spot_img
Beranda blog Halaman 252

UNDIP Raih Penghargaan Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting Terbaik 2024 dari BKKBN

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Universitas Diponegoro (UNDIP) berhasil meraih penghargaan Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting Terbaik 2024″ dalam acara Apresiasi Program Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia pada perayaan bulan keluarga nasional 2024 yang diselenggarakan Semarang.

Penghargaan bergengsi ini merupakan bukti konkret dari dedikasi dan komitmen UNDIP melalui Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia.

Kegiatan Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting ini di laksanakan dalam program Kuliah Kerja Nyata Tim II 2022/2023 pada bulan Juli hingga Agustus 2023 dengan fokus utama pada percepatan penurunan stunting di 10 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

Melalui kerja sama erat dengan BKKBN, program ini melibatkan mahasiswa UNDIP yang berperan aktif dalam memberikan edukasi, penyuluhan, dan intervensi langsung kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang bagi anak-anak serta memberikan pendampingan dalam penerapan pola makan sehat dan perawatan kesehatan yang optimal.

Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menyatakan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh BKKBN. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi seluruh tim UNDIP, terutama mahasiswa yang telah terjun langsung ke lapangan untuk berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Kami akan terus berupaya untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan bangsa,” ungkap Rektor UNDIP.

Ketua P2KKN LPPM UNDIP, Kurniawan Teguh Martono, S.T., M.T., menambahkan, Kolaborasi dengan BKKBN dalam program ini menjadi momentum penting bagi UNDIP dalam meningkatkan peran serta mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.

” Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi institusi lain dan dapat diperluas ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia,” tambah Kurniawan.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi UNDIP, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

UNDIP berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program pengabdian masyarakat yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Pertamina Hulu Rokan Buka Pendaftaran Magang Bagi Lulusan S1, D4, dan D3

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

JAKARTA (Pertamanews.id) – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali membuka kesempatan magang kerja angkatan (batch) ke-5 bagi putra-putri Riau lulusan S1, D4 atau D3.

Pendaftaran program magang kerja PHR dibuka pada 3-9 Juli 2024. Corporate Secretary PHR Rudi Ariffianto mengatakan, program magang kerja yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini memberikan banyak manfaat bagi peserta.

Selain dapat pengalaman mengenal dunia kerja, program magang ini juga mampu memberikan keterampilan dalam meningkatkan daya saing para peserta di dunia kerja. Program magang kerja PHR ini akan berlangsung selama 6 bulan dengan penempatan di Riau dan Jakarta.

“Setelah mengikuti program magang kerja ini, para peserta mendapatkan kesempatan dan bekal yang cukup untuk lebih berkembang sekaligus memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja sesuai latar belakangnya masing-masing,” ujar Rudi.

Rudi menambahkan, program magang kerja ini terbuka bagi putra dan putri Riau. Nantinya, peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di Riau dan Jakarta sesuai dengan pilihan formasi yang dibuka.

Adapun persyaratan penempatan magang di Provinsi Riau, calon peserta harus kelahiran atau domisili atau asal perguruan tinggi dari Riau.

Sedangkan untuk penempatan magang di Jakarta terbuka untuk umum, berasal dari perguruan tinggi dan domisili seluruh Indonesia. Program magang kerja PHR dapat diikuti oleh lulusan S1, D4 dan D3 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), IPK minimal 3.00 dan belum bekerja.

Peserta lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B atau baik sekali. Selain itu, peserta yang lolos bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Kerja (WK) Rokan PT PHR, sesuai dengan lokasi magang yang dipilih para peserta (Riau/Jakarta).

Proses pendaftaran akan dibuka pada 3-9 Juli 2024. Para peserta bisa mendaftar di laman https://magangphr.id. Tahapan seleksi magang akan berlangsung dari 10–29 Juli 2024 meliputi seleksi administrasi, tes TPA (online), wawancara (online) dan tes kesehatan.

Lalu pada 26 Agustus 2024 para peserta magang yang lulus seleksi akan melaksanakan onboarding dan orientasi. Pada 27 Agustus 2024 program magang angkatan ke-5 dimulai. Peserta Program Magang Kerja PHR akan mendapat benefit berupa uang saku, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat.

Pemkot Semarang Berhasil Kendalikan Angka Inflasi pada Juni 2024

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berhasil mengendalikan angka inflasi. Hal ini terbukti di mana pada Juni 2024 tingkat inflasi kota Semarang -0,26 persen, Artinya mengalami deflasi di atas ekspektasi.

Kepala BPS Kota Semarang Fachruddin Tri Ubajani mengatakan, Semarang dua bulan berturut-turut mengalami deflasi. Setelah Mei 2024 lalu mengalami deflasi 0,21 persen, bulan Juni ini Ibu Kota Jawa Tengah deflasi mencapai 0,26 persen.

“Ini patut diapresiasi karena di tengah HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Adha dan musim liburan semester yang normalnya kota-kota besar mengalami tekanan inflasi. Semarang justru dapat mengendalikan inflasi bahkan berada di atas ekspektasi,” kata Fachruddin.

Tak hanya itu, lanjut dia, angka inflasi Year on Year (YoY) Kota Semarang sebesar 2,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,29.

“IHK dan tingkat inflasi bulanan semuanya mengalami penurunan yang artinya kota Semarang sukses kendalikan inflasi,” imbuh Fachruddin.

Dirinya menyebut, perekonomian di kota Semarang dinilai stabil. Deflasi bahkan sudah terjadi sejak bulan Ramadhan, hal itu terlihat dari harga pangan yang melandai dan cenderung turun.

“Dari bawang merah, ayam ras, angkutan udara, bayam dan bawang putih. Lima komoditas, empat di antaranya berasal dari pangan. Kemungkinan ini kembali normalnya harga pangan setelah inflasi tinggi. Setelahnya, bulan Mei dan Juni turun,” paparnya.

Menurutnya, kelompok makanan, minuman, tembakau dan restoran memiliki andil cukup tinggi terhadap inflasi Kota Semarang. Sementara rekreasi, olahraga budaya dan kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan atau stabil.

Fachruddin menjelaskan, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan sebagai langkah mengamankan potensi inflasi pada bulan Juli, salah satunya pendidikan.

“Pemkot Semarang di bawah kepemimpinan ibu Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah mengantisipasinya. Ada program Gerbang Harapan bahkan bantuan gratis seragam bagi siswa miskin,” imbuh dia.

Terkait Inflasi tahunan YoY (Year on Year) Kota Semarang yang mencapai 2,22 persen, angka tersebut menurut Fachruddin sudah sangat ideal.

“Sebetulnya YoY 2,22 persen itu sudah sangat ideal. Menurut Bank Indonesia, inflasi yang disarankan itu kisaran 1,5 – 3,5. Menurut kami antara 2-3 berarti daya beli masyarakat masih terjangkau, dari sisi para pedagang juga masih untung,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku optimis perekonomian kota Semarang tetap stabil meskipun di tengah hari keagamaan Nasional dan libur sekolah.

“Alhamdulillah mengalami deflasi. Apalagi BPS sudah memberikan ‘warning’ agar bulan Juli jangan sampai terjadi inflasi tinggi. Hal ini karena adanya Hari Raya Nasional. Kedua, adanya libur sekolah dan penerimaan siswa maupun mahasiswa baru,” kata Mbak Ita, sapaannya, Selasa (2/7).

Mbak Ita menjelaskan, pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tentunya akan butuh perlengkapan sekolah dan seragam.

“Mudah-mudahan bulan Juli masih ada di kisaran 2,22 persen, karena masih ada PR pengadaan seragam anak-anak sekolah. Ini yang harus kita perhatikan. Saya sudah minta ke Dinas Pendidikan (Disdik), lewat program Gerbang Harapan dan bantuan gratis seragam bagi siswa miskin. Harapannya bisa membantu masyarakat,” imbuhnya.

Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita dalam Pengelolaan Barang dan Jasa di Pemkot Semarang

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam pengelolaan barang dan jasa.

Hendi, begitu dia dipanggil menilai pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang telah berjalan dengan baik harus diapresiasi.

“Pertama saya mengapresiasi langkah kinerja Pemkot Semarang terutama Bu Wali Kota,” kata Hendi, saat Seminar Sinergitas Tata Kelola Sebagai Early Warning System Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Semarang, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, terobosan perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut telah mengedepankan produk dalam negeri untuk urusan pengadaan barang maupun jasa.

Begitu halnya memanfaatkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengadaan itu sebagian besar melalui e-Katalog. Dalam catatannya, Pemkot Semarang sudah bagus.

“Rapornya bagus, kami tunjukkan mulai dari pengadaan barang jasa pro dalam negeri oke, keterlibatan UMKM oke, merubah sebagian proses pengadaan lewat e-Katalog,” ujarnya.

Dia mengatakan hasil yang baik dari Pemkot Semarang tersebut akan dijadikan bahan percontohan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk sistem e-Audit. Dia optimistis Kota Semarang akan menjadi pionir.

Ada dua hal yang menurutnya, bisa dilakukan Pemkot Semarang agar menjadi pionir yaitu, konsolidasi pengadaan, dan audit. Dalam audit tersebut dilakukan Inspektorat Pemkot Semarang, LKPP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Walau begitu, pihaknya menekankan pentingnya kejelian sebelum melakukan pengadaan barang atau jasa lewat e-Katalog agar memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya terkait pengawasan pengadaan barang dan jasa agar lebih maksimal.

“Bisa lho Semarang jadi pionir untuk dua hal yaitu konsolidasi pengadaan, dan audit yang di dalamnya akan terintegrasi antara Inspektur Pemkot Semarang, LKPP, KPK, dan BPKP. Jadi Sebelum diproses APH, ini diselesaikan dulu di inspektur sehingga harapannya meringankan beban pengawasan barang dan jasa dan di Kota Semarang lebih clear,” katanya.

Hendi mengatakan Pemkot Semarang pasti bisa meningkatkan pengadaan barang dan jasa lebih baik lagi. Dengan begitu, harapannya akan bermanfaat bagi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan akan menjalankan pengelolan pengadaan barang dan jasa yang baik. Termasuk arahan-arahan yang diberikan Hendi selama ini.

“Kami selesai dari ini rapat dengan teman-teman akan melakukan satu konsolidasi pengadaan dan terkait e-Audit, diharapkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya,” katanya.

Menurutnya, dengan rapor pendadaan barang dan jasa yang bagus dari LKPP tersebut, Pemkot Semarang siap untuk dijadikan percontohan karena e-Audit.

Begitu halnya, pihaknya akan mengakomodir pelaku usaha di Kota Semarang agar bisa memasarkan produknya melalui e-Katalog.

“Tentu ini menjadi PR bagaimana para pelaku usaha yang bisa masuk e-Katalog adalah warga Kota Semarang, ini saya akan dorong,” tuturnya.

400 Kilogram Bawang Merah Dipanen, Mbak Ita Beberkan Kota Semarang Daulat Pangan

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Awall.id) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memanen bawang merah di Agro Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Selasa (2/7/2024). Sekali panen, lahan 200 meter persegi itu bisa menghasilkan 400 kilogram bawang merah.

Di lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut memanen sekaligus menanam bawang merah.

Tampak, Wali Kota Semarang perempuan pertama itu menunjukkan cultivator, mesin pengolah tanah di lahan yang akan ditanami bawang merah. Dia juga mahir mengoperasikan mesin pertanian (alsintan) itu.

Mbak Ita yang ditemani para Duta Petani Cilik, dan Duta Remaja Tani, hingga santri-santri dari pondok pesantren itu juga memanen pepaya california.

“Lahan seluas 200 meter persegi bisa menghasilkan bawang merah 400 kilogram tiap panennya,” kata Mbak Ita.

Ratusan kilogram bawang merah yang dipanen itu selalu habis dalam waktu singkat. Tiap kali panen, bawang merah produksi Dinas Pertanian Kota Semarang itu dipasarkan lewat Badan Usaha Milik Petani atau BUMP.

Ke depan, pihaknya juga akan memasarkan hasil pertanian melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpang Semar) yang ada di tiap kelurahan dan kecamatan. Upaya ini menurutnya bisa menunjukkan Kota Semarang bisa daulat pangan.

“Kalau seperti ini bisa memutus mata rantai distribusi, mungkin nanti selain BUMP, bisa ke Lumpang Semar karena ada di tiap kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa gerakan daulat pangan oleh masyarakat dan untuk masyarakat harus terus ditingkatkan.

Dia menunjukkan inflasi Kota Semarang secara year on year (y-on-y) sebesar 2,22 persen, dibandingkan nasional yang mencapai 2,56 persen.

“Inflasi year on year Kota Semarang 2,22, di bawah nasional 2,56, diharapkan bisa menjadi gerakan daulat pangan,” ujarnya.(

Teknik Sipil SCU Eksplorasi Struktur dan Bangunan Bersejarah di Semarang

Penulis
Tim PertamaNews
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Soegijapranata Catholic University (SCU) berdiskusi tentang struktur dan bangunan cagar budaya di Kota Semarang.

Mereka mendiskusikan hal tersebut bersama dosen Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD) SCU, Dr. Krispantono dalam Diskusi Bulanan (Disbul) Teknik Sipil SCU.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 2 Juli 2024. Bersama para dosen Program Studi Teknik Sipil dan FAD SCU, mereka berkumpul di Gedung Henricus Constant, Kampus 1 SCU Bendan.

Bersamaan dengan itu, sejumlah mahasiswa Program Studi Arsitektur SCU juga ikut berdiskusi dalam forum tersebut.

Studi Kasus Pasar Johar dan Gedung Pajak/Keuangan Negara Semarang

Mengambil studi kasus pada Pasar Johar Semarang, Dr. Krispantono mencoba membuka rahasia bangunan cagar alam di Kota Semarang dapat tetap berdiri kokoh walau sudah dimakan waktu.

Dikenal sebagai pasar tradisional termegah di Kawasan Asia Tenggara, Dr. Krispantono menilai suhu dingin menjadi hal menarik yang bisa diulik dari Pasar Johar. Selain itu, ia juga melihat pasar ini tetap tidak kekurangan cahaya meskipun tidak ada lampu yang meneranginya.

“Tidak pakai AC tapi bisa dingin dan tidak pakai lampu tetapi terang. Bisa dikatakan sebagai zero energy karena tidak ada tenaga listrik di sana,” jelas Dr. Krispantono.

Selain Pasar Johar, Dr. Krispantono juga melihat kasus serupa pada Gedung Pajak/Keuangan Negara yang terletak di Kawasan Kota Lama, Semarang. “Menjadi unik karena karakter bangunannya itu juga besar-besar dan merupakan khasnya di era kolonial,” ungkapnya.

Keunikan lainnya yang bisa ditemukan di kedua bangunan cagar budaya tersebut yaitu tidak adanya semen serta beton bertulang yang digunakan dalam strukturnya. Sebaliknya, bangunan tersebut hanya berupa dinding bata tebal yang disusun menjulang ke atas.

Hal ini ditemui dalam kasus bangunan cagar budaya lainnya yang sudah berdiri sebelum tahun 1915. Selepasnya, sudah banyak bangunan yang telah menggunakan rangka dalam strukturnya.

“Bukan hanya dindingnya, melainkan juga plat lantainya yang masih kuat dari 1800-an hingga sekarang. Jadi alasan kuatnya itulah yang coba kami bedah,” tambah Dr. Krispantono.

Diskusi Bulanan Teknik Sipil SCU

Koordinator Disbul Teknik Sipil SCU, Ir. Widija Suseno menilai topik ini revelan bagi mahasiswanya, mengingat struktur bangunan menjadi salah satu fokus dalam program studinya.

“Penting juga untuk melestarikan (bangunan cagar budaya) karena merupakan peninggalan dari masa kolonial. Kenyataannya bangunan tersebut masih kokoh dan kuat, penting untuk diketahui struktur dan bahan bangunannya seperti apa,” ujarnya.

BPS Catat Kemiskinan di Jateng Turun Pada Maret 2024

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat bahwa persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di provinsi tersebut pada bulan Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 10,47 persen, atau sekitar 87,20 ribu orang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, dari 3,79 juta orang menjadi 3,70 juta orang.

Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan persentase kemiskinan terendah yang pernah tercatat di Jawa Tengah. Penurunan ini diketahui setelah dilakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, dengan menggunakan metode pendekatan kebutuhan dasar.

Dadang menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,39 persen pada Februari 2024, lebih rendah dari tahun sebelumnya, serta peningkatan Nilai Tukar Petani hingga mencapai 114,2 pada Maret 2024, berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut. Selain itu, inflasi yang stabil serta pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97 persen pada triwulan pertama tahun 2024 juga berperan penting.

“Kondisi persentase kemiskinan pada Maret 2024 ini tercatat 10,47 persen, artinya turun 0,30 persen dibanding tahun lalu, tahun lalu yang ada di 10,77 persen,” tuturnya.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyambut baik penurunan ini, sambil mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif, seperti menjaga stabilitas harga, mendukung investasi, dan meningkatkan pendidikan vokasional untuk mengurangi pengangguran.

“Dalam penanganan kemiskinan, langkah kami salah satunya menjaga stabilitas ekonomi dengan stabilisasi harga. Untuk membantu masyarakat, kami juga menyalurkan bansos. Kepada kepala OPD kami harap juga selalu berinovasi, untuk melihat perkembangan di lapangan,” tutup Nana. 

Kapuspenkum Kejagung Tanggapi Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengenai Ego Sektoral

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Kejaksaan Agung memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang menyatakan, koordinasi antara lembaga anti korupsi, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, masih diwarnai oleh ego sektoral. Marwata menyebutkan, ketika KPK menangkap jaksa, Kejaksaan Agung akan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Hal ini disampaikan melalui rilis tertulis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, Selasa (2/7).

Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan beberapa klarifikasi.

Pertama-tama, Kejaksaan Agung menyarankan agar sebelum memberikan pernyataan, Wakil Ketua KPK terlebih dahulu melihat fakta di lapangan. Hal ini penting agar pernyataan yang diberikan lebih valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Selanjutnya, Kejaksaan Agung menegaskan, selama ini hubungan antara Kejaksaan dan KPK berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing. Mereka menyatakan, kewenangan KPK yang lebih besar dari Kejaksaan seharusnya tidak menjadi alasan bagi Kejaksaan untuk menutup pintu koordinasi dan supervisi. Justru, Kejaksaan terus mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan tenaga jaksa yang andal dan mumpuni untuk diperbantukan di KPK.

“Dalam hal transparansi, Kejaksaan Agung menegaskan, mereka sangat terbuka dan fasilitatif terhadap KPK, terutama dalam fungsi koordinasi dan supervisi di daerah-daerah. Jika KPK menemukan ada pintu yang tertutup untuk koordinasi, Kejaksaan Agung berharap KPK mengungkapkan dengan detail terkait peristiwa, lokasi, dan permasalahan yang dimaksud agar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.” ungkap Harli

Di samping itu, Kejaksaan Agung sangat mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya di daerah dan selalu memberikan dukungan terbaik. Dukungan ini termasuk penggunaan mobil tahanan, antar jemput tahanan KPK, serta pengamanan bagi tahanan dan jaksa yang bersidang.

Pantarlih Bersama KPU Semarang Lakukan Coklit di Kediaman Mbak Ita

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) bersama KPU Kota Semarang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu beserta keluarga untuk Pilkada Semarang 2024.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut didampingi suami tercinta Alwin Basri dan putra semata wayangnya Muhammad Farras Razin Pradana.

“Alhamdulillah hari ini saya kerawuhan Pak Plt Ketua KPU Kota Semarang beserta jajaran PPK dan PPS Sumurboto yang akan melakukan coklit,” kata Mbak Ita di kediamannya Jalan Bukit Duta, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (1/7).

Sebenarnya, lanjut Mbak Ita, proses coklit akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024 yang lalu. Namun karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan, sehingga Mbak Ita meminta penggantian waktu.

“Alhamdulillah, 1 Juli 2024 ini keluarga kami sudah melakukan coklit. Sudah didata ada tiga orang, yaitu mas Alwin Basri selaku kepala keluarga, saya, dan anak saya,” paparnya.

Mbak Ita menyebut, coklit menjadi tahapan yang penting dalam menyukseskan Pilkada 2024. Pemilih akan didata. Bagi pemilih baru yang belum terdata akan dimasukkan sebagai daftar pemilih tambahan. Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk bersedia dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas Pantarlih.

“Diharapkan, data-data para pemilih untuk Pilkada 2024 bisa valid, terselesaikan dalam waktu satu bulan,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan, coklit telah dilakukan sejak 24 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 24 Juli 2024. Pihaknya menargetkan, coklit bisa selesai dalam waktu tiga pekan.

“Kami ada laporan mingguan, harapan kami dalam jangka waktu empat pekan itu sudah kita selesaikan di tiga minggu pertama, sehingga minggu terakhir tinggal laporan, perbaikan dan lain-lain,” terangnya.

Fungsi coklit, menurutnya, untuk mencari pemilih yang belum terdaftar dan nantinya akan didata dan didaftar. Kemudian bagi yang sudah terdaftar tetapi meninggal atau pindah, akan masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat). “Cuma update datanya belum masuk di KPU,” jelasnya.

Zaini menyebut, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di ibu kota Jawa Tengah sebanyak 1,2 juta pemilih. Hingga saat ini, coklit masih terus berjalan. Hanya saja, diakuinya, ada masyarakat yang sempat menolak untuk dilakukan coklit.

“Kami masih monitoring, tapi sudah kami komunikasikan. Alhamdulillah terselesaikan. Alasannya, data pribadinya tidak mau ditempel seperti nama. Tapi, secara umum data pribadi nama, saya rasa tidak apa-apa, di kelurahan pun akan kami tempel. Tapi kalau NIK, NKK itu data pribadi,” terangnya.

JAM PIDUM Kejagung Terapkan Restorative Justice pada Kasus Pencurian Handphone di Kalimantan Barat

Penulis
pertamanews.admin
-
0

SEMARANG (Pertamanews.id) – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspos dalam rangka menyetujui tiga permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme ini adalah kasus pencurian handphone yang melibatkan Tersangka Dani Angga Bayu Sapseta alias Angga bin (Alm) Syamsudin dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang didakwa melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, Senin (1/7).

“Kejadian bermula ketika korban Muhammad Rajianto, karyawan cafe Pondok Kelapa Muda, sedang men-charger handphone merek OPPO A38 warna hitam miliknya di teras cafe dan tertidur. Saat itu, Tersangka Dani Angga Bayu Sapseta alias Angga bin (Alm) Syamsudin dan Saksi Deo juga menumpang tidur di teras cafe tersebut karena hujan. Ketika terbangun, Tersangka melihat handphone korban dan tanpa izin mengambilnya serta memasukkannya ke dalam tasnya, kemudian pergi menuju Ketapang. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.120.000.” ungkap Harli

“Mengetahui kasus ini, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan, S.H., M.H., bersama Kasi Pidum Novan Arianto, S.H., serta Jaksa Fasilitator Arief Wirawan Atmaja, S.H., menginisiasi penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban, yang kemudian menerima permintaan maaf tersebut dan meminta agar proses hukum dihentikan.” lanjutnya

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Edyward Kaban, S.H., M.H., sependapat dan mengajukan permohonan tersebut kepada JAM-Pidum, yang kemudian disetujui dalam ekspos Restorative Justice pada Senin, 1 Juli 2024.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui dua perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:

Tersangka Saruddin Siregar dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, yang didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 356 ke-1 KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 356 ke-1 KUHP tentang Penganiayaan. Tersangka Sitti Dg Kampong dari Kejaksaan Negeri Takalar, yang didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena beberapa faktor:

Diantaranya, Proses perdamaian telah dilakukan dimana Tersangka meminta maaf dan korban telah memaafkan, tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Lebih lanjut, persyaratan lainnya yakni, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan masalah ke persidangan karena tidak membawa manfaat lebih besar, [ertimbangan sosiologis dan respons positif dari masyarakat.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

1...251252253...445Halaman 252 dari 445