SURABAYA (Pertamanews.id) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk menjalankan percepatan pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di Jawa Timur.

Komitmen tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi salah satu kunci penting pemanfaatan jargas di Jawa Timur semakin luas.

PGN menargetkan pembangunan jaringan gas rumah kurang lebih 59.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025-2026. Target pembangunan jargas tersebut akan dilaksanakan di Kota Surabaya dan Gresik.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengapresiasi upaya PGN untuk memperluas jaringan gas di Jawa Timur.

Menurutnya, jargas merupakan sumber energi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Jargas juga bisa bermanfaat bagi usaha kecil di berbagai sektor, termasuk pusat kuliner.

“Jargas merupakan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Disamping itu, dapat membantu pemerintah untuk menekan subsidi elpiji,” kata Emil.

Emil melanjutkan, ketersediaan energi dan infrastruktur jaringan gas bumi di Jawa Timur tidak bisa diabaikan.

Dengan tambahan jargas yang hampir 60.000 sambungan baru, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan gas bumi dari PGN.

Masyarakat tidak perlu repot membeli gas tabung, karena gas akan langsung tersalurkan ke rumah masing-masing.

Emil juga menambahkan, sejauh ini Pemprov Jawa Timur telah memberikan dukungan penuh atas proyek tersebut dengan mempermudah perizinan.

Ia juga menjamin akan memprioritaskan program jargas di Jatim, dengan mendorong masyarakat mengubah pola konsumsi bahan bakar ke energi yang lebih bersih.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemprov Jatim adalah menertibkan penggunaan energi yang tidak sesuai, apalagi sampai mencemari lingkungan, padahal jaringan gas sudah tersedia.

Dengan mengantongi dukungan dari Pemprov Jatim, PGN memastikan pembangunan jargas di Jawa Timur berjalan sesuai target yang telah disepati.

Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita nomor 2 Prabowo – Gibran yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

Dalam rangka koordinasi lebih lanjut terkait pengembangan layanan gas bumi di Jawa Timur, Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko didampingi Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini beserta jajaran bersilaturahmi ke Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Surabaya pada Kamis, (8/5/2025)

“Kami memiliki semangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi negara. Salah satu poin penting yang juga kami gencarkan adalah edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan bumi yang lebih bersih dan praktis,” ungkap Arief.

Wilayah PGN SOR III saat ini meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia. Jumlah pengguna gas bumi di SOR III sudah lebih 200.000 pelanggan dari mulai rumah tangga, UMKM, hingga industri.

“Dengan ekspansi jaringan gas, PGN berharap dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Kami juga menjaga ketersediaan pasokan Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan pihak upstream, seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM,” tutup Arief.

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Pupuk Indonesia Niaga turut serta memeriahkan turnamen bulu tangkis Badminton Cup Pupuk Indonesia Grup yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 Mei 2025 di dua venue, yaitu Grand Sport Center Kuningan Jakarta Selatan dan GOR Otista, Jakarta Timur.

Dalam ajang olahraga yang mempererat tali persaudaraan antar karyawan lingkup Pupuk Indonesia Grup, Pupuk Indonesia Niaga menunjukkan semangat kebersamaan dengan bergabung dalam satu tim bersama PT Pupuk Indonesia Logistik.

Partisipasi Pupuk Indonesia Niaga dalam Badminton Cup ini merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap gaya hidup sehat dan pentingnya menjaga kekompakan antar anak perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

Kolaborasi dengan Pupuk Indonesia Logistik dalam satu tim diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan komunikasi yang efektif di antara kedua entitas.

“Kami sangat antusias untuk berpartisipasi dalam Badminton Cup ini. Selain untuk berolahraga, ini juga menjadi ajang yang baik untuk mempererat hubungan dengan rekan-rekan dari Pupuk Indonesia Grup,” ujar Ferry Herdiman, Ketua Kontingen Pupuk Indonesia Niaga.

Badminton Cup 2025 merupakan ajang tahunan Pupuk Indonesia Grup yang diselenggarakan secara bergilir oleh Perusahaan.

Di tahun 2025 ini, Pupuk Indonesia (PI) menjadi tuan rumah, dengan tujuan mempererat silaturahmi, mendorong sportivitas, serta meningkatkan semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di lingkungan perusahaan.

Dengan nomor yang dipertandingkan adalah Tunggal Putra, Ganda Putra dan Ganda Campuran, sistem nilai yang digunakan adalah rally point (21 point).

Jika terdapat point sama pada kedudukan 20-20, maka akan dilanjutkan sampai terdapat selisih 2 point atau yang mencapai point 30 terlebih dahulu.

Turnamen Badminton Cup 2025 diikuti oleh 8 kontingen yaitu Pupuk Indonesia, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Pupuk Kujang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Indonesia Industrial Support / Rekayasa Industri dan kontingen Gabungan anper non Pupuk yang terdiri dari Pupuk Indonesia Niaga dan Pupuk Indonesia Logistik.

Adapun hasil pertandingan Badminton Cup 2025, pada Tunggal putra dimenangkan oleh Petrokimia Gresik disusul Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Kalimantan Timur.

Untuk ganda putra, juara satu adalah Pupuk Kalimantan Timur disusul Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Pupuk Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk ganda campuran, dimenangkan oleh Petrokimia Gresik, disusul oleh Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresisk.

“Kami ucapkan selamat bagi para pemenang. Di satu sisi kami juga mengapresiasi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Badminton Cup ini. Meskipun belum meraih kemenangan, semangat juang dan kebersamaan tim tetap menjadi yang utama. Tim Gabungan anper non Pupuk telah memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Kami belajar banyak dari turnamen ini dan akan terus menjalin hubungan baik dengan seluruh keluarga besar Pupuk Indonesia Grup,” Fery menjelaskan.

Pupuk Indonesia Niaga tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan antar karyawan dan meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

Partisipasi dalam Badminton Cup ini menjadi pengalaman berharga dan akan menjadi motivasi untuk terus berpartisipasi di kesempatan mendatang.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah mendorong transformasi dalam tata kelola pendidikan tinggi melalui pendekatan berbasis inovasi. Tidak lagi sekadar tempat belajar, perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) kini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi bangsa, dengan riset sebagai pengungkit utamanya.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek RI), Prof. Bryan Yuliarto, Ph.D., saat menghadiri Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTNBH di Hotel Tentrem, Semarang, Jumat (9/5/2025).

” Kita harap bisa melakukan kegiatan untuk lebih meningkatkan pendapatan dengan banyak bekerja sama seperti industri,” ungkap Prof. Bryan.

Menurutnya, hilirisasi hasil riset dan pengelolaan aset kampus secara produktif adalah dua pilar penting yang dapat menjadikan PTNBH mandiri secara keuangan.

Kemandirian ini akan memberi ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk menjalankan tridarma tanpa harus tergantung pada anggaran negara.

Prof. Bryan mengkritisi paradigma lama yang menjadikan riset hanya sebagai laporan atau publikasi. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi seperti saat ini, riset harus menjadi solusi nyata bagi persoalan publik dari air bersih, energi terbarukan, hingga teknologi pangan dan kesehatan.

” Riset juga bisa di lakukan hilirasasi kemudian juga pengelolaan aset-aset yang memang PTNBH itu memiliki Fleksibilitas diharapkan mampu juga membangun kegiatan bisnis. Tugas kita adalah mendorong agar itu menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi,” jelasnya.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah akan memperkuat skema insentif bagi perguruan tinggi yang mampu mengkomersialisasikan hasil penelitiannya, termasuk memperbesar dana abadi kampus dan membuka akses kolaborasi dengan industri.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah menjaga agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap terjangkau bagi mahasiswa. Menurut Prof. Bryan, jalan terbaik untuk menghindari kenaikan UKT adalah dengan menciptakan sumber pendanaan baru dari inovasi dan hilirisasi riset.

“Kalau kampus punya pemasukan mandiri, dari produk riset, dari kerja sama, dari aset, maka UKT tidak perlu naik. Inilah mengapa inovasi bukan pilihan, tapi keharusan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu kegiatan akademik dan riset di kampus.

“Efisiensi hanya menyasar kegiatan seperti perjalanan dinas dan rapat. Semua dana utama tetap aman dan telah dikembalikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Mohamad Nasir, memberikan contoh konkret hilirisasi riset yang kini menjadi model nasional. Undip, melalui tim risetnya, berhasil mengembangkan teknologi desalinasi air laut menjadi air layak minum.

“Teknologi ini sekarang sedang diminta di berbagai daerah. Bayangkan jika semua riset kampus seperti ini, kita bisa hidup dari inovasi, bukan hanya anggaran,” kata Prof. Nasir, yang juga mantan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi tidak hanya menghidupi kampus secara finansial, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai agen pembangunan nasional.

“Jika kita gagal menghilirkan riset, maka kita hanya mencetak sarjana. Tapi kalau kita berhasil, kita bisa mencetak peradaban,” tegasnya.

Rapat kerja ini menjadi panggung penting untuk merumuskan arah baru pendidikan tinggi Indonesia. Para pemimpin PTNBH, anggota MWA, dan perwakilan kementerian menyepakati bahwa pendidikan tinggi Indonesia harus berani berubah dari birokratis menjadi inovatif, dari konsumtif menjadi produktif.

Dalam konteks itu, hilirisasi riset bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga visi jangka panjang untuk menjadikan kampus sebagai pusat inovasi, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan solusi bagi berbagai persoalan di daerah.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Ballroom Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5).

“PTNBH adalah mitra strategis pemda. Kolaborasi ini harus dibangun atas dasar hubungan yang harmonis antara kampus dan kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati,” ujar Tito.

Ia menekankan, kampus bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga pusat pengembangan inovasi dan teknologi.

Maka dari itu, dukungan dari pemda dalam bentuk hibah sangat memungkinkan, bahkan dianjurkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Tidak perlu ragu. Hibah dari APBD untuk kampus bisa dilakukan, karena payung hukumnya jelas. Ada juga undang-undang pendidikan yang mendukung hal tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan apresiasi khusus kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang telah menggandeng 44 perguruan tinggi dalam berbagai program pembangunan di provinsinya.

Salah satu kerja sama yang disoroti adalah program penanggulangan krisis air tanah bersama Universitas Diponegoro (Undip).

“Saya melihat ini langkah yang cerdas. Sebelum membuat kebijakan, pemda perlu data dan kajian yang kuat. Melibatkan kampus adalah langkah yang sangat tepat,” kata Tito.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng kini tengah fokus pada pengurangan eksploitasi air tanah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021.

Salah satu program unggulannya adalah proyek desalinasi di kawasan pesisir seperti Pekalongan dan Sayung, yang mampu mengubah air payau menjadi air bersih siap minum.

“Ini kami lakukan bersama Undip, dan saat ini sedang dihitung fiskalnya. Harapannya, program ini bisa menjadi role model bagi daerah pesisir lainnya,” tutur Luthfi.

Langkah Pemprov Jateng dinilai sebagai bukti konkret bahwa perguruan tinggi bisa menjadi mitra andal pemerintah daerah, tak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan.

“Kampus dan pemda harus bersatu, karena ujung dari semua ini adalah pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memasuki babak baru. Dalam rangka Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum MWA PTNBH yang digelar di Hotel Tentrem Semarang, Prof. Mohamad Nasir, Ketua MWA Universitas Diponegoro, didaulat sebagai Ketua Forum PTNBH periode 2025–2026.

Forum ini memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi dan kolaborasi antar PTNBH di seluruh Indonesia.

Dengan kehadiran 24 anggota dari berbagai perguruan tinggi negeri, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat strategi pemanfaatan aset serta mengakselerasi inovasi kampus.

“Masing-masing PTNBH punya kekuatan dan aset besar, namun belum dimaksimalkan. Di sinilah peran forum menjadi krusial,” ungkap Prof. Nasir, Jumat (9/5).

Menariknya, struktur kepemimpinan kali ini juga menyertakan Komjen Pol (Purn) Drs Nanan Sukarna, Ketua MWA Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai Wakil Ketua Forum.

Ia menjadi representasi pertama dari kampus berbasis pendidikan dalam jajaran pengurus forum.

“Selama ini belum ada yang mewakili universitas pendidikan secara khusus. Kami ingin keberagaman latar belakang perguruan tinggi bisa mewarnai arah forum ke depan,” jelas Prof. Nasir.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum sebelumnya, Prof. Mohammad Nuh, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja periode 2024–2025 yang disetujui secara aklamasi.

Prof. Nasir pun menyatakan komitmennya melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan, sembari mendorong inovasi kampus agar tidak hanya berhenti di laboratorium.

“Kita ingin inovasi kampus dikembangkan menjadi industri nyata. Inilah saatnya kampus punya peran konkret dalam pembangunan,” tegasnya.