SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif dan perubahan budaya masyarakat.

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Agustina, Wali Kota Semarang, yang didapuk menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk “Inovasi untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting” di Hotel Gets Semarang, Selasa (15/4).

Dalam paparannya, Agustina memaparkan data prevalensi stunting di Kota Semarang, yang sempat mengalami kenaikan dari 1,04% pada Januari menjadi 2,75% di Februari 2025, dengan jumlah kasus mencapai 2.194. Meski demikian, tren jangka panjang menunjukkan penurunan signifikan dari 29,7% pada 2019 menjadi 10,4% pada 2023.

“Stunting bukan sekadar urusan gizi, tetapi menyangkut masa depan sebuah generasi. Karena itu, tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Kita butuh gerakan bersama, butuh perubahan budaya masyarakat dalam mempersiapkan generasi sejak dari kandungan,” tegas Agustina.

Ia juga menekankan pentingnya penurunan stunting sebagai baseline pertumbuhan anak. “Penanganan stunting ini menjadi sangat penting bagi saya dan bagi kita semua. Karena ini menjadi landasan awal, apakah seorang anak bisa tumbuh hebat, sehat, dan bermanfaat di kemudian hari. Kalau struktur tubuh secara fisik dan psikologis tidak terbentuk sejak awal, maka dampaknya bisa jangka panjang,” tambahnya.

Agustina juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini, Pemkot Semarang tengah menyusun Peraturan Wali Kota serta pembaruan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat sistem.

“Meski sudah banyak upaya dilakukan, kasus stunting masih terjadi. Ini membuktikan bahwa kerja keras belum boleh berhenti. Kita harus menjadikan pencegahan stunting sebagai budaya, bukan sekadar program. Untuk itu, kita butuh dukungan semua pihak—tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga di tingkat rumah tangga,” imbuh Agustina.

Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan sejumlah program inovatif dalam upayanya mempercepat penurunan stunting seperti TUGU MUDA, SANPIISAN, Pelangi Nusantara, Daycare Rumah Pelita, DASHAT, hingga platform digital Web Siaga Stunting. Seluruhnya dikerjakan melalui pendekatan lintas sektor dengan dukungan CSR termasuk dari Tanoto Foundation.

Acara ini menjadi bagian dari forum dialog bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk fasilitator provinsi SKPP, Tanoto Foundation, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam talkshow tersebut juga dihadirkan narasumber dari kabupaten/kota yang telah menunjukkan upaya signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Tanoto Foundation sendiri telah terlibat dalam program seperti Rumah Anak SIGAP, pelatihan PMBA, penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku, serta kampanye publik yang menyasar kesadaran masyarakat.

SEMARANG (Pertamanews.id) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mencatat sebanyak 21 kejadian kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalur rel dan di perlintasan sebidang selama periode Januari hingga Maret 2025.

Dari jumlah tersebut, 17 korban meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Fakta ini mencerminkan masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama di kawasan yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti jalur kereta api.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya angka kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, tetapi juga masih banyak masyarakat yang beraktivitas di area jalur rel yang seharusnya menjadi kawasan tertutup bagi umum.

Ia menjelaskan bahwa dari total 21 kejadian, sebanyak 13 kecelakaan terjadi di sepanjang jalur rel kereta api yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Sementara itu, 8 kecelakaan lainnya terjadi di perlintasan sebidang, yang mengakibatkan 5 orang meninggal, 1 orang luka berat, dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan.

Franoto menegaskan bahwa jalur rel kereta api merupakan ruang manfaat yang hanya diperuntukkan bagi operasional kereta api dan bukan untuk aktivitas masyarakat umum.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya pada Pasal 38 yang menyatakan bahwa ruang manfaat jalur kereta api adalah daerah tertutup untuk umum.

Selanjutnya, Pasal 181 ayat (1) juga melarang setiap orang untuk berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret atau meletakkan barang di atas rel, melintasi jalur kereta api tanpa izin, atau menggunakannya untuk keperluan lain di luar aktivitas perkeretaapian.

Bagi siapa pun yang melanggar ketentuan ini, Pasal 199 dalam undang-undang yang sama menetapkan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp15 juta.

Selain jalur rel, perlintasan sebidang juga menjadi titik rawan kecelakaan yang tak kalah berbahaya. Dalam konteks ini, Franoto menekankan pentingnya kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, terutama ketika melintasi perpotongan antara jalan dan jalur rel.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 124 menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Hal ini diperkuat dengan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 296, yang menyebutkan bahwa pengguna jalan yang tidak berhenti saat sinyal sudah berbunyi dan palang pintu mulai ditutup dapat dikenai pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp750 ribu.

Ia juga mengimbau agar setiap pengguna jalan selalu berhenti sejenak sebelum melintasi perlintasan sebidang, melihat ke kanan dan kiri, serta mendengarkan bunyi kereta dengan membuka kaca helm atau kaca jendela mobil.
“Hal ini harus dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya palang pintu di lokasi perlintasan. Sikap waspada dan kehati-hatian seperti ini adalah langkah kecil yang dapat menyelamatkan banyak nyawa,” terangnya.

Lebih jauh, Franoto mengungkapkan bahwa kecelakaan yang terjadi di jalur kereta api maupun perlintasan sebidang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pengguna jalan, tetapi juga berdampak besar terhadap operasional kereta api.

Tak jarang, insiden semacam ini menyebabkan keterlambatan perjalanan, kerusakan pada sarana maupun prasarana perkeretaapian, serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Oleh karena itu, KAI Daop 4 Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan perkeretaapian. Kolaborasi antara masyarakat, pengguna jalan, dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar keselamatan di jalur kereta api maupun di perlintasan sebidang dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional kereta api. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran serta dan kepedulian semua pihak. Mari kita ciptakan budaya tertib dan aman di sekitar jalur dan perlintasan kereta api demi keselamatan bersama,” tutup Franoto.

CILACAP (Pertamanews.id) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri saksikan langsung Ikrar Setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Narapidana Terorisme di Nusakambangan, Selasa (15/04).

Mereka adalah 4 (empat) narapaidana Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan 1 (satu) narapidana teroris dari Lapas Super Maximum Security Kelas I Batu Nusakambangan yang mengucapkan ikrar di aula Lapas Pasir Putih.

Hadir secara langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K. beserta jajarannya, Kakanwil Ditjenpas Jateng, Kunrat Kasmiri, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Nusakambangan Cilacap, Detasemen Khusus/ Densus 88 AT POLRI, Kapolsek Nusakambangan, perwakilan Lanal Cilacap, Perwakilan Kodim Wijayakusuma Cilacap dan Kemenag Kabupaten Cilacap serta, pejabat Struktural dan perwakilan wali pemasyarakatan se Nusakambangan Cilacap.

Kepala BNPT Republik Indonesia, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K. bertindak sebagai inspektur upacara mengucapkan Terimakasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya jajaran Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih dan Lapas Batu Nusakambangan serta Ditjenpas Jateng yang telah bersinergi bersama BNPT dan Stake Holder dalam mensukseskan agenda program pembinaan Ikrar Setia NKRI.

Kakanwil Ditjenpas Jateng, Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasinya kepada petugas Lapas yang ada di Pulau Nusakambangan dan pada khususnya terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Super Maximum Security yang telah bergerak memprioritaskan pelayanan pembinaan dan keamanan dalam Lapas.

“Selamat dan terimakasih kepada lima napiter yang menyatakan Ikrar Setia kepada NKRI telah mengakui kembali kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta wujud kesadaran untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan terorisme, ” ucap Kunrat Kasmiri.

Agenda Ikrar Setia NKRI merupakan capaian dari proses reintegrasi sosial dan deradikalisasi serta pembinaan yang dilakukan berdasarkan prinsip sinergi antara penegak hukum terkhusus yang menangani terorisme.

“Ikrar setia bukan hanya sekadar seremonial saja, tetapi lebih dari itu, ini adalah wujud nyata sebuah tanggung jawab untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Kedua, Kami berharap ikrar ini menjadi tonggak awal bagi saudara-saudara sekalian untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Jadilah agen perubahan di lingkungan sekitar, tunjukkan bahwa kesalahan di masa lalu tidak menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, saudara-saudara harus menjadi duta perdamaian dan kerukunan, sertamengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme dan saudara sekalian harus meningkatkan kualitas diri agar kedepan dapat menjadi warga negara yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pesan Kakanwil.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Forum “Senayan Peduli Jateng” yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, menjadi ruang strategis bagi penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, legislator pusat dari daerah pemilihan Jawa Tengah.
Sebanyak 77 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI hadir dalam forum perdana ini untuk mendukung program pembangunan Jawa Tengah berkelanjutan.

Dalam forum ini, Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., didapuk menjadi moderator.

“Forum ini merupakan inisiatif luar biasa yang menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kerja bersama lintas kelembagaan untuk membangun Jawa Tengah yang lebih baik” ujar Prof. Suharnomo dalam forum tersebut.

Forum Senayan Peduli Jateng bukan sekadar ruang diskusi, melainkan tonggak awal dari pembentukan mekanisme komunikasi formal antara para legislator di tingkat nasional dan pemimpin eksekutif daerah.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi demi keberlanjutan pembangunan Jawa Tengah pasca-2025.

Pemerintah Provinsi menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara mandiri, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para wakil rakyat di tingkat pusat.

Prinsip ngopeni lan ngelakoni—merawat dan menjalankan—diangkat sebagai filosofi pembangunan yang menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Peran Akademisi dalam Menjembatani Kolaborasi

Dalam kapasitasnya sebagai moderator, Prof. Suharnomo menjalankan sejumlah peran strategis: memantik diskusi, memberikan konteks akademik pada pentingnya forum ini, dan yang terpenting—memfasilitasi komitmen bersama antaranggota DPR dan DPD untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi.

Prof. Suharnomo juga menyoroti bahwa forum ini adalah kelanjutan dari inisiatif kolaboratif yang telah dilakukan sebelumnya, seperti Forum Berlian bersama pimpinan parpol dan DPRD Jawa Tengah, serta pertemuan Gubernur dengan 44 pimpinan perguruan tinggi yang menghasilkan 30 program kerja sama untuk 2025–2029.

“Momentum seperti ini penting untuk menyambung ekosistem kolaborasi. Ketika akademisi, legislatif, dan eksekutif bisa duduk bersama, maka arah kebijakan menjadi lebih solid dan berbasis pada kepentingan publik. Kalau kita memiliki visi bersama, maka setiap langkah akan bermakna. UNDIP sangat mendukung spirit ini. Kami percaya, ketika Jawa Tengah maju, maka kampus-kampus di dalamnya juga akan berkembang dan berkontribusi lebih luas,” ujar Prof. Suharnomo.

Melalui forum ini, para anggota DPR dan DPD diberi ruang untuk menyampaikan saran, komitmen, serta aspirasi dalam mendukung program prioritas daerah. Harapannya, diskusi tersebut menghasilkan tidak hanya ide, tetapi juga aksi konkret yang berdampak pada masyarakat.

Seirama dengan UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat

Keterlibatan UNDIP dalam forum strategis ini mencerminkan peran aktif institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah.

Dengan mengusung tagline UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat, UNDIP terus membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.

UNDIP sendiri telah menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan unit desalinasi air di Rusunawa Slamaran, Kota Pekalongan pada 25 Maret 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya penyediaan akses air bersih bagi masyarakat pesisir yang selama ini kesulitan memperoleh air layak konsumsi.

Unit desalinasi di Pekalongan memiliki kapasitas produksi hingga 6.000 liter per hari dan ditargetkan memenuhi kebutuhan air minum 250 kepala keluarga penghuni Rusunawa.

Hasil inovasi teknologi UNDIP ini direncanakan akan diterapkan di 20 titik wilayah pesisir Jawa Tengah dan telah menarik minat dari empat provinsi lain di Indonesia.

Teknologi desalinasi air laut merupakan inovasi karya akademisi Universitas Diponegoro, Prof. Dr. I Nyoman Widiasa, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Teluk Awur Jepara, atau sekitar kampus UNDIP Jepara, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Teknologi yang telah diresmikan Rektor UNDIP pada tanggal 14 Mei 2024 ini kini mampu memproduksi hingga 200.000 liter air bersih setiap hari dan didistribusikan secara gratis untuk masyarakat pesisir Jepara.

Dengan berbagai inisiatif yang diusung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, semangat Bermartabat dan Bermanfaat kian mendapat ruang, dan UNDIP terus hadir dengan solusi nyata untuk mendorong kemajuan Jawa Tengah serta pembangunan yang inklusif.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Meningkatnya polusi udara di Kota Semarang akibat emisi karbon mendorong Agustina, Wali kota Semarang untuk menggalakkan gerakan menanam pohon sebagai langkah awal yang nyata.

Dirinya menyampaikan seruan ini seusai menghadiri acara Sesaji Rewanda di Goa Kreo, Gunungpati, Sabtu (12/4) lalu.

“Program menanam pohon ini menjadi hal utama yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Agustina. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengimbau warga masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang sehat, terlebih di masa peralihan musim.

“Saya mengimbau warga masyarakat yang merasa kurang sehat untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Sekarang ini banyak warga yang mengalami diare, demam, dan gangguan pernapasan karena kondisi udara yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya pembentukan tim khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk merumuskan strategi pengurangan polusi, termasuk penelusuran potensi pencemaran dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor.

Di tengah seruan soal lingkungan tersebut, Sesaji Rewanda menjadi ruang refleksi untuk mengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Dalam sambutannya, Agustina menyampaikan bahwa acara budaya tahunan ini bukan sekadar tontonan, melainkan wujud syukur, pelestarian sejarah, dan pengingat tentang hubungan manusia dengan lingkungan.

“Sesaji Rewanda adalah simbol hormat manusia kepada alam. Simbol syukur, kebersamaan, dan pengingat bahwa membangun peradaban itu tidak pernah sendiri. Manusia bersama tumbuhan, hewan, air, udara semua ciptaan Tuhan kita syukuri,” pungkas Agustina.