JAKARTA (Pertamanews.id) – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi.
Pasalnya, beberapa minggu mendatang, masyarakat akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Momentum tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat.
Tomsi membeberkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kemendagri terhadap 514 Pemda baik di kabupaten/kota, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret.
Oleh karena itu, Tomsi meminta jajaran Pemda tersebut agar menyampaikan laporan harian mengenai upaya sekaligus perkembangan inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri.
“Perlu saya sampaikan di sini, walaupun inflasi daerah masing-masing cukup rendah, namun upaya-upaya konkret agar tetap dilaksanakan supaya kita tidak lengah,” ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (6/3).
Di samping itu, dirinya meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing. Ketersediaan bahan pangan juga diminta agar dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah. Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan, ketersediaan stok pangan menjadi hal penting yang perlu diatensi daerah.
“Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri ini merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Maka pergeseran dengan puluhan juta (orang) dari satu kota ke kota lain nomor dua di dunia ini, (terjadi) di tempat kita ini. Oleh sebab itu tolong dihitung betul dan dimohon data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya,” imbuh Tomsi.
Dirinya menambahkan, Kemendagri beserta jajaran kementerian/lembaga senantiasa berkomitmen dalam mengendalikan inflasi.
Untuk melaksanakan upaya itu, daerah diminta agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing. Dukungan data tersebut juga dimiinta agar dilaporkan tepat waktu.
“Sehingga rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan tepat waktu,” tandasnya.
Sebagai informasi, di dalam pengendalian inflasi, Kemendagri mendorong daerah untuk melakukan 9 upaya konkret. Hal ini di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta perencanaan gerakan menanam.
Selain itu, upaya lainnya yakni melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Di samping itu, daerah juga dapat merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
JAKARTA (Pertamanews.id) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat waspada gelombang tinggi hingga enam meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.
“Waspada gelombang tinggi hingga enam meter pada 6-7 Maret 2023,” ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo di Jakarta, Senin (6/3).
Eko mengemukakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari utara-timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya-barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot.
“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Laut Arafuru,” jelas Eko.
Eko melihat, kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan barat Pulau Simeulue-Kep. Mentawai, perairan Enggano-barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra-Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten-Pulau Sumba, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa-NTT, perairan Pulau Sawu, perairan selatan Kep. Anambas-Kepulauan Natuna, Laut Natuna, perairan timur Pulau Lingga-Pulau Bintan, perairan utara Pulau Bangka-Belitung.
Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Laut Jawa, perairan selatan Kalimantan, Selat Makasar bagian selatan, perairan Pulau Selayar-Sabalana, Laut Flores, Laut Banda, perairan Sermata Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sangihe-Kepulauan Talaud, Laut Maluku, perairan utara Kepulauan Sula, perairan barat dan timur Halmahera, Laut Halmahera, Laut Seram, perairan utara Papua Barat-Papua, Samudra Pasifik Utara Halmahera-Papua.
Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50-4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Anambas-Kepulauan Natuna, perairan selatan Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian tengah dan timur. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara.
“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” tutup Eko.
JAKARTA (Pertamanews.id) – TNI-Polri masih terus berupaya melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air yang hingga kini masih daam penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Pendekatan secara budaya pun masih terus dilakukan agar Egianus cs menyerahkan pilot Phillip Marc Merthens.
“Polda Papua bersama Pemda, Tokoh agama, Tokoh masyarakat masih terus melakukan pendekatan agar situasi tetap kondusif untuk menghindari timbulnya korban jiwa, baik itu warga sipil maupun sandera,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan, Senin (6/3/).
Di sisi lain, cakupan pencarian kini diperluas karena posisi KKB berpindah-pindah.
“Memang saat ini usaha kita sudah perluas pencarian di dua kabupaten yakni Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya,” ungkap Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes. Pol. Faizal Ramadani dalam keterangannya, Senin (6/3).
Menurutnya dengan memperluas di dua lokasi tersebut, bisa membuat terang permasalahan ini. Kasatgas menegaskan, tidak ada batas waktu untuk melakukan pencarian dan penyelamatan warga negara Selandia Baru itu.
KEPRI (Pertamanews.id) – Tanah longsor terjadi di Desa Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sekitar pukul 13.10 WIB pada Minggu (5/3) hingga menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan jumlahnya masih akan bertambah.
“Berdasarkan laporan 10 orang meninggal dunia dan sekitar 50 orang masih dalam pencarian,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (6/3).
Baca juga : BMKG Minta Masyarakat yang Tinggal di Pesisir Waspadai Gelombang Tinggi
Kadiv Humas menambahkan, Polda Kepri akan bergerak membackup Polres Natuna untuk proses penanganan di lokasi kejadian. Menurut Kadiv Humas, Polri akan bergerak cepat dengan membuat dapur lapangan, posko kesehatan, melakukan trauma healing, pencarian dengan K9 oleh Tim SAR brimob dan Sabhara.
“Besok seluruh pasukan dari polda akan berangkat melalui jalur laut,” ujar Kadiv Humas.
Dijelaskan, tanah longsor terjadi di Kec. Serasan Timur disebabkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Kab. Natuna. Padahal, rata-rata perumahan masyarakat Kec. Serasan dan Kec. Serasan Timur di bangun di daerah kaki bukit sehingga rawannya terjadi tanah longsor.
JAKARTA (Pertamanews.id) – Penyerang tim U-20 Indonesia, Ronaldo Kwateh mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya akan berhuang keras demi bisa mengalahkan Suriah dalam matchday kedua Grup A Piala AFC U-20 2023.
Duel Suriah vs Indonesia dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu (4/3) pukul 19.00 WIB di Lokomotiv Stadium Tashkent, Uzbekistan.
Pertandingan ini sangat penting bagi skuad Garuda Muda yang sementara berada di dasar klasemen Grup A usai kalah 0-2 dari Irak di pertandingan pertama pada Rabu (1/3) lalu.
“Yang kita tahu pertandingan pertama memang kurang baik, tapi kita sudah latihan dan mengubah suasana kita menjadi lebih baik. Semoga di pertandingan nanti bisa memberikan yang terbaik,” kata Ronaldo.
“Pastinya ini kita lebih bemain lepas saja, pesan dari coach Shin juga bermain lepas, nanti bisa menunjukan apa yang kita miliki kalau kita bermain lepas,” jelasnya.
Ronaldo pun mengakui Suriah bukan lawan sembarangan. Namun dia lebih memilih fokus terhadap Garuda Muda ketimbang memikirkan kemampuan lawan.
“Dari tim mereka juga mereka cukup bagus, kita sudah meeting dan semoga, tapi kita lebih fokus ke tim kita, kekurangan kita semoga kita bisa memperbaiki dan lebih baik lagi. Ya mungkin pertama dari mental sih mungkin, tapi kami sudah mulai membangun mental dengan baik. Semoga dengan mental yang baik pasti akan diikuti permainan yang baik,” pungkas Ronaldo.
JAKARTA (Pertamanews.id) – Kejuaraan Dunia World Superbike Round II tahun 2023 atau WSBK Mandalika 2023 berlangsung akhir pekan ini tanggal 3-5 Maret 2023 di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berbagai pihak, mulai dari swasta hingga pemerintah, termasuk Bea Cukai berkomitmen menjamin kelancaran penyelenggaraan ajang balap motor internasional ini.
Sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai memberikan fasilitas fiskal dan prosedural untuk mendukung kesuksesan WSBK Mandalika 2023.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Hatta Wardhana, pada Jumat (03/03) mengatakan fasilitas fiskal dan prosedural dari Bea Cukai diberikan karena perhelatan WSBK Mandalika 2023 termasuk event internasional yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuan pengembangan KEK salah satunya ialah untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK Mandalika sendiri menjadi proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014 dan telah sukses menyelenggarakan WSBK 2021 dan 2022 serta MotoGP 2022,” ungkapnya.
Lalu, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 52/WBC.13/2022 tentang Penetapan KEK Mandalika sebagai Kawasan Pabean, menurut Hatta akan mempemudah dan mempercepat lalu lintas serta proses pemeriksaan barang untuk kebutuhan ajang internasional, termasuk WSBK Mandalika 2023.
Ia pun mengulas berbagai fasilitas kepabeanan yang digelontorkan Bea Cukai untuk kesuksesan ajang otomotif internasional ini.
“Bea Cukai memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk barang modal keperluan pembangunan infrastruktur dan event. Kemudian, Bea Cukai membebaskan bea masuk dan tidak memungut PDRI untuk barang habis pakai keperluan event, seperti oli dan bahan bakar berdasarkan masterlist yang diterbitkan Administrator KEK. Ada juga skema Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet untuk barang impor yang nantinya akan dikeluarkan kembali, seperti motor, mesin, dan ban,” rincinya.
Selain itu, Bea Cukai juga memberikan kemudahan prosedural kepabeanan, seperti pemeriksaan fisik di luar kawasan pabean dan penerapan sistem aplikasi Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK), yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendukung kelancaran kelancaran dan kecepatan arus barang.
“Fungsi pengawasan dan pelayanan Bea Cukai pun ditujukan kepada para wisatawan asing dan para pelancong dari luar negeri yang menghadiri event tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang,” tambah Hatta.
Kesuksesan penyelenggaraan WSBK 2023 dikatakan Hatta akan menjadi bukti sinergi yang baik antara kementerian/lembaga, pihak swasta, dan masyarakat Indonesia. “Sudah menjadi tanggung kita semua untuk menyukseskan ajang ini dan mempertahankan nama baik Indonesia di mata dunia.
Bea Cukai juga mengapresiasi kontribusi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan WSBK Mandalika 2023. Semoga ini menjadi salah satu momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus membuka mata dunia bahwa Indonesia siap dan mampu menggelar berbagai perhelatan kelas dunia,” tutup Hatta.
SEMARANG (Pertamanews.id) – Perbaikan jalan dan jembatan rusak di jalur Pantura Timur Jawa Tengah khususnya jalur Semarang-Demak-Jepara-Kudus-Pati hingga Rembang terus dikebut. Ditargetkan, H-10 Lebaran tahun ini sejumlah pekerjaan akan selesai.
Hal itu setelah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan sidak perbaikan jalan dan jembatan di jalur Pantura Timur, Jumat (3/3). Saat sidak itu, Ganjar langsung menelpon Kepala BBPJN dan Kepala Dinas Bina Marga Jateng untuk datang ke lokasi.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat terkait dampak perbaikan ruas jalan dan jembatan di Pantura Timur ini. Kami akan terus lakukan percepatan dan kami targetkan H-10 Lebaran pekerjaan sudah selesai,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY, Wida Nurfaidah, saat mendampingi Ganjar dalam sidak itu.
Wida menerangkan, sejumlah pekerjaan peningkatan jalan saat ini dilakukan di sejumlah titik, mulai Semarang, Demak, Trengguli, Jepara dan Kudus sepanjang 58 km. Selain itu, ada juga pekerjaan di sejumlah titik ruas Kudus, Pati, Rembang sepanjang 119,8 Km.
“Kami sudah jungkir balik agar sejumlah pekerjaan bisa selesai H-10 Lebaran. Sementara untuk pekerjaan Jembatan Juwana, kami targetkan April sudah bisa difungsikan. Kami akan berupaya melakukan percepatan agar jalur transportasi di wilayah ini normal kembali,” jelasnya.
Pihaknya juga sudah memberikan sejumlah solusi. Di antaranya membuat detour atau jalur pengganti. Namun, jalur itu hanya bisa digunakan untuk kendaraan kecil dan tidak bisa untuk kendaraan besar seperti container.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Dirlantas Polda Jateng untuk mengurai kemacetan di titik-titik perbaikan,” terangnya.
Secara keseluruhan, Wida menerangkan jika proyek perbaikan jalan Pantura Timur sudah masuk dalam kontrak proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rehab mayor atau full rekonstruksi sudah dilakukan sejak 2022 lalu dan selesai 2024.
“Namun pelaksanaanya bertahap, misalnya tahun 2022 berapa kilometer, tahun 2023 berapa dan seterusnya. Kami focus pada titik-titik yang mengalami kerusakan parah dahulu, khususnya di Pantura Timur karena tidak ada akses lain di jalur ini,” ucapnya.
Selain peningkatan jalan, beberapa ruas jalan yang rusak namun tidak masuk dalam kontrak perbaikan akan diperbaikan menggunakan sistem tambalan cepat mantap. Perbaikan yang sifatnya non permanen itu akan terus dilakukan untuk mengurangi resiko akibat kerusakan jalan.
“Masih banyak ruas jalan yang harusnya ada peningkatan, namun karena keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa. Kami minta maaf kepada masyarakat, tapi kami berupaya melakukan penambalan sementara agar tidak membahayakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali melakukan sidak pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Pantura Timur. Jalur Semarang-Demak-Kudus, Pati-Rembang ia pantau, termasuk perbaikan Jembatan Juwana.
“Kalau kita lihat, jembatan Juwana ini sudah nyambung dan hanya butuh percepatan untuk pembesian dan pengecoran. Saya minta SDM dan alat ditambah agar lebih cepat sehingga bisa mengurai kemacetan. Tapi, meski cepat, kualitas pekerjaan juga harus tetap terjaga,” ucapnya, Jumat (3/3).
SULAWESI (Pertamanews.id) – Soal penetapan awal bulan Ramadhan 1444 Hijriah tahun ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau jaga kebersamaan dan tetap harga setiap keputusan.
Ketua MUI Sulawesi Selatan Profesor Dr KH Najmuddin H Abd Safa Lc MA mengatakan, adapun cara untuk bersatu dalam penetapan yaitu dengan cara mengikuti pemerintah.
ilmu hisab terjadi banyak perbedaan, sehingga metode rukyatul hilal dinilai lebih cocok untuk menentukan awal bulan Ramadhan.
“Sekarang ini teknologi makin maju, jadi kita serahkan saja ke pemerintah dengan segala kelengkapannya,” ujarnya.
Lanjut, pihaknya menyampaikan soal penetapan ramadhan intinya sebagai umat muslim kita harus mengikuti anjuran pemerintah.
SOLO (Pertamanews.id) – Solusi untuk warga Solo kepada pemilik kendaraan yang tidak punya garasi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming akan merencanakan pembangunan tempat parkir komunal.
Hal ini seiring dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
“Apakah parkir komunal atau bikin sentra parkir di kelurahan atau kecamatan terdekat? Kami carikan solusi,” ungkap Gibran, Jumat (3/3).
Menurutnya, kondisi ini sangat membahayakan selain menimbulkan kemacetan, parkir sembarang juga bisa berdampak dengan adanya banjir, gempa, kebakaran sewaktu-waktu.
Selain itu, Gibran telah memberikan kompensasi waktu untuk para pemilik mobil untuk memahami dan mengindahkan peraturan yang sudah di buat.
“Intinya saya tahu warga butuh waktu untuk persiapan itu semua. Satu tahun saya kira itu waktu yang sudah sangat cukup” ujarnya.
Selanjutnya, Gibran menghimbau para pebisnis mobil atau leasing untuk survey terlebih dahulu kepada setiap calon customer serta memastikan ditempat yang mereka miliki apakah memiliki lahan garasi untuk memarkikan kendaraan mereka.
SEMARANG (Pertamanews.id) – Penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi tetap menjadi kewenangan institusi terkait, seperti Pertamina, lantaran tidak berhubungan langsung dengan keuangan negara.
Meski begitu, pemerintah tetap memiliki peran dalam hal pengawasan harga, sebagai upaya untuk memastikan jika harga BBM non subsidi yang dijual masih dalam keterjangkauan masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto, menanggapi wacana penyesuaian harga BBM non subsidi secara mingguan.
Menurut Sujarwanto, BBM non subsidi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan nasional masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tetap harus turut melakukan pengawasan harga agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Meski tak menyangkut keuangan negara, tapi BBM non subsidi ini kan juga menyangkut kebutuhan nasional. Jadi, pemerintah tetap wajib mengawasi, setidaknya nanti ada batas tertinggi dari harga yang tidak boleh dilampaui,” ungkap Sujarwanto.
Sujarwanto mengakui, saat ini harga BBM non subsidi memang sangat berpatokan pada harga minyak dunia. Apalagi, pemenuhan BBM di dalam negeri didominasi dari impor.
“Sedangkan kemampuan produksi minyak di dalam negeri baru 7.000 barrel per hari, dengan kebutuhan minyak rata-rata sudah di atas 2.000 barrel per hari,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Sujarwanto, saat ini harga BBM non subsidi di Indonesia masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain, termasuk Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak. Untuk itulah, pihaknya mendukung rencana pengumuman harga BBM non subsidi yang rencananya dilakukan setiap minggu.
“Pengumuman harga BBM non subsidi secara mingguan ini justru membuat masyarakat bisa melakukan pengendalian konsumsi secara mandiri. Ini juga menjadi keadilan bagi pasar,” tukasnya.
Sujarwanto mencontohkan, jika masyarakat mengetahui minggu ini harga minyak dunia tengah turun, maka mereka pun jadi bisa memperkirakan kalau harga BBM minggu depan akan turun. Nah, kalau tahu harga minyak dunia naik, masyarakat pun lantas bisa melakukan pengendalian konsumsinya.
Bagi pengelola SPBU, kata Sujarwanto, dinilai tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, sudah ada sistem dari Pertamina untuk memastikan jika mereka tidak akan merugi.
“SPBU ini kan kepanjangan tangan dari Pertamina, sudah ada bantalan bantalan bagi mereka untuk menghadapi naik turun harga BBM,” tandasnya.
Minim Lonjakan Inflasi
Terkait wacana penyesuaian harga BBM non subsidi secara mingguan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyatakan, turut mendukung. Menurutnya, hal tersebut menjadi terbuka dan akan meminimalisir terjadinya penimbunan BBM di masyarakat.
“Kalau diumumkan secara rutin mingguan malah bagus, karena informasi harganya malah terbuka. Tidak akan terjadi penimbunan, karena masyarakat luas menjadi tahu harga yang ada,” katanya.
Menurut Rahmat, keterbukaan mengenai harga BBM akan mengurangi terjadinya asimetris informasi yang dapat menyebabkan perbedaan harga satu daerah dengan daerah lainnya.
“Asimetri informasi menyebabkan orang berupaya meningkatkan harga. Tapi kalau sudah ada pengumuman resmi akan lebih bagus. Seperti jaman dulu ada Pak Harmoko yang menjelaskan tentang harga – harga bahan pokok setiap seminggu sekali. Itu malah bagus,” ungkap Rahmat.
Rahmat menambahkan, kebijakan ini tidak akan terlalu berpengaruh pada inflasi di daerah. Pasalnya, BBM non subsidi lebih banyak digunakan untuk konsumsi pribadi.
“Ini berbeda dengan BBM subsidi yang selama ini banyak digunakan untuk sektor transportasi seperti angkutan barang. Kalau BBM non subsidi kebanyakan digunakan kendaraan pribadi. Jadi, meski ada efek psikologisnya terhadap kenaikan inflasi, tapi itu tidak akan banyak,” tandasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Wahyu Widodo mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina diperlukan untuk menentukan harga BBM non subsidi di tengah fluktuasi harga minyak dunia saat ini. Pemerintah dan Pertamina bisa meningkatkan koordinasi dengan menetapkan sistem yang disepakati, termasuk komponen yang mempengaruhi dalam penentuan harga BBM non subsidi.
“Dengan begitu, rasionalnya untuk naik turun harga bisa mudah dipahami, karena komponennya sudah pasti. Jadi, kalau konteks mengawasi menjadi konsultatif yang berkepanjangan, ini bukan problem teknis, tapi problem kelembagaan,” ungkapnya.
Wahyu menambahkan, pengawasan pemerintah dalam penentuan harga BBM non subsidi tetap perlu dilakukan, karena berkaitan dengan komoditas vital yakni sektor energi. Namun demikian, pengawasan dilakukan untuk memastikan market price atau harga pasar ditetapkan sesuai dengan formula yang telah ditentukan.
“Kalau konteksnya mengawasi, itu berarti tidak ikut menentukan formulanya. Jadi kalau Pertamina kemudian menaikkan harga, itu menjadi hal wajar,” tukasnya.
Dijelaskan, pengumuman harga BBM non subsidi secara mingguan juga tidak akan berpengaruh besar pada inflasi. Hal ini mengingat sektor transportasi masih mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah, dan tidak banyak sektor produksi yang menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan baku.
“Itu kan sektor transportasi masih difasilitasi oleh pemerintah. Tapi memang akan ada efek psikologis yang harus diwaspadai, karena mereka sering melakukan adjustment,” ujarnya.
Ke depan, Wahyu Widodo mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi non fosil, mengingat semakin terbatasnya produksi minyak didalam negeri. Selama ini, belum ada upaya transformasi secara penuh untuk penggunaan energi baru terbarukan, sehingga potensi gejolak karena fluktuasi harga minyak masih tinggi.
“Yang harus diedukasi ke masyarakat yakni bahwa kita itu bukan lagi negara penghasil minyak, tapi kita mengimpor minyak mentah. Jadi, kalau harga minyak dunia naik, kita juga akan terkena imbasnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga perlu evaluasi secara berkala, mengikuti tren dan mekanisme pasar. Pertamina bisa melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.
