spot_img
Beranda blog Halaman 435

Kepala LKPP RI Hendi Prihatin ASN Takut Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyebut menemui beberapa kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sengaja tidak meluluskan diri saat ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.

Diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Hendi itu, kasus tersebut terjadi karena yang bersangkutan takut terlibat dalam proses pengadaan/barang jasa di instansinya masing-masing.

“Ada yang sudah ditugaskan pimpinannya untuk mengikuti pelatihan pengadaan, tapi yang ada begitu ujian justru dijelek-jelekin nilainya. Loh kenapa begitu? katanya saya takut pak, saya takut terlibat dalam proses pengadaan,” cerita Hendi.

Berdasarkan contoh tersebut, maka harus paham bahwa ada hal yang harus diluruskan bersama-sama agar di hati dan dada para ASN itu ada ‘merah putih’ sehingga proses pengadaan bisa lancar dan bermanfaat bagi bangsa.

Hendi berharap bahwa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPPBJ) yang tersebar di Indonesia dapat mendorong lebih banyak keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pengadaan.

Dirinya bahkan menuturkan bahwa LPPBJ memiliki peran strategis dalam upaya penguatan SDM pengadaan di Indonesia, terkhusus dalam mendukung terlaksananya arahan – arahan Presiden RI, Joko Widodo terkait pengadaan barang / jasa.

“Untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh lembaga pelatihan pengadaan yang pada hari ini telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari LKPP, semoga kita ke depan dapat semakin menguatkan sinergitas dalam memperkuat sistema pengadaan barang jasa,” tutur Hendi.

“Dan mari kita bersama-sama dengan Pak Presiden kita yang luar biasa ini untuk membawa proses pengadaan yang mampu mengungkit dan membawa Indonesia lebih baik lagi,” tegasnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut Hendi selaku Kepala LKPP RI menyerahkan secara langsung sertifikat akreditasi kepada 15 lembaga pelatihan pengadaan sekaligus. Selain Hendi, hadir pula jajaran pejabat eselon 1 LKPP RI.

Pagi Tadi, Dataran Tinggi Dieng Diguncang Gempa 1,8 Magnitudo

Penulis
Bintang Diega
-
0

BANJARNEGARA (Pertamanews.id) – Dataran Tinggi (Plato) Dieng, yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, dan Batang di Provinsi Jawa Tengah diguncang gempa bumi tektonik, Rabu pagi (1/2).

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Banjarnegara Hery Susanto Wibowo mengatakan gempat terjadi pada pukul 06.06 WIB dengan magnitudo 1,8 yang berpusat di koordinat 7,23 Lintang Selatan dan 109,89 Bujur Timur, sekira 15 kilometer barat laut Wonosobo.

“Gempa berpusat di darat pada kedalaman 10 kilometer. Getarannya gempa ini dirasakan pada skala II MMI di Dieng,” ujarnya.

Getaran pada skala II MMI juga dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Hery menyampaikan sejak 9 Januari 2023 hingga Rabu (1/2) pagi kawasan Dieng menghadapi 16 kejadian gempa, yang paling besar gempa bermagnitudo 3,4 pada Sabtu (14/1) pukul 03.46 WIB.Menurut dia, gempa-gempa tersebut pusatnya berada di sekitar kawasan Dieng, yang diduga memiliki beberapa sesar aktif yang belum teridentifikasi.

“Tapi memang keaktifannya ditandai dengan adanya gempa-gempa yang terdeteksi oleh peralatan kami,” katanya.

Hery mengatakan Plato Dieng berada di daerah vulkanik aktif, sehingga sering mengalami gempa.

Dia berharap gempa yang terjadi di kawasan Dieng dan sekitarnya tidak sampai mempengaruhi aktivitas Kawah Timbang dan Kawah Sileri, yang sejak 13 Januari 2023 pukul 23.00 WIB statusnya ditingkatkan dari Aktif Normal menjadi Waspada.

“Semoga saja situasi dan kondisi tetap aman,” kata Hery.

Lima Kebijakan Ekonomi Biru Diperkuat, Jamin Keberlanjutan Ekosistem Perikanan di Indonesia

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya di Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk serius mengawasi implementasi lima Kebijakan Ekonomi Biru agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Lima hal ini adalah program prioritas yang harus kita kebut. Kemudian turunannya banyak sekali, termasuk sistem yang harus disiapkan juga. Kalau di dalam implementasi itu tidak bisa dikawal dengan baik, maka akan terjadi penyelewengan-penyelewangan. Di sinilah peran Itjen mengawasi, baik di pusat maupun di daerah. Kalau salah samperi, diberi tahu dan perbaiki,” tegas Menteri Trenggono saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) 2023 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/2).

Lima Kebijakan Ekonomi Biru KKP meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut. Dari lima kebijakan tersebut, sebagian sudah berjalan dan masih ada yang dalam tahap penyelesaian regulasi.

Menteri Trenggono menambahkan, implementasi lima Kebijakan Ekonomi Biru meliputi tiga aspek yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Kebijakan ini di antaranya untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perikanan di Indonesia, mendorong distribusi ekonomi yang merata di wilayah pesisir, meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global, hingga sebagai solusi persoalan iklim dengan terjaganya ekosistem karbon biru.

“Lima hal ini menjadi hal yang penting. Ini adalah satu runtutan untuk menjaga ekologi laut tetap sehat agar kehidupan kita juga tetap sehat. Bagaimana pengambilan ikan di laut dikelola dengan baik, distribusi ekonomi bisa tercipta, dan produk perikanan kita lebih berdaya saing,” ungkapnya.

Mengenai sistem pengawasan di KKP, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya memperkuat sinergi di lingkup internal maupun dengan lembaga eksternal.

Di samping itu, penerapan teknologi digital menurutnya perlu dilakukan supaya sistem pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.Menteri Trenggono pun menargetkan KKP bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

“Tahun 2021 kita WTP, 2022 saya harap masih berlanjut WTP. Itu artinya pekerjaan kita lakukan dengan baik, internal pengawas juga baik, mudah-mudahan seterusnya kita bisa pertahankan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Irjen KKP Teuku Nilwan memastikan siap mengawal dan mengawasi implementasi Kebijakan Ekonomi Biru yang sudah digagas. Salah satu yang sudah disiapkan yakni layanan konsultasi melalui aplikasi e-Konsultasi, Aplikasi tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya Itjen KKP dalam memberikan jasa konsultasi (advisory services) kepada seluruh unit kerja KKP, selain melakukan penjaminan mutu (quality assurance).

Lingkup konsultasi mulai dari bidang pengadaan barang/jasa, pengelolaan kepegawaian, pelayanan publik, maupun isu-isu strategis lainnya. Nilwan berharap semua unit kerja KKP dapat memanfaatkan aplikasi tersebut.

“Kami berharap dukungan dan peran serta aktif dari unit kerja dan juga dari stakeholders lainnya kepada KKP sehingga dapat membantu kami dalam mengawal serta mengawasi pelaksanaan Blue Economy yang telah dijabarkan dalam 5 program prioritas,” ungkap Nilwan.

Pemerintah Segera Bangun Hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (1/2).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya usai ratas, mengungkapkan bahwa pada tahap awal pemerintah akan segera membangun 47 tower rumah susun untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri.

“Tadi sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun,” ujar Menteri PUPR.Basuki menyampaikan, pembangunan hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,4 triliun ini akan dimulai pada tahun 2023 ini.

“Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli [2023] harus sudah mulai bekerja,” ucapnya.

Menteri PUPR menambahkan, pembangunan hunian dengan model apartemen sejalan dengan konsep kota hutan atau forest city yang diusung IKN.

“Sesuai dengan konsep forest city. Kalau dia enggak tower, dia makin menyebar. Supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” ujarnya.

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian di IKN. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan bahwa jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN hingga tahun 2024 mencapai 16,9 ribu orang.

Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat dan Investasi Sektor Swasta

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Pemerintah akan terus mendorong tingkat daya beli masyarakat walaupun situasi ekonomi dunia mulai terkendali. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (30/1).

“Pemerintah mendorong beberapa langkah dalam negeri yaitu untuk belanja dalam negeri didorong, konsumsi dan investasi juga terus didorong, dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu,” ujar Airlangga.

Naiknya tingkat kepercayaan konsumen atau Purchasing Manager Index (PMI) yang mengindikasikan sinyal positif serta level produksi dan tingkat pemesanan konsumen yang juga positif membuat pemerintah percaya diri menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri.

“Kita lihat sinyal positif dari PMI yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3. Kemudian untuk production level di angka 56,2. Kemudian angka order from customer di angka 55,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memaparkan pentingnya menjaga permintaan domestik.

Terkait dana sektor swasta di perbankan, Ia mengatakan investasi bertumbuh positif di sektor energi, tambang, otomotif, perdagangan, kesehatan, aneka manufaktur dan sektor konstruksi.

Dana sektor swasta di perbankan juga perlu didorong untuk merealisasikan net saving dalam bentuk capital expenditure (CapEx). Pemerintah akan mengawasi pembayaran atau manajemen utang yang dilakukan.

“Kita berharap bahwa dengan manajemen utang sudah lebih baik, CapEx akan didorong. Ini pemerintah berharap bahwa ini akan terus didorong kembali agar investasi terus berjalan,” ujar Airlangga.

“Pemerintah mendorong daya beli masyarakat, menjaga inflasi di daerah, yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi dalam hal ini transportasi udara. Kemudian yang kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan, termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras,” tutupnya.

Sektor Pariwisata Mulai Menggeliat Setelah PPKM Dicabut

Penulis
Bintang Diega
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo mengatakan kegiatan pariwisata di dalam negeri mulai menggeliat lagi pascapencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Tanah Air.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hari Senin (30/1), Presiden menyampaikan pantauan sektor pariwisata di beberapa daerah seperti Manado dan Bali yang mulai hidup kembali.

Para wisatawan asing dan domestik mulai berdatangan kembali ke Manado dan Bali.

“Di lapangan saya lihat kalau untuk wisatawan, saya lihat di Manado saya kira sudah mulai banyak menerima wisatawan, di Bali juga sudah mulai pesawat-pesawat datang membawa wisatawan, juga wisatawan lokal juga sangat bergeliat sekali,” ucap Presiden.

Presiden meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk membuat laporan aktivitas Pariwisata di sejumlah daerah.

“Utamanya yang pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Mandalika, ketiga di Toba, yang keempat di Likupang,” pintanya.

Presiden juga meminta jajarannya mewaspadai tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga barang dan jasa menyusul pencabutan PPKM.

“Yang pertama urusan beras, yang kedua yang berkaitan dengan minyak goreng dilihat betul,” ujar Presiden.

Rapat terbatas tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

SAH! Hevearita Kini Pimpin Kota Semarang, Ini Pesan Ganjar

Penulis
Bintang Diega
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menghadiri pelantikan Hevearita G. Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/1). Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kehadiran Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI, menurut Ganjar, memberikan semangat dan energi bagi para kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Khususnya dalam hal bekerja melayani masyarakat.

Ganjar memaparkan, saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah. Tujuh di antaranya kader dari PDI Perjuangan. Antara lain Bupati Purbalingga, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Bupati Demak, Bupati Grobogan, dan Bupati Sragen.

Ganjar membeberkan, PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 di antaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambah dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan.

“Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern,” ucap Ganjar.

https://www.instagram.com/reel/CoCoumeDZqO/?utm_source=ig_web_copy_link

Gubernur Jateng dua periode itu lantas mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah, yakni ‘Yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama. Dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama’.

Dari situ, Ganjar teringat pada sosok Kunti dalam epos Mahabharata. Digambarkan, Kunti sebagai perempuan tidak asal ‘nerimo ing pandum’, tapi juga sosok yang ‘nggetih’ berjuang untuk rakyatnya sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya.

“Kehebatan Kunti menitis pada para kepala daerah perempuan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif daripada kepala daerah laki-laki,” tuturnya.

Ketua PP Kagama itu mencontohkan progresifitas Bupati Grobogan. Ia mengajukan pinjaman Rp115 miliar untuk percepatan pembangunan 19 kecamatan di Grobogan. Terobosan brilian ini mengatasi APBD Grobogan yang sangat kecil untuk biaya pembangunan.

Ada juga Sri Mulyani, Bupati Klaten yang menggandeng Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mengembangkan Padi Rojolele. Hingga melahirkan varietas Rojolele Srinar dan Rojolele Srinuk yang punya usia tanam lebih pendek dan tahan hama. Harganya pun lebih tinggi.

“Hebatnya kader-kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil sulapan. Mereka kader beneran, berjuang dari bawah, bukan hasil comotan dari kiri kanan. Kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang,” tegas Ganjar disambut riuh tepukan tangan para hadirin.

Capaian ini, lanjut Ganjar, tak lepas dari perjuangan Megawati mengawal lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, hingga Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi Bogor,” katanya.

Hevearita G Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, dilantik sebagai Wali Kota Semarang sisa masa jabatan 2021-2026. Mbak Ita menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat Kepala LKPP RI.

Megawati Hadiri Pelantikan Walikota Semarang Mbak Ita

Penulis
Bintang Diega
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Senin (30/1). Kehadirannya untuk menghadiri pelantikan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang. Ia berserta rombongan tiba di Lanumad Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 11.11 menggunakan pesawat khusus.

Kedatangannya disambut langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berserta sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah. Ganjar didampingi istri, Siti Atikoh, serta para kepala daerah sudah menunggu di tempat transit Lanumad Ahmad Yani.

Setelah transit sekitar 15 menit, rombongan Megawati Soekarnoputri beserta Ganjar Pranowo langsung menuju ke Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sesampainya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Megawati mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat Kota Semarang. Mereka memenuhi halaman parkir Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak pagi.

https://www.instagram.com/reel/CoCodFGjhU5/?utm_source=ig_web_copy_link

“Selamat datang sosok yang sangat kita rindukan. Terima kasih atas kehadiran Bu Megawati Soekarnoputri. Kita berbahagia karena Bu Mega berkenan hadir dalam pelantikan ini,” kata Ganjar saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Wali Kota Semarang sisa masa jabatan 2021-2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyapa rombongan yang mendampingi Megawati Soekarnoputri. Di antaranya Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Juga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

“Terima kasih sudah hadir Pak Hasto dan seluruh jajaran DPD PDI Perjuangan. Hadir juga Bu Bintang, terima kasih sudah hadir. Pak Hendi terima kasih sudah hadir. Juga seluruh kawan-kawan kepala daerah dan kader PDI Perjuangan yang hadir,” ujar Ganjar.

Kejaksaan RI Apresiasi, Empat Jaksa Jalani Sidang Terbuka Program Doktor

Penulis
Bintang Diega
-
0

LAMPUNG (Pertamanews.id) – Universitas Lampung (Unila) melaksanakan Sidang Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2023 yang berlangsung di Gedung C Pascasarjana Unila sejak Jumat (27/1).

Adapun promovendus dalam sidang terbuka ini diantaranya yaitu dua orang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung, satu orang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten, dan satu orang Jaksa yang bertugas di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Para Jaksa tersebut memperoleh beasiswa S3 dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Atas prestasi tersebut, Kejaksaan RI mengapresiasi para mahasiswa dimana selain menjalani tugasnya sebagai Jaksa, namun juga belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya guna berkarya lebih baik lagi.

Hal ini sejalan dengan arahan Jaksa Agung yang menjelaskan para Jaksa harus secara terus menerus diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai dan update dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Di samping itu, Jaksa Agung menyampaikan Kejaksaan juga menggalakkan program beasiswa S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri, sehingga kedepan tidak ada Jaksa hanya berpendidikan S1 termasuk pendidikan teknis, fungsional, dan struktural adalah suatu kewajiban. “Karena SDM yang tangguh akan menghasilkan kinerja yang handal”.

Kapuspenkum percaya bahwa semua yang dikerjakan dengan baik terlebih lagi pendidikan adalah investasi masa depan.

Sidang Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023 dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Ketua Penguji, dan dihadiri oleh Ketua Kaprodi Program Pascasarjana Program Doktoral Hukum Prof. Akib selaku Sekretaris Penguji, Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Penguji Internal, Dr. Tisnanta selaku Penguji Internal, dan dua orang dosen pascasarjana selaku penguji internal, penguji eksternal diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung Dr. Aliansyah, Koordinator Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Yadyn, para promovendus antara lain Dr. Teddy Nopriansyah, S.H., M.H., Dr. Zahri Kurniawan S.H., M.H., Dr. Risky Fany Ardiansyah, S.H., M.H., serta Didi Kurniawan, S.H., M.H., serta didampingi oleh promotor dan co-promotor. 

 

Kejagung Ringkus WNA Bulgaria, Plamen Petkov Beshirov Tepidana Penadahan

Penulis
Bintang Diega
-
0

MATARAM (Pertamanews.id) – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri Mataram berhasil melakukan pengamanan terhadap Terpidana dalam perkara penadahan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Pengamanan terhadap terpidana tersebut dilakukan pada hari Jumat(27/01) dan bertempat di Kejaksaan Negeri Mataram.

Dimana Terpidana dalam perkara penadahan atas nama PLAMEN PETKOV BESHIROV yang merupakan seorang Warga Negara Asing (Bulgaria) dan bertempat tinggal di Bale Pelangi Sandik Blok B5 Nomor 6 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

“PLAMEN PETKOV BESHIROV merupakan TERPIDANA Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor: 12/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 26 April 2022, yang bersangkutan dibebaskan dari semua dakwaan sehingga Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melakukan kasasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 6311 K/Pid.Sus/2022 tanggal 01 Desember 2022, PLAMEN PETKOV BESHIROV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.”, ujar Tim Tabur Kejaksaan. Jumat(27/01)

Tim Tabur Kejaksaan juga menjelaskan saat proses pengamanan dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Tabur Kejaksaan Negeri Mataram terkait keberadaan Terpidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram, dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk melakukan eksekusi. Atas dasar permohonan bantuan pengamanan dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Tim Tabur Kejaksaan Negeri Mataram bergerak dan berhasil melakukan pengamanan terhadap PLAMEN PETKOV BESHIROV.

“Sebagai tindak lanjut dalam eksekusi terhadap Terpidana yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), pihak Kejaksaan Negeri Mataram berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk memberikan informasi bahwa PLAMEN PETKOV BESHIROV akan dilakukan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram. Setelahnya, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menjelaskan terkait hak-hak keimigrasian Terpidana sebagai WNA atas eksekusi tersebut.”, tambah Tim Tabur Kejaksaan.

Selanjutnya pada pukul 21:00 WITA, Terpidana di lakukan pemeriksan rapid antigen dan dinyatakan negatif Covid-19 dan dibawa menuju Lapas Kelas IIA Mataram oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan guna dilakukan eksekusi.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum.

“Saya mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan.”, tegas Jaksa Agung.

1...434435436437Halaman 435 dari 437