itu tadi malam itu mau ke Semarang. Tapi karena sesuatu hal, sepertinya tidak jadi. Tapi mengirimkan ambulance untuk menjemput jenazahnya,” pungkas Wahdah.

MAKUKU Raih Rekor 2 MURI, Popok Tertipis di Indonesia

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – MAKUKU pecahkan dua rekor sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada tahun kedua di Indonesia.

Saat ini, MAKUKU memecahkan rekor sebagai “Popok Bayi Sekali Pakai Tertipis” dan “Popok Bayi dengan Fasilitas Anti Gumpal Pertama di Indonesia (SAP Teknologi)”.

Melalui acara MAKUKU MURI Record, MAKUKU juga memperkenalkan slogan #MAKUKUAntiGumpal dan #MAKUKUSuperTipisSuperNyerap pada Selasa, 28 Maret 2023 di Ballroom Pullman Hotel Central Park.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, drg. Widyawati, MKM., dokter spesialis anak Siloam Hospital ASRI, dr.kemala prianggardini,SpA, Bidan Siloam Hospital Tb Simatupang, Bidan Titin Susanti,Amd,Keb, Perwakilan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Andre Puwandono, Brand Director MAKUKU Indonesia, Lucky Zheng, dan Mom influencer, Asmirandah.

Rekor pertama yaitu “Popok Bayi Sekali Pakai Tertipis” yang mengakui keunggulan MAKUKU SAP Diapers Slim sebagai popok paling tipis diantara popok sejenis, yaitu dengan ketebalan hanya 1,6 mm. Selain itu, bagian inti penyerap pada MAKUKU SAP Diapers Slim Care dibuat dengan teknologi SAP sehingga memiliki daya serap yang maksimal.

Saat diuji dengan air keran dan air garam (0,9% b/v), kemampuan pembengkakan pada inti penyerap MAKUKU SAP Diapers Slim masing-masing berada di angka 77,07% dan 58,83%.

Sementara itu, popok lainnya masing-masing berada di angka 72-76% dan 44-57%. Pada rekor kedua yaitu “Popok Bayi dengan Fasilitas Anti Gumpal Pertama di Indonesia (SAP Teknologi)” mengakui keunggulan teknologi MAKUKU yang tidak dimiliki oleh popok lain yaitu tidak memiliki pulp atau fluff pada bahan penyerapnya sehingga tidak menggumpal.

Andre Puwandono, Perwakilan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjelaskan, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) mengapresiasi pemecahan kedua rekor dari MAKUKU. Saat ini, MAKUKU telah menjadi salah satu dari 9.000 rekoris lainnya yang mencatat sejarah di Indonesia.

“Tidak mudah bagi MAKUKU untuk memecahkan rekor ini, karena harus melalui proses verifikasi yang bertahap dari MURI. Sebagai “Popok Bayi Sekali Pakai Tertipis” serta “Popok Bayi dengan Fasilitas Anti Gumpal Pertama di Indonesia (SAP Teknologi), kami berharap MAKUKU dapat terus berinovasi dan dapat memecahkan rekor lain di bidangnya,” katanya.

drg. Widyawati, MKM., Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan, menjaga kesehatan kulit merupakan bagian dari penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan keluarga.

Bagi anak, penting untuk memberikan perawatan ekstra karena kulitnya relatif lebih mudah melakukan absorsi serta pH kulit relatif lebih asam sehingga mudah mengalami infeksi.

“Salah satu kelainan kulit yang sering terjadi pada bayi adalah diaper rash atau ruam popok. Prevalensi ruam popok secara global diperkirakan antara 16-65%. Insidensi dilaporkan paling tinggi pada usia 9-12 bulan. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan PHBS yang baik, seperti rutin membersihkan kulit dan mengganti popok secara rutin. Saya berharap dunia usaha juga turut serta menggerakkan masyarakat akan pentingnya upaya promotif preventif mengenai penggunaan popok bayi yang aman dengan tetap memperhatikan higienitas untuk kesehatan Si Kecil,” terangnya.

Lucky Zheng, Brand Director MAKUKU Indonesia, berbagi pengalamannya. Sebanyak 50% bayi dengan usia di bawah 12 bulan mengalami dermatitis popok. Oleh karena itu, semua Ibu membutuhkan solusi yang tepat untuk membantu mengatasi ruam popok yang sering dialami Si Kecil.

“Teknologi popok MAKUKU dengan inti struktur SAP (Super Absorbent Polymer) diciptakan sebagai jawaban dari masalah ruam popok Si Kecil. Teknologi ini mememiliki penyerapan maksimal dan merata dibandingkan dengan bahan pulp atau fluff sehingga tidak menjadikan popok menggumpal. Pencapaian MAKUKU melalui kedua rekor ini merupakan bentuk komitmen MAKUKU dalam menciptakan produk berkualitas serta berteknologi tinggi yang dibutuhkan oleh Ibu dan Si Kecil,” ujarnya.

Asmirandah, public figure dan ibu 1 anak, berbagi pengalamannya. Semua Ibu berharap supaya Si Kecil beraktivitas dengan nyaman dan bebas walaupun menggunakan popok seharian, tanpa drama gatal ataupun ruam popok.

“Sebagai Ibu yang sudah menggunakan MAKUKU, saya mengakui bahwa daya serap MAKUKU SAP Diaper Slim Care lebih tinggi dibandingkan dengan popok lainnya. Kelihatannya memang ketebalan popoknya sangat tipis, tapi sangat membantu untuk menciptakan kenyamanan dikala anak beraktivitas dan tidur. Apalagi, dengan penyerapan yang merata sehingga tidak menyebabkan gumpalan,” ujarnya.

Cair! Menteri Sri Mulyani Pastikan Pemberian THR dapat Dorong Ekonomi Masyarakat

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2023 bagi aparatur negara, termasuk pensiunan. Pemberian THR dan gaji ke-13 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengenai pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2023, Rabu (29/03), secara daring.

“Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menekankan, pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan dilakukan dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan, program, dan kemampuan keuangan negara.

“Tahun ini 2023, seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan, THR pada tahun 2023 akan terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Tunjangan yang melekat itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya.

THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

“Seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja,” kata Sri Mulyani.

THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50 persen tunjangan kinerja juga diberikan bagi aparatur negara di daerah.

“Bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Menkeu.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada periode 10 hari sebelum hari raya Idulfitri. Namun, jika THR belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena masalah teknis, maka THR tetap dapat dibayarkan setelah Idulfitri.

“Namun, kami akan terus mengimbau bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum hari raya Idulfitri,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, di dalam PP juga diatur mengenai pemberian gaji ke-13 yang dibayarkan dengan komponen yang sama dengan THR tahun 2023.

“Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023 di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini,” ujarnya.

Tahun ini, pemerintah juga memberikan THR dan gaji ke-13 tahun kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.

“Mereka akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” kata Menkeu.

Menkeu menyampaikan, pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI-Polri dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat.

“Dengan kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan, masyarakat bisa merayakan hari raya, dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik,” tandas Sri Mulyani.

Berikan Rasa Nyaman Saat Mudik, Pemerintah Dukung Kesiapan Operasional Jalan Tol Nasional

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dukungan operasional dan kemantapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023.

“Dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area), kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, dilansir laman Kementerian PUPR, Selasa (28/03/2023).

Hedy mengatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023.

“Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan layanan, khususnya transportasi jalan dalam menghadapi persiapan lebaran di tahun ini,” ujarnya.

Hedy mengungkapkan, saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 kilometer terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 kilometer dengan kondisi mantap 92 persen, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 kilometer dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C).

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan di antaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 kilometer), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 kilometer) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” ucapnya.

Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 kilometer), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 kilometer), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 kilometer), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 kilometer, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 kilometer, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 kilometer (total 32,5 kilometer), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 kilometer), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 kilometer), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 kilometer), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 kilometer), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 kilometer).

“Untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 kilometer dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 kilometer terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3 persen,” tambah Hedy.

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 kilometer yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 kilometer dalam kondisi mantap 97 persen, Jalan Lintas Timur 3.019 kilometer dalam kondisi mantap 95 persen, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, Jalan Tol Trans Sumatra yang operasional sepanjang 738 kilometer dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 kilometer), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 kilometer).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 kilometer terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32 persen, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen dan Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 kilometer. Sementara, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 kilometer dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 kilometer, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 kilometer dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 kilometer.

Lebih lanjut, Hendy menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP.

“Dilakukan pula peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/jembatan penyeberangan orang (JPO)/overpass, pembatas beton, dan penanaman serta perawatan pohon,” tandas Hedy.

Masyarakat Senang, Kereta Api Makassar-Parepare Sudah Bisa Digunakan

0

MAKASSAR (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian jalur kereta api (KA) Makassar-Parepare Antar Maros-Barru, Rabu (29/03).

Acara tersebut berlangsung di Depo Kereta Api Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang juga turut diresmikan Presiden.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar-Parepare Antar Maros-Barru dan Depo Kereta Api Maros,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya pembangunan transportasi massal yang dapat menghubungkan antarprovinsi, kabupaten, dan kota di tanah air.

Keterlambatan pembangunan transportasi massal yang terjadi di hampir semua kota besar, lanjut Presiden, memicu masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi yang berpotensi memicu kemacetan.

“Seperti yang sekarang kita lihat karena keterlambatan membangun transportasi massal, baik untuk penumpang maupun untuk barang, semua berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi akhirnya macet di semua kota sekarang ini, tidak hanya di Jakarta. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, di Makassar sudah macet semuanya, karena kita terlambat membangun transportasi publik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden mendorong dan mengapresiasi pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan KA Trans Sulawesi. Presiden berharap proyek KA Trans Sulawesi ini nantinya akan menyambungkan wilayah-wilayah yang ada di pulau tersebut.

“Saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini, jalur kereta api Trans Sulawesi, yang nantinya insyaallah akan sambung menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado,” ucapnya.

Presiden pun berharap jalur kereta api ini tidak hanya menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat tetapi juga dapat menekan biaya logistik yang sekaligus dapat meningkatkan daya saing Sulawesi Selatan dan juga Indonesia.

“Ini kalau nanti betul-betul sudah keretanya banyak, ada untuk penumpang, ada untuk wisata, ada untuk barang, ini akan memberikan daya saing, competitiveness negara kita akan semakin baik karena barang diangkut dengan alat transportasi yang murah,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Resahkan Warga! Warung Berkedok Toko Kelontong Ternyata Jual Miras

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menggerebek dua lokasi penjual minuman keras (miras) di Kota Semarang, Selasa (28/3).

Adapun sebanyak 194 botol minuman beralkohol yang dijual tanpa izin (ilegal) berhasil disita. Warung miras tersebut ditemukan berkedok toko kelontong yang berdampingan dengan perumahan warga.

Dua lokasi itu, antara lain di Jalan Lebdosari dan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Di lokasi Lebdosari, petugas mengamankan sebanyak 44 botol miras. Sedangkan lokasi kedua, petugas juga menyita 150 botol.

Penyitaan ini bermula ketika adanya laporan dari masyarakat soal penjualan minuman keras yang masih beroperasi di tengah bulan puasa. Ratusan botol yang berhasil disita tersebut berbagai jenis miras antara lain seperti anggur merah, kawa-kawa, dan lain sebagainya.

Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Marthen Stevanus Da Costa, mengatakan operasi yang dilakukan pihaknya ini berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009.

“Selain itu juga razia miras dilakukan karena ada laporan masyarakat soal penjualan miras di sekitar perumahan,” ujar Marthen.

Setelah ditindaklanjuti, pihaknya mengaku terkejut lantaran penjual miras di Kalibanteng Kulon lokasinya berdekatan dengan perumahan. Di lokasi itu, pihaknya pun berhasil menyita 150 miras dengan berbagai jenis.

“Ada berbagai jenis miras yang kita sita, seperti bir, vodka, kawa-kawa, soju dan lain-lain,” ungkapnya.

Tidak hanya menyita saja, Satpol PP juga melakukan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap dua lokasi yang berkedok dua warung kelontong.

Hal itu bertujuan agar para penjual tidak mengulangi perbuatannya. Di tambah, kedua toko tersebut tidak memiliki perizinan lengkap penjualan miras.

“Nanti pemilik akan ke Satpol PP untuk menyatakan tidak mengulangi perbuatan. Tapi barang bukti tetap kita tahan untuk diserahkan ke Polrestabes Semarang guna pemusnahan,” tegas Marthen.

Saat media meminta wawancara terhadap toko yang berlokasi di Kalibanteng Kulon, pemilik enggan berkomentar terkait operasi ini.