spot_img
Beranda blog Halaman 431

Ngobrol Bareng Pimred Media, Jokowi: Temulawak Resep Lucu

Penulis
Bintang Diega
-
0

MEDAN (Pertamanews.id) – Momen kebersamaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemimpin redaksi (pemred) media nasional dan lokal Sumatra Utara memberikan cerita menarik. Hal tersebut didapatkan saat Presiden Jokowi menikmati durian bersama pemred di Si Bolang Durian, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu (08/02) malam.

Arifin Asydhad, Pemred Kumparan mengungkapkan bahwa pada kesempatan tersebut, Presiden lah yang memilih langsung durian yang enak untuk dimakan bersamanya, dan diakui bahwa durian pilihan memiliki rasa yang enak.


“Dari tiga yang diambil untuk kita, satu yang paling enak, yang dipilih oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi ternyata tahu durian dia,” imbuhnya.

Sementara itu, cerita lainnya datang dari Rianto Aghly, Pemred Harian Sumut24 dan Sumut.co, dirinya mengungkapkan bahwa saat Presiden menghampiri mejanya, Presiden membeberkan rahasia sehatnya yakni dengan meminum jamu temulawak.

“Pak Jokowi agak lucu saya tanya tadi, Pak Jokowi kok sehat sekali apasih resepnya? ‘Jamu temulawak’, nah itu lah resepnya jamu temulawak,” ungkapnya.

“Itu disampaikan sama Pak Jokowi, pesan kepada kita semua bahwa jamu temulawak tradisional itu alami, berkhasiat bagi beliau,” sambung Rianto.

Hari Pers Nasional 2023, Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry: Jadi Penyejuk dan Pemersatu

Penulis
Bintang Diega
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Tahun ini, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 akan dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis, 9 Februari 2023.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2023 kepada segenap insan pers.

“Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023 untuk seluruh insan pers. Semoga media semakin profesional, berkualitas, dan mencerdaskan masyarakat. Bersama kita mewujudkan Bangsa Indonesia ke depan lebih maju, Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat, ”ucapnya Kamis (9/2).

Semoga terus mendidik rakyat dengan informasi faktual, mendidik negara dengan informasi kritis, serta menjadikan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan.

Menurutnya, momen ini menjadi penyejuk dan pemersatu, baik itu dari segi pemberitaan dan etika, sehingga tema peringatan HPN tahun ini dengan tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat bisa terwujud.

Pihaknya berharap, pers ikut berkontribusi dalam membangun dan memajukan Bangsa kita Indonesia yang kita cintai.

“Pers memiliki peran penting sebagai pilar ke empat dalam pembangunan dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, ” kata dia.

HPN 2023, Presiden Jokowi Beri Apresiasi Pers: Bangun Optimis dan Harapan Bangsa

Penulis
Bintang Diega
-
0

SUMUT (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02).

“Atas nama rakyat, atas nama pemerintah saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada,” ujar Presiden Jokowi mengawali sambutannya pada HPN 2023 yang mengusung tema Pers Bebas Demokrasi Bermartabat ini.

Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi pers nasional kepada bangsa dan negara.

“Terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi,” ujarnya.

Presiden pun menceritakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers, sejak menjadi wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden.

“Saya ke sana-ke mari runtang-runtung saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden,” tandasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2023 Atal S Depari melakukan pengetikan tulisan “HPN” pada mesin tik sebagai tanda Peringatan HPN 2023.

Simpan Ganja 1 Kilogram, Polisi Amankan Pemilik

Penulis
Bintang Diega
-
0

BOYOLALI (Pertamanews.id) – Warga Boyolali berinisial EADPN ditangkap oleh petugas karena terindikasi menyimpan ganja seberat hampir satu kilogram di tokonya. Warga tersebut merupakan warga Kelurahan Banaran, Boyolali.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi,SIK.MH.MSI saat jumpa pers di Mapolresta Surakarta, Rabu (8/2).

Kapolresta Surakarta menjelaskan penangkapan awal tersangka dilakukan di sebuah kafe di Solo pada Senin (30/1). Saat itu, pelaku tertangkap bersama tersangka lainnya membawa satu plastik kecil berisi ganja.

“Saat itu kami belum bisa memastikan karena memang harus kita merujuk kepada keterangan pelapor, kita amankan barang buktinya, ada di Boyolali, kita bawa tersangka di Boyolali,” jelas Kapolresta.

Setelah ditangkap, polisi langsung menggeledah di tokonya yang beralamat di Kelurahan Siswodipuran, Boyolali. Di lokasi tersebut, ditemukan satu kotak besar berisi ganja dan timbangan digital.

“Barang bukti hampir mencapai satu kilogram ganja yang kondisinya sudah dalam keadaan hampir seperti serpihan serbuk,” jelasnya.

Dari pengembangan tersangka, ganja tersebut sudah menjadi serpihan serbuk karena tersimpan selama enam bulan, yakni dari Agustus sampai tertangkap saat ini.

“Sehari atau dua hari sebelum ditangkap, sempat diedarkan [narkoba] beberapa paket,” ungkap Kombes.Pol. Iwan.

Tersangka EADPN mengaku berniat mencari pembeli yang jumlahnya lebih besar saat peristiwa penangkapan. Iwan menjelaskan sebelumnya tersangka sudah pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Dari pengakuan tersangka,Kombes.Pol. Iwan menjelaskan EADPN mengenal narkoba dari temannya yang ada di LP sebelumnya. Untuk saat ini, teman tersangka tersebut masih dalam pengejaran polisi.

Selain satu tersangka ini, Polresta Surakarta juga telah menangkap 21 tersangka lain yang tersangkut kasus narkoba.

Tangkap Buronan Licin, Polri Siapkan Skema Kerja Sama dengan Negara ASEAN

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Polri terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencari buronan kasus rasuah yang telah melarikan diri ke luar negeri. Salah satu caranya, dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah negara di Asia Tenggara (ASEAN).

“Polri saat ini juga membuat kerja sama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku dengan skema police to police,” jelas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., di Istana Negara Jakarta, Selasa (7/2)

Jenderal Bintang Empat itu juga memastikan, anggotanya saat ini sedang keliling ke beberapa negara ASEAN. Hal tersebut bisa digunakan untuk membantu melakukan penangkapan terhadap para pelaku atau para buron yang saat ini berada di luar Indonesia.

“Jadi, khususnya di negara-negara yang saat ini bisa kita bentuk kerja sama police to police, untuk membantu kerjasama dengan semua yang ada, dengan semua DPO yang bisa diberikan,” urai Kapolri.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, KPK telah menerbitkan daftar buron terhadap 21 orang yang masuk daftar pencarian orang. Namun dari 21 orang tersebut, sebanyak 17 orang sudah ditangkap dan tinggal tersisa 4 orang lagi.

Gagal Atasi Karhutla, Jokowi Tak Segan Copot Jabatan Pangdam dan Kapolda

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagaimana peringatan mengenai tanggung jawab penanganan karhutla tujuh tahun yang lalu.

“Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” tegas Presiden dalam keterangan di hadapan awak media usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (8/2).

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2015, Presiden Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan peringatan kepada sejumlah provinsi yang berpotensi terjadi karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan. Presiden mengingatkan agar daerah tersebut mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi sekitar akhir Februari hingga Maret 2023.

“Karhutla kan ini El Nino, hati-hati tadi saya sudah memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati karena nanti akhir Februari itu sudah panasnya sudah naik,” ucapnya.

Tegas!!! Komitmen Berantas Korupsi, Jokowi: Tidak Sedikitpun Saya Kasih Toleransi

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2023.

Dalam hal penindakan, Presiden melanjutkan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” imbuhnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali mengingatkan segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. “Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

“Dalam konteks hubungan antarnegara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan,” ungkapnya.

“Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St. Burhanuddin, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Kepala LKPP RI Temui Menteri Keungan, Pemerintah Tingkatkan PDN dan UMK-Koperasi

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP terus berupaya mendorong program pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Sejalan dengan itu, Kepala Hendrar Prihadi meminta dorongan sekaligus melaporkan progres peningkatan penggunaan PDN dan UMK-Koperasi pada sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (6/1).

Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi tersebut menyampaikan dorongan pemerintah terhadap PDN dan UMK-Koperasi dilakukan salah satunya dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa melalui Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) yang saat ini sedang dalam masa proses penyusunan.

Adapun penyempurnaan tersebut dilakukan dengan melakukan perluasan terhadap ruang lingkup dan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah baik di Desa, Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD), dan di Instansi lainnya.

Selain itu, LKPP melakukan inovasi dalam pengadaan seperti Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner), Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu, dan Engineering Procurement Construction (EPC) pekerjaan terintegrasi yang dilaksanakan oleh penyedia mulai dari desain, perekayasaan, pengadaan, sampai dengan pembangunan.

“Harapannya, kebijakan kewajiban penggunaan PDN dan UMK-Koperasi melalui Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Katalog Elektronik termasuk di dalamnya pemanfaatan Toko Daring, e-Purchasing, dan pelaksanaan Swakelola yang dapat memberikan kemudahan penarikan data pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini tentunya diikuti oleh penyempurnaan peraturan pengadaan barang/jasa melalui RUU PBJ Publik,” kata Hendi.

Usul Katering untuk Jamaah Haji Diganti Uang Tunai, Umar: Bisa Hindari Praktik Korupsi

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Adanya usulan terkait kenaikan biaya haji sebesar Rp 69 juta dirasa kurang relevan jika dilihat rerata kemampuan ekonomi jemaah haji saat ini. Masyarakat di tingkat bawah pun mengeluhkan hal itu, termasuk calon haji di wilayah Jawa Tengah.

Anggota Komisi E DPRD Jateng dr Umar Utoyo mengatakan dari hasil turun ke bawah, masyarakat Jateng khususnya di pantai utara barat (Brebes-Tegal) juga mengeluhkan wacana kenaikan biaya haji.

Dia juga meminta agar komponen biaya haji ditinjau ulang. Khusus katering misalnya jika diberikan secara cash maka akan menekan biaya.

Selain itu, jemaah akan lebih nyaman untuk memilih menu sesukanya dan makan sesuai kebutuhan termasuk bisa membawa lauk yang tahan lama dari rumah sesuai selera misalnya sambel, rendang, serundeng dan sebagainya.

Usulan uang sekali makan 18,5 real dinilai terlalu tinggi bahkan ugal-ugalan. ‘’Jangan aji mumpung kegiatan haji untuk mengeruk keuntungan pihak-pihak tertentu,’’ tegas wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Dengan diterimakan cash, kata Umar, bisa menghindari praktek korupsi.

‘’Bayangkan jika sekali makan bisa cukup 10 real kenapa usulan sampai 18,5 real. Sehari makan tiga kali dan sebanyak 200 ribu lebih jemaah, berapa itu keuntungan yang diraup,’’ katanya dengan nada bertanya.

Selanjutnya, dari tokoh masyarakat H Maskuri, yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji dan umrah mengatakan, ketimbang menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) yang memberatkan lebih baik pemerintah mengkaji komponen yang sekiranya bisa ditekan, misalnya biaya katering dia mengusulkan agar diterimakan dalam bentuk uang cash sehingga lebih fleksibel.

‘’Dengan uang cash jemaah bisa memiliih menu sesukanya karena sering makanan yang disajikan oleh katering tidak sesuai selera Jemaah,’’ kata tokoh NU Demak itu.

Dia menyebutkan sekali makan di Tanah Suci dengan uang 10 real sudah cukup. Anehnya, info yang berkembang saat ini Kementerian Agama mengusulkan 18.5 real.

Bagi jemaah yang terbiasa puasa Senin-Kamis, lanjut Maskuri, mereka bisa mengirit uang saku untuk makan, padahal kalau ditangani katering pasti sudah diplot anggarannya, yang tentu sangat besar.
Hal senada diungkapkan H Jumari, warga Kalijambe Sragen. Dia mengaku tak setuju jika biaya haji dinaikkan. Apalagi kondisi masyarakat kita termasuk calon jemaah haji baru terpuruk pasca pandemi.

‘’Jangan anggap semua jemaah haji orang kaya. Mereka bisa mendaftar karena menabung, ada yang jual sapi, kerbau bahkan jual tanah,’’ katanya.

Untuk menekan biaya haji, dia juga sependapat uang katering diberikan kepada jemaah secara cash lebih simple.

‘’Kalau lewat katering pasti ditangani rekanan dan orientasinya keuntungan sehingga komponen biaya haji bisa membengkak,’’ tambahnya.

Sebelumnya, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta agar Kemenag meninjau ulang terkait usulan kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp 69 juta. Lebih baik Pemerintah mengevaluasi sejumlah komponen yang ditangani oleh rekanan seperti transportasi udara, hotel dan katering.

Satu Abad NU, Jokowi Berharap Abad Ke-2 NU Jadi Momentum Kebangkitan

Penulis
Bintang Diega
-
0

SIDOARJO (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan abad ke-2 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi penanda kebangkitan baru organisasi sekaligus dalam peran NU dalam membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (07/02).

“Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat,” ujarnya.

Atas nama rakyat Indonesia, Presiden pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan NU terhadap bangsa dan negara.

“Saya mengucapkan tahniah dan syukur, mengucapkan tasyakuran terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama satu abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia: keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman,” ucapnya.

Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, kata Presiden, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, pandemi COVID-19, hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme.

“Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan, pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia,” ujarnya.

Presiden pun meyakini, memasuki abad kedua NU akan tumbuh semakin kokoh menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat.

“Memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotongroyongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman,” imbuhnya.

Di tengah gelombang perubahan, Presiden menekankan agar NU tetap terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, serta menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.

“Saya berharap, lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiyin-nahdiyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlussunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Panglima TNI Yudo Margono, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

1...430431432...437Halaman 431 dari 437