spot_img
Beranda blog Halaman 251

Persaingan Ketat Untuk Prodi Unggulan Melalui UM S1 UNDIP

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Melalui akun medsos official dan website pmb.undip.ac.id, Universitas Diponegoro (UNDIP) mengumumkan info jadwal pendaftaran UM S1 yang semula berakhir pada 20 Juni 2024 diperpanjang hingga 24 Juni 2024 pukul 16.00 wib.

Perpanjangan jadwal pendaftaran bertujuan untuk mengakomodir minat yang luar biasa lulusan SMA atau sederajat yang ingin kuliah di Universitas Diponegoro melalui jalur Ujian Mandiri (UM).

UM merupakan jalur seleksi secara mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro setelah pelaksanaan seleksi secara nasional berakhir.

Adapun syarat mengikuti Ujian Mandiri program sarjana dan vokasi adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat, lulus ujian persamaan, atau yang setara lainnya (paket C) tahun 2022, 2023 dan siswa yang lulus tahun 2024.

Usia pendaftar paling tinggi 22 tahun pada saat mendaftar. Secara lebih detail tentang Ujian Mandiri ini dapat dilihat pada laman www.pmb.undip.ac.id. Pelaksanaan ujian sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni s.d. 1 Juli 2024.

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. menjelaskan, penerimaan melalui seleksi UM secara rata-rata untuk memenuhi 50% daya tampung. Hal ini berarti, prodi dengan daya tampung 800 mahasiswa masih menyisakan 400 kuota yang akan dipenuhi melalui UM.

“Besarnya daya tampung biasanya berkorelasi dengan animo. Sebagai contoh, prodi Hukum, Psikologi dan Manajemen merupakan prodi dengan daya tampung relatif besar sekaligus juga dengan peminat yang cukup banyak. Anggapan yang salah ketika mengartikan prodi dengan daya tampung besar karena animo atau peminat yang rendah,” ujar Heru.

Oleh karena itu, bagi pendaftar agar pintar-pintar mengartikan data-data yang banyak dijumpai di media.

Untuk info lengkap penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri program Sarjana, kunjungi laman: pmb.undip.ac.id.

SIG dan Kementerian BUMN Gelar Workshop Influencer untuk Tingkatkan Kemampuan Media Sosial Karyawan

0

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung Kementerian BUMN dalam penyelenggaraan Workshop Influencer BUMN untuk meningkatkan kemampuan karyawan BUMN dalam optimalisasi pemanfaatan media sosial yang berdampak positif bagi penguatan citra dan awareness terhadap Perusahaan, serta membawa keuntungan bagi karyawan.

Menteri BUMN, Erick Thohir melalui Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan bahwa sangat penting bagi karyawan BUMN, khususnya influencer BUMN untuk memiliki kapabilitas digital yang baik karena salah satu manfaatnya adalah terbentuknya sebuah branding yang dapat menguntungkan bagi perusahaan dan diri sendiri.

“Kapabilitas digital itu penting, harus paham apa guna dan manfaat media sosial. Kita perlu menunjukan kepada masyarakat terkait pekerjaan-pekerjaan BUMN yang memang positif dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Semakin sering seseorang menyebarkan berita baik mengenai perusahaannya, maka itu akan membentuk branding yang kuat bagi perusahaan dan diri dia sendiri. Dari situlah, maka jalan-jalan akan terbuka, baik untuk pengembangan diri ataupun untuk menunjang BUMN tempat bekerja semakin maju,” kata Arya.

Sinulingga dalam Workshop Influencer BUMN Sulawesi di Hotel MaxOne, Makassar, Sulawesi Selatan, yang berlangsung pada Kamis (20/06) hingga Sabtu (22/06). Workshop Influencer BUMN merupakan acara yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai wadah bagi karyawan BUMN untuk memicu kreativitas agar dapat semakin produktif dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk perusahaan.

Acara ini terlaksana berkat kolaborasi antara Kementerian BUMN, SIG, Pelindo dan BTN. Dihadiri oleh 100 orang influencer BUMN dari seluruh Sulawesi, Workshop Influencer BUMN memberikan pembekalan terkait strategi pemanfaatan media sosial secara maksimal, termasuk cara membuat konten yang menarik, menyusun narasi komunikasi, dan membangun brand bagi perusahaan dan diri sendiri.

Selain mengikuti sesi workshop yang diisi oleh sejumlah tokoh kenamaan, para peserta juga diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan materi yang diberikan dengan membuat konten terkait aset BUMN di Pelindo New Port Makassar, serta Geosite Bulu Sipong, Taman Kehati, Pangkep, yang dikelola oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Tonasa.

Lebih dari itu, para peserta juga diajak untuk lebih memperhatikan kesehatan mental melalui acara 1000 Manusia Bercerita dan ditutup dengan acara lari pagi sejauh 5K bersama perwakilan BUMN Runners Sulawesi melewati lokasi titik-titik strategis Kota Makassar.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG menyambut positif dan mendukung inisiatif Kementerian BUMN dalam pelaksanaan acara Workshop Influencer BUMN dan 1000 Manusia Bercerita.

Selain turut berkontribusi dalam pelaksanaan acara, SIG juga mengirimkan 25 karyawan yang terdiri dari 5 influencer dan 20 millennials. Bagi SIG, optimalisasi pemanfaatan media sosial tidak hanya berdampak positif bagi penguatan citra dan awareness terhadap Perusahaan, tetapi juga dapat membawa keuntungan bagi karyawan dan menyaring informasi negatif untuk menjaga kesehatan mental di tengah era informasi yang semakin masif.

”Sebagai perusahaan BUMN, SIG mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan karyawan serta kemampuan dalam pemanfaatan media sosial secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pilar keberlanjutan SIG dalam Menciptakan Nilai untuk Karyawan dan Komunitas. SIG senantiasa mempromosikan kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif agar seluruh karyawan dapat terus berkembang,” ujar Vita Mahreyni.

Mulai Rayakan Ulang Tahun ke-20, Kolektif Hysteria Hadirkan Mural “Tulang Lunak Bandeng Juwana” di Underpass Jatingaleh

0

SEMARANG (Harianterkini.id) –  Kolektif Hysteria, sebuah lembaga pengembangan seni budaya yang bermarkas di Semarang, mengawali rangkaian perayaan ulang tahun ke-20 mereka dengan menghadirkan sebuah karya seni mural yang megah di lorong underpass Jatingaleh, Rabu (16/6).

Mural berjudul “Tulang Lunak Bandeng Juwana” ini, dengan ukuran mencapai 16 x 4 meter, menampilkan simbol-simbol khas Kota Semarang seperti Mahesa Jenar, Oey Tiong Ham, Loenpia, dan Penari Gambang Semarang, dihiasi dengan teknik seni lukis yang penuh warna dan detail.

Proyek mural ini bukan hanya sekadar penghiasan visual, melainkan juga sebuah manifestasi dari kritik sosial terhadap stagnasi ekosistem seni dan budaya di Kota Semarang. Tema “Tulang Lunak Bandeng Juwana”, yang dipilih sebagai tema utama perayaan ulang tahun, mencerminkan semangat untuk menghadirkan perubahan dan kesadaran akan isu-isu kota melalui seni visual yang menyentuh.

Adin, direktur Kolektif Hysteria, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya panjang mereka sejak awal tahun 2024, yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti keliling 100 titik di Jawa, Bali, dan Lampung, serta pelaksanaan 40 proyek seni di 40 kota yang berbeda. “Kami ingin menunjukkan kepada publik seberapa banyak kontribusi yang telah kami berikan untuk menginspirasi kota-kota yang kami datangi,” ujarnya.

Dalam praktiknya, mural bukan hanya menjadi medium estetika semata, tetapi juga sebuah panggilan untuk merenung atas tantangan-tantangan sosial yang dihadapi masyarakat modern. Mereka menciptakan ruang untuk dialog dan refleksi yang mendalam, mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan isu-isu penting yang seringkali terabaikan.

Kolektif Hysteria juga berencana untuk menyelenggarakan 10 festival publik sepanjang bulan Juni hingga Juli, termasuk festival kampung dan berbagai acara komunitas, yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak warga dalam diskusi tentang kebudayaan dan isu-isu kota.

Mural “Tulang Lunak Bandeng Juwana” di underpass Jatingaleh kini dapat dinikmati oleh siapa saja yang melintasinya, diharapkan dapat memicu diskusi dan ide-ide baru tentang masa depan kota. Kolektif Hysteria berharap bahwa perayaan ulang tahun ke-20 mereka tidak hanya menjadi perayaan bagi kelompok seniman Semarang, tetapi juga sebuah ajakan untuk bersama-sama membangun kota yang lebih baik dan inklusif bagi semua warga.

Dinamika Merupakan Hal yang Lazim, Amir Machmud Harap Kemelut Organisasi di PWI Pusat Berakhir

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS menaruh harapan agar kemelut di tubuh PWI Pusat segera berakhir. Pasalnya, jika polemik organisasi yang dipicu oleh persoalan dana UKW dari BUMN itu berkembang hingga berjilid-jilid, maka bisa mempengaruhi kewibawaan PWI.

‘’Adalah lazim sebuah dinamika terjadi dalam organisasi. Yang tak lazim adalah upaya mereka-mereka yang menginginkan agar persoalan di PWI Pusat dibuat berjilid-jilid,’’ kata Amir saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) oleh PWI Pusat di hotel New Puri Garden Semarang, Selasa 25 Juni 2024.

Ditegaskan Amir, pihaknya berharap agar PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun melalui forum SJI menegaskan komitmennya untuk mengakhiri polemik ini. Pasalnya, kata dia, PWI adalah rumah besar bersama yang kita cintai, hormat, dan dijaga marwahnya.

Dia ingin segala hal yang berkaitan dengan marwah dan kehormatan PWI bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan persaudaraan.

‘’PWI Jateng menekankan hati dan rasa dalam menyelesaikan persoalan. Harapan kami, PWI Pusat juga melaksanakan langkah yang sama,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, PWI Jateng juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi lima butir sikap. Diantaranya mendorong pemulihan marwah organisasi yang bergantung pada arah sikap Pengurus PWI Pusat dan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Tujuannya untuk menyelamatkan organisasi profesi ini ke posisi eksistensial.

Keempat, mendesak para senior PWI di Pusat agar memfokuskan penyelesaian kemelut organisasi dengan mendengarkan suara-suara dari daerah/ provinsi, serta meminta para senior PWI di Pusat melepaskan diri dari segala ego dan kepentingan untuk menyelamatkan martabat organisasi.

Akhir Juni Selesai

Di bagian lain, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun saat membuka SJI memastikan akhir Juni ini persoalan di tubuh PWI akan tuntas. Dia menyebut, apa yang dialami PWI Pusat sebagai ujian yang sudah digariskan oleh Tuhan.

‘’PWI itu dekat dengan Pemerintah, tapi bukan pemerintah. PWI itu ibarat pohon besar, semakin besar maka semakin kencang angin yang meniupnya. InsyaAllah bulan Juni sudah selesai. Kami sudah koordinasi dengan Pak Sasongko (Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo),’’ katanya. **

PLN Kunjungi Pemkab Kuningan Bahas Pembangunan PLTA Matenggeng

0

BANDUNG (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) terus mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Salah satu upayanya yaitu dengan menambah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Saat ini, PLN tengah merealisasikan pembangunan PLTA Matenggeng yang lokasinya berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap.

PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) sebagai Unit PLN yang akan mengelola pembangunan pembangkit ramah lingkungan tersebut mulai menjalankan koordinasi untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang merupakan area terluas dari wilayah pembangunan PLTA Matenggeng. Pertemuan ini dihadiri oleh Bappeda Kab. Kuningan serta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan, Ir. Usep Sumirat.

Usep menyebut bahwa pihaknya beserta dengan seluruh perangkat daerah siap mendukung pembangunan yang akan dijalankan di Kabupaten Kuningan termasuk pembangunan PLTA Matenggeng. Terlebih lagi saat ini, di wilayah Kuningan juga sedang dibangun Waduk Matenggeng sehingga pihaknya menginginkan agar waduk tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami siap berkolaborasi dengan PLN untuk pembangunan PLTA Matenggeng. Kami sadar bahwa listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, kami juga berharap agar melalui pembangunan proyek ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” pungkas Usep.

Sementara itu PLH General Manager PLN UIP JBT, Kunto Nugroho menyambut baik kolaborasi ini. Kunto menegaskan PLN memiliki komitmen untuk memitigasi dampak perubahan iklim dengan menyediakan listrik dari sumber daya yang ramah lingkungan.

“Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Oleh karena itu, saat ini kita kejar peningkatan porsi pembangkit dengan EBT, salah satunya melalui PLTA Matenggeng,” kata Kunto.

Kunto mengatakan bahwa transisi energi tidak bisa dijalankan oleh PLN sendiri. Sebagai lokomotif transisi energi, PLN terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dari tantangan yang ada.

“Proses transisi energi ini merupakan hal yang besar dan sangat positif untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Peralihan pengunaan energi ke EBT membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari setiap pihak baik unsur pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Oleh karena itu kami mohon dukungannya agar pembangunan PLTA Matenggeng ini dapat berjalan sesuai rencana,” tutur Kunto.

Kunto juga turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah banyak berkontribusi terhadap penambahan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

“Kami juga sangat mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah di Kabupaten / Kota atas kontribusinya terhadap penambahan pembangkit EBT di Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui sudah ada PLTA dan PLTS Cirata, PLTA Saguling, PLTA Rajamandala, dan yang terbaru yang baru selesai kemarin adalah PLTA Jatigede,” ungkap Kunto.

Kunto juga mengungkapkan bahwa saat ini PLN tidak hanya berfokus pada pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap aspek lingkungan yang berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mendorong transisi energi di Indonesia mulai dari menambah kapasitas pembangkit EBT, mendorong implementasi co-firing, hingga menyediakan kebutuhan listrik bersih melalui layanan Renewable Energy Certicifate (REC).

PLTA Matenggeng akan dibangun dengan kapasitas 943 Mega Watt (MW). PLTA Matenggeng adalah adalah PLTA kedua setelah PLTA Upper Cisokan yang akan menggunakan sistem pumped storage dimana akan ada dua bendungan (bendungan atas dan bendungan bawah).

Nantinya, pada saat kebutuhan listrik tinggi, misalnya pada siang hari, air pada bendungan atas akan mengalir ke bendungan bawah untuk mengaktifkan listrik pada generator melalui turbin yang digerakkan oleh air pada pipa tersebut.

Namun, ketika kebutuhan listrik rendah, misalnya pada malam hari dan akhir pekan, air akan dipompa oleh generator melalui pipa dari bendungan bawah ke bendungan atas untuk ditampung kembali.

Satgas PPKS UNDIP Gelar Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Diponegoro (UNDIP) mengadakan Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Engineering Hall Lantai 5 Gedung Dekanat Fakultas Teknik, pada Selasa (25/6).

Acara ini dihadiri oleh Rektor UNDIP, Wakil Rektor, Dekan Fakultas/Sekolah, Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Komunikasi dan Bisnis, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) UNDIP, Kantor Hukum UNDIP, Manajer di lingkungan UNDIP, perwakilan BEM dan Senat Mahasiswa UNDIP, serta Denok Kenang Kota Semarang.

Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Rektor UNDIP. Tema yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah “Sinergitas Fakultas & Universitas dalam Peran Pengupayaan UNDIP Aman dari Kekerasan Seksual”.

Tujuan dari sosisalisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual, korban, pelaku, dan faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan seksual, serta peran UNDIP dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain itu, sosialisasi ini juga membahas bentuk pencegahan kekerasan seksual, penanganan oleh Satgas PPKS, pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan UNDIP, dan open recruitment Satgas PPKS UNDIP.

Pembacaan dan Penandatanganan Deklarasi Pencegahan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di Lingkungan UNDIP dilakukan sebagai bentuk komitmen UNDIP dalam menangani dan mencegah kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan kampus.

Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Rektor UNDIP, Wakil Rektor, Ketua Satgas PPKS UNDIP, dan segenap Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan UNDIP.

Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dinamika humanisme yang selalu berkembang sepanjang waktu.

Nilai-nilai moral turut berkembang dan berubah. Oleh karena itu, beliau menyampaikan bahwa di Indonesia hendaknya mengikuti nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang sebagian besar bersumber pada adat, budaya, bangsa, dan agama sebagai kerangka moral.

“Nilai-nilai yang kita junjung adalah Pancasila. Titik. No debat,” ujarnya.

Meskipun ada perbedaan nilai antara humanisme, Pancasila, dan agama, menurutnya, semua pasti menolak kekerasan seksual.

“Kita berkomitmen untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan berharap membawa kabar ini untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog, Ketua Satgas PPKS UNDIP, dalam laporannya menyatakan kekhawatirannya terhadap penyalahgunaan teknologi informasi oleh orang-orang yang tidak bermoral.

Norma sosial atas moral, martabat, dan etika yang semakin longgar, bersamaan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dapat berujung pada bebasnya kegiatan seksual, kekerasan seksual, dan perundungan di berbagai kalangan.

“Itulah yang menjadi concern kita sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjaga martabat bangsa,” ungkapnya dalam laporan yang disampaikan.

Ia berharap acara ini dapat memantik solusi positif sehingga UNDIP dapat menjadi teladan bagi perguruan tinggi lainnya dan di lingkungan Kemendikbudristek dalam upaya menuju kampus zero kekerasan seksual.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama Ketua Satgas PPKS UNDIP, Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog.

JAM-Pidum Kejagung Setujui 14 Perkara melalui Mekanisme Restorative Justice

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Jaksa Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 14 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Salah satu kasus yang diselesaikan adalah perkara Muh. Taufik bin Muh. Tang dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kejadian bermula saat Muh. Taufik mengemudikan Mobil Toyota Avanza putih di Jalan MT. Haryono, Samarinda, setelah berbelanja di Indogrosir dan hendak pulang ke rumahnya di Jl. M. Said. Pada kecepatan ± 60km/jam, Muh. Taufik kaget melihat sepeda motor Honda Supra di depannya. Karena kakinya kaku dan tidak bisa mengerem atau menghindar, mobilnya menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut.

Pengendara sepeda motor, yang saat itu berhenti menunggu kendaraan dari arah depan, terpental dan membentur mobil Toyota Agya dari arah berlawanan. Korban dibawa ke Rumah Sakit AW Syahranie Samarinda dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firmansyah Subhan, S.H., M.H., bersama Kasi Pidum Indra Rivani, S.H., M.H., dan Jaksa Fasilitator Julius Michael Butarbutar, S.H., menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice. Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada keluarga korban, yang kemudian menerima permintaan maaf tersebut dan meminta agar proses hukum dihentikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Setelah mempelajari berkas perkara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Iman Wijaya, S.H., M.H. setuju untuk penghentian penuntutan dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum. Permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice pada Selasa, 25 Juni 2024.

Proses restorative justice dilakukan dengan prinsip musyawarah, tanpa tekanan, dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 serta Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022. JAM-Pidum memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

JAM-Pidum  menyetujui 14 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, diantaranya

  1. Kiprianus Markion Sakan dari Kejaksaan Negeri Badung (Pencurian).
  2. Moh. Sa’ban Kebit dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (Penganiayaan).
  3. I Wayan Budiarman dari Kejaksaan Negeri Palu (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
  4. Asnia dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong (Penganiayaan).
  5. Arief Andika Rahman dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Penggelapan).
  6. Januar Sukma Wijaya dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (Kelalaian yang Menyebabkan Luka Berat).
  7. Teguh Gunawan dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (Penggelapan).
  8. Dedy Marianto dari Kejaksaan Negeri Samarinda (Pencurian).
  9. Yulianti dari Kejaksaan Negeri Samarinda (Penadahan).
  10. Nur Zaid dari Kejaksaan Negeri Samarinda (Penganiayaan).
  11. Nurdin dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (Penadahan).
  12. Mutawadik dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang (Penadahan).
  13. Kukuh Tias Adiguna dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Penganiayaan).

Satu-satunya di Indonesia, Kota Semarang Terima Penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

0
Caption foto : wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat memberikan materi sharing session program penanganan stunting dalam ajang UN Public Services Forum di Incheon, Korea Selatan, Selasa (25/6).
Caption foto : wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat memberikan materi sharing session program penanganan stunting dalam ajang UN Public Services Forum di Incheon, Korea Selatan, Selasa (25/6).

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kota Semarang di bawah kepemimpinan wali kota Hevearita Gunaryanti Rahayu kembali mengukir prestasi. Tak main-main, penghargaan kali ini langsung diberikan oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Penghargaan pelayanan publik terkait Program Inovasi Stunting dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut menurut rencana akan diserahkan dan diterima langsung oleh Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang pada Rabu (26/6) besok di Incheon, Korea Selatan.

“Saya Wali Kota Semarang mewakili masyarakat dan pemerintah Kota Semarang saat ini (Selasa, 25/6) berada di Korea Selatan tepatnya di Incheon. Berangkat ke Korsel karena besok (Rabu, 26/6) akan menerima penghargaan yang sangat luar biasa, yakni penghargaan untuk inovasi stunting dari PBB,” ujar Mbak Ita.

Tentunya, kata Mbak Ita, penghargaan dari PBB ini sangat membahagiakan dan membanggakan, terutama bagi warga Kota Semarang.

“Sangat membanggakan, karena Kota Semarang menjadi perwakilan dari Indonesia untuk menerima penghargaan ini. Satu-satunya Kota di Indonesia yang menerima penghargaan penanganan stunting dari PBB,” jelasnya.

Dengan penghargaan yang didapatkan dari PBB itu, lanjut Mbak Ita, menjadi suatu kebanggaan karena Kota Semarang bisa go internasional.

“Penurunan stunting ini diapresiasi oleh PBB. Tentunya dua hari di Korea Selatan terbalaskan dengan mendapatkan penghargaan Internasional ini,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, Kota Semarang juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 atas pencapaian penurunan stunting sebesar10 persen.

Dalam kesempatan ajang UN Public Services Forum tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga membuka stand untuk memperkenalkan potensi ibu kota Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi kesempatan dan peluang bagi Kota Semarang untuk memperkenalkan potensi dan unggulan program-program yang dilaksanakan.

“Alhamdulillah selain membuka stand, diberi kesempatan juga untuk sharing session tentang inovasi program SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang),” kata Mbak Ita.

Program SANPIISAN merupakan sebuah program inovasi layanan kesehatan sebagai bentuk solusi dan aksi kepedulian terhadap permasalahan kesehatan ibu dan anak, baik secara promotif, preventif maupun kuratif.

Sharing session program SANPIISAN tersebut dipaparkan secara langsung oleh Wali Kota Semarang, di hadapan peserta UN Public Services Forum tersebut.

Seperti diketahui, PBB memberikan penghargaan pengakuan dan keunggulan dalam pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian kreatif dan kontribusi lembaga pelayanan publik yang mengarah pada administrasi publik yang lebih efektif dan responsif di negara-negara di seluruh dunia.

Ada tiga kategori penghargaan yang diberikan PBB yakni, Innovation in Public Institutions, Gender-Responsive Public Services dan Special category on Tackling Climate Change.

Kejati Jateng Berhasil Amankan Dua DPO, Himbau Buron Lain Menyerahkan Diri

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Dua orang yang terdaftar dalam pencarian orang (DPO) oleh kejaksaan di Jawa Tengah telah berhasil diamankan. Salah satu dari mereka menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Depok, Selasa (25/6).

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sunarwan menjelaskan bahwa yang menyerahkan diri adalah Martiningrum Widiastuti, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di PD BPR BKK Kendal pada tahun anggaran 2013-2024. Martiningrum kabur setelah menjadi tersangka dan kemudian menyerahkan diri di Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 21 Juni 2024. Dia kemudian ditahan di Lapas Wanita Bulu Semarang.

“Menyerahkan diri di Kejari Depok, Jam 01.00 tanggal 21 Juni 2024 diserahkan ke Kejari Kendal. Pagi hari diperiksa sebagai tersangka kemudian ditindaklanjuti ditahan di Lapas Wanita Bulu Semarang, atas nama Martiningrum Widiastuti,” kata Sunarwan

Informasi juga menyebutkan bahwa saudara Martiningrum, bernama Muljaningrum Widiastuti, sebelumnya diamankan dalam kasus yang sama pada 1 Juni 2024. Dia menggunakan nama lain setelah kecelakaan motor di Solo pada 31 Mei, tetapi penggunaan BPJS dengan identitas aslinya membantu tim kejaksaan menemukannya.

“Dia pakai BPJS, tidak berubah namanya, BPJS sesuai identitas. Saat di Solo pakai nama lain. Saat gunakan BPJS terdeteksi oleh kita,” kata Sunarwan.

Buronan kedua yang berhasil ditangkap adalah Warkisno, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Pemalang karena terlibat dalam kasus penipuan dan sudah memiliki status terpidana.

“DPO Pemalang ditangkap Kejari pada 22 Juni di perumahan Sambang Bilik di Pemalang. DPO dengan putusan MA 2 tahun terkait Pasal 378 dan 372 KUHP, statusnya terpidana. Sekarang dieksekusi di Lapas Pemalang,” jelasnya.

Total buronan kejaksaan di Jawa Tengah saat ini mencapai 72 orang, baik oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di daerah. Sunarwan menegaskan pentingnya agar semua buronan menyerahkan diri secara sukarela, dengan imbauan kepada mereka yang berstatus tersangka maupun terpidana untuk segera mematuhi proses hukum yang berlaku.

“Imbauan semua pihak kepada DPO baik status tersangka atau terpidana, segera serahkan diri. Pasti akan kita kejar,” tegas Sunarwan.

Gelar Pelatihan Fotografi untuk Tunanetra, Berlatih Fotografi dengan Indra Non-Visual

0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Fotografer asal Semarang Ridho K. Sampurno mengajak komunitas tunanetra di Semarang (DPD Persatuan Tunanetra Semarang) untuk menikmati fotografi dengan kamera Instax dan kertas pollaroid Instax (mini dan persegi), pada Senin (23/6).

Sebagai informasi, Different Shoot From Another Perspective adalah kegiatan berkelanjutan untuk rekan-rekan tunanetra, terutama low vision dan totttaly blind (buta total) yang antusias untuk terus berkarya dalam keterbatasan mereka. Fotografer tunanetra bisa mengandalkan suara, penciuman, dan sentuhan untuk memandu fotografi mereka.

Mereka dapat merasakan suatu objek untuk menentukan bagian mana yang paling hangat akibat paparan sinar matahari, sehingga memungkinkan mereka memahami arah cahaya dan bayangan.

Kegiatan ini sebagai contoh upaya untuk mendorong batas kemampuan kita dan menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh penyandang disabilitas jika mereka mengatasi keraguan dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka.

“Dari kegiatan ini menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh disabilitas jika mereka mengatasi keraguan dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka,” ujar Ridho.

Karya ini nantinya akan dinarasikan oleh Silvani Andalita (Artis & Penulis Buku), kemudian dicetak dalam huruf Braille dan dipamerkan. Pameran foto ini harapannya dapat diakses dan dinikmati oleh penyandang tunanetra baik dalam bentuk fisik maupun audio.

Ketua DPC Pertuni Kota Semarang Bapak Achmad Yani menyatakan rasa bahagia dan syukur masih ada swadaya muda yang tidak melupakan kaum difabel khusunya tuna netra di Semarang.

Disampaikan sama dengan Hendrik, anggota Pertuni yang masih sangat muda yaitu 19 tahun, mengaku dirinya mengalami kebutaan karena kecelakaan di usia remaja.

Saat ini ia dan beberapa rekan di Pertuni menggunakan audiobook dan kesulitan apabila harus terjun bermasyarakat Ia menyatakan jika masyarakat dengan pengelihatan nirmal menemui tuna netra di jalan, harap diajak bicara, tepuk pundak, dan dibantu saat berada di keramaian.

Kegiatan ini berjalan lancar dengan fasilitator dari Unika Soegijapranata Semarang khusunya Fakultas Psikologi dan UKM Mirror.

Selain itu Envera Space juga hadir untuk melakukan pemilahan sampah terhadap sisa sampah konsumsi dari kegiatan ini. Seperti biasa Bernadetha Yuswinda Ayu selaku CEO CV Envera Adhi Atma juga menyampaikan bahwa harusnya masyarakat umum sudah terbiasa pilah sampah, dengan ada nya contoh dari rekan-rekan Pertuni untuk kegiatan pilah sampah ini semiga bisa menjadi cambuk bagi rumah tangga normal lainnya.