WONOSOBO (Pertamanews.id) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri, hadir dalam acara pembukaan Wonosobo Festival UKM Expo 2025 yang bertempat di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo.

Kehadiran ini sekaligus menandai partisipasi aktif Kanim Wonosobo dengan membuka stand pelayanan dan informasi keimigrasian bagi masyarakat.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh perwakilan Staf Ahli Komunikasi dan Hubungan Antar Instansi Menteri UMKM, Sudaryonah, Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Kepala Dinas UMKM menyampaikan bahwa expo ini diikuti oleh 100 stand dan akan berlangsung selama 5 hari, menampilkan rangkaian acara seperti workshop, sosialisasi program unggulan, lomba, hingga pagelaran seni dan budaya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mendukung geliat UMKM dan bisnis di Kabupaten Wonosobo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo menegaskan komitmen instansinya untuk terus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Stand yang dihadirkan memberikan layanan informasi, konsultasi, serta pembuatan paspor yang langsung menarik antusiasme pengunjung sejak hari pertama.

Momen istimewa terjadi saat Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, melakukan penggantian paspor dari paspor biasa menjadi e-paspor di stand Imigrasi. Tindakan simbolis ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap transformasi pelayanan keimigrasian menuju sistem yang lebih modern dan berstandar internasional.

Usai peresmian tersebut, stand Imigrasi Wonosobo terus dipadati pengunjung. Banyak masyarakat yang antusias berkonsultasi mengenai berbagai layanan keimigrasian, mulai dari prosedur pembuatan paspor, informasi izin tinggal, hingga keunggulan e-paspor. Pegawai Kanim Wonosobo dengan sigap melayani setiap pengunjung dengan ramah, informatif, dan profesional.

Partisipasi Kanim Wonosobo dalam Wonosobo Festival UKM Expo 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Kehadiran stand Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga wujud nyata komitmen untuk mendekatkan layanan ke masyarakat.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyiapkan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia yang jatuh pada 2 September 2025. Peringatan tahun ini mengusung tema “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Dr. Hendro Dewanto, menyebutkan peringatan delapan dekade Kejaksaan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat peran institusi sebagai penjaga hukum dan keadilan.

“Selama delapan dekade, Kejaksaan telah membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kedaulatan hukum di negeri ini. Namun di tengah kompleksitas tugas, kita harus ingat bahwa kekuatan institusi tidak hanya diukur dari prestasi penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang sehat, berintegritas, dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi,” ujar Hendro,

Pembukaan POR turut dihadiri, Wakajati Lila Agustina bersama para Asisten, yakni Aspidsus Lukas Alexander Sinuraya, Aspidum Irwansyah, Asbin Sunarko, Aswas Gatot Guno Sembodo, Asdatun Setyowati, serta Aspidmil Kol. Muhamad Yunus.

Hendro menambahkan, penyelenggaraan Pekan Olahraga (POR) menjadi salah satu agenda utama yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas internal.

“Kegiatan olahraga ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga sarana mempererat sarana mempererat persaudaraan dan menumbuhkan jiwa sportivitas.,” katanya.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Jateng, Freddy D. Simanjuntak, menuturkan bahwa POR akan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, antara lain bulu tangkis, tenis meja, bola voli, gaple, dan lomba bakiak. Seluruh kegiatan berlangsung di kompleks kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 14, Semarang, mulai 19 hingga 29 Agustus.

Selain POR, beberapa kegiatan lain juga telah dijadwalkan. Pada 27 Agustus, Kejati menggelar donor darah yang melibatkan jajaran pegawai dan mitra kerja. Sehari setelahnya, 28 Agustus, dilaksanakan seminar ilmiah di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bertajuk “Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui DPA dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana”. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan pada 29 Agustus, sebelum akhirnya puncak peringatan digelar pada 2 September 2025.

Freddy menekankan bahwa agenda tersebut tidak hanya bernuansa peringatan, tetapi juga menjadi wahana penguatan kapasitas kelembagaan.

“Lewat kegiatan ini, kami ingin meneguhkan semangat transformasi Kejaksaan yang lebih adaptif, transparan, dan profesional sesuai tuntutan zaman,” ujarnya.

Sebagai catatan, Hari Lahir Kejaksaan RI diperingati setiap 2 September, berbeda dengan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang jatuh pada 22 Juli. HBA menandai perubahan struktur kelembagaan pada tahun 1960 ketika Kejaksaan resmi dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Sementara itu, Harlah Kejaksaan merujuk pada berdirinya institusi ini pada 2 September 1945, tepat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Perguruan Tinggi (PT) kini dituntut tidak hanya sekadar mencetak lulusan, tetapi juga menjamin mutu pendidikan yang diakui secara nasional maupun internasional. Akreditasi unggul menjadi salah satu tolok ukur penting yang semakin diperebutkan setiap program studi (prodi).

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang (STIEMA) termasuk di antaranya. Kampus ekonomi yang sudah melahirkan ribuan angkatan sarjana dan magister ini menargetkan seluruh prodi dapat meraih akreditasi unggul pada periode 2026–2028.

Target ambisius tersebut disampaikan Ketua STIEMA, Dr. Cahyani Tunggal Sari, SE, MA, MM dalam kegiatan pelepasan wisudawan di Hotel Patra Jasa Semarang, kemarin.

“Akreditasi unggul bukan hanya pencapaian administratif, tetapi komitmen kami untuk menghadirkan mutu perkuliahan terbaik. Kami ingin mahasiswa memiliki daya saing tinggi, akses lebih luas terhadap beasiswa, serta peluang internasional yang lebih terbuka,” ujar dia.

Akreditasi unggul, menurut Cahyani, akan membawa banyak keuntungan bagi mahasiswa maupun kampus. Di antaranya adalah peningkatan pengakuan kualitas pendidikan, akses kemitraan riset, hingga peluang pertukaran akademik dengan perguruan tinggi luar negeri.

Bagi mahasiswa, status akreditasi unggul juga menjadi jaminan ketika melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja.

“Kami ingin lulusan STIEMA tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga mampu berkompetisi di ranah global,” tegasnya.

Salah satu prodi yang kini tengah dipacu meraih akreditasi unggul adalah Magister Manajemen (MM). Prodi ini baru saja meluluskan 20 mahasiswa angkatan ke-III yang siap mengabdikan diri di berbagai bidang profesi.

Tantangan Transformasi

Selain fokus pada akreditasi, STIEMA juga tengah menyiapkan langkah besar, yakni bertransformasi menjadi Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia.

Perubahan bentuk ini sejalan dengan kebutuhan zaman yang semakin menuntut integrasi antara ekonomi, teknologi, dan digitalisasi. Namun, Cahyani menekankan bahwa pihaknya masih harus menunggu asesmen resmi dari pemerintah.

“Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi juga reposisi visi dan misi perguruan tinggi agar lebih adaptif dengan kebutuhan industri digital. Kami ingin menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan era 5.0,” katanya.

Pada wisuda periode ke-39 kali ini, STIEMA melepas 407 lulusan, termasuk 20 orang dari program magister. Mereka, menurut Cahyani, tidak hanya dibekali ilmu akademis, tetapi juga nilai integritas, jiwa kepemimpinan, dan kepekaan sosial.

Ia berharap, lulusan tidak berhenti pada orientasi menjadi karyawan atau pegawai, melainkan juga berani mengambil peran sebagai wirausaha. “Kita butuh generasi yang mampu membuka lapangan kerja, bukan sekadar mencari pekerjaan. Termasuk bagi yang ingin merintis bisnis digital, kampus mendorong sepenuhnya,” ujarnya.

Dengan strategi percepatan akreditasi, dorongan inovasi, dan langkah menuju universitas digital, STIE Semarang berharap dapat menempatkan diri sebagai salah satu kampus ekonomi unggulan di Jawa Tengah.

“Visi kami jelas, mencetak generasi berdaya saing global, berintegritas, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Cahyani

SEMARANG (Pertamanews.id) – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, meninjau langsung sejumlah titik prioritas penataan kawasan kota melalui kegiatan gowes bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Minggu pagi (24/8). Rute bersepeda dimulai dari Klenteng Tay Kak Sie, menyusuri kawasan Sungai Semarang, hingga berakhir di Kota Lama.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina memastikan beberapa lokasi strategis akan segera mendapat perhatian khusus, mulai dari pembangunan jembatan di sekitar Jalan Inspeksi, penataan Jalan Arief Rahman Hakim, kawasan Pasar Johar, hingga Jalan Sugiono.

“Sejumlah titik ini akan kita benahi secara bertahap. Misalnya, di Jalan Inspeksi dekat Klenteng Tay Kak Sie, kita siapkan pembangunan jembatan yang akan meningkatkan konektivitas. Kawasan Pasar Johar dan sekitarnya juga akan kita tata agar lebih representatif,” ujar Agustina.

Selain infrastruktur, penataan kawasan wisata bersejarah Kota Lama menjadi perhatian utama. Menurutnya, geliat wisatawan yang kembali ramai pascapandemi harus diimbangi dengan kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

“Kota Lama harus kembali rapi dan bersih. Wisatawan sudah mulai datang, jadi semua pihak perlu ikut menjaga agar kawasan ini selalu nyaman dikunjungi,” imbuhnya.

Agustina juga menyoroti persoalan parkir dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap menimbulkan kesemrawutan. Ia menegaskan akan ada penertiban parkir liar dan penataan PKL agar tidak mengganggu estetika kawasan heritage.

“Parkir tidak boleh semrawut. Ada titik-titik yang memang tidak diperbolehkan parkir dan harus dikembalikan fungsinya. Begitu juga dengan pedagang, harus tetap rapi supaya kawasan Kota Lama semakin indah,” tegasnya.

Wali Kota mengajak masyarakat Semarang untuk ikut menjaga fasilitas umum serta mendukung upaya penataan agar kawasan Sungai Semarang dan Kota Lama menjadi ruang publik yang tertib, asri, dan menarik.

“Pemerintah bisa menata, tapi keberlanjutannya ada di tangan masyarakat. Kalau kita bersama-sama merawat, maka Kota Lama akan semakin berkelas dan membanggakan,” pungkasnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Sebagai moda transportasi massal, kereta api digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga penting bagi penyedia layanan untuk menjamin setiap pelanggan merasakan pengalaman perjalanan yang setara tanpa terkecuali.

Oleh karena itulah, KAI Daop 4 terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan nyaman

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa inklusivitas merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan transportasi publik modern.

Transportasi bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga ruang sosial yang harus ramah terhadap keberagaman. Karena itu, setiap kebijakan dan layanan yang diberikan diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pelanggan.

“Transportasi publik adalah ruang bersama yang perlu menghadirkan kenyamanan bagi semua orang. KAI Daop 4 Semarang berkomitmen menciptakan lingkungan perjalanan yang ramah bagi setiap kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia, termasuk kelompok rentan dan disabilitas,” ujar Franoto.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KAI menghadirkan berbagai fasilitas yang ramah inklusi. Fasilitas tersebut antara lain ruang laktasi bagi ibu menyusui, mushola di berbagai stasiun, toilet ramah difabel, serta fasilitas ruang tunggu khusus bagi pelanggan prioritas seperti lansia, ibu hamil, dan lainnya. Selain itu, KAI Daop 4 juga menyediakan fasilitas khusus bagi pelanggan disabilitas, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan mandiri.

Kebijakan kawasan bebas rokok di seluruh kereta api merupakan salah satu bentuk nyata penerapan prinsip inklusif dalam layanan transportasi publik. Merokok di ruang bersama berpotensi mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan kesehatan penumpang lain, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penyandang penyakit pernapasan. Oleh karena itu, KAI Daop 4 menegaskan komitmennya untuk menjaga agar ruang perjalanan tetap sehat, bersih, dan ramah bagi semua orang.

Lebih dari sekadar aturan, kebijakan bebas rokok juga mencerminkan upaya KAI dalam melindungi hak setiap individu untuk menikmati perjalanan dengan aman. Dengan menerapkan kawasan bebas asap rokok, KAI tidak hanya menjaga kenyamanan pelanggan, tetapi juga ikut mendukung agenda kesehatan publik nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga kesehatan internasional yang menekankan pentingnya ruang publik bebas asap demi menjamin kualitas hidup masyarakat.

KAI juga terus memperkuat layanan digital. Aplikasi KAI Access hadir dengan fitur yang memudahkan pelanggan melakukan pemesanan tiket, perubahan jadwal, hingga akses informasi perjalanan. Pengembangan digitalisasi ini merupakan bentuk inklusivitas di era modern, yang menjamin kemudahan akses layanan bagi seluruh kalangan.

Franoto menambahkan, pentingnya inklusifitas dalam transportasi umum juga tercermin dalam komitmen global. Prinsip aksesibilitas dan keadilan dalam mobilitas menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) poin 10 tentang pengurangan ketimpangan serta poin 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa inklusifitas bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga standar internasional yang perlu diterapkan. Dengan menyesuaikan layanan pada regulasi nasional sekaligus kebijakan global, KAI ingin menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang semakin ramah, setara, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern,” jelas Franoto.

Dengan konsistensi menghadirkan layanan inklusif, KAI berharap kereta api tetap menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat. Kereta api bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan perjalanan, tetapi juga simbol keterhubungan dan kebersamaan antarindividu dari latar belakang yang berbeda.

“KAI Daop 4 mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban selama perjalanan. Dengan saling menghargai dan mematuhi aturan, kita dapat mewujudkan transportasi publik yang benar-benar inklusif, sehat, dan menyenangkan bagi semua,” tutup Franoto.

SEMARANG (Pertamanews.id) – UNDIP menggelar kuliah umum antikorupsi bertema ” Pencegahan Korupsi dalam Memperkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Diponegoro pada Jum’at 22 Agustus 2025 di Muladi Dome, Tembalang, Semarang.

Kuliah umum ini digelar bertujuan mengedukasi para mahasiswa baru untuk menghindari dan memberantas korupsi sejak dini. Hadir sebagai narasumber Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H. selaku wakil ketua KPK.

Rektor UNDIP, Prof Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan bahwa UNDIP menjadi salah satu kampus yang tergabung dalam Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE PTN) “UNDIP terpilih sebagai 1 (satu) dari 7 (tujuh) PTN/PTKN yang dijadikan pilot project dan diberikan pendampingan dari KPK dalam implementasi PIE PTN.” ungkapnya.

Pada kesempatannya, Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H. menyampaikan paparan materi antikorupsi, mengungkapkan “kita sudah tahu korupsi itu apa artinya, yang kurang kita ketahui adalah tentang kesadaran diri tentang sifat anti korupsi”.

Dr. Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa kita bisa mencegah budaya korupsi mulai dari ruang kelas, karena pelanggaran integritas masih marak di sekolah dan kampus. Dari menyontek hingga gratifikasi, dan pengadaan yang tak transparan, “nyontek sana sini adalah cikal bakal korupsi” lanjutnya.

Jika ruang akademik kehilangan integritas, masa depan kehilangan pondasinya. Beliau juga memberikan motivasi pada mahasiswa untuk terus belajar dengan ikhlas, kejar ilmunya, jangan lupakan orang tua, dan jauhi perilaku korupsi. Seperti yang sudah diketahui bahwa korupsi bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi sistemik.

Dr. Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Untuk memberantasnya kita butuh pembaruan sistem hukum, bukan hanya pergantian aktor.

Pada materinya juga disampaikan bahwa dalam pendidikan juga memiliki peran antikorupsi. Seperti yang tercantum di artikel United Nation Convention Against Corruption, menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman timbulnya korupsi dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan serta memberantas korupsi.

Acara kuliah umum ini berlangsung dengan sangat seru dan penuh semangat, dilihat dari keaktifan mahasiswa baru dalam sesi tanya jawab, yang menanyakan tentang seluk beluk kegiatan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia dan tentang pengawasan uang untuk kegiatan negara.

Dengan menggelar kuliah umum pendidikan anti korupsi, harapannya kita semua bisa mencegah segala celah korupsi yang dapat terjadi di masa sekarang maupun masa mendatang.

SEMARANG (Pertamanews.id) — Universitas Diponegoro (UNDIP) secara resmi melepas keberangkatan Tim Ekspedisi Patriot yang akan melaksanakan misi pengabdian masyarakat, penelitian, dan penjelajahan di wilayah transmigrasi di Indonesia. Pelepasan dilakukan di lapangan Widya Puraya, kampus UNDIP Tembalang oleh Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro didampingi jajaran pimpinan universitas.

Tercatat 285 peserta mengikuti program Ekspedisi Patriot yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dan dosen dari berbagai fakultas di Universitas Diponegoro. Mereka akan menjalankan serangkaian kegiatan seperti penelitian lapangan, edukasi masyarakat, pengembangan potensi daerah, serta promosi nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu program strategis Kementerian Transmigrasi yang menugaskan peneliti muda ke daerah transmigrasi untuk mengkaji potensi sumber daya, mengidentifikasi komoditas unggulan, serta merumuskan strategi pengembangan kawasan. Untuk menjalankan program unggulan tersebut, Kementerian Transmigrasi menggandeng 7 universitas terbaik Indonesia, salah satunya Universitas Diponegoro.

Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga untuk menanamkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.

Rektor UNDIP juga menekankan agar para peserta kembali menetapkan niat yang benar saat memutuskan untuk berangkat dan menjadi bagian dalam tim ekspedisi ini yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat.

“Saudara-Saudara adalah insan terpilih yang menjadi representatif UNDIP. Kehadiran Saudara diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi daerah/ wilayah yang menjadi tujuan,” ucap Rektor.

“Ingat selalu untuk menghormati budaya dan kearifan lokal dimana ditempatkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormati adat istiadat dimana kita berada. Jadilah penggerak yang memberikan inspirasi. Isi ruang-ruang publik dengan hal-hal positif yang membangun optimistis bangsa,” pesan Prof Suharnomo.

Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS, guru besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Perkotaan (PWK) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, pakar bidang ketahanan kota (city resilience) yang merupakan PIC Tim Ekspedisi Patriot UNDIP menyampaikan, “peserta ekspedisi patriot menjalankan program selama 4 bulan, yang sebelumnya akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu dari Kementerian Transmigrasi”.

Para penggerak dan peneliti muda ini akan melakukan kajian yang menghasilkan luaran rencana pengembangan Kawasan dan identifikasi potensi alam/daerah.
“Tujuannya adalaĥ lokasi transmigrasi nantinya, bukan hanya untuk memindahkan penduduk, tetapi mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” imbuh Prof Wiwik, akrab disapa.

Tim Ekspedisi Patriot akan menjelajahi wilayah mencakup 13 provinsi, 35 kabupaten dan 57 kawasan transmigrasi selama 4 bulan.

Di lokasi tersebut, mereka akan melakukan berbagai kegiatan, seperti: pemetaan potensi sumber daya; pendampingan UMKM; pelatihan teknologi tepat guna; edukasi lingkungan; dan lainnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh.

Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNDIP bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi. Diagendakan kegiatan berlangsung mulai sekitar 26-31 Agustus 2025 yang berakhir pada 9 Desember 2025.