HPN 2023, Presiden Jokowi Beri Apresiasi Pers: Bangun Optimis dan Harapan Bangsa

-

Februari 8, 2023

BOYOLALI (Pertamanews.id) – Warga Boyolali berinisial EADPN ditangkap oleh petugas karena terindikasi menyimpan ganja seberat hampir satu kilogram di tokonya. Warga tersebut merupakan warga Kelurahan Banaran, Boyolali.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi,SIK.MH.MSI saat jumpa pers di Mapolresta Surakarta, Rabu (8/2).

Kapolresta Surakarta menjelaskan penangkapan awal tersangka dilakukan di sebuah kafe di Solo pada Senin (30/1). Saat itu, pelaku tertangkap bersama tersangka lainnya membawa satu plastik kecil berisi ganja.

“Saat itu kami belum bisa memastikan karena memang harus kita merujuk kepada keterangan pelapor, kita amankan barang buktinya, ada di Boyolali, kita bawa tersangka di Boyolali,” jelas Kapolresta.

Setelah ditangkap, polisi langsung menggeledah di tokonya yang beralamat di Kelurahan Siswodipuran, Boyolali. Di lokasi tersebut, ditemukan satu kotak besar berisi ganja dan timbangan digital.

“Barang bukti hampir mencapai satu kilogram ganja yang kondisinya sudah dalam keadaan hampir seperti serpihan serbuk,” jelasnya.

Dari pengembangan tersangka, ganja tersebut sudah menjadi serpihan serbuk karena tersimpan selama enam bulan, yakni dari Agustus sampai tertangkap saat ini.

“Sehari atau dua hari sebelum ditangkap, sempat diedarkan [narkoba] beberapa paket,” ungkap Kombes.Pol. Iwan.

Tersangka EADPN mengaku berniat mencari pembeli yang jumlahnya lebih besar saat peristiwa penangkapan. Iwan menjelaskan sebelumnya tersangka sudah pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Dari pengakuan tersangka,Kombes.Pol. Iwan menjelaskan EADPN mengenal narkoba dari temannya yang ada di LP sebelumnya. Untuk saat ini, teman tersangka tersebut masih dalam pengejaran polisi.

Selain satu tersangka ini, Polresta Surakarta juga telah menangkap 21 tersangka lain yang tersangkut kasus narkoba.

Tangkap Buronan Licin, Polri Siapkan Skema Kerja Sama dengan Negara ASEAN

Penulis

-

Februari 8, 2023

JAKARTA (Pertamanews.id) – Polri terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencari buronan kasus rasuah yang telah melarikan diri ke luar negeri. Salah satu caranya, dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah negara di Asia Tenggara (ASEAN).

“Polri saat ini juga membuat kerja sama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku dengan skema police to police,” jelas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., di Istana Negara Jakarta, Selasa (7/2)

Jenderal Bintang Empat itu juga memastikan, anggotanya saat ini sedang keliling ke beberapa negara ASEAN. Hal tersebut bisa digunakan untuk membantu melakukan penangkapan terhadap para pelaku atau para buron yang saat ini berada di luar Indonesia.

“Jadi, khususnya di negara-negara yang saat ini bisa kita bentuk kerja sama police to police, untuk membantu kerjasama dengan semua yang ada, dengan semua DPO yang bisa diberikan,” urai Kapolri.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, KPK telah menerbitkan daftar buron terhadap 21 orang yang masuk daftar pencarian orang. Namun dari 21 orang tersebut, sebanyak 17 orang sudah ditangkap dan tinggal tersisa 4 orang lagi.

Gagal Atasi Karhutla, Jokowi Tak Segan Copot Jabatan Pangdam dan Kapolda

Penulis

-

Februari 8, 2023

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagaimana peringatan mengenai tanggung jawab penanganan karhutla tujuh tahun yang lalu.

“Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” tegas Presiden dalam keterangan di hadapan awak media usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (8/2).

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2015, Presiden Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatannya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan peringatan kepada sejumlah provinsi yang berpotensi terjadi karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan. Presiden mengingatkan agar daerah tersebut mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi sekitar akhir Februari hingga Maret 2023.

“Karhutla kan ini El Nino, hati-hati tadi saya sudah memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati karena nanti akhir Februari itu sudah panasnya sudah naik,” ucapnya.

Tegas!!! Komitmen Berantas Korupsi, Jokowi: Tidak Sedikitpun Saya Kasih Toleransi

Penulis

-

Februari 7, 2023

JAKARTA (Pertamanews.id) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2023.

Dalam hal penindakan, Presiden melanjutkan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tidak kooperatif.

“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus megakorupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” imbuhnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali mengingatkan segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. “Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Selain itu, Presiden juga mendorong agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya.

“Dalam konteks hubungan antarnegara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan,” ungkapnya.

“Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St. Burhanuddin, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Kepala LKPP RI Temui Menteri Keungan, Pemerintah Tingkatkan PDN dan UMK-Koperasi

Penulis

-

Februari 7, 2023

JAKARTA (Pertamanews.id) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP terus berupaya mendorong program pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Sejalan dengan itu, Kepala Hendrar Prihadi meminta dorongan sekaligus melaporkan progres peningkatan penggunaan PDN dan UMK-Koperasi pada sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (6/1).

Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi tersebut menyampaikan dorongan pemerintah terhadap PDN dan UMK-Koperasi dilakukan salah satunya dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa melalui Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) yang saat ini sedang dalam masa proses penyusunan.

Adapun penyempurnaan tersebut dilakukan dengan melakukan perluasan terhadap ruang lingkup dan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah baik di Desa, Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD), dan di Instansi lainnya.

Selain itu, LKPP melakukan inovasi dalam pengadaan seperti Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner), Performance-based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu, dan Engineering Procurement Construction (EPC) pekerjaan terintegrasi yang dilaksanakan oleh penyedia mulai dari desain, perekayasaan, pengadaan, sampai dengan pembangunan.

“Harapannya, kebijakan kewajiban penggunaan PDN dan UMK-Koperasi melalui Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Katalog Elektronik termasuk di dalamnya pemanfaatan Toko Daring, e-Purchasing, dan pelaksanaan Swakelola yang dapat memberikan kemudahan penarikan data pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini tentunya diikuti oleh penyempurnaan peraturan pengadaan barang/jasa melalui RUU PBJ Publik,” kata Hendi.

Usul Katering untuk Jamaah Haji Diganti Uang Tunai, Umar: Bisa Hindari Praktik Korupsi

Penulis

-

Februari 7, 2023

SEMARANG (Pertamanews.id) – Adanya usulan terkait kenaikan biaya haji sebesar Rp 69 juta dirasa kurang relevan jika dilihat rerata kemampuan ekonomi jemaah haji saat ini. Masyarakat di tingkat bawah pun mengeluhkan hal itu, termasuk calon haji di wilayah Jawa Tengah.

Anggota Komisi E DPRD Jateng dr Umar Utoyo mengatakan dari hasil turun ke bawah, masyarakat Jateng khususnya di pantai utara barat (Brebes-Tegal) juga mengeluhkan wacana kenaikan biaya haji.

Dia juga meminta agar komponen biaya haji ditinjau ulang. Khusus katering misalnya jika diberikan secara cash maka akan menekan biaya.

Selain itu, jemaah akan lebih nyaman untuk memilih menu sesukanya dan makan sesuai kebutuhan termasuk bisa membawa lauk yang tahan lama dari rumah sesuai selera misalnya sambel, rendang, serundeng dan sebagainya.

Usulan uang sekali makan 18,5 real dinilai terlalu tinggi bahkan ugal-ugalan. ‘’Jangan aji mumpung kegiatan haji untuk mengeruk keuntungan pihak-pihak tertentu,’’ tegas wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Dengan diterimakan cash, kata Umar, bisa menghindari praktek korupsi.

‘’Bayangkan jika sekali makan bisa cukup 10 real kenapa usulan sampai 18,5 real. Sehari makan tiga kali dan sebanyak 200 ribu lebih jemaah, berapa itu keuntungan yang diraup,’’ katanya dengan nada bertanya.

Selanjutnya, dari tokoh masyarakat H Maskuri, yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji dan umrah mengatakan, ketimbang menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) yang memberatkan lebih baik pemerintah mengkaji komponen yang sekiranya bisa ditekan, misalnya biaya katering dia mengusulkan agar diterimakan dalam bentuk uang cash sehingga lebih fleksibel.

‘’Dengan uang cash jemaah bisa memiliih menu sesukanya karena sering makanan yang disajikan oleh katering tidak sesuai selera Jemaah,’’ kata tokoh NU Demak itu.

Dia menyebutkan sekali makan di Tanah Suci dengan uang 10 real sudah cukup. Anehnya, info yang berkembang saat ini Kementerian Agama mengusulkan 18.5 real.

Bagi jemaah yang terbiasa puasa Senin-Kamis, lanjut Maskuri, mereka bisa mengirit uang saku untuk makan, padahal kalau ditangani katering pasti sudah diplot anggarannya, yang tentu sangat besar.
Hal senada diungkapkan H Jumari, warga Kalijambe Sragen. Dia mengaku tak setuju jika biaya haji dinaikkan. Apalagi kondisi masyarakat kita termasuk calon jemaah haji baru terpuruk pasca pandemi.

‘’Jangan anggap semua jemaah haji orang kaya. Mereka bisa mendaftar karena menabung, ada yang jual sapi, kerbau bahkan jual tanah,’’ katanya.

Untuk menekan biaya haji, dia juga sependapat uang katering diberikan kepada jemaah secara cash lebih simple.

‘’Kalau lewat katering pasti ditangani rekanan dan orientasinya keuntungan sehingga komponen biaya haji bisa membengkak,’’ tambahnya.

Sebelumnya, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta agar Kemenag meninjau ulang terkait usulan kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp 69 juta. Lebih baik Pemerintah mengevaluasi sejumlah komponen yang ditangani oleh rekanan seperti transportasi udara, hotel dan katering.

Satu Abad NU, Jokowi Berharap Abad Ke-2 NU Jadi Momentum Kebangkitan

Penulis

-

Februari 7, 2023

SIDOARJO (Pertamanews.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan abad ke-2 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi penanda kebangkitan baru organisasi sekaligus dalam peran NU dalam membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (07/02).

“Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat,” ujarnya.

Atas nama rakyat Indonesia, Presiden pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan NU terhadap bangsa dan negara.

“Saya mengucapkan tahniah dan syukur, mengucapkan tasyakuran terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama satu abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia: keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman,” ucapnya.

Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, kata Presiden, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, pandemi COVID-19, hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme.

“Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan, pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia,” ujarnya.

Presiden pun meyakini, memasuki abad kedua NU akan tumbuh semakin kokoh menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat.

“Memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotongroyongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman,” imbuhnya.

Di tengah gelombang perubahan, Presiden menekankan agar NU tetap terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, serta menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab.

“Saya berharap, lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiyin-nahdiyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlussunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Panglima TNI Yudo Margono, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Gelar Workshop Pengembangan Direktur Teknik Asprov, PSSI Yakin Timnas Indonesia Akan Berjaya

Penulis

-

Februari 7, 2023

JAKARTA (Pertamanews.id) – PSSI menggelar workshop pengembangan Direktur Teknik untuk 34 Asosiasi Provinsi (Asprov) di Hotel Century, Jakarta pada tanggal 7 hingga 9 Februari 2023.

Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan FIFA. Pada Senin (6/2) ini acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dan diikuti 34 Direktur Teknik Asprov PSSI hadir dalam acara ini.

“FIFA memandang Indonesia memiliki potensi besar di sepak bolanya. Kerjasama ini (dengan FIFA) sangat disambut baik. Mereka dan saya yakin bahwa 10 atau 15 tahun yang akan datang timnas kita akan berjaya di tingkat Asia. Saya yakin rekomendasi dari kawan-kawan Asprov yang memiliki kompetensi bagus dalam pemilihan pemain sepak bola muda. Masa depan sepak bola Indonesia ada di ruangan ini,” buka Yunus.

“Kami titip sepak bola Indonesia. Workshop ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia di masa depan,” sambungnya.

Sementara itu, perwakilan FIFA, Jose Ariston Caslib Padre yang merupakan FIFA Technical Regional Consultant for South East Asia Area mengatakan, “Kegiatan ini sangat penting bagi sepak bola Indonesia. PSSI sangat beruntung bisa mendapatkannya, ini merupakan proyek jangka panjang,” sebutnya.

Dia melihat bahwa negara lain hanya fokus timnas, “Namun PSSI melihat masa depan. Dan dari 34 peserta ini, kalian harus benar-benar melihat tanggung jawab dan perannya. Jika ingin melihat generasi muda bermain piala dunia, kita harus jeli menemukan potensi pemain muda di tiap provinsi. Saya yakin masa depan sepak bola Indonesia akan cerah,” ungkapnya.

Adapun rangkaian acara selama tiga hari kedepan, diisi dengan berbagai macam presentasi dari tiap Direktur Teknik Asosiasi Provinsi PSSI, Direktur Teknik PSSI (Indra Sjafri), Regional Development PSSI (Barry Sidik), Presentasi dari FIFA yang dibawakan oleh Jose Ariston Caslib Padre dan Jamie Houchen, Coaching Education (Yeyen Tumena), Youth Development (Mundari Karya), Grassroot (Aldi Iqbal), Kompetisi (Albinus Laurent), Women Football (Papat Yunisal) dan Member Development

Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor

Penulis

-

Februari 7, 2023