SEMARANG (Pertamanews.id) — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan perekonomian desa serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui unit-unit usaha berbasis potensi lokal.

Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi jajaran pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Klaten, di ruang kerjanya di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/7).

“Program ini membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan berbagai unit usaha sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Bisa apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, hingga layanan pos. Fleksibel dan disesuaikan dengan karakter desa,” ujar Luthfi.

KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Gubernur akan berperan sebagai Ketua Dewan Pengawas tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota akan diawasi oleh bupati atau wali kota.

Luthfi menyadari tantangan pengawasan terhadap ratusan koperasi desa di tiap daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelibatan langsung kepala desa sebagai penggerak dan pengawas operasional di lapangan.

“Bupati mengawasi ratusan koperasi tentu tidak mudah, maka peran kepala desa sangat penting dalam memastikan koperasi ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan, peluncuran nasional KDMP akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Segala persiapan, menurutnya, sudah dimatangkan dalam beberapa bulan terakhir dan kini tinggal memasuki tahap finalisasi.

Untuk memastikan implementasi berjalan tanpa hambatan, Gubernur mengaku telah menjalin koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan instansi teknis agar pelaksanaan koperasi desa didampingi secara administratif dan hukum.

“Begitu dilaunching, setiap koperasi desa sudah harus siap dengan prototipe kegiatan yang akan dijalankan. Ini adalah perintah Presiden, kita harus loyal dan bekerja dengan tulus,” ujar Luthfi menegaskan kepada para kepala desa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Papdesi Klaten, Joko Lasono, menyampaikan bahwa audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kesiapan para kepala desa di Klaten menyambut peluncuran KDMP, sekaligus meminta dukungan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

“Kami ingin program ini bisa dijalankan sesuai aturan, dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Alhamdulillah, Gubernur sangat merespons dengan baik apa yang menjadi aspirasi kami,” ujar Joko, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo.

Dengan peluncuran KDMP yang tinggal menghitung hari, Jawa Tengah akan menjadi provinsi pertama yang menjadi model pengembangan koperasi desa terpadu berbasis potensi lokal. Diharapkan, program ini mampu menjadi pendorong utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

SEMARANG (Pertamanews.id) — Komitmen Pemerintah (Pemkot) Kota Semarang dalam membuka akses pendidikan yang merata kembali ditunjukkan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan, lokasi pembangunan tetap berada di wilayah Rowosari, dan prosesnya akan segera dimulai setelah mendapatkan arahan teknis dari pemerintah pusat.

“Rencananya masih di Rowosari. Pemerintah pusat memberi masukan agar tahun ini bangunannya bisa berdiri. Sistem pendaftaran sudah disiapkan cukup lama, tapi yang paling penting saat ini adalah fisik bangunan terlebih dahulu,” ujar dia Kamis (17/7).

Agustina juga menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu surat resmi dari pemerintah pusat yang akan mengatur langkah teknis, terutama menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

“Kami masih menunggu petunjuk resmi. Apakah perekrutan guru akan melibatkan daerah atau akan ada dukungan langsung dari pusat, itu masih dalam pembahasan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai boarding school (sekolah berasrama penuh) yang akan memberikan layanan pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Konsep ini menjadi alternatif bagi siswa dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan layak dan pembinaan karakter secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menjelaskan Pemkot sedang menuntaskan proses legalisasi lahan yang sebagian masih berstatus lahan pertanian, serta menunggu verifikasi data siswa dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Verifikasi dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan. Kami baru menerima edaran dari Kemensos, dan proses verifikasi faktual masih berlangsung. Hasilnya harus dilaporkan ke Menteri Sosial paling lambat 18 Juli 2025,” jelasnya.

Jika legalisasi lahan selesai, sekolah akan dibangun di atas lahan Rowosari, melayani enam rombongan belajar (rombel) untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA. Namun untuk tahap awal, operasional sementara akan dilakukan di gedung Balai Latihan Kerja BBPVP Semarang, dengan kuota masing-masing 50 siswa untuk SD dan SMA.

“Untuk sekarang belum ada pendaftaran siswa karena kami masih dalam tahap verifikasi data. Sementara kuota yang disiapkan masih terbatas pada SD dan SMA,” tambahnya.

Konsep boarding school ini juga mengharuskan adanya komitmen dari orang tua siswa. Dalam surat dari Kemensos, turut dilampirkan surat kesanggupan orang tua bahwa anak mereka akan tinggal di asrama selama proses pendidikan berlangsung.

“Sekolah ini berbeda dari sekolah umum. Karena sistemnya berasrama, siswa tinggal penuh di lingkungan sekolah. Ini tentu memerlukan kesiapan psikologis dan dukungan dari orang tua,” tegasnya.

Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait potensi kekosongan SD negeri di Semarang akibat kehadiran Sekolah Rakyat. Menurutnya, kedua jenis sekolah memiliki fungsi dan sasaran yang berbeda, sehingga tidak akan saling tumpang tindih.

“Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk siswa miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan reguler. SOP-nya pun berbeda. Jadi tidak akan mengganggu operasional sekolah negeri yang ada,” pungkasnya.

Program ini menandai langkah serius Pemkot Semarang dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, sekaligus menjadi proyek percontohan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan model pendidikan inklusif di wilayah perkotaan.

SEMARANG (Pertamanews.id) — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mendorong percepatan pembangunan tiga unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru di wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dalam memperluas akses pendidikan menengah atas di ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Wali Kota Agustina menegaskan, usulan ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat, terutama terkait kesulitan mendapatkan akses SMA Negeri akibat keterbatasan daya tampung dan kebijakan zonasi.

“Kami fokus pada wilayah yang belum memiliki SMA Negeri, seperti Candisari, Gajahmungkur, dan Tugu. Ini penting untuk menjawab kesenjangan layanan pendidikan menengah di Semarang,” ujarnya,kemarin.

Menurutnya, pemerintah kota berkomitmen menyiapkan lahan yang dibutuhkan, sementara pembangunan fisik nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kami sudah komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini bagian dari komitmen kami bersama Gubernur untuk memperkuat layanan dasar, termasuk pendidikan,” tegasnya.

Lima Kecamatan Prioritas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan sejak awal 2024 pihaknya telah mengidentifikasi lima kecamatan yang tergolong blank spot dalam ketersediaan SMA Negeri, yakni Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Semarang Timur, dan Tugu.

“Tugu saat ini menjadi yang paling siap karena sudah ada lahan dan feasibility study (FS)-nya selesai. Untuk Candisari dan Gajahmungkur, kami mengusulkan penggunaan gedung SMPN 5 Semarang sebagai opsi awal karena keterbatasan lahan,” jelasnya.

Pihaknya juga akan segera mengkaji ulang kebutuhan dan kelayakan pembangunan SMA Negeri di wilayah-wilayah prioritas, sebagai bahan pengajuan resmi ke Pemerintah Provinsi.

“Kita siap mendukung kebijakan Ibu Wali, dan akan segera koordinasi lebih lanjut dengan provinsi agar prosesnya bisa berjalan paralel,” tambahnya.

Rencana pembangunan SMA Negeri baru ini sekaligus diharapkan menjadi solusi atas tantangan sistem zonasi yang selama ini menyulitkan sebagian warga dalam mengakses sekolah negeri. Wilayah seperti Gajahmungkur dan Candisari, yang hingga kini belum memiliki SMA Negeri, kerap menjadi sorotan setiap musim penerimaan peserta didik baru.

Dengan penambahan unit sekolah, pemerintah berharap distribusi siswa dapat lebih merata dan kualitas layanan pendidikan meningkat.

“Kami optimis, dengan sinergi pemkot dan pemprov, kebutuhan masyarakat bisa terjawab dengan lebih baik,” pungkas Bambang.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dasar bersama bidang kesehatan.

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang menunjukkan tren positif dalam sektor angkutan barang. Pada semester 1 tahun 2025, total volume angkutan barang yang berhasil dilayani KAI Daop 4 Semarang mencapai 127.726 ton.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa capaian pada semester 1 tahun ini meningkat 11 % dibandingkan semester 1 tahun 2024 yang mengangkut sebanyak 115.048 ton.

“Pertumbuhan ini merupakan hasil dari optimalisasi layanan, peningkatan kerja sama dengan mitra logistik, serta keandalan moda angkutan kereta api dalam menjawab kebutuhan distribusi barang yang efisien dan tepat waktu,” ungkap Franoto.

Adapun rincian angkutan barang KAI Daop 4 Semarang pada semester 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

• Angkutan Petikemas: 98.390 ton
• Angkutan Retail (BHP): 1.094 ton
• Angkutan Retail (Parcel)/ General Cargo: 2.476 ton
• Angkutan Barang Lainnya: 25.765 ton

Total pengangkutan barang tersebut didukung oleh infrastruktur dan sistem logistik yang terus ditingkatkan KAI untuk menghadirkan layanan pengiriman yang tepat waktu dan efisien.

KAI Daop 4 Semarang berkomitmen menjadi mitra logistik strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat. Moda angkutan kereta api memiliki sejumlah keunggulan, seperti:

• Daya angkut besar untuk pengiriman dalam jumlah besar sekaligus
• Keamanan terjamin dengan sistem pengawasan berlapis
• Ketepatan waktu tinggi karena bebas hambatan jalan raya
• Biaya kompetitif dan transparan, tanpa pungutan liar
• Ramah lingkungan, dengan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan moda angkutan jalan

“Infrastruktur dan sarana yang dimiliki KAI mendukung kelancaran pengiriman barang skala besar. Kami juga didukung oleh teknologi pemantauan modern, gudang penyimpanan representatif, serta peralatan bongkar muat yang mendukung,” tambah Franoto.

Kinerja unggul KAI Daop 4 Semarang juga ditopang oleh lokasi operasional yang strategis, mencakup berbagai kawasan industri penting di Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Selain itu, KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan Container Yard (CY) sebagai pusat konsolidasi dan distribusi barang, di antaranya: CY Ronggowarsito yang berada di Stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang dan CY Brumbung yang berada di Stasiun Brumbung, Kabupaten Demak.

CY ini memungkinkan proses bongkar muat kontainer berjalan cepat dan efisien, dengan akses mudah bagi kendaraan logistik. “Fasilitas luas dan strategis dari Container Yard yang kami kelola turut mempercepat pergerakan barang pelanggan, menjadikan pengiriman lebih hemat waktu dan biaya,” jelas Franoto.

Selain layanan angkutan dalam skala besar, KAI Daop 4 Semarang juga menyediakan layanan angkutan retail bagi pengiriman skala menengah dan kecil. Layanan ini tersedia di sejumlah stasiun yaitu Stasiun Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Ngrombo, dan Cepu.

Layanan angkutan retail dibagi menjadi dua kategori:

• Retail BHP (Barang Hantaran Potongan): seperti bahan pangan, perlengkapan usaha, hingga kebutuhan rumah tangga
• Retail Parcel: pengiriman barang pribadi, dokumen, hingga logistik UMKM

Sistem ini cocok untuk pengusaha kecil, menengah, dan masyarakat umum yang membutuhkan pengiriman barang secara praktis dan ekonomis.

KAI membuka secara luas bagi masyarakat maupun perusahaan yang ingin melakukan kerja sama angkutan barang. Untuk informasi lebih lanjut terkait kerjasama angkutan barang KAI, dapat menghubungi Unit Angkutan Barang Daop 4 Semarang di Jl. MH Thamrin Nomor 3 Semarang, atau dapat melalui website cargo.kai.id

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) dalam upayanya meningkatkan layanan keandalan sistem kelistrikan di Indonesia melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penandatanganan PKS ini juga dilaksanakan oleh seluruh unit PLN di Indonesia, termasuk PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Bersama-sama dengan seluruh unit PLN di Jawa Tengah, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara PT PLN (Persero) dan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disepakati pada 6 Desember 2024.

Momen ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kedua institusi. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini secara garis besar mencakup aspek pengawalan dan pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta investasi di sektor ketenagalistrikan serta mengatur mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Meneruskan catatan yang telah dipaparkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani, yang hadir secara luring di PLN Kantor Pusat menggarisbawahi pentingnya penandatanganan perjanjian kerja sama ini sebab Kejaksaan Agung memiliki kapasitas untuk memberikan analisis hukum, preventif, serta pemetaan faktor-faktor gangguan hukum sepanjang upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami berharap kerja sama ini akan menjangkau hingga ke level operasional di daerah, karena masalah hukum di lapangan memiliki dimensi lokalitas yang hanya bisa diselesaikan oleh aktor hukum lokal yang memahami konteksnya. Prinsip local wisdom, local solution, harus menjadi filosofi kerja sama kita bersama,” kata Reda Mantovani.

General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi PLN dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menghadirkan layanan ketenagalistrikan bagi pelanggan. Menurutnya, dalam setiap proses bisnis PLN wajib mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Oleh karena itu, pandangan, pendapat, dan pengawalan hukum dari Kejaksaan akan sangat membantu dalam mencapai hal tersebut.

“Melalui perjanjian kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap tahapan operasional dan tata kelola proyek infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan patuh pada hukum dan aturan yang berlaku. Ini adalah bentuk komitmen kami di PLN untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip GCG,” tegas Anggoro.

Penandatanganan kerja sama ini juga menjadi langkah strategis PLN dalam mendukung transformasi perusahaan untuk menciptakan operasional yang lebih transparan, andal, dan akuntabel.

PLN optimis dapat mewujudkan pemerataan akses listrik yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.