SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bersama Kodim melakukan penandatanganan dan serah terima program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Sengkuyung Tahap III Tahun 2024 Kota Semarang di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Rabu, (24/7). Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin yang mewakili wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu membuka langsung rangkaian program TMMD tersebut.

Sebelumnya, TMMD Sengkuyung I, telah dilaksanakan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen dan Sengkuyung II dilaksanakan di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari.

“TMMD adalah bagian dari bergerak bersama untuk membangun Kota Semarang, Bu Wali juga sering mengatakan bahwa kita bekerja harus disengkuyung bareng sehingga kemudian cita-cita kita bersama akan terwujud lebih cepat,” ujar Iswar, sapaan akrab sekda Kota Semarang.

Iswar juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 0733/Kota Semarang atas perhatian dan sumbangsihnya dalam mendukung pembangunan di Kota Semarang melalui program TMMD. Tidak hanya berkelanjutan, pelaksanaan TMMD tahun ini juga terdapat peningkatan, yang semula hanya 3 tahap per tahun menjadi 4 tahap per tahun.

“Ruang lingkup kegiatan di masing-masing lokus berupa Kegiatan Fisik, Non Fisik, Perbaikan RTLH (CSR Baznas), dan Penyediaan Tower Air (PDAM). Saya optimis kegiatan fisik dan non fisik pada TMMD ini Insyaa Allah bisa mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” kata Iswar.

Selain kegiatan fisik dan non fisik, TMMD juga menggelar pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanaman nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan dan nasionalisme masyarakat. Iswar menghimbau seluruh warga masyarakat Rowosari untuk mendukung dan mensukseskan TMMD Tahap III ini.

Pada kesempatan tersebut, Iswar juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai pihak untuk mengantisipasi banjir hingga kekeringan yang rawan terjadi di Rowosari. Menurutnya, penyebab utama banjir di Rowosari adalah maraknya alih fungsi lahan di Semarang bagian atas sehingga berdampak ke daerah Semarang bagian bawah, termasuk Rowosari.

“Saya sudah menemui Pak Sekda Provinsi, saya menyampaikan apa sih yang diharapkan dari Kota Semarang untuk persoalan hulu-hilir? Saya bilang cita-cita kita bagaimana sudah tidak ada limpasan dari aliran air yang cukup banyak yang dari atas,” terang Iswar.

“Untuk antisipasi kekeringan di Rowosari, teman-teman BPBD sudah menyiapkan skenarionya, PDAM kan sudah menyiapkan juga. Tahun kemarin banyak bantuan. Dari swasta, terutama dari PDAM. Kekeringan itu kan biasa ya, yang penting konsumsi air masyarakat yang dibutuhkan masih ada, suplainya masih aman,” tandas Iswar.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan atau DKK menargetkan eliminasi atau bebas penyakit Tuberkulosis (TBC) di tahun 2028. Secara Nasional sendiri pemerintah menargetkan pada 2030. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2 TBC) lintas sektor baik pemerintah maupun non pemerintah yang meliputi unsur kesehatan dan non kesehatan.

Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2 TBC) ini kemudian menajamkan aksi nyata melalui Workshop Sosialisasi dan Perencanaan Kerja pada lintas OPD-swasta pada Selasa (23/7) di Hotel Novotel Semarang.

Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita mengatakan bahwa workshop ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh peserta tentang tugas, peran dan fungsi, serta dapat bekerja sama dengan baik dalam upaya penanggulangan TBC di Kota Semarang.

“Komitmen bersama dalam upaya penanggulangan TBC di mana target eliminasi TBC Pemerintah pusat adalah pada 2030 dapat tercapai, Kota Semarang optimis dapat mencapai pada tahun 2028,” tutur Mbak Ita.

Lebih lanjut Mbak Ita mengungkapkan kendati sebagai target eliminasi TBC yang ambisius, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Butuh kerja sama semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah agar target ini dapat diraih.

“Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Semarang bebas TBC pada 2028, terima kasih juga kepada USAID BEBAS-TB yang mendukung kegiatan ini,” pungkasnya.

Sementara itu Anggun Dessita Wandastuti, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dinas Kesehatan Kota Semarang menuturkan Tim Percepatan Penanggulangan TBC ini ada banyak sektor di mana hampir semua OPD terlibat kemudian ditambah swasta, media, dan akademisi.

Menurutnya, kegiatan workshop ini lebih pada sosialisasi dan implementasi terkait Tim Percepatan Penanggulangan TB di kota Semarang. Bagaimana implementasi nyata yang dapat dilakukan masing-masing instansi untuk penanggulangan TBC.

“Aksi nyata yang sudah dilakukan. Kegiatan menentukan target dari masing-masing instansi dalam rangka penanggulangan TBC,” katanya.

Pembentukan tim ini sudah ada sejak bulan Mei 2024, awal terbentuknya adalah permasalahan TBC tidak hanya pada masyarakat bukan pada persolan kesehatan saja. Tapi ada efek sosial ekonomi yang terdampak pada pasien dan lingkungannya.

Banyak terjadi pasien TBC akhirnya tidak produktif, dikucilkan, diskriminasi lingkungan kerja hingga pemecatan hubungan kerja oleh tempat kerja. Hal ini berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga pasien.

“Jadi selama ini adalah timbulnya masalah lainnya. Bukan saat selesai minum obat terus sembuh, tapi banyak permasalahan yang menyangkut pasien,” katanya. Oleh karenanya butuh peran banyak pihak, selain pengobatan secara kesehatan juga penting dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

“Implementasi awal lebih pada penanganan sosial ekonomi, jadi mulai identifikasi dari masing-masing pasien apakah memang membutuhkan dalam mendukung pasien itu agar selesai pengobatannya,” katanya.

Anggun menyampaikan, penanganan preventif TBC ini lebih banyak pada peran edukasi lintas sektor, misal edukasi yang memiliki kelompok binaan, kelompok sasaran, dengan minimal ada edukasi. Sedangkan kuratifnya ada pada pasien yang membutuhkan bantuan.

Untuk fasilitas kesehatan sudah ada di semua rumah sakit, Puskesmas dan menyasar klinik swasta juga. Sudah ada 130 klinik swasta yang aktif dalam pengobatan TBC. Termasuk layanan jamkes BPJS berkomitmen dalam penanganan TBC. “Jadi penanganan tidak hanya di Rumah Sakit, misal yang tidak ada komorbid atau penyulit dia cukup pengobatan di Puskesmas dan klinik ini kan lebih dekat dari akses pengobatan dan rumah mereka,” katanya.

Dirinya menyampaikan untuk kondisi kasus TBC di kota Semarang ada sekitar 3.400-an kasus baru di kota Semarang. Dengan per bulan sekitar hampir 500 pasien baru di kota Semarang yang mencakup anak-anak, balita, usia produktif, lansia, di semua kalangan strata sosial ekonomi.

Melalui Tim m Percepatan Penanggulangan TB ini selain mengeliminasi TBC di 2028, juga akan mengurangi beban negara yang cukup tinggi secara anggaran.

“Kalau kita bisa mengurangi pasien, itu dapat menghemat keuangan negara juga tinggi. Dari situ maka semakin dapat kita tekan,” katanya.

Di kota Semarang pilot projeknya ada di Kecamatan Semarang Utara, sebab di wilayah itu kompleks permasalahannya. Selain pasiennya banyak, sosial ekonominya juga kurang. “Kalau sudah berjalan baik, maka kita perluas di lokasi lain. Ini antisipasi awal,” katanya. Di Semarang Utara, tahapannya telah dilakukan rapat internal lintas sektor seperti melibatkan Camat, dinas lintas sektor dan swasta. Dengan membentuk tim Semarang Utara Satgas TBC, yang akan rutin melakukan evaluasi. Kemudian melakukan identifikasi resiko pasien sudah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penanganan yang akan ditindaklanjuti.

“Kita juga sedang mengembangkan sistem monev-nya, seperti apakah dinas tertentu sudah melaksanakan apa saja apakah sudah sesuai sasaran, indikatornya jumlah mortalitasnya, penurunannya, lalu penemuan kasus barunya,” pungkasnya.

JAKARTA (Pertamanews.id) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (22/7).

Dalam RUPS tersebut, Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.

Selain kontribusi ke negara melalui setoran dividen yang mencapai Rp3,09 triliun, PLN juga sukses berkontribusi melalui Pendapatan Pajak (pajak penghasilan, PPN, bea materai, bea masuk, pajak daerah & retribusi daerah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pada RUPS tahun ini PLN melaporkan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 di mana transformasi PLN kembali sukses menghadirkan kinerja terbaik.

Laba PLN meningkat 53,12% Year on Year (YoY) dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.

Kinerja keuangan apik PLN ditopang pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat sebesar 5,36% YoY dari 273,76 TWh pada 2022 lalu.

Hal ini berdampak pada total pendapatan Perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023 atau tumbuh signifikan dibandingkan raihan tahun 2022 yang sebesar Rp46,25 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” terang Darmawan.

Darmawan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Darmawan menegaskan sebagai BUMN, PLN akan terus melaksanakan amanah negara untuk memastikan seluruh penjuru Indonesia bisa menikmati layanan kelistrikan yang andal dan terjangkau.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Dengan arahan serta bimbingan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan.

SALATIGA (Pertamanews.id) – PLN Peduli sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya untuk turut menjaga kelestarian lingkungan.

Kali ini bantuan diserahkan oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) dengan menyasar pada program konservasi daerah tangkapan air di Kota Salatiga.

Bantuan yang diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Salatiga tersebut berupa pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon yang bertujuan untuk mendukung masa depan berkelanjutan.

Penyerahan bantuan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Randuacir. Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (UPP JBT 4), Ainanto Nindyo menyampaikan pentingnya upaya konservasi lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya ini juga bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan alam.

“Kami berharap, melalui program ini, bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan,” ujar Ainanto.

Sumur resapan yang dibuat dalam program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya serap air tanah sehingga dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga menjadi fokus utama dalam program ini mengingat pohon memiliki peran penting dalam menjaga kualitas udara dan mengurangi emisi karbon.

Program konservasi daerah tangkapan air ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program ini terkait langsung dengan TPB 13 yaitu mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya serta TPB 15 terkait dengan upaya melindungi, merestorasi, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat.

PJ Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas program PLN Peduli.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Selain membantu meningkatkan kualitas lingkungan, program ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk ikut serta dalam upaya konservasi lingkungan,” kata Yasip.

PLN Peduli berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, PLN meyakini bahwa upaya konservasi lingkungan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi generasi mendatang.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H.,  memaparkan capaian kinerja dalam periode Juli 2023 hingga Juli 2024, Selasa (23/7).

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah mengenai penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara, khususnya tindak pidana korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menyatakan bahwa melalui upaya yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang tegas, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejari Kota Semarang berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan beberapa capaian penting. Kejari Kota Semarang berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dalam hal eksekusi yakni denda sebesar Rp. 50.000.000,-, uang rampasan yang berhasil dieksekusi mencapai Rp. 5.828.908,-. Lebih lanjut, hasil lelang dari barang rampasan menghasilkan total sebesar Rp. 4.633.008.500,- serta Biaya perkara yang berhasil ditagihkan dalam kasus ini adalah sebesar Rp. 50.000,-.

“Pemulihan keuangan negara di Kejari Kota Semarang, denda sebesar kurang lebih Rp. 50 juta rupiah, uang rampasan 5,8 juta, hasil lelang mencapai sekitar 4,6 miliar,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, Dalam perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai  dan TPPU, Kejari Kota Semarang juga mencatat pencapaian dalam penyelamatan keuangan negara. Uang rampasan yang berhasil dieksekusi dalam perkara ini mencapai Rp. 3.100.000,-. Biaya perkara yang berhasil ditagihkan adalah sebesar Rp. 22.000,-.

Secara keseluruhan, penyelamatan keuangan negara dari berbagai perkara tipikor dan TPPU serta tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU yang ditangani oleh Kejari Kota Semarang Semarang mencapai 4,6 miliar.

Penyelamatan Keuangan Negara dari Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Selain penyelamatan keuangan, Kejari Kota Semarang juga berupaya meningkatkan kualitas penanganan perkara dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelamatkan keuangan negara.

Kepala Kejari Kota Semarang, Agung Mardiwibowo, S.H., menjelaskan bahwa salah satu upaya tersebut adalah dengan bantuan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

“Dari DATUN masuknya ke dalam bantuan hukum non litigasi serta masuk ke dalam item pemulihan keuangan negara, dalam hal ini kami Kejari Kota Semarang melakukan kerjasama dengan Bapenda dalam hal melakukan penagihan pajak” ucap Agung

Agung juga menyebutkan bahwa berkat kerjasama yang terjalin antara Kejari Kota Semarang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mereka berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp43 miliar.

“Dari DATUN, penyelamatan keuangan negara mencapai Rp43 miliar melalui MoU dengan Pemkot. Kami membantu Bapenda dalam penagihan pajak dari wajib pajak restoran, pajak bumi bangan dan pajak hiburan,” tambahnya.