JAKARTA (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) berhasil meraih penghargaan dengan predikat silver pada ajang Penganugerahan Indonesia CSR Award (ICA) ke-12 dan Indonesia SDGs Award (ISDA) ke-10 tahun 2025 yang digelar oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD).

Penghargaan itu diberikan atas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan di Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara berupa pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang menjadi bagian utama dalam program “Pengelolaan Limbah Sampah Rumah Tangga untuk Pelestarian Lingkungan”.

Bantuan yang diberikan berupa pembangunan fasilitas TPS3R, penyediaan mesin pengolahan sampah, sarana penunjang bank sampah, serta fasilitas edukasi bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian PLN terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Hal ini sejalan dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah disepakati PBB khususnya tujuan nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Ketua Umum CFCD, Thendri Supriatno mengatakan ajang tersebut merupakan upaya mendorong transformasi peran dunia usaha agar tidak hanya berorientasi pada kinerja ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award bukan sekadar ajang seremonial, tetapi instrumen untuk mendorong program CSR yang terencana, berdampak, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional serta target SDGs,” ujar Thendri.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Penganugerahan ICA–ISDA 2025, E. Kurniawan Padma menyebut meningkatnya partisipasi perusahaan menunjukkan semakin kuatnya kesadaran dunia usaha dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP JBT, Ferdyan Hijrah Kusuma mengatakan keberhasilan ini adalah bukti keseriusan PLN dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dari sisi kesehatan lingkungan masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja unitnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa timnya tidak boleh cepat berpuas diri dikarenakan masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan untuk ditingkatkan kesejahteraannya ataupun pengembangan dari yang sudah ada.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian atas penghargaan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa PLN terus berupaya membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi. Namun, yang paling penting adalah kita tidak boleh langsung berpuas diri. Masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat, dalam hal ini khususnya yang berada di wilayah kerja kami,” terang Ferdyan.

Program TPS3R Desa Tunggulpandean dirancang untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos hingga produk lainnya yang berkaitan dengan pupuk kompos, sementara sampah anorganik akan dikelola untuk dijual kembali sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 4 (PLN UPP JBT 4), Ainanto Nindyo mengatakan sasaran dari kegiatan ini adalah upaya pelestarian lingkungan dengan cara pengolahan sampah yang diawali dengan pembangunan TPS3R.

Di samping itu, potensi pengembangan ekonomi kreatif juga sangat tinggi melalui daur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

“Saat ini, seperti yang kita ketahui sektor ekonomi kreatif semakin berkembang secara positif. Permintaan pasar terhadap produk kreatif juga sangat tinggi. Kami melihat semangat ini pada warga Desa Tunggulpandean. Kami harap bantuan ini bisa dioperasikan dan dikelola bahkan dikembangkan lebih besar lagi demi menambah kesejahteraan masyarakat,” kata Ainanto.

Sementara itu, General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro menyampaikan saat ini PLN terus berkomitmen dan menjaga konsistensi dalam menjalankan Program TJSL. Dirinya juga menjelaskan bahwa kini program-program TJSL PLN selalu berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dicanangkan oleh PBB.

Program ini, menurutnya, juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan listrik dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

“Pencapaian ini akan kami jadikan sebagai penambah spirit bagi kami untuk terus melihat sekitar kami. Apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami berikan di luar business as usual. Teruntuk Desa Tunggulpandean, kini selangkah lebih dekat untuk mewujudkan lingkungan bersih, masyarakat mandiri, dan UMKM yang berkembang pesat. Kami juga berharap agar perusahaan ataupun instansi atau lembaga lainnya memiliki semangat yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Anggoro.***

JEPARA (Pertamanews.id) – PT PLN (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli.

Melalui PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT), bantuan Program Desa Siaga Bencana disalurkan kepada Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Program ini dilaksanakan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara sebagai mitra strategis, guna memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana serta meminimalkan risiko kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bantuan yang diberikan meliputi pembentukan kelembagaan Desa Siaga Bencana, pelatihan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat, pembuatan peta rawan bencana, pemasangan rambu dan sign evakuasi, serta pemberian sarana penunjang penanggulangan bencana.

General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro, mengatakan bahwa program Desa Siaga Bencana merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap keselamatan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

“PLN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga berkomitmen mendukung ketahanan masyarakat. Melalui program Desa Siaga Bencana ini, kami berharap masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapan, dan sistem yang jelas dalam menghadapi potensi bencana, sehingga dampaknya dapat diminimalkan,” ujar Anggoro.

Desa Bategede saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9.692 jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.100 hektare yang terdiri dari kawasan permukiman dan pertanian.

Kondisi tersebut menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai kebutuhan penting, terutama untuk melindungi warga dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Kepala Desa Bategede, Bambang Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan PLN melalui program ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan BPBD Kabupaten Jepara. Program ini sangat membantu desa kami dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan adanya pelatihan, SOP, serta peta dan jalur evakuasi, warga kini lebih paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Bambang.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Jepara, Bagus Ari Wibowo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana.

“Kabupaten Jepara memiliki potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kekeringan di beberapa wilayah. Program Desa Siaga Bencana ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih tangguh dan responsif,” jelas Bagus.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Secara geografis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta memiliki lebih dari 120 gunung api aktif.

Selain itu, curah hujan yang tinggi serta kondisi sosial dan lingkungan yang kompleks turut meningkatkan potensi terjadinya bencana.

Melalui program TJSL PLN Peduli Desa Siaga Bencana, PLN berharap sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.***

SEMARANG (Pertamanews.id) – Indomie kembali menghadirkan inovasi dengan meluncurkan varian terbarunya, Indomie Hypeabis Mi Nyemek Jogja Rasa Rendang.

Produk ini memadukan kelezatan kuliner khas Yogyakarta dengan kekayaan cita rasa rendang, menciptakan sensasi baru bagi pencinta mi instan Tanah Air.

Terinspirasi dari sajian mi nyemek yang populer di berbagai warmindo di Yogyakarta, khususnya Mie Nyemek Bu Siti yang legendaris, varian ini menghadirkan karakter rasa manis gurih khas Jawa yang berpadu dengan bumbu rendang ala Indomie.

Perpaduan tersebut menghasilkan rasa yang medok, hangat, dan kaya rempah, menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan mi instan pada umumnya.

Manager PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk wilayah Semarang, Ananto Pramandhika HR, mengatakan peluncuran produk ini merupakan respons atas tingginya minat konsumen terhadap cita rasa lokal yang autentik.

“Indomie Hypeabis Mi Nyemek Jogja Rasa Rendang menghadirkan aroma bawang putih yang kuat, tekstur mi nyemek yang khas, serta rasa rendang yang nendang. Ini menjadi pengalaman baru yang kami tawarkan bagi para pencinta mi instan,” ujar Ananto, di Semarang, Rabu (17/12).

Menurutnya, kehadiran varian ini menjadi bagian dari komitmen Indomie untuk terus berinovasi sekaligus mendekatkan produk dengan kekayaan budaya kuliner daerah di Indonesia.

Didampingi Manager Risky Sepbrian Adiputro dan Nur Hidayanto, IR Supervisor PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Ananto menyebutkan Indomie optimistis varian terbaru ini dapat diterima pasar secara luas, terutama oleh generasi muda yang gemar mengeksplorasi rasa-rasa unik khas Nusantara.

“Indomie Hypeabis Mi Nyemek Jogja Rasa Rendang kami yakini mampu menjadi pilihan baru yang menarik, tidak hanya bagi penikmat mi instan, tetapi juga bagi pecinta kuliner lokal,” tambahnya.

Saat ini, Indomie Hypeabis Mi Nyemek Jogja Rasa Rendang telah tersedia di berbagai supermarket, minimarket, hingga pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Dengan penguatan strategi distribusi, Indomie siap memenuhi tingginya antusiasme masyarakat terhadap varian baru yang diprediksi akan menjadi favorit tersebut.***

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan kinerja BUMD secara menyeluruh sebagai instrumen strategis pembangunan daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penguatan BUMD ini dilakukan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga pengambilan kebijakan strategis yang terukur dan berbasis regulasi di Kota Semarang.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyatakan bahwa BUMD bukan hanya entitas bisnis daerah, tetapi juga alat kebijakan publik yang harus dikelola secara profesional.

“Pemkot Semarang memastikan seluruh BUMD dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan agar kinerja perusahaan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Agustina belum lama ini.

Pembinaan dan pengawasan BUMD dilaksanakan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD, khususnya Pasal 133 dan 134.

Dalam kerangka ini, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Semarang menjalankan fungsi pembinaan teknis melalui monitoring dan evaluasi, sementara pengawasan dilakukan secara internal oleh BUMD melalui Satuan Pengawas Internal atau SPI dan secara eksternal oleh perangkat daerah yang berwenang.

Menurut wali kota, koordinasi menjadi “kunci utama”. “Dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan BUMD, Pemkot selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas atau Komisaris serta pemegang saham. Ini penting agar Kinerja dan Tata Kelola BUMD tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan Kota Semarang,” tegasnya.

Pengawasan rutin juga dilakukan melalui evaluasi Kinerja triwulanan BUMD. Evaluasi ini membandingkan realisasi kinerja operasional dan keuangan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Laporan pengawasan diperoleh dari Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD yang memberikan rekomendasi kepada direksi.

Selain evaluasi rutin, Pemkot Semarang juga menerapkan kontrol strategis melalui kajian analisis investasi. Dalam setiap rencana penyertaan modal kepada BUMD, Pemkot menugaskan Tim Penasihat Investasi dari kalangan profesional dan akademisi untuk menilai kelayakan ekonomi, pasar, keuangan, teknis, serta tata kelola.

“Kajian ini memastikan setiap rupiah penyertaan modal daerah pada BUMD dilakukan secara akuntabel dan dengan risiko yang terukur,” kata Agustina.

Evaluasi kinerja BUMD juga mengacu pada Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 yang meliputi penilaian kinerja, tingkat kesehatan, dan layanan.

Aspek keuangan menjadi perhatian utama, terutama kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Semarang, profitabilitas, kinerja aset, dan keberlanjutan usaha.

Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan BUMD

Di sektor operasional dan pelayanan publik, indikator penilaian BUMD disesuaikan dengan karakter usaha masing-masing. Untuk BUMD perbankan, indikator meliputi Loan to Deposit Ratio, Non-Performing Loan, dan pemenuhan cadangan kerugian.

Sedangkan untuk sektor BUMD air minum, indikator mencakup pertumbuhan pelanggan, efisiensi operasional melalui penurunan Non-Revenue Water, serta kepuasan pelanggan. Sementara BUMD pengelola pariwisata dinilai dari pertumbuhan kunjungan dan kualitas layanan.

Aspek tata kelola menjadi pilar penting dalam evaluasi BUMD

Penilaian meliputi kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, penerapan manajemen risiko, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, serta tindak lanjut atas rekomendasi auditor.

“Penguatan Tata Kelola adalah fondasi agar kinerja BUMD berkelanjutan,” ujar Agustina Wilujeng.

Terkait penyertaan modal, Pemkot Kota Semarang telah memiliki payung hukum yang jelas melalui Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Tahun 2025-2029 dan Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Penyertaan modal dilakukan setelah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD serta didukung kajian analisis investasi yang komprehensif. Pengawasan pemanfaatan modal dilakukan untuk memastikan BUMD menggunakan dana sesuai rencana bisnis yang disepakati.

Evaluasi dilakukan melalui laporan triwulanan dan laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik. Target kinerja keuangan, operasional, dan layanan ditetapkan sejak awal sebagai bagian dari komitmen tata kelola BUMD.

Dalam koordinasi kebijakan, Pemkot Kota Semarang telah mengatur pengelolaan BUMD melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025 yang menjadi amanat PP Nomor 54 Tahun 2017.

Koordinasi antara Bagian Perekonomian dan SDA dengan BUMD dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, termasuk dalam RUPS, penyusunan RKAP, audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk meningkatkan kontribusi PAD, Pemkot mendorong efisiensi operasional inti BUMD, penataan ulang unit bisnis yang merugi, serta ekspansi pasar dan pengembangan usaha baru. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi syarat utama dalam setiap langkah strategis tersebut.

“Semua upaya ini diarahkan agar kinerja BUMD semakin sehat dan mampu menyumbang PAD secara berkelanjutan bagi Kota Semarang,” kata Agustina Wilujeng.

Pemkot juga mengoptimalkan peran BUMD dalam penciptaan lapangan kerja melalui penyertaan modal, penetapan indikator kinerja sosial-ekonomi, serta alokasi laba untuk program CSR.

Pembinaan tata kelola dan pendampingan penyusunan RKAP dilakukan agar BUMD selaras dengan prioritas pembangunan Kota Semarang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kinerja atau laporan BUMD, Pemkot Semarang akan memberikan teguran tertulis dan meminta penyusunan rencana aksi korektif.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal untuk menjadi dasar kebijakan lanjutan, termasuk perubahan RKAP, penyesuaian penyertaan modal, hingga pergantian jajaran direksi atau komisaris melalui RUPS luar biasa.

“Semua langkah ini kami lakukan untuk memastikan tata kelola yang kuat, kinerja yang terukur, dan BUMD yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang,” pungkas Agustina.

SEMARANG (Pertamanews.id) – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang angkat bicara soal dukungan penuh pada kepemimpinan baru PSIS. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng secara resmi menyatakan komitmen Pemkot Semarang sebagai mitra strategis untuk mendukung kejayaan klub kebanggaan warga ibu kota Jawa Tengah itu.

Dalam audiensi di ruang rapat wali kota pada Senin (15/12) yang dihadiri CEO PSIS yang baru, Datu Nova Fatmawati beserta Komisaris Fariz Julinar Maurisal dan Ketua suporter Panser Biru, Wareng, Agustina menyebut PSIS adalah aset yang tak ternilai.

“PSIS adalah nama yang sudah sangat ikonik. Dukungan untuk klub ini adalah amanat warga. Pemkot Semarang punya komitmen sejarah mendukung PSIS, di era baru ini kita bangun lagi kepercayaan,” kata Agustina.

Dari Fasilitasi Hingga Keamanan: Kolaborasi 3 Pilar Digeber

Wali Kota menekankan, kebangkitan PSIS hanya bisa terwujud lewat sinergi solid tiga pilar utama: manajemen klub, suporter, dan pemerintah daerah.

Pemkot sendiri menyambut baik kepemimpinan Datu Nova, pengusaha kelahiran kota Semarang yang resmi mengambil alih saham mayoritas PSIS November 2025 lalu. Bentuk dukungan akan dibahas dalam pendekatan lebih komprehensif, termasuk fasilitasi perizinan dan penciptaan iklim usaha kondusif.

“Komunikasi ke semua pihak perlu dilakukan, tujuannya jelas, meredakan ketegangan, bangun komunikasi yang baik, dan pastikan pertandingan seperti laga kandang nanti di Stadion Jatidiri berjalan lancar dan aman,” jelasnya.

Komitmen ini pun disambut baik Wareng, perwakilan suporter Panser Biru yang hadir dalam audiensi.

“Harapan kita cuma satu: PSIS bertahan di Liga 2 dulu. Posisi kita di paling bawah, jadi harus fokus dulu. Untuk suporter, kami siap dukung dengan sportif dan tidak anarkis. Yang penting ada komunikasi yang baik,” ujar Wareng menyampaikan aspirasi akar rumput.

Menanggapi hal ini, Wali Kota juga mengajak suporter untuk bersinergi. “Saya minta bantuan. Supporter harus berusaha mati-matian kasih trust ke manajemen baru. Energi positif kalian bahan bakar utama tim,” pesan Agustina.

Visi Jangka Panjang: Gebrakan dari Sekolah Sepak Bola (SSB)

Lebih dari target jangka pendek bertahan di Liga 2, Wali Kota dan manajemen baru sepakat fokus pada pembinaan berkelanjutan. Penguatan Sekolah Sepak Bola (SSB) di seluruh kelurahan di Kota Semarang akan menjadi prioritas.

“Kita harus jawab, kenapa minim pemain top level lahir dan besar di Semarang? Jawabannya ada di pembinaan usia dini,” tegas Agustina.

Kolaborasi dengan manajemen baru diharapkan bisa menciptakan jalur karier jelas dari SSB ke tim utama PSIS, bahkan hingga kancah internasional, untuk mengurangi ketergantungan beli pemain mahal.

Manajemen Baru PSIS: ‘Target Realistis, Bertahan di Liga 2 Dulu’

Di sisi lain, manajemen baru di bawah Datu Nova menyambut baik dukungan Pemkot Semarang. Mereka menegaskan prioritas utama adalah menyelamatkan klub dari jurang degradasi.

“Target kami realistis, bertahan di Liga 2 musim ini adalah langkah pertama. Kami sadar posisi di dasar klasemen, tapi dengan kolaborasi erat Pemkot dan dukungan suporter tulus, kami yakin bisa bangun fondasi kuat untuk bangkit musim depan,” tegas Datu Nova.

Audiensi ini pun ditutup dengan komitmen bersama untuk komunikasi transparan dan berkelanjutan.

Sinergi antara Pemkot sebagai fasilitator kebijakan, manajemen sebagai eksekutor profesional, dan suporter sebagai jiwa tim, diyakini jadi formula tepat untuk mengembalikan PSIS sebagai kebanggaan yang menyatukan seluruh masyarakat Semarang.***

WONOSOBO (Pertamanews.id) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melaksanakan Operasi Wira Waspada secara nasional pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2025 sebagai bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian.

Operasi serentak ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah kerjanya.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Wonosobo fokus menyasar dua daerah utama, yakni Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung, untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap aturan Izin Tinggal.

Di Kabupaten Purworejo, Tim Inteldakim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemeriksaan awal dilakukan di PT. PETANI SUKSES MAKMUR, di mana petugas mendapati dua TKA yang dipekerjakan dan disponsori oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, tim melanjutkan pemeriksaan ke PT. ARAMI JAYA dan menemukan enam TKA yang bekerja di sana.

Meskipun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap total delapan TKA di kedua perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian, Imigrasi Wonosobo tetap memberikan imbauan kepada pihak perusahaan untuk selalu memperhatikan dan mematuhi aturan terkait penggunaan TKA.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan di Purworejo, Tim Inteldakim keesokan harinya melanjutkan Operasi Wira Waspada ke Kabupaten Temanggung. Lokasi ini menjadi fokus pengawasan karena adanya dugaan keberadaan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Dugaan tersebut terbukti setelah petugas berhasil menemukan satu WNA berkewarganegaraan Malaysia yang melakukan pelanggaran serius. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa WNA tersebut telah melakukan overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggalnya, yang terhitung sudah berlangsung sejak tahun 2022.

Sebagai respons atas temuan pelanggaran tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo segera mengambil tindakan tegas.

Petugas menahan sementara paspor WNA Malaysia yang terbukti melakukan overstay tersebut sebagai barang bukti dan upaya pengamanan.

Selanjutnya, WNA yang melanggar tersebut diarahkan untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan yang komprehensif di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Langkah ini dilakukan untuk mendalami pelanggaran yang terjadi dan menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku.***